No. 162 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 25 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pedagang Diminta Tak Timbun Stok Pangan JAKARTA - Pemerintah meminta agar pedagang tidak menimbun stok pangan sehingga harga pangan dan juga ketersediaannya dapat stabil. Menko Perekonomian Hatta Radjasa di Kantor Presiden Jakarta, Selasa mengatakan untuk sebagian hasil panen memang disimpan petani untuk kebutuhannya dan juga ada yang disimpan oleh pedagang. “Karena pada umumnya petani kita menyebar ke seluruh Indonesia maka ada masyarakat petani yang menyimpan dan memang ada juga pedagang. Pedagang ini yang kita minta jangan menimbun,” kata Hatta sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna. Sementara itu ketika ditanya tentang peranan tengkulak diantara petani dan pedagang dalam rantai distribusi, Hatta mengatakan hal itu dapat diminimalisir melalui kemudahan petani untuk mengakses permodalan. “Menurut saya bagusnya kita tingkatkan aksesbilitas petani kita dengan keuangan misal melalui Kredit Usaha Rakyat. Itulah mengapa KUR dinaikkan menjadi Rp 20 juta untuk di upstream bukan yang di sisi perdagangan,” katanya. Dengan pengalokasian pinjaman yang lebih besar bagi petani maka diharapkan tidak perlu lagi meminjam kepada tengkulak. Hatta mengatakan salah satu contoh pola distribusi yang baik adalah seperti yang dilakukan di Jawa Timur dengan pasar induk modern dimana petani tidak hanya menanam dan memanen namun juga dapat ikut memasarkan. Menurut Menko Perekonomian, tentu diperlukan infrastruktur yang baik untuk mendukung pola itu. Selain infrastruktur distribusi, Hatta juga menilai penting keberadaan infrastruktur pertanian seperti irigasi. “Sebetulnya relatif kalau untuk sektor pertanian kita relatif membaik, misal irigasi, dari belasan juta lahan sawah kita, 74 juta teririgasi, terutama yang paling penting infrastruktur itu,” paparnya. Sementara mengenai monopoli dalam perdagangan pangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan, Hatta mengatakan saat ini pemerintah tidak melihat adanya kegiatan monopoli. “Sebetulnya pemerintah tidak pernah melihat sistem monopoli seperti dulu, semua terbuka. jadi kalau kita gandum pelakunya banyak sekali, misal roti juga banyak sekali importir terigu juga banyak di dalam negeri juga ada persaingan sehat,” katanya. (ant)
Peningkatan Tax Ratio Jadi Prioritas JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan peningkatan penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio menjadi prioritas pemerintah pada 2011. “Pemerintah sangat memahami dan ingin menaikkan tax ratio, karena kita berpikir tax ratio semakin tinggi, semakin baik di negara-negara maju,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Secara nominal penerimaan meningkat sebesar Rp 80 triliun, namun pemerintah menargetkan tax ratio pada 2011 meningkat hanya sebesar 0,1 persen dari 11,9 persen menjadi 12 persen. “Tax ratio kita sekarang 11,9 persen mau dinaikkan 12 persen, dan pada 2011 kita perkirakan GDP Rp 7.000 triliun,” katanya. “Jadi secara pajak setahun di 2011 kita akan menaikkan pajak Rp 80 triliun secara nominal, angkanya besar walaupun secara tax ratio belum memadai,” tambahnya. Tax ratio di Indonesia belum mencapai angka seperti di negara-negara maju sekitar 30 persen, karena hanya menghitung pendapatan pajak dari pemerintah pusat dan tidak termasuk pendapatan pajak dari daerah serta penerimaan sumber daya alam. “Di Indonesia tax ratio hanya menghitung pendapatan pajak dari pusat, tidak memasukkan pendapatan pajak dari daerah, penerimaan
sumber daya alam, kalau itu dimasukkan, itu bisa-bisa (tax ratio) kita 14 persen,” ujar Menkeu. Untuk itu pemerintah dengan program ekstensifikasi dan intensifikasi terus berupaya melakukan reformasi birokrasi terutama dalam tubuh Ditjen Pajak, terutama pembenahan sumber daya manusia dan sistem pendukung. “Kita lebih baik konsisten pajak daerah tidak kita masukkan dalam hitungan (tax ratio) kita dan mencapai peningkatan (penerimaan) Rp 80 triliun. Kita perlu lakukan dengan baik,” ujarnya. Dirjen Pajak M.Tjiptardjo menambahkan untuk meningkatkan tax ratio hingga 13 persen sesuai permintaan fraksi di DPR, Dirjen Pajak akan membenahi sistem administrasi perpajakan serta mencari potensi penerimaan perpajakan dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Dia mengatakan administrasi pajak sedang dibenahi, termasuk data base. “Kalau itu sudah selesai, kita gali pajak individual orang pribadi yang potensinya memang masih ada. Kita berharap pada 2014 tax ratio paling tidak bisa sekitar 13 persen dan mungkin lebih,” paparnya. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.963 8.967
9.500 20/8
23/8
8.980 24/8
Bisnis Jakarta/ant
PELAYANAN HAJI - Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (kiri) berbincang dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Selamet Riyanto (kanan) dan Dirjen Perhubungan Udara Erry Bakti usai penandatanganan kesepakatan bersama dalam pelayanan pengangkutan jemaah haji 2010/1413H di Jakarta, kemarin.
