No. 220 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 24 November 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Indonesia Tak Perlu Gabung BRIC JAKARTA - Indonesia tidak perlu bergabung dengan kelompok ekonomi “BRIC” (Brazil, Rusia, India, China) hanya karena alasan pertumbuhan ekonomi yang cepat, kata peneliti ekonomi senior LIPI, Thee Kian Wie di Jakarta, kemarin. “Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan merupakan alasan untuk kita begabung dengan BRIC, hal itu tidak akan langsung mempengaruhi standar hidup warga negara Indonesia dan mengentaskan kemiskinan secara mendadak,” katanya dalam seminar tentang prospek hubungan Indonesia - China. BRIC adalah sebuah akronim yang tercetus oleh Jim O’neill, seorang pakar dari bank investasi Amerika Serikat Goldman Sachs, yang merujuk kepada empat negara (Brazil, Rusia, India, dan China) karena pertumbuhan ekonomi mereka diprediksi akan melampaui AS pada 2018. Akronim BRIC sendiri kemudian menjadi populer sebagai simbol pergeseran kekuatan global dari negara kelompok G7 (AS, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada) kepada empat negara dengan angka pertumbuhan ekonomi yang pesat itu. “Meskipun banyak pakar dan kalangan yang menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRIC akan berdampak baik, namun Indonesia sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang setara dengan keempat negara anggota kelompok ekonomi tersebut,” kata Thee. Angka Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia hanya sepertiga dari India dan diperkirakan pada 2025 Indonesia hanya memiliki GDP sejumlah 36 persen dari nilai GDP Brazil, yang akan menjadikan Indonesia negara terlemah di dalam BRIC. “Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi global pada 2008 tidak mencerminkan ketahanan ekonomi seutuhnya, hal itu cenderung disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang tidak bergantung kepada ekspor, sehingga tidak terkena imbasnya secara parah,” kata Thee. “Angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,1 persen pada 2008 menunjukkan bahwa modal yang sesungguhnya adalah Indonesia tidak bergantung kepada sektor ekspor untuk menopang perekonomiannya, angka pengangguran serta kemiskinan juga terus menurun dari tahun ke tahun,” katanya. Keberadaan Indonesia dalam kelompok G20 seharusnya sudah cukup menegaskan bahwa Indonesia, berada dalam level yang sama dengan China dan India sebagai negara dengan potensi perekonomian yang besar. (ant)
Rupiah Diprediksi Merosot JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan rupiah pada Rabu akan kembal melemah, karena melihat tekanan negatif pasar makin kuat. Tekanan pasar yang terus meningkat mendorong mata uang Indonesia terus terpuruk sepanjang November ini mengalami tekanan yang cukup besar. Ia mengatakan, rupiah akan kembali melemah, apabila sentimen global terus merosot, kecuali muncul faktor positif yang kuat di pasar. “Kami rasa rupiah masih akan terkoreksi lagi hingga mendekati level Rp 9.000 per dolar, “ ucapnya. Menurut dia, rupiah memang sulit untuk bisa berada di bawah angka Rp 8.900 per dolar, karena Bank Indonesia (BI) kurang menyukai posisi rupiah di level tersebut. Hal ini
disebabkan BI juga mempunyai kepentingan terhadap dolar. Rupiah sempat berada di level Rp8.895 per dolar yang diperkirakan akan terus menguat mendekati level Rp 8.800 per dolar. Namun pada posisi Rp 8.895 per dolar, rupiah tidak mampu bergerak naik lagi dan diperkirakan akan terpuruk hingga mencapai Rp 9.000 per dolar. Menurut dia, rupiah idealnya berada pada kisaran Rp 9.000-Rp 9.300 per dolar, karena baik eksportir maupun importir dapat berdagang dengan baik. Namun apabila berada jauh di bawah Rp 9.000 per dolar, maka eksportir menganggap pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan eksportir terhadap dolar. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.922 8.928
9.000
8.959
9.500 21/11
22/11
23/11
Bisnis Jakarta/ant
TAMBAH TRAFO - Petugas PLN melakukan pekerjaan pemasangan trafo tambahan Interbus Transformer (IBT) kapsitas 500 MVA untuk memperkuat pasokan listrik ke Jakarta, di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cibatu, Bekasi, Jawa Barat, kemarin.
