No. 17 tahun V
8 Halaman
Selasa, 25 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Harga Minyak Naik di Asia JAKARTA - Harga minyak naik di perdagangan Asia pada Senin, karena investor menunggu hasil pertemuan Federal Reserve minggu ini, kata analis. Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Maret, naik 50 sen menjadi 89,59 dolar AS per barel pada perdagangan sore dan minyak mentah Brent North Sea untuk penyerahan Maret naik 45 sen menjadi 98,05 dolar. “Federal Reserve diperkirakan akan terus melakukan pembelian obligasinya karena ekonomi kemungkinan akan menunjukkan peningkatan moderat, sehingga pasar akan bereaksi positif,” kata Ong Yi Ling, analis investasi Phillip Futures dikutip dari Antara Jakarta kemarin. Komite Pasar Terbuka Federal — panel tingkat pengaturan suku bunga Fed — akan berkumpul pada Selasa dan Rabu, dimana para anggota diperkirakan akan terus membentangkan stimulus 600 miliar dolar yang dirancang untuk memacu ekonomi AS. Meskipun tanda-tanda bahwa pemulihan meningkat, Fed diharapkan dapat menjaga kakinya di pedal gas, melanjutkan pembelian obligasi darurat dan menjaga suku bunga pada tingkat yang sangat rendah. “Masih terlalu cepat untuk kembali ke pemikiran tentang strategi keluar,” kata Peter Ireland, seorang ekonom Boston College dan mantan penasihat Federal Reserve. Harga minyak mentah jatuh untuk keempat sesi berturutturt pada Jumat karena sentimen terpukul kenaikan lebih besar dari perkiraan stok AS, mengindikasikan melemahnya permintaan. Stok minyak mentah AS naik 2,6 juta barel menjadi 335,7 juta barel pada minggu sampai dengan 14 Januari, menurut data yang dirilis Kamis lalu. Analis memperkirakan turun 900.000 barel bagi konsumen minyak terbesar di dunia itu. (grd)
Perubahan Suku Bunga Belum Mendesak JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution mengatakan, kebijakan untuk perubahan suku bunga BI belum mendesak untuk dilakukan segera meski tekanan inflasi diperkirakan terus meningkat. “Kita mereview kebijakan suku bunga satu kali sebulan. Kita tidak melihat ini situasi darurat sehingga kita harus melanggar jadwal yang sudah kita susun awal tahun ini,” kata Darmin, usai rapat dengar pendapat di Komisi XI DPR RI Jakarta, kemarin. Dijelaskannya, kondisi ekonomi di Amerika Serikat yang mulai membaik membuat arus modal asing belakangan ini meninggalkan Indonesia terlihat dari anjloknya indeks harga saham gabungan pada pekan lalu. “Ini ada kaitannya juga dengan ekspektasi investor luar,” kata Darmin. Ditegaskannya, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan BI rate tetap akan dilakukan pada awal Februari mendatang sesuai jadwal yang telah disusun BI. Dalam kesempatan itu, Darmin juga menjelaskan beberapa penyebab target inflasi 2010 sebesar 4-6 persen tidak tercapai, antara lain karena anomali cuaca yang mengganggu produksi dan distribusi bahan pokok, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari target. “Inflasi indeks harga konsumen meningkat 6,96 persen, sementara bahan makanan meningkat 17,74 persen,” katanya. (ant)
Segera Tunjuk Ketua Bapepam-LK JAKARTA - Pelaku pasar meminta kepada otoritas terkait pasar modal agar kekosongan jabatan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) jangan terlalu lama dibiarkan. “Kendati Ketua Bapepam-LK sudah ada pelaksana tugas (Plt) sebaiknya jangan terlalu lama kosong, harus tunjuk siapa yang menjadi Ketua,” ujar pengamat pasar modal, Cece Ridwan di Jakarta, kemarin. Sebagai Plt Ketua Bapepam-LK tentu belum terlalu berkuasa dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang sudah dibentuk oleh Ketua Bapepam-LK sebelumnya. Namun, secara personal sosok Nurhaida yang menjabat sebagai Plt Ketua BapepamLK dianggap mumpuni untuk melanjutkan kepemimpinan di
Bapepam-LK menggantikan Ahmad fuad Rahmany. “Nurhaida memang staf ahli dipasar modal Indonesia, sejauh ini tidak ada masalah. Dan koreksi IHSG bukan karena terkait oleh hal itu,” kata dia. Pasar modal Indonesia memiliki tantangan tak mudah ke depannya, salah satunya untuk menambah jumlah investor dan perusahaan untuk melakukan go public. Selain itu, posisi pimpinan Bapepam-LK yang baru harus dapat bekerjasama lebih solid bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Kliring Efek Penjamin Indonesia (KPEI) untuk berkoordinasi memajukan pasar modal dalam negeri. (ant)
KURS RUPIAH 9.057
8.500 9.000
9.064 9.500
9.068 20/1
21/1
24/1
Bisnis Jakarta/ant
HAK ANGKET PAJAK - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kanan) menerima berkas berisi 30 tanda tangan anggota DPR yang mengajukan hak angket yang bertujuan untuk membongkar mafia pajak sehingga penerimaan pajak negara meningkat.
