No. 97 tahun IV
8 Halaman
Senin, 24 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Investasi Rp 2.200 Triliun JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan optimismenya bahwa nilai investasi akan mencapai Rp 2.200 triliun pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang. “Investasi hingga senilai Rp 2.200 triliun optimis bisa kita capai, baik melalui PMDN maupun investasi asing langsung (FDI),” kata Hatta Rajasa di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur Jakarta, akhir-akhir ini. Hatta memperkirakan investasi di sektor energi akan tumbuh besar dalam beberapa tahun ke depan terutama di bidang panas bumi (geothermal). “Pada hari Selasa nanti (25/5), saya menerima menteri dari Amerika Serikat bersama sejumlah perusahaan besar AS dan perusahaan besar membahas energi terbarukan,” katanya. Menurut dia, dengan berbagai perusahaan bidang energi AS juga sudah ada sejumlah penandatanganan investasi bidang energi. “Jadi trend negara lain investasi ke negara kita sangat tinggi. Jepang juga berminat membangun kawasan industri di wilayah Karawang B dan Bekasi,” katanya. Ia menyebutkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 7,0 persen dalam beberapa tahun ke depan memang dibutuhkan investasi hingga Rp 2.000 triliun per tahun. “Sumber investasi dari APBN hanya sekitar 14 persen saja sehingga paling diandalkan adalah swasta baik PMDN maupun FDI,” katanya. Ia menyebutkan, ada tendensi investasi di sektor mineral dan migas meningkat. Demikian juga dengan investasi sektor manufaktur. “Investasi senilai Rp 2.200 triliun optimis bisa kita capai, belum lagi investasi yang dilakukan BUMN,” katanya. Sementara mengenai adanya pengalihan investasi dari Thailand ke Indonesia karena krisis politik di negeri gajah putih itu, Hatta mengatakan, pembatalan investasi di negeri itu memang sudah ada namun ia belum menerima informasi tentang adanya pengalihan investasi dari Thailand ke Indonesia. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
ISU AKTUAL - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) berbicara didampingi Staff Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Amir Sambodo di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, baru-baru ini. Sejumlah isu ekonomi aktual dibahas diantaranya skenario kenaikan listrik krisis di Thailand.
Kenaikan Tarif Dasar Listrik
Hindari Beban Masyarakat JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10 persen dalam APBNP 2010 nantinya tidak akan memberatkan masyarakat kecil. “Kategori tarif naik dan besaran voltage masih dibahas dengan PLN dengan Menteri ESDM, ada beberapa skenario diberikan, yang jelas bagi DPR dan pemerintah kenaikan tidak terhindarkan, yang penting jangan terlalu membebankan,” ujarnya di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut dia, kenaikan TDL yang diperkirakan pada Juli 2010 nantinya seoptimal mungkin akan menghindarkan beban masyarakat tidak mampu dan menghindarkan pemberian subsidi kepada masyarakat mampu. Kemudian, dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik dan menghentikan pemadaman bergilir mulai 31 Juni 2010, Hatta mengatakan PLN memerlukan penyehatan dan membangun pembangkit listrik baru. “Kita memerlukan peningkatan daya tahan listrik dan dalam rangka penyehatan, PLN harus memiliki kemampuan membang-
Izin Keluar
Anggito Tinggalkan Kemenkeu JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan, dirinya telah diizinkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk meninggalkan Kementerian Keuangan. “Pak Agus ikhlas melepas kepergian saya, beliau juga memahami mengapa saya (pergi) secepat ini, karena saya katakan kalau terlalu lama proses APBN-nya akan terganggu,” ujarnya saat ditemui seusai pesta perpisahan Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, akhir pekan lalu. Ia juga mengatakan, Menkeu akan segera membebaskan dirinya dari tugas-tugas sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, mulai hari ini, namun Anggito berjanji akan terus membantu dari luar dan memberi masukan serta dukungan kepada Kementerian Keuangan. “Saya memutuskan dan beliau menyatakan memahami dan membebaskan dari tugastugas di kemenkeu nanti. Saya berjanji akan membantu terus dari luar serta tetap akan memberi masukan dan support kepada Kemenkeu, khususnya kepada Menkeu Agus Martowardojo,” ujarnya.