Defisit Anggaran Diperkirakan 1,5 Persen JAKARTA - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan defisit anggaran pada 2010 bisa mencapai 1,5 persen atau lebih rendah dari perkiraan APBNP 2010 sebesar 2,1 persen. “Dibandingkan dengan prognosis APBNP 2010, kelihatannya (defisit) tidak mencapai 2,1 persen, itu mencapai 1,5 persen,” ujarnya seusai mengikuti sidang pa-
ripurna DPR RI mengenai penyampaian pandangan fraksi atas RAPBN 2011 serta nota keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Untuk itu dalam RAPBN 2011, ia menambahkan, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 1,7 persen. “Defisit jadi 1,5 ke 1,7 persen itu sebenarnya sudah menunjukkan kita terus memberikan in-
sentif atau stimulus kepada perekonomian Indonesia,” ujarnya. Melalui RAPBN 2011 dan Nota Keuangannya, pemerintah mengajukan defisit tahun anggaran 2011 sebesar 1,7 persen dari PDB atau Rp 115,7 triliun. Jumlah tersebut memang turun dibanding APBNP 2010 yang menetapkan defisit sebesar 2,1 persen atau Rp 133,7 tri-
BBM Bersubsidi Dibatasi JAKARTA - Pemerintah membatasi pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi khususnya jenis premium dan solar pada semester kedua 2010 agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan tahun ini sebesar 36,5 juta kiloliter. Menteri ESDM Darwin Z Saleh di Jakarta, Selasa mengatakan, banyak program kerja yang mesti dilakukan pada semester kedua 2010 terutama pembatasan BBM bersubsidi. “Semester kedua ini, kami minta Dirjen Migas dan Dirut Pertamina bekerja keras agar jatah BBM subsidi tidak melebihi kuota,” katanya saat memberi sambutan pelantikan pejabat eselon satu Kementerian ESDM. Menurut dia, tiap tahun konsumsi BBM subsidi selalu melebihi kuota APBN yang ditetapkan. “Ini tidak bisa dibiasakan. Harus ada langkah penghematan
dan pembatasan,” katanya. Kalau tidak dimulai sejak September tahun ini, maka kuota BBM subsidi sebesar 36,5 juta kiloliter bakal terlampaui. “Kuota tahun depan juga bakal membengkak 1-2 juta kiloliter kalau tidak dibatasi sejak saat ini,” katanya. Data Pertamina menunjukkan selama enam bulan pertama 2010, penjualan premium mencapai 11,075 juta kiloliter atau 51,67 persen dari kuota APBN Perubahan. Selanjutnya, solar terjual 6,218 juta kiloliter atau 55,55 persen dari kuota. Sedang, volume penjualan minyak tanah tercatat 1,26 juta kiloliter atau 33,17 persen dari kuota 3,8 juta kiloliter. Dengan demikian, secara total konsumsi BBM subsidi mencapai 46,7 persen dari kuota 36,5 juta kiloliter. Menurut Darwin, saat ini, pihaknya sudah mempunyai se-
jumlah opsi pembatasan diantaranya tahun produksi kendaraan. “Kami ingin BBM ini tepat sasaran artinya kalau orang bisa membeli mobil tahun tertentu, maka berarti dia berkecukupan dan tidak lagi membutuhkan subsidi BBM,” katanya. Ia tetap menargetkan pembatasan bisa dimulai September 2010. Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan, pihaknya tak bisa sendirian melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi. “Harus ada keputusan pemerintahnya. Tidak bisa hanya Dirjen Migas dan Dirut Pertamina,” katanya. Sedang, Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan, pihaknya siap melaksanakan pengendalian BBM bersubsidi. “Kalau sudah ada kebijakannya, kami tinggal menjalaninnya saja,” katanya. (ant)
Harga Minyak Jatuh di Perdagangan Asia JAKARTA - Harga minyak mentah jatuh di perdagangan Asia pada Selasa karena analis mengatakan kerugian di pasar ekuitas telah menambah kekhawatiran tentang lemahnya fundamental minyak. Kontrak utama New York, minyak mentah light sweet untuk pengiriman Oktober, jatuh 87 sen menjadi 72,23 dolar AS per barel pada sore hari. Minyak mentah Brent North Sea, London, untuk pengiriman Oktober tergelincir 49 sen menjadi 73,13 dolar AS. Sejumlah faktor muncul menjadi bekerja terhadap harga minyak mentah, kata Victor Shum, kepala senior konsultan energi Purvin and Gertz di Singapura. “Ekonomi global yang terus goyah memberikan tekanan terhadap harga minyak dan kemunduran di pasar ekuitas AS kemarin juga memberikan kontribusi terhadap penurunan harga minyak,” katanya dilansir
