No. 178 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 24 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sepuluh BUMN IPO Tahun Depan JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sepuluh BUMN melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) pada 2011. “Semula kami mencatat tujuh perusahaan, tapi sekarang kami tambah menjadi 10 BUMN yang siap ‘go public’,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di sela penyelenggaraan Indonesia Business-BUMN Expo and Conference (IBBEX), di Jakarta, kemarin Sederet nama yang akan disiapkan “listing” (melakukan pencatatan saham) di pasar modal, yaitu Angkasa Pura I dan II, Pelindo II dan IV, PTPN III, dan Perum Pegadaian. Menurut Mustafa, tujuan pemerintah mendorong perusahaan mencatatkan saham di bursa, selain untuk mendapatkan modal, juga meningkatkan kinerja perseroan. “Rencana IPO tersebut akan kami sampaikan kepada Tim Privatisasi dan Restrukturisasi untuk selanjutnya meminta persetujuan DPR,” kata Mustafa. Khusus Perum Pegadaian, bentuk badan hukum perseroan ini harus terlebih dahulu dirubah menjadi Perseroan Terbatas. “Perum Pegadaian harus berubah bentuk jadi Perseroan terlebih dahulu baru setelah itu bisa go public,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo meminta agar sejumlah BUMN melakukan “go public” agar pengelolaan perusahaan menjadi lebih transparan. Menteri Keuangan, juga meminta beberapa BUMN yang masih bestatus perusahaan umum (Perum) diubah menjadi perusahaan terbatas (PT) agar langkah masuk ke pasar finansial bisa berjalan lancar. “Lontaran dari Pak Agus itu akan kami bawa untuk dibahas ke Rapat Pimpinan,” ujarnya. (ant)
Dividen BUMN 2011
Diusulkan Rp 26,5 Triliun JAKARTA - Kementerian BUMN mengusulkan setoran dividen dari BUMN pada 2011 mendatang mencapai Rp 26,5 triliun, turun dari tahun 2010 yang ditagetkan Rp 29,5 triliun. “Kami mengusulkan ada penurunan dividen sebesar Rp 3 triliun,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di sela disela penyelenggaraan Indonesia Business-BUMN Expo and Conference (IBBEX), di Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, penurunan dividen tersebut sudah memperhitungkan dividen interim 2011 sebesar Rp 4 triliun. Lebih lanjut dijelaskan, penurunan target setoran dividen terkait dengan revisi laba sejumlah BUMN besar, yang mengakibatkan penurunan dividen. Penurunan dividen sig-
nifikan terjadi pada Pertamina dari semula sekitar Rp 11,7 triliun, diusulkan menjadi hanya Rp 6,5 triliun. Penurunan usulan dividen Pertamina terkait dengan revisi target laba 2011 dari Rp 25 triliun, menjadi Rp 13,5 triliun. Penurunan dividen dikarenakan berkurangnya setoran BUMN. Tapi pemerintah bersama DPR masih membahas angka pasti setoran dividen tersebut. Merosotnya pendapatan Pertamina karena adanya perubahan asumsi-asumsi. Kuota tambahan BBM bersubsidi dan margin keuntungan yang tidak mencukupi, sehingga mempengaruhi target keuntungan perseroan. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.948 9.000
8.958 8.964
9.500 21/9
22/9
23/9
Bisnis Jakarta/ant
LISTRIK PRABAYAR - Direktur Operasi Jawa Bali PLN, IGA. Ngurah Adyana (kiri) menjelaskan Penggunaan Listrik Prabayar kepada Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar yang berkunjung ke stan pameran PT PLN (Persero) pada Indonesia Business BUMN Expo dan Conference (IBBEX) 2010, di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.