Sebelum meninggalkan jabatannya, Anggito juga mengatakan bahwa dirinya akan membantu pengalihan tugas dan masa transisi dalam Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta mengaku belum mengetahui siapa pengganti dirinya. “Saya masih masuk minggu depan, mengurus transisi, kalau soal pengganti tanya pak menteri” ujarnya. Setelah mengundurkan diri, Anggito berencana untuk kembali mengajar kepada alamaternya di kampus Universitas Gajah Mada, Yogyakarta mulai semester depan. “Saya mulai mengajar semester depan,” ujarnya. Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P Nasution mengatakan, surat pengunduran Anggito Abimanyu sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal sudah masuk, Kamis (20/5) dan akan efektif berlaku mulai Senin (24/5). “Nanti akan diserahkan dan diteken sama pak Agus (Martowardojo),” ujarnya. Mengenai pengganti Anggito, Mulia belum dapat memastikan penggantinya, namun posisi tersebut tidak akan dibiarkan kosong. (ant)
un pembangkit baru, saat ini elektrifikasi baru 60 persen seluruh Indonesia dan harus ada kearifan terhadap yang 40 persen yang lain,” ujarnya. Ia juga menghimbau dengan adanya rencana kenaikan TDL agar masyarakat mampu melakukan penghematan terhadap penggunaan listrik. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) direncanakan tidak berlaku bagi semua jenis pelanggan dengan pemakaian daya 450 VA dan 900 VA. “Kenaikan hanya berlaku
bagi pelanggan berdaya mulai 1.300 VA ke atas dengan besaran kenaikan yang sama yakni sebesar 10 persen,” katanya. Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengatakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15 persen pada Juli tidak mempengaruhi inflasi 2010. “Inflasi tahun ini sudah (dimasukkan perkiraan penambahan inflasi akibat kenaikan TDL) namun rencana kenaikan TDL nanti dibahas dengan dewan,” ujar. Pemerintah dalam RAPBN
telah mengubah asumsi makro untuk inflasi menjadi sebesar 5,7 persen dari sebelumnya lima persen. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Armida S. Alisjahbana menambahkan angka 5,7 persen pada 2010 telah memperhitungkan penambahan inflasi akibat kenaikan TDL. “Sudah termasuk, jadi tidak ada tambahan,” ujarnya. Kepala Rusman Heriawan mengatakan, ada tambahan inflasi sebesar 0,36 persen dari kenaikan TDL. (ant)
Kemenkeu Terapkan KIP JAKARTA - Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kementerian Keuangan saat ini terus dilakukan kepada seluruh Eselon I seperti yang saat ini sedang dilaksanakan di BPPK. Demikian ujar Kabag Publikasi dan Layanan Informasi Biro Humas Kemenkeu Eddy M Effendi yang hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi yang diselenggarakan BPPK, akhir pekan lalu. ”Diharapkan kepada seluruh pejabat yang mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan data atau informasi yang
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta
dipinta harus memahami UU KIP ini dengan baik, karena disalah satu pasal bila ada yang meminta informasi tetapi tidak diberi selama 14 hari, maka akan
dapat dikenakan kurungan penjara satu tahun atau denda lima juta Rupiah,” tutur Eddy seperti dikutip dari situs Kementrian Keuangan. (ahm)
Amankan Penerimaan Pajak JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus bisa mengamankan penerimaan pajak dalam rangka menjaga kestabilan dalam APBN. “Saya menyampaikan harapan kepada pak Agus, agar dapat mengamankan penerimaan pajak, juga non pajak untuk menjaga keberlangsungan APBN dan diperlukan peran tim dari dirjen pajak untuk bekerja keras,” ujarnya di Jakarta, baru-baru ini. Hatta juga mengatakan, nantinya Agus dapat menjaga belanja dan pengeluaran negara
agar tetap efektif sehingga mekanisme APBN tetap berjalan. “Dalam menjalankan program Kementerian Lembaga, spending dan proses harus berjalan baik, karena biasanya proses telah berjalan 40-45 persen namun spending baru 20 persen dan itu nanti menumpuk dalam kuartal IV. Kita membutuhkan anggaran yang bisa menyeimbangkan realisasi dan proyek,” ujarnya. Ia juga berpesan kepada Agus Martowardojo agar dapat mengelola utang negara dan dalam menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) interest ratenya
jangan terlalu tinggi dan harus lebih baik dari SUN saat ini. “Harusnya ‘interest rate’nya bisa lebih murah,” ujar Hatta. Kemudian, Hatta berharap Agus dapat berkoordinasi serta bekerjasama dengan para menteri ekonomi lain dalam kabinet Indonesia Bersatu II. “Koordinasi penting sekali dan saya sudah bicara bertiga dengan kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana,” ujarnya. Terakhir, Hatta mengingatkan agar proses reformasi birokrasi, peninggalan Sri Mulyani dalam tubuh Kementerian Keuangan terus dilanjutkan. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.