Antara Jakarta kemarin. Dow Jones Industrial Average turun 0,38 persen menjadi 10.174,41 pada Senin. Saham Jepang turun di bawah tingkat 9.000 poin untuk pertama kalinya sejak Mei 2009 tak lama setelah pembukaan Selasa, dan mencapai posisi terendah dalam 15-bulan di perdagangan harian. Pasar saham Hong Kong dan Korea Selatan juga turun. Euro mundur terhadap greenback pada Selasa, dengan satu euro dibeli 1,2634 dolar dibandingkan dengan 1,2654 dolar akhir Senin. Lemahnya permintaan bensin selama musim berkendara musim panas di AS, yang berakhir dalam dua minggu, juga menunjukkan fundamental muram, ia menambahkan. “Sentimen di pasar karena itu sangat bearish, memaksa banyak investor untuk menjual,” ujar Shum. (ant)
liun. Sementara itu, Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam pandangan fraksinya, meminta pemerintah mencermati masalah defisit secara profesional sehingga tidak menjadi beban di kemudian hari. “Harus dicermati secara profesional, pembiayaan defisit dengan utang perlu ditinjau kembali,” kata juru bicara FKB, Bambang Heri Purnama.
Fraksi Partai Gerindra juga menginginkan adanya kesinambungan dalam pengelolaan defisit anggaran dengan dukungan optimalisasi penerimaan perpajakan. “Harus ada upaya efisien untuk pengelolaan defisit anggaran dengan optimalisasi penerimaan pajak,” ujar juru bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis. (ant)
Pemerintah Larang Ekspor Bijih Besi JAKARTA - Pemerintah akan melarang ekspor bijih besi mulai tahun 2014 guna meningkatkan nilai tambah barang tambang di dalam negeri dan menjamin pasokan bahan baku bagi industri baja nasional. “Berdasarkan Undang-Undang Minerba (mineral dan batubara, kami menginginkan nanti bijih besi diolah di dalam negeri dan itu akan berlaku wajib pada 2014,” kata Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA) Kementerian Perindustrian, Anshari Bukhari, di Jakarta, kemarin. Larangan impor bijih besi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung peningkatan daya saing industri nasional, khususnya besi baja, yang sampai saat ini masih mengandalkan bahan baku impor. Anshari mengatakan pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perdagangan terus melakukan pembahasan untuk memberlakukan ketentuan tersebut, berbasis Undang-Undang Minerba. Saat ini, telah ada Peraturan Pemerintah mengenai pengusahaan minerba dan akan diperkuat dengan peraturan menteri ESDM mengenai mineral apa saja yang dilarang atau dibatasi ekspornya. Anshari mengakui cadangan bijih besi yang tersebar di bebarapa wilayah di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan industri besi dan baja di
dalam negeri. Kebutuhan bijih besi setiap tahun mencapai 1015 juta ton untuk produksi baja di atas enam juta ton. “Cadangan bijih besi yang ada saat ini baru memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan industri besi baja nasional,” katanya. Sementara itu, Dirut PT Krakatau Steel (KS), Fazwar Bujang, minta pelarangan ekspor bijih besi dipercepat atau setidaknya pemerintah menerapkan bea keluar untuk mengurangi eksploitasi dan ekspor bijih besi dalam jumlah besar. “Menurut saya terlalu lama. Saya usulkan pemerintah menerapkan bea keluar yang signifikan. Kalau tidak, kita (seakan) mensubsidi industri baja China,” ujarnya. Selama ini, bijih besi dari Indonesia diekspor ke China untuk keperluan industri besi baja di negara tersebut. Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian, Putu Surya Wirawan memperkirakan lebih dari enam juta ton bijih besi diekspor ke luar negeri, terutama China dengan harga sangat rendah yaitu sekitar 17 dolar AS per ton. “Ekspor bijih besi itu seakan mengekspor tanah air, karena diekspor dalam bentuk bongkahan tanah yang tidak hanya mengandung bijih besi bahkan mungkin mineral lainnya. Sayangnya, bongkahan bijih besi itu tidak diproses atau diayak lebih dulu, sehingga benarbenar yang diekspor adalah bijih besi saja,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.