No. 163 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 26 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Empat Sekuritas Kena Sanksi JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi berupa peringatan tertulis kepada empat sekuritas anggota bursa (AB) karena melakukan pelanggaran aturan transaksi marjin dan short selling. Direktur Perdagangan dan Keanggotaan BEI, Wan Wei Yiong di Jakarta, kemarin menyebutkan ke-empat sekuritas itu yakni PT Panca Global Securities, PT Asjaya Indosurya Securities, PT Batavia Prosperindo Sekuritas dan PT HD Capital Securities Tbk (HADE). Keempat sekuritas itu, dikatakannya, melanggar beberapa poin transaksi marjin dan short selling. “Berdasarkan temuan tim audit ada pelanggaran teknis pada mekanisme transaksi marjin dan short selling yang cukup mengganggu pada 4 broker tersebut, jadi kita beri sanksi berupa peringatan tertulis,” ujarnya. Marjin merupakan praktek membeli saham dengan menggunakan fasilitas pinjaman. Sedangkan, short selling, penjualan saham di mana investor meminjam dana untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun. Yiong menjelaskan, ada 49 item dalam mekanisme marjin dan short selling. Dari hasil audit yang ditemukan ada beberapa pelanggaran. “Salah satunya, kalau dalam transaksi marjin dan short selling kan penurunan portofolio marjin 65 persen harus ada marjin call dan kalau turun 80 persen harus forced sell. Ini ada beberapa yang tidak mengikuti kriteria itu. Ada macam-macam alasannya,” paparnya. BEI setiap tahun melakukan audit terhadap broker-broker yang memperoleh izin melakukan transaksi marjin dan short selling. Dari 115 AB yang terdaftar di BEI, sebanyak 60 AB yang dapat melakukan transaksi marjin dan short selling. “Audit terhadap 60 AB tersebut baru saja selesai. Kita menemukan 4 AB yang perlu kena sanksi peringatan, sedangkan ada 15 AB yang juga kita temukan ada pelanggaran. Tapi kadarnya masih ringan, jadi 15 AB itu kita beri teguran,” ujarnya. (ant)
Pengusaha Usulkan Verifikasi TKDN Mandiri JAKARTA - Pengusaha mengusulkan pemerintah mengizinkan produsen melakukan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara mandiri untuk keperluan lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam diskusi tentang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Jakarta, kemarin, Wakil Ketua Kelompok Kerja P3DN Kadin Indonesia Gunadi Sinduwinata mengatakan, sebaiknya setiap asosiasi industri menghitung sendiri TKDN pada barang-barang yang diproduksi anggotanya. Dengan demikian, tak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa lembaga verifikator menghitung TKDN produk mereka kalau mau ikut lelang. Budi Prasetio dari Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium menilai penghitungan TKDN secara mandiri oleh perusahaan peserta lelang pengadaan barang akan lebih sederhana dan bisa menghemat biaya verifikasi yang selama ini cukup besar. Harapan F Tarigan dari PT Asiakarya Ekatama yang memproduksi barang logam mencontohkan pihaknya harus membayar biaya verifikasi TKDN Rp 15 juta per produk kepada lembaga yang menyediakan jasa penghitungan TKDN. “Biayanya tinggi, untuk satu produk bisa sampai Rp 15 juta sementara kami punya 20 produk. Itu sangat berat bagi kami, lebih baik uang segitu kami kasih ke
karyawan,” katanya. Ketua Kelompok Kerja P3DN Kadin Indonesia Natsir Mansyur mengakomodir usulan tersebut dan berencana membentuk kelompok kecil untuk membahas secara rinci berbagai hal yang diperlukan dalam penghitungan TKDN secara mandiri. “Soalnya perlu dipetakan dulu untuk setiap produk nanti seperti apa, soalnya TKDN untuk tiap produk beda-beda, untuk notebook misalnya bisa lebih dari 20 persen tapi furnitur lebih dari 80 persen,” katanya. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengatakan, penilaian TKDN secara mandiri memungkinkan dilakukan. “Tapi harus hati-hati supaya tidak terjebak ‘transaction cost’. Kalau asosiasi yang atur, orang yang tidak ikut asosiasi bisa tidak boleh ikut dan cuma bisa ikut kalau ada ongkos transaksi, ini ‘kan bikin mahal lagi, jadi harus hati-hati,” katanya. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 secara tegas mewajibkan instansi pemerintah menggunakan produksi dalam negeri yang memiliki TKDN tertentu dan memberikan preferensi harga pada produksi dalam negeri yang memiliki TKDN tertentu dalam tender pengadaan barang. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.964
8.967 8.980
9.500 23/8
24/8
25/8
Bisnis Jakarta/ant
KERJASAMA TUJUH BUMN - Menteri BUMN Mustafa Abubakar (tengah) berjalan bersama Dirut Telkom Rinaldi Firmansyah (kanan) dan Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno sebelum penandatanganan bersama Telkomsel dengan tujuh BUMN, di Jakata, kemarin.
Rencana Kenaikan TDL 2011
Agenda Terselubung Liberalisasi PLN JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 15 persen yang direncanakan pemerintah diberlakukan pada awal 2011. Ketua Umum SP PLN, Ahmad Daryoko, mengatakan, pemerintah masih memiliki banyak opsi lain guna menutup kekurangan biaya pokok penyediaan (BPP) PLN. “Opsi yang
mungkin dilakukan adalah mengganti BBM (bahan bakar minyak) pembangkit dengan batubara dan gas, memperbaiki transaksi batubara, dan mengejar penyelesaian proyek 10.000 MW,” katanya. Ia mencontohkan, penggantian BBM dengan gas akan mampu menghemat pengeluaran PLN hingga Rp 37 triliun per tahun. Dari kebutuhan gas
sebanyak 1.800 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), hanya tersedia 321 MMSCFD atau 17,83 persen. “Kondisi itu membuat pembangkit membakar BBM hingga Rp 44 triliun per tahun,” ujarnya. Selain opsi tersebut, Daryoko menduga kenaikan TDL merupakan agenda terselubung agar terjadi liberalisasi di sektor kelistrikan. Menurut
Biaