No. 38 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 24 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Recapital Finalisasi
Akuisisi Bank Eksekutif JAKARTA - PT Recapital Advisors selaku calon investor strategis memfinalisasi proses akuisisi PT Bank Eksekutif Internasional (BEKS). Presiden Direktur BEKS, Tonny Antonius dalam keterbukaan informasi Selasa, mengatakan, berkaitan dengan hal tersebut, perseroan menyatakan, saat ini belum ada hal-hal yang dapat dilaporkan secara tertulis kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dijadikan sebagai informasi resmi mengenai informasi yang dimaksud. “Segera apabila proses finalisasi atas rencana akuisisi tersebut selesai, akan dilaporkan secara resmi oleh perseroan,” ujarnya. Tonny mengatakan, perseroan memohon kepada BEI untuk mencabut suspensi (penghentian perdagangan sementara) terhadap saham perseroan. Hal itu dikarenakan keputusan tersebut sangat mempengaruhi masyarakat luas sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. (ant)
Rp 20 Triliun untuk KUR JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat mengatakan, pemerintah pada 2010 telah mempersiapkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20 triliun seperti tahun sebelumnya. “Pemerintah pada 2010 tetap mempersiapkan dana KUR sebesar Rp 20 triliun seperti tahun lalu, karena permintaan kredit masih tetap tinggi, apalagi pertumbuhan ekonomi 2010 makin membaik,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut Sujana Royat, penyaluran kredit usaha rakyat pada 2009 akhir Desember 2009 hanya sekitar Rp 16 triliun dari yang ditargetkan sebelumnya Rp 20 triliun. Namun dengan makin turunnya bunga KUR itu, maka target Rp 20 triliun pada 2010 diperkirakan akan dapat tercapai, katanya. Bunga KUR, lanjut dia semula mencapai 18 persen turun menjadi 16 persen dan saat ini sudah mencapai 14 persen. Dengan terus menurunnya suku bunga maka permintaan kredit dana KUR diperkirakan akan makin meningkat. Ia mengatakan, penyaluran dana KUR itu akan ramai, karena dari sejumlah bank yang berhak menyalurkan KUR ditambah dengan sejumlah bank-bank daerah. “Karena itu dana KUR sebesar Rp 20 triliun diperkirakan akan dapat diserap oleh masyarakat luas,” ucapnya. Ditanya mengenai tingkat kemacetan, menurut dia relatif kecil hanya lima persen. “Kami akan menyalurkannya terutama ke sektor pertanian, agar petani dapat lebih aktif ,”ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH
9.000 9.500
9.285 9.290 9.335
10.000 19/2
22/2
23/2
Bisnis Jakarta/ant
SOSIALISASI SPT - Petugas membagikan formulir saat sosialisasi simulasi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, PPh, dan orang pribadi tahun 2009 di Dirjen Pajak, Jakarta, kemarin. Sekitar 500 orang dari sejumlah asosiasi profesi seperti pengacara, konsultan pajak, kantor akuntan publik, perbankan, hadir dalam simulasi tersebut.
Ditjen Pajak Gandeng Polri
Memburu Pengemplang Pajak JAKARTA - Pemerintah akan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menangani berbagai permasalahan mengenai pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam sambutan penandatanganan kesepakatan Ditjen Pajak dengan Polri di Gedung Ditjen Pajak Jakarta, kemarin, bahwa pemerintah dan Polri menyadari pentingnya peranan pajak serta penyamaan persepsi dalam penegakan hukum. “Kita mendukung dan menyadari peranan pajak dan prinsip demokrasi tidak mungkin tanpa didukung wajib pajak, maka kerja sama ini adalah bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penegakan hukum
(law enforcement), sesuai dengan tujuannya meningkatkan kerja sama preventif sampai represif,” ujarnya. Menkeu mengingatkan kewaspadaan dibutuhkan dari semua jajaran untuk menjalankan tugas dan fungsi mencapai lebih dari yang diamanatkan UU agar penerimaan pajak dapat memperoleh hasil yang maksimal seperti yang telah dicapai selama ini. “Kita patut mendukung pemerintah dalam mencapai target, setiap tahun apalagi dalam struktur penerimaan negara lima tahun terakhir peranan pajak mendominasi 70 persen penerimaan negara,” ujarnya. Ia juga mengharapkan kinerja dan dua sinergi institusi antara Ditjen Pajak dan Polri
dapat meningkat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat sesuai dengan asas tata kelola yang baik. “Apalagi kesepakatan ini merupakan pembaruan dari kesepakatan sebelumnya, diharapkan kerja sama ini meningkat khususnya dalam tindak pidana perpajakan dan inisiatif yang sangat baik tidak berhenti hanya tingkat pimpinan namun juga di tingkat daerah,” ujar Menkeu. Menurut Menkeu, kesepakatan terakhir dilakukan pada 2004 dan dalam kesepakatan ini lebih jelas fokusnya yaitu bantuan kepolisian dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan, meliputi penindakan dari mulai penagihan, keperluan bantuan dalam penyi-
