No. 18 tahun V
8 Halaman
Rabu, 26 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Penghematan Anggaran 2011
Diperkirakan Rp 20 Triliun JAKARTA - Pemerintah sudah menghitung penghematan anggaran APBN 2011 akan mencapai sekitar Rp 20 triliun meski pelaksanaannya belum genap satu bulan. “Diharapkan ada penghematan anggaran sekitar 10 persen dari total belanja atau nominalnya Rp 20 triliun selama 2011,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rakor membahas penghematan anggaran di Jakarta, kemarin. Penghematan anggaran dilakukan terhadap mata anggaran-mata anggaran yang tidak mengikat seperti seminar dan perjalanan dinas. “Semua sudah menyampaikan komitmen sepertinya penghematan anggaran dapat dicapai,” kata Hatta Rajasa. Hasil dari penghematan anggaran dapat dialihkan untuk pembiayaan program/proyek lain yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur atau program penanggulangan dampak perubahan iklim. “Itu bisa di kementerian/ lembaga yang bersangkutan maupun kementerian/lembaga lainnya,” katanya. Menurut dia, pengalihan ke program/proyek lain tinggal menunggu pembicaraan dengan pihak Kementerian Keuangan. “Besaran pagu anggaran tidak berubah sehingga tidak ada perubahan APBN 2011,” katanya. Draft regulasi pemanfaatan dana penghematan anggaran sudah selesai dan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). APBN 2011 menetapkan anggaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.104,9 triliun sementara belanja negara sebesar Rp 1.229,6 triliun. (ant)
Aturan SJSN Perlu Disesuaikan JAKARTA - Undang-undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) perlu dilakukan penyesuaian untuk mendukung operasionalisasi dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Ada beberapa hal yang bertentangan dalam UU No 40/2004 dengan draf RUU BPJS. Salah satunya berkaitan dengan dana jaminan,” kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Sjukur Sarto dalam seminar yang bertajuk ‘Format Ideal Dana Jaminan Sosial’ di Jakarta, kemarin. Dalam UU No 40/2004, ia menyebutkan, dana jaminan sosial wajib dikelola dan dikembangkan BPJS dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. Sementara, dalam draf RUU BPJS disebutkan bahwa BPJS hanya diizinkan investasi pada deposito (on call dan deposito berjangka), dan surat utang pemerintah. “Dari sini terlihat pola investasi yang tertuang dalam peraturan itu tidak menggambarkan semangat untuk mengembangkan dana agar dapat memberikan manfaat yang maksimal,” ujarnya. Pada kesempatan yang sama, Deputi Kementerian BUMN Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, Parikesit Soeprapto mengharapkan, kedepan BPJS dapat menjadi investor potensial yang mendukung perekonomian nasional. “BPJS harus tetap memperhatikan kaidah investasi yang baik dengan memperhatikan kaidah investasi yang baik dan prinsip manajemen risiko yang memadai,” katanya. (ant)
Tahun Ini
Gaji Pejabat Tak Naik JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasih menyatakan, hingga saat ini tak ada usulan kenaikan gaji pejabat pemerintah maupun pejabat Bank Indonesia untuk tahun 2011. “Saat ini tidak ada permintaan kepada DPR untuk kenaikan gaji,” kata Achsanul di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, pihaknya (Komisi XI DPR) pada beberapa tahun lalu memang pernah menerima usulan kenaikan gaji pejabat negara termasuk pejabat BI. “Saat ini tidak ada permintaan itu,” tegasnya. Ia sependapat dengan usulan kenaikan gaji diberikan kepada staf yang memang berprestasi atau mendapat promosi. “Namun untuk Gubernur BI dan Deputi Gubernur, tidak ada prestasi saat ini,” katanya. Sementara itu pengamat politik Universitas Indonesia
Maswardi Rauf berpendapat gaji pejabat negara yang sudah mendapat fasilitas negara tidak perlu mengalami kenaikan. “Menaikkan gaji pegawai biasa seperti guru atau pegawai lainnya pasti akan lebih baik daripada menaikkan gaji pejabat negara,” katanya. Menanggapi pendapat bahwa kenaikan gaji berdampak pada penurunan penyimpangan, Maswardi mengatakan, kalau memang mau meluruskan penyimpangan sebaiknya dari tingkat bawah. “Menaikkan gaji PNS rendahan pasti lebih baik. Menaikkan gaji PNS seperti guru atau pegawai lainnya pasti lebih baik daripada menaikkan gaji pejabat negara yang sudah difasilitasi,” tegasnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.038
8.500 9.000
9.058 9.500
9.064 21/1
24/1
25/1
Bisnis Jakarta/ant
HEMAT ANGGARAN - Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) berbicara didampingi Menkeu Agus Martowardojo dalam rapat koordinasi mengenai penghematan anggaran di Kementerian Ekonomi, Jakarta, kemarin.
