No. 161 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 24 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Diminta Fokus Pada Proyek Strategis JAKARTA - Pemerintah disarankan memilih lima proyek strategis dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di tahun 2010 dan tahun berikutnya. “Saya usul lima proyek strategis dijadikan ‘trophy projects’ yang diselesaikan dalam tiga tahun. Lalu, perlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia juga mampu membangun infrastruktur,” kata Wakil Ketua Kadin Bidang UMKM dan Koperasi, Sandiaga S Uno, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, kemarin. Lima proyek strategis tersebut hendaknya dipilih karena memiliki dampak besar bagi pembangunan keseluruhan dan kesejahteraan rakyat. “Satu di ibu kota negara Jakarta, misalnya kereta api cepat Bandara-Manggarai atau bisa juga MRT. Satu di pulau Sumatera yaitu PLTA, satu di Kalimantan yaitu Kereta Api Trans Kalimantan,” katanya. Dia juga menyebutkan proyek yang mendesak perlu dilakukan di Bali yaitu pembangunan bandara karena yang ada sekarang sudah tidak representatif untuk ukuran Bali. Proyek lain, adalah pembangunan infrastruktur di Papua. “Ini semua harus selesai dalam waktu tiga tahun,” katanya. Menurut Sandi, kelima proyek itu bisa saja diubah sesuai kebutuhan dan hasil studi yang lebih komprehensif di masing-masing daerah. “Intinya bagi kami pengusaha, harus ada proyek infrastruktur raksasa yang dapat mempercepat stimulus ekonomi nasional. Selama ini yang jadi kendala, salah satunya, masalah infrastruktur,” katanya. Jika lima fokus projek itu dikerjakan, akan mendorong kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. “Memang di kuartal kedua ini pertumbuhan cukup baik, yaitu 6,2 persen, tetapi kami khawatir pertumbuhan belum berkualitas dan merata,” ujarnya. Sektor investasi, dinilainya, sudah naik tapi belum di bidang manufaktur yang mampu menciptakan lapangan kerja dan ekspor yang mampu menciptakan devisa. Meski demikian, kalangan pengusaha merasa optimis ekonomi akan tetap tumbuh meski saat ini masih didorong oleh sektor konsumsi. “Suatu saat transformasi ekonomi diperlukan agar sektor agribisnis dan infrastruktur mulai mengambil peran dalam perekonomian nasional,” ujarnya. (ant)
Protokol P3B Siap Direnegosiasi JAKARTA - Dirjen Pajak M Tjiptardjo mengatakan Indonesia siap melakukan renegosiasi protokol Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara-negara yang memiliki kesepakatan pengenaan pajak atas penghasilan (tax treaty). “Kita paling ada renegosiasi saja, yang direnegoisasi ya seperti tarif. Kan nanti ada P3B yang sudah lama-lama, atas kesepakatan dua belah pihak kita mau renegosiasi. Misalnya, dulu yang kita lemah (dalam tarif), kita sudah naik atau sebaliknya,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Menurut dia, upaya ini perlu dilakukan antara Indonesia dengan 58 negara yang terkait dalam tax treaty untuk menghindari para Wajib Pajak (WP) membayar secara berlebih (double) diantara dua negara dan untuk itu perlu ditetapkan besaran tarif ideal. “Misalnya di Indonesia dia penghasilan di sini kena pajak, nah pada saat ini ditransfer kesana hasilnya dia kena pajak lagi di sana, yang kena pajak di Indonesia, tax treaty lagi di sana. Yang di sananya, kalau di sini lebih besar (pajaknya) ya marah-marah, kenapa itu lebih banyak di Indonesia,” ujarnya. Protokol P3B dibutuhkan, agar pajak tidak hanya diberikan untuk satu negara saja dan renegosiasi dilakukan untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan tarif di masing-masing negara. “Kan perubahan tarif di negara sudah banyak.