Pertumbuhan K-III Lebih Tinggi JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III (K-III) 2010 akan lebih tinggi dari kuartal II (K-II) yang mencapai 6,2 persen. “Kalau K-II sudah 6,2 persen, saya optimis K-III di atas itu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, kemarin. Tingginya perkiraan angka pertumbuhan tersebut didukung konsumsi rumah tangga dan penyerapan anggaran belanja pemerintah yang meningkat. “Konsumsi tinggi, ‘spending’ lumayan apalagi nanti di K-IV kita biasanya government spending kita tinggi,” ujarnya. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman
Heriawan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selama K-III 2010 bisa di atas enam persen dengan stimulus dari belanja pemerintah dan masyarakat. “Bisa di atas enam persen dengan catatan belanja pemerintah dan masyarakat menjadi stimulus,” kata Rusman. Menurut dia, puasa dan lebaran menjadi titik poin penyumbang pertumbuhan ekonomi dari sisi belanja atau konsumsi rumah tangga. Sementara pengeluaran pemerintah yang pada kuartal I dan II biasanya menyumbangkan pertumbuhan negatif, pada kuartal III dan IV diharapkan memberi sumbangan positif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I mencapai 5,9 persen, sedangkan pada kuartal II mencapai 6,2 persen. Sedangkan, pemerintah pada asumsi APBNP menargetkan pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,8 persen. Hatta Rajasa juga menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan investasi selama 2010 akan mencapai lebih dari yang ditargetkan. “Yang jelas akan melebihi target, tapi angka persisnya saya tidak tahu,” ungkap Hatta. Ia menyebutkan, untuk mengevaluasi pertumbuhan investasi, tidak bisa hanya melihat data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) saja. “Tapi harus lihat pembentukan modal tetap bruto
Rupiah K-III Hingga Akhir Tahun Stabil JAKARTA - Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama kuartal III (Q3) hingga akhir 2010 akan relatif stabil. “Meski naik-turun, masih dalam tren yang oke, tidak terlalu bergejolak terlalu cepat,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Hartadi A. Sarwono, di Jakarta, Rabu kemarin. Hingga saat ini, pihaknya tidak melihat ada masalah dengan nilai tukar rupiah karena masih dalam kecenderungan stabil. “Yang dikhawatirkan BI kan kalau bergejolak terlalu cepat ketika menguat atau ketika melemah. Tapi
saya tidak melihat ada apaapa,” katanya. Dengan kondisi fundamental ekonomi selama 2010, maka nilai tukar rupiah diperkirakan akan stabil. Hartadi juga memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah pada 2011 masih akan cenderung stabil walau ada kecenderungan atau risiko sedikit melemah. “Kalau pada tahun 2010 diasumsikan/ditargetkan sebesar Rp 9.200,00 per dolar AS, maka pada 2011 diasumsikan sebesar Rp 9.250,00 per dolar AS. Jadi, sedikit melemah,” katanya menegaskan. Menurut dia, pelemahan itu
sejalan dengan fundamental ekonomi, yakni kegiatan ekonomi mulai meningkat dan impor bahan baku/barang modal pun meningkat lebih cepat. Ekspor sebenarnya juga masih naik secara normal. Namun, karena kegiatan impor meningkat lebih cepat membuat surplus perdagangan di neraca transaksi berjalan menjadi tergerus. “Dengan kondisi seperti itulah maka asumsi nilai tukar 2011 akan mengalami sedikit pelemahan meski hanya sedikit, yaitu dari Rp 9.200,00 menjadi Rp 9.250,00” kata Hartadi menjelaskan. (ant)
Investor Minta Proyek Inalum Diperpanjang JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa investor Jepang sudah mengajukan proposal yang intinya meminta agar Proyek Asahan Inalum dengan komposisi kepemilikan seperti saat ini diperpanjang. “Jepang sudah mengajukan proposal yang isinya minta agar Proyek Inalum diperpanjang,” kata Hatta di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Jika hanya diperpanjang, jangka waktunya akan mencapai sekitar 30 tahun. “Kalau perpanjangan itu kan selalu term-nya panjang, sekitar 30 tahun. Makanya kita akan melakukan negosiasi,” katanya. Terhadap aset-aset yang ada, pemerintah minta tim teknis segera melakukan assestment melalui tim penilai independen. “Berdasar hasil