Permendag 39/2010 Ancam Investasi JAKARTA - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 39 Tahun 2010 dapat mengancam investasi di Indonesia karena bisa mematikan usaha-usaha lokal yang digarap pengusaha pribumi. Sekretaris Jenderal Hippi Herman Heru Suprobo, di Jakarta, kemarin mengatakan, pemberlakuan Permen tersebut akan semakin
membuka ruang bagi produkproduk China membanjiri pasaran Indonesia sedangkan, tambahnya, produk-produk yang menggunakan kandungan lokal akan terancam gulung tikar. “Jika Permendag ini tidak dikaji ulang maka dalam waktu lima tahun ke depan dipastikan produk-produk yang menggunakan local content, akan gulung tikar,” ujarnya. Herman menjelaskan, jika
produsen diizinkan mengimpor barang jadi ke Indonesia, maka otomatis tidak lagi diperlukan industri yang memproses produk-produk yang menggunakan kandungan lokal, sehingga minat investasi untuk membangun industri di Indonesia pun semakin menurun. “Sebab, setiap produsen cukup mengimpor barang jadi dari luar negeri, dan tidak lagi memberdayakan produk-produk yang meng-
BM Impor Pangan Belum Dibebaskan JAKARTA - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Thomas Sugijata menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya masih belum memberlakukan ketentuan pembebasan bea masuk impor pangan seperti yang diputuskan pemerintah. “Aturan yang baru belum keluar/jalan, masih yang lama dipakai,” kata Thomas di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, sebagai pihak pelaksana kebijakan, Ditjen Bea dan Cukai masih menunggu keputusan Menteri Keuangan yang baru.
“Mungkin sedang diproses, kami menunggu keputusan dari Menteri Keuangan,” kata Thomas. Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa keputusan mengenai pembebasan bea masuk impor sekitar 57 komoditas pangan sudah ditandatangani. Ia mengatakan, keputusan pembebasan bea masuk impor pangan itu tidak berlaku surut tapi berlaku sejak diundangkan. Sedangkan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo
menyatakan bahwa dirinya sudah menandatangani keputusan mengenai pembebasan bea masuk impor pangan. “Sebanyak 57 sudah saya tandatangani kecuali beras yang ditunda hingga Maret,” kata Agus. Penetapan kebijakan tersebut setelah mempertimbangkan berbagai aspirasi termasuk suara yang mewakili petani. Menurut dia, saat ini PMK tentang pembebasan BM impor pangan itu sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. (ant)
Kementerian Lembaga
Baru Hemat Rp 11 Triliun JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengatakan saat ini Kementerian Lembaga baru menyanggupi melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 11 triliun apabila Inpres penghematan anggaran mulai diberlakukan. “Kita ingin pencapaian penghematan kurang lebih Rp 20 triliun, dan dari proses semua Kementerian Lembaga ke atas, kelihatannya baru tercapai Rp 11 triliun,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, kemarin. Untuk itu, Menkeu mengimbau seluruh Kementerian Lembaga kembali mengkaji pos-pos anggaran yang dapat dihemat serta menggunakan anggaran untuk perjalanan dinas, rapat maupun pertemuan di luar kantor secara lebih efisien. Menkeu juga mengharapkan seluruh Kementerian Lembaga dapat berkomitmen untuk melakukan penghematan hingga 10 persen. “Yang 10 persen itu lebih kita arahkan pada penghematan atau menggunakan anggaran secara lebih efektif. Khususnya anggaran perjalanan dinas, anggaran rapat, atau pertemuan-per-