Sebetulnya P3B itu penghindaran pajak berganda itu ‘sharing’ agar pajaknya jangan kesana saja, itu bagi-bagi. Jadi ada suatu perubahan tarif itu mempengaruhi, nanti berapa tahun harus kita runding lagi,” ujarnya. Sebelumnya Indonesia baru saja melakukan ratifikasi protokol P3B dengan Malaysia pada 15 Juli 2010 dengan pengesahan melalui Peraturan Presiden RI no 30/ 2010. “Itu dengan Malaysia negosiasi sudah lama, (namun) baru diratifikasi kemarin,” ujar Tjiptardjo. Berdasarkan Pasal 7, Protokol Perubahan P3B antara Indonesia dan Malaysia akan berlaku efektif terhadap pajak-pajak yang dipungut atas jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan pada atau setelah 1 September 2010. Salah satu pokok perubahan yang disepakati dalam protokol perubahan tersebut adalah mengubah ketentuan pasal 10 ayat (2) P3B mengenai besarnya batasan maksimum tarif pengenaan pajak atas penghasilan deviden dari 15 persen menjadi 10 persen yang dapat dikenakan di negara sumber penghasilan deviden. Tjiptardjo juga mengatakan Indonesia juga baru saja melakukan kesepakatan tax treaty terkait protokol Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Hongkong. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.957 8.963
9.500 19/8
20/8
8.967 23/8
Bisnis Jakarta/ant
PERIKSA DAGING - Seorang petugas memeriksa kondisi daging ayam di salah satu pertokoan, di Tegal, Jateng, kemarin. Dinas Kelautan dan Pertanian lebih intensif memeriksa kondisi daging di tempat penjualannya menjelang Lebaran, untuk mengantisipasi beredarnya daging busuk atau daging glonggongan ke masyarakat.
OJK Ganggu Pertumbuhan Ekonomi JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia terpilih Darmin Nasution mengatakan pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang memisahkan BI dengan perbankan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. “Pertumbuhan ekonomi dapat terganggu dan pengendalian inflasi tidak tercapai,” kata Darmin dalam paparannya pada rapat Pansus OJK di DPR RI Jakarta, kemarin. Tak tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, karena pemisahan BI dan perbankan, menyebabkan bank sentral tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang
moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan secara efektif. Tidak tersedianya informasi individual bank secara harian, lanjutnya, juga dapat menyebabkan bank sentral tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif sebagai lender of the last resort. Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, lanjutnya, koordinasi antara bank sentral dan lembaga semacam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sulit dilakukan secara efektif pada saat krisis meski sudah diatur dalam undang-undang. Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menambahkan sela-
ma ini BI ketika memutus kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga, melakukan stabilisasi kurs atau kondisi likuiditas, secara detik per detik memantau kondisi pasar keuangan, termasuk kondisi likuiditas dan ketahanan industri perbankan. “Kalau akses ke bank tidak bisa detik per detik dan harus minta izin dulu dari OJK dikhawatirkan bank sentral akan kehilangan sebagian informasi yang amat berguna dari sisi perbankan,” katanya. Halim mengandaikan ketika terjadi gejolak di sektor keuangan, BI dapat saja mengam-
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp 56,38 Triliun JAKARTA - Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 18 Agustus 2010 mencapai Rp 56,38 triliun dari target dalam APBNP 2010 sebesar Rp 79,83 triliun. Data Modul Pelaporan Online Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta, kemarin menyebutkan, sebagian besar realisasi penerimaan itu disumbangkan oleh penerimaan cukai. Realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 41,48 triliun atau 69,99 persen dari target di APBNP 2010 sebesar Rp 59,27 triliun. Sementara realisasi penerimaan bea masuk mencapai Rp
12,36 triliun atau 81,79 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 15,11 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,54 triliun atau 46,65 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 5,45 triliun. Dirjen Bea dan Cukai mencatat, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 5 Agustus 2010 mencapai Rp 52,35 triliun. Hingga 5 Agustus 2010, realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 38,36 triliun atau 64,72 persen dari target APBNP 2010. Sementara realisasi penerimaan
bea masuk mencapai Rp 11,62 triliun atau 76,91 persen dari target APBNP 2010 sebesar Rp 15,11 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan bea keluar mencapai Rp 2,37 triliun atau 43,52 persen dari target APBNP 2010. Sementara itu, Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata mengatakan, jika diukur dari kinerja per semester, realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai meningkat 24,17 persen atau mencapai Rp 43,44 triliun dibanding periode yang sama 2009 yang hanya Rp 34,987 triliun. (ant)
Rupiah Stabil JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin sore bertahan, karena pelaku pasar mulai mengurangi aksi lepas dolar setelah Bursa Efek Indonesia mulai membaik. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun empat poin menjadi Rp 8.967-Rp 8.977 per dolar dari sebelumnya Rp 8.963-Rp 8.973. Analis Valas PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova di Jakarta, mengatakan, rupiah hanya terkoreksi tipis karena kekhawatiran atas memburuknya ekonomi global mulai berkurang. Koreksi terhadap saham-saham Wall Street akibat data ekonomi AS yang kurang meyakinkan memang menekan pasar regional, namun pelaku pasar pada sore hari mengurangi aksi lepasnya. Rupiah, lanjut dia akan tetap berkisar
pada Rp 8.950-Rp 9.000 per dolar yang dinilai aman baik bagi eksportir maupun importir. Posisi nilai tukar rupiah di level tersebut dinilai paling aman karena eksportir maupun importir dapat melakukan usahanya. Menurut dia, kegiatan pasar memang agak berkurang, karena sentimen positif masih belum muncul memicu rupiah bergerak naik, sedangkan investor asing mulai mengurangi aksi lepas. Peluang rupiah untuk naik dinilainya tetap besar. Rupiah sejak pekan lalu terkoreksi, namun penurunannya relatif kecil, sehingga posisinya masih di bawah Rp 9.000 per dolar. “Kami memperkirakan rupiah masih dibawah Rp 9.000 per dolar karena pelaku pasar khususnya asing akan kembali masuk pasar,” ucapnya. (ant)
bil langkah secara cepat misalnya dengan memperketat kondisi moneter tanpa perlu melihat kondisi industri perbankan. Namun yang dikhawatirkan kalau ini terjadi, mungkin ada bank-bank yang bisa saja menjadi kolaps hanya karena BI tidak mengetahui secara persis kondisi bank-bank tersebut. Respons kebijakan seperti ini, katanya, akan seperti menggunakan “kaca mata kuda” dan stabilisasi moneter dapat dilakukan tetapi mungkin dapat menimbulkan gejolak industri perbankan yang tidak perlu. Belum lagi memperhitungkan kemungkinan adanya konflik
kebijakan moneter dan perbankan nantinya. “Ketika ekonomi sedang tumbuh pesat BI ingin melakukan kontraksi moneter, tetapi OJK nantinya mau mendorong ekspansi kredit dalam kondisi seperti ini lalu siapa yang harus memutuskan tujuan yang mana yang harus didulukan,” katanya. Menurut dia, bisa saja BI mau mendorong ekspansi kredit, tetapi OJK memperketat karena mereka melihat beberapa bank mungkin risiko kreditnya terlalu tinggi. “Nah ini juga konflik kebijakan lagi yang harusnya tidak perlu terjadi,” katanya. (ant)
Sejumlah Ketentuan
RUU Akuntan Publik Ditolak IAPI JAKARTA - Akuntan publik keberatan dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik yang saat ini dibahas pemerintah dengan DPR-RI, karena dinilai mengancam keberadaan profesi itu di masa mendatang. “Kita melihat dan menilai ada sejumlah ketentuan yang sangat memberatkan dalam RUU itu, sehingga sebaiknya perlu ditinjau lagi,” kata Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tia Adityasih. Menurutnya, sesuai pembicaraan dengan sesama anggota IAPI setidaknya terdapat tiga hal yang dikritisi, yakni mengenai aspek pengenaan sanksi pidana, pengaturan perizinan dan kewenangan pengaturan profesi oleh Menteri Keuangan, serta liberalisasi akuntan asing. Untuk pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 RUU Akuntan Publik, dia mengatakan, akan berdampak munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas
suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian. Selain itu, pengaturan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik, mengingat seorang akuntan publik bukanlah kuasa negara atau pejabat publik yang diberikan kewenangan atas nama publik atau negara. Dengan demikian, produk akuntan publik bukan merupakan legal binding sehingga tidak sebanding apabila dikenakan sanksi pidana. Pengenaan sanksi tersebut dikhawatirkan akan rawan timbulnya kriminalisasi terhadap profesi akuntan publik yang pada akhirnya berdampak meningkatnya risiko profesi dan bisnis akuntan publik sehingga akan mengurangi minat dan tidak mendorong pertumbuhan profesi akuntan publik. IAPI menilai, ketidakpatuhan terhadap standar profesi dan kode etik cukup diatur melalui pengenaan sanksi profesi, yaitu pengenaan sanksi terhadap perizinan, dan hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.