Panja Komisi VI Berjanji
Tuntaskan Kasus Saham KS JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR-RI berjanji untuk menuntaskan persoalan penjualan saham murah BUMN PT Krakatau Steel (KS) pada Februari 2011. “Kita tidak ingin kasus KS ini tertutup. Namun sekarang belum dilakukan pembahasan spesifik. Tapi pasti jadwalnya pada awal Februari ini,” kata Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto saat dihubungi, kemarin. Kasus penjualan saham KS ini tengah digarap di Panja Komisi VI DPR, serta seluruh anggota tetap bersemangat untuk mengungkap kasus yang diduga telah merugikan negara itu. Menurut dia, target utama dan paling realistis yang coba dikejar Panja adalah memperoleh kejelasan proses penentuan harga serta audit penjatahan saham KS. “Kami akan kebut kerja di awal persidangan, sehingga nanti di akhir
masa persidangan sudah bisa didapat kesimpulannya,” ungkap Airlangga. Dia mengingatkan, Panja IPO KS terbentuk awal Desember 2010. Pembentukan Panja untuk memperoleh informasi seputar tiga isu utama. Pertama, meminta penjelasan apakah IPO KS sudah sesuai Undang-UndangPasar Modal. Kedua, soal penetapan harga IPO. Ketiga, mengenai kewenangan dan mekanisme penjatahan saham. Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku prihatin jika kasus ini hilang begitu saja. Padahal, perusahaan baja pelat merah tersebut setelah menjual sebagian sahamnya kepada investor asing dan lokal, maka yang menikmati keuntungan hanyalah kalangan tertentu. Masyarakat kecil yang
tidak memiliki uang, tidak bisa ikut membeli saham strategis tersebut. “Sektor strategis seperti baja misalnya, dulu telah disepakati untuk tidak dijual. Megawati selaku presiden sepakat untuk tidak menjual saham KS. Tapi sekarang malah dijual,” katanya. Hal senada dikemukakan Naldy Harun dari BUMN Watch. Menurutnya, kasus KS bagaimana pun harus diusut tuntas. Peran pejabat Kementerian BUMN mulai dalam memutuskan IPO KS seharusnya sudah mulai klarifikasi kepada publik. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pejabat diinstasinya diharapkan tidak ada yang ambil bagian dalam pelaksanaan IPO KS. “Kalau pun nanti ada saya tidak bisa menjawab sampai ada hasil Panja (KS) yang menemukan adanya kelemahan,” kata Mustafa, akhir tahun lalu. (ant)
Pelaksanaan Tax Holiday
Diatur Menteri Keuangan JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/ 2011 bukan aturan pelaksanaan fasilitas tax holiday untuk industri pionir sebagaimana diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2010. “Yang dimaksud fasilitas tax holiday untuk industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 PP Nomor 94 tahun 2010 adalah fasilitas perpajakan berupa pembebasan atau pengurangan PPh badan dan aturan pelaksanaan dari tax holiday tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan,” kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak M Iqbal Alamsjah melalui Hak Jawab yang diterima ANTARA di Jakarta, kemarin. Iqbal menjelaskan, peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 itu merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 PP Nomor 94 tahun
2010 yang mengatur mengenai pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun pajak berjalan yang dimaksudkan agar pada akhir tahun pajak tidak terjadi kelebihan pembayaran PPh. Menurut Iqbal, meski bukan fasilitas tax holiday, PER-1/PJ/2011 merupakan fasilitas yang membantu “cash flow” wajib pajak agar tidak dipotong/dipungut PPh dalam tahun pajak berjalan. Sebelumnya Ditjen Pajak menyampaikan bahwa bagi wajib pajak (WP) yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena mengalami kerugian fiskal, dalam hal WP tersebut baru berdiri dan masih dalam tahap investasi, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak
Nomor PER-1/PJ/2011, yang mulai berlau 1 Februari 2011. Tiga kondisi WP yang dapat mengajukan permohonan pembebasan pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihak lain ke Ditjen Pajak, yaitu WP yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang PPh karena beberapa alasan. Pertama, mengalami kerugian fiskal karena WP belum sampai pada tahap produksi komersil atau WP mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur). Kedua, berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal yaitu dengan memperhitungkan besarnya kerugian tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh atau surat ketetapan pajak. Ketiga, PPh yang telah dan akan dibayar lebih besar dari PPh yang akan terutang. (ant)
Kementerian BUMN Rombak
Komisaris 12 BUMN JAKARTA - Kementerian BUMN merombak susunan dewan komisaris dan dewan pengawas 12 BUMN, PT Perkebunan Nusantara I, PTPN II, PTPN IX, PTPN XIII, PT Rajawali Nusantara, PT Pertani, Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, PT Inhutani I, PT Inhutani II, PT Inhutani III, dan PT Sang Hyang Seri. “Perombakan susunan dewan pengawas dan dewan komisaris selain masa waktu tugas yang sudah habis, juga diharapkan ada penyegaran pada pengurus,” kata Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer, Megananda Daryono, usai melantik dewan pengawas dan komisaris di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Menurut Megananda, dengan masuknya sejumlah figur-figur baru tersebut diharapkan dapat mendorong BUMN yang bersangkutan
berpartisipasi dalam program swasembada pangan. Pada PTPN I dua anggota baru komisaris yaitu Bustari Mansyur dan Indra Adil, sedangkan satu nama yang diberhentikan yaitu Yuni Suryanto. Pada PT Pertani, memberhentikan anggota komisaris Harman R Pandipa dan digantikan Memed Gunawan, memberhentikan Komisaris Utama PTPN II Megananda Daryono dan digantikan Ato Suprapto. Selanjutnya, memberhentikan komisaris PTPN IX Hendradi Gunarso, yang digantikan Ary Purnomo. PTPN XIII mengangkat anggota dewan komisaris Hanifah Affan, dan pada PT RNI mengangkat Didiek Hadjar. Sementara itu pada Perum Jasa Tirta I, memberhentikan dewan pengawas Budiman Arief, dan mengangkat Suyono Salamun, Agoes Widjarnarko, Zuryati Simbolon, Maurin Sitorus, dan Hadi Suprapto. (ant)
Realisasi Investasi 2010 Meningkat JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, realisasi investasi pada 2010 meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Negara dalam keterangan pers di ruang VVIP Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, kemarin, sebelum bertolak ke India dan Swiss mengatakan, realisasi investasi 2010 di luar migas dan perbankan mencapai Rp 208,5 triliun, 25 persen lebih tinggi dari sasaran yang ditetapkan. “Tahun 2009, nilai realisasi investasi Rp 135,1 triliun, dari 2009 ke 2010 ada kenaikan realisasi sebesar 54 persen,” katanya. Presiden mengatakan, hal tersebut merupakan salah
satu dari upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Sebagaimana diketahui salah satu pilar pembangunan yang kita laksanakan adalah terus tingkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan kalau perekonomian kita tumbuh, harus tingkatkan investasi selain belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat, ekspor juga sebagai prioritas,” kata Presiden. Kunjungan Presiden ke India, kali ini selain menjadi tamu kehormatan dalam upacara peringatan hari republik India juga dalam upaya meningkatkan kerja sama ekonomi. Menurut Kepala Negara, hubungan dagang Indonesia dan India mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.