temuan yang ada di luar kantor dan hal lain yang bisa dihemat,” ujarnya. Dana hasil penghematan tersebut akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan program sesuai prioritas kerja, misalnya untuk infrastruktur, untuk persiapan menghadapi ancaman pangan dan keterbatasan energi ataupun kegiatan untuk masyarakat yang perlu dibantu secara sosial. Penghematan tersebut bukan merupakan pemotongan pagu anggaran namun menekankan pada efektifitas penggunaan. Menurut Menkeu, pelaksanaan Inpres ini agar berlaku secara efektif akan dikoordinasikan melalui tiga menteri koordinator dengan dukungan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. “Karena ini nantinya akan berupa Inpres, kita persiapkan saat Inpres itu dikeluarkan betul-betul dapat efektif. Tentu koordinasinya dilakukan oleh tiga Menko, sedangkan secara keuangan Kemenkeu dengan Bappenas juga akan mendukung,” ujarnya. (ant)
gunakan local content. Ini berbahaya sekali bagi investasi Indonesia,” katanya. Ia menambahkan, untuk melaksanakan peraturan tersebut seharusnya Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memberikan penjelasan komprehensif kepada para pengusaha yang selama ini menghasilkan produk-produk lokal. Apalagi, lanjut Herman, porsi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) sepanjang 2010 mencapai Rp 22 triliun atau naik 60,1 persen dan porsi Penanaman Modal Asing (PMA) Rp 36,9 triliun atau naik 52 persen. “Artinya, jika peraturan tersebut diberlakukan maka potensi PMDN akan menurun drastis. Implikasinya adalah, penyerapan tenaga kerja pun akan menurun seiring dengan turunnya potensi PMDN di Indonesia,” katanya. (ant)
Kementerian Dorong
BUMN Secondary Public Offering JAKARTA - Kementerian BUMN mendorong perusahaan milik negara terutama yang telah menjadi perusahaan publik melakukan penawaran umum kedua (secondary public offering). Langkah ini untuk memanfaatkan pasar saham guna memperoleh modal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, kata Menteri BUMN Mustafa dalam acara Breakfast Meeting dengan BUMN Executive Club, di Menara Bank Tabungan Negara, di Jakarta, kemarin. “Kami mendukung perusahaan untuk melakukan SPO (secondary public offering) untuk memaksimalkan pencarian dana investasi di pasar modal,” katanya. Menurut dia, SPO bisa menjadi opsi bagi perseroan yang ingin mencari pendanaan, selain pinjaman perbankan maupun menerbitkan obligasi. Tapi, SPO tersebut harus disesuaikan dengan aturan-aturan dan kententuan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan. “BUMN harus menangkap peluang pencarian dana hingga dua bahkan tiga kali lipat melalui pasar modal. Emiten tidak bertambah, namun porsi saham BUMN di pasar modal dapat meningkat, sehingga mendorong gairah di pasar saham,” ujarnya. Hingga 24 Desember 2010, sebanyak 17 BUMN yang terdaftar di pasar modal sebagi-
an besar memiliki pergerakan saham yang positif dalam satu tahun terakhir dengan kapitalisasi pasar hingga sekitar Rp 819 triliun, atau menguasai sekitar 26 persen dari total kapitalisasi 421 perusahaan yang tercataqt di Bursa Efek Indonesia. Mustafa mencontohkan, Bank BTN yang mencatatkan saham perdana (IPO) di BEI pada awal 2010, saat ini sudah memiliki harga saham yang cukup tinggi. “Performa keuangan BTN terus membaik pasca IPO. Saat ini, BTN masih memiliki 15 persen saham yang dapat dilepas melalui SPO,” katanya. Perbankan yang melakukan SPO tentunya akan dapat memperkuat modal untuk meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy rasio) perusahaan. Untuk itu, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham BUMN akan mengajak BUMN Tbk untuk merealisasikan program SPO ini. Terkait rencana SPO yang merupakan bagian dari aksi korporasi itu, Direktur Utama Bank BTN, Iqbal Latanro, menuturkan arahan tersebut merupakan opsi yang dapat dipertimbangkan perusahaan. “Pertumbuhan kredit yang cukup tinggi tentu akan terbatasi oleh modal. Untuk meningkatkan ekspansi kredit yang cukup tinggi dibutuhkan modal yang cukup besar,” kata Iqbal. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.