Pemerintah Desak PLN
Tunda Kenaikan TDL JAKARTA - Pemerintah tetap menyarankan agar PT PLN (Persero) menunda, penerapan tarif baru kelompok tarif 6.600 volt ampere (VA). “Pokoknya kita tetap sarankan agar PLN menundanya, sampai selesai sosialisasinya ke masyarakat dan konsultasi dengan DPR,” kata Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian ESDM J Purwono, usai mengikuti rapat koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian Jakarta, kemarin. Purwono menyebutkan, penundaan tersebut terkait dengan perlunya sosialisasi dan konsultasi dengan DPR. Selama penundaan pemberlakuan tarif baru itu, BUMN itu diminta
melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk memperbaiki cara sosialisasi serta berkonsultasi kepada Komisi VII DPR. Purwono menyatakan, kelanjutan penerapan tarif baru bagi pelanggan kelompok kaya tersebut ditentukan hasil rapat di Komisi VII DPR. “Kelanjutannya DPR yang tentukan. Jadi tunggu hasil rekomendasi komisi VII,” katanya. Sebelumnya PT PLN (Persero) telah memutuskan untuk melanjutkan menerapkan tarif baru pelanggan 6.600 VA ke atas, sambil terus berkonsultasi dengan Komisi VII DPR. Alasan pengambilan keputusan tersebut yaitu jika PLN
menunda penerapan tarif baru bagi pelanggan kaya tersebut maka PLN akan dinilai melanggar UU Nomor 47 tahun 2009 mengenai APBN 2010. Dalam pasal 8 ayat 3 butir D UU APBN 2010 disebutkan penerapan TDL sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi diatas 50 persen konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelaggan rumah tangga (R), bisnis (B), publik dengan daya mulai 6.600 VA ke atas. Selain melanggar UU APBN, penundaan penerapan tarif baru bagi pelanggan 6.600 VA ke atas tersebut juga akan berdampak kepada membengkaknya anggaran subsidi dalam APBN. (ant)
taan dan penyanderaan. “Menurut UU, Ditjen Pajak tidak punya kewenangan dengan menangkap dan menahan, ini berbeda dengan bea cukai. Karena itu kita bisa dibantu dengan kepolisian dalam hal menangkap dan menahan dan kita fokuskan pada tindakan yang bersifat edukatif, penyiapan intelijen dan penyidik pajak,” ujarnya. Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dua institusi ini dapat saling tukar menukar informasi, pendidikan dan pelatihan untuk menemukan tindak pidana pajak dan akan saling berkoordinasi, begitu juga sebaliknya. “Jika nantinya menemukan tindakan pidana umum dan pencucian uang (money laundry), kita lakukan koordinasi, jadi
MoU ini berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing, tidak overlapping,” ujar Menkeu. Penandatanganan kesepakatan antara Ditjen Pajak dengan Polri dilakukan oleh Dirjen Pajak M Tjiptarjo dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi di hadapan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dan KaPolri Bambang Hendarso serta dihadiri Kapolda seluruh Indonesia. Dirjen Pajak Tjiptarjo menambahkan kesepahaman ini sebagai wujud untuk menghilangkan sumbatan-sumbatan hukum khususnya dalam perpajakan. Ditjen pajak berkomitmen, memberikan dukungan hingga kantor wilayah (kanwil) untuk penegakan hukum. (ant)
Kunjungan Obama
RI Siapkan Enam Perjanjian JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan 6 perjanjian yang akan dibahas ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berkunjung ke Indonesia pada Maret 2010. “Akan digunakan (dimanfaatkan) untuk sebesar-besaranya kepentingan kita, ada enam perjanjian yang akan dipersiapkan,” kata Hatta Rajasa di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, kemarin. Hatta menyebutkan, enam perjanjian itu antara lain bidang pendidikan dan investasi. Bidang investasi mulai dari sektor energi hingga industri. “In-
vestasi mulai dari sektor energi, industri, dan lainnya. Nilainya nanti sajalah,” katanya. Mengenai perkembangan investasi secara umum, Hatta mengatakan, setelah dampak krisis beberapa waktu lalu, sudah ada trend investasi meningkat bukan hanya minat saja tetapi realisasi. “Jepang sudah menyatakan minatnya yang tinggi, jadi momentumnya harus kita manfaatkan. Jangan lupa kita butuh Rp 2.000 triliun,” katanya. Hatta menyebutkan, dirinya banyak sekali menerima delegasi dagang dan bisnis termasuk dari China dan Eropa yang menilai bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diminati untuk investasi. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.