BKPM Perlu Diberi Lampu Kuning JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berambisi meningkatkan jumlah investasi asing di Indonesia harus diberi lampu kuning karena kebijakannya akan membuat ekonomi Indonesia dikuasai asing. “Kita perlu menyadarkan BPKM bahwa kebijakan membela investasi asing tidak saja melemahkan peluang bagi investor dalam negeri, tetapi mengancam kepentingan rakyat dan negara karena semua industri strategis akan dikuasai asing,” katanya di Jakarta, kemarin. Investor asing masih terus
bernafsu untuk menguasai industri strategis di Indonesia yang dinilai mampu meraih keuntungan besar seperti telekomunikasi, energi, perbankan dan bandara. “Saat ini ada upaya sistematis agar industri strategis yang sangat menguntungkan satu per satu dijual atas nama invetasi asing, karena kedua pihak baik investor asing maupun oknum-oknum ‘penjual’ akan sama-sama mendapatkan keuntungan, tanpa mempedulikan kelangsungan masa depan bangsa,” katanya. Ia menilai, dalam tiga bulan terakhir perbankan nasional sudah dikuasai asing lebih 46 persen, dan persentase itu akan terus naik karena Peme-
rintah akan melanjutkan penjualan saham Bank Mandiri dan Bank BRI. Demikian juga, ada rencana menjual anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina Hulu Energy dan pengalihan pengelolaan bandara oleh asing, seperti yang dilontarkan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. “Di Amerika yang merupakan negara liberal, pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak mungkin dilepas kepada asing, di sini justru suara itu muncul,” katanya. Ia juga prihatin dengan penguasaan industri telekomunikasi oleh asing karena telekomunikasi sangat rentan dimanfaatkan negara lain untuk mengacaukan sistem pertaha-
Dua Opsi Pembatasan BBM JAKARTA - Pemerintah menyiapkan dua opsi untuk mekanisme pengaturan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2011. Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi di Jakarta, kemarin mengatakan opsi tersebut antara lain larangan menggunakan BBM bersubsidi untuk semua mobil plat hitam atau mobil di atas tahun 2005. Ia menjelaskan opsi pertama adalah semua plat hitam tidak mendapatkan BBM bersubsidi sehingga hanya angkutan umum, kendaraan roda dua dan tiga serta nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Kemudian, ia menambahkan, opsi kedua, BBM bersubsidi tidak diberikan pada kendaraan plat hitam tahun 2005 ke atas.
“Tahun depan hanya dua opsi, pasti tanggal 1 Januari sudah bisa kita mulai. Opsi pertama, apakah hanya plat kuning, roda dua dan tiga plus nelayan yang menerima subsidi, plat hitam tidak. Nelayan kecenderungan melautnya lebih jauh, jadi butuh lebih besar. Kedua, tahun 2005 ke atas,” ujarnya. Kedua opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan apabila benar-benar diterapkan, agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Untuk opsi pertama, ia menjelaskan distorsi penerapannya sangat rendah dan penghematannya belasan persen namun ada beberapa pengguna plat hitam yang sebenarnya masih berhak menggunakan BBM bersubsidi. “Distorsi di lapangan kecil, tapi mungkin saja
saudara-saudara kita yang mobilnya tahun 90-an, masih bisa menikmati subsidi,” katanya. Sedangkan untuk opsi kedua, lanjut Hatta, distorsi penyalahgunaan kebijakan tersebut besar, penghematannya juga hanya sekitar sembilan persen. “Jadi ini distorsi besar, harus ada stiker, belum lagi pindah lagi, jadi penyalahgunaannya tinggi. Nanti dia ambil di sana, terus diambil lagi,” ujarnya. Kepastian mengenai opsi mana yang diambil akan dibahas antara pemerintah dengan DPR pada awal Desember. Pembatasan BBM bersubsidi ini, ia menambahkan, harus segera diberlakukan agar kuota volume BBM tidak melampaui asumsi sebesar 38,5 juta kiloliter yang telah diputuskan pada APBN 2011. (ant)
nan nasional. “Investor asing bisa saja melakukan intersepsi terhadap sistem telekomunikasi nasional kapanpun mereka mau. Sangat naif kalau kepentingan strategis dikalahkan oleh motif mencari keuntungan,” katanya. Sebelumnya menurut Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel), Riad Oscha Chalik, saat ini lebih dari 2.000 tower di Indonesia sudah dikuasai oleh investor Amerika Serikat. Masuknya investor asing tersebut melalui penguasaan saham PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. “Pemerintah tidak bisa mencegah investor asing sehingga mereka leluasa menguasai bisnis tower ini. Yang
paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah BKPM yang tidak tegas menegakkan aturan Daftar Negatif Investasi,” katanya. Marwan menegaskan, sangat sulit mengharapkan perubahan kebijakan investasi ini karena tiga atau empat cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif sudah di bawah kendali kekuatan partai politik. “Saya justru berharap pada media yang bisa terus menyuarakan kepentingan nasional yang terancam ini. Jangan sampai pengusaha lokal bermain di sektor yang sebenarnya sulit untung, tetapi usaha strategis yang sangat menguntungkan justru ditawar-tawarkan ke asing,” katanya. (ant)
Buka Data Rekening IPO KS JAKARTA - Data rekening penawaran umum saham perdana (initial public offering/ IPO) PT Krakatau Steel Tbk (KS) diharapkan dapat dibuka oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terkait adanya dugaan, ada atau tidaknya penyelewengan dalam penjatahan saham KS. “Itu memungkinkan, sebab berdasarkan aturan main pasar modal pasal 47 undang-undang pasar modal, Bapepam bisa melakukan pembukaan rekening jika diperlukan,” ujar pengamat pasar modal, Yanuar Rizki, di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, konflik yang terjadi saat ini sudah masuk dalam ranah pidana, yaitu adanya manipulasi pasar serta terjadinya insider trading. “Hal
ini yang semestinya di dalami oleh Bapepam, kalau ada yang janggal bisa semestinya diusut dan publik juga harus tahu,” katanya. Sementara mengenai permintaan pembukaan data rekening nasabah KS, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan, hal itu tidak mungkin dilakukan. Hal itu mengacu pada UU Pasar Modal pasal 47, kerahasian nasabah dalam hal ini data kepemilikan rekening efek hanya bisa dibuka oleh polisi, jaksa, hakim, dan Direktur Jenderal Pajak. “Undangundang pasar modal mengatakan bahwa dalam hal ada perkara pidana, maka rekening efek hanya bisa diakses oleh pihak berwenang saja, dan bukan untuk dibuka ke publik,” ujarnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.