assestment diharapkan nanti kita punya pegangan dalam melakukan negosiasi,” katanya. Menurut dia, proyek tersebut tak mungkin hanya diperpanjang begitu saja dengan format seperti saat ini. “Kita harapkan setelah 2013 selesai, kita sudah punya format hubungan yang baru yang juga menguntungkan buat kita,” katanya. Proyek Asahan-Inalum merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan investor asal Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium Co Ltd (NAA). Kerjasama ini dimulai sejak 1975 dan berakhir pada 2013. Saat ini pemerintah Indonesia menguasai saham Inalum sebesar 41,12 persen sedangkan sisanya sebesar 58,88 persen dikuasai oleh NAA. (ant)
(PMTB) yang mengikutkan semua pihak baik BUMN, swasta, masyarakat, perbankan, investasi asing langsung, dan penanaman modal dalam negeri (PMDN),” katanya. Optimisme bahwa investasi akan melebihi target, antara lain karena hingga saat ini calon investor gencar menjajaki investasi di Indonesia. “Sekarang sedang gencar keinginan investor masuk ke sini, hampir tiap minggu macam-macam delegasi datang ke sini ketemu saya,” katanya. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha merupakan prioritas program pemerintah. Upaya peningkatan investasi dilakukan melalui perbaikan kepastian hukum, penyederha-
naan prosedur, perbaikan logistik nasional, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Penyerderhanaan prosedur dilakukan melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di beberapa kota. Arah kebijakan penyederhanaan prosedur antara lain efisiensi dan efektivitas pelayanan, pembatalan Perda bermasalah, dan pengurangan biaya untuk memulai usaha dan surat ijin usaha perdagangan. Melalui perbaikan iklim usaha itu, pertumbuhan investasi pada 2010 diharapkan dapat mencapai lebih dari target yang ditetapkan sebesar 8,8 persen. (ant)
Istilah Privatisasi BUMN Dipertanyakan JAKARTA - Pemerintah diminta meninjau penggunaan istilah privatisasi sebagai opsi dalam penanganan BUMN, karena menimbulkan persepsi negatif pada publik. “Selama ini persepsi publik terhahap istilah privatisasi sangat miring dan salah kaprah,” kata mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, di sela seminar pada penyelenggaraan Indonesia BusinessBUMN Expo and Conference (IBBEX), di Jakarta, kemarin. Menurut Tanri, privatisasi adalah penjualan saham perusahaan milik negara, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Privatisasi juga dimaksudkan untuk memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Privatisasi katanya, seringkali dimaknai bahwa BUMN dikuasai asing, padahal pada praktiknya melepas hanya sebagian kecil saham. Senada dengan itu, mantan Menteri BUMN menyatakan, istilah atau kata priva-
tisasi harus direvisi, soalnya persepsi publik selalu negatif. “Di dunia, istilah ini memiliki 12 arti,” ujar Sugiharto. Seharusnya tahapan proses adalah restrukturisasi, setelah itu adalah privatisasi. Sugiharti mengutarakan, proses tersebut tidak selalu berarti negatif. Dicontohkannya, negara China berhasil menggenjot ekonomi hingga double digit karena berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan milik negara. Secara garis besar, restrukturisasi BUMN terdiri atas dua bagian, yaitu restrukturisasi portofolio yang dilakukan dengan cara regrouping, konsolidasi untuk mencapai skala usaha BUMN yang lebih ideal (rightsizing). Secara garis besar dapat dilakukan melalui metode stand alone, merger/ konsolidasi, holding, divestasi dan likuidasi. Selanjutnya restrukturisasi korporasi, ditujukan untuk penyehatan dan pengembangan perusahaan yang meliputi peningkatan intensitas persaingan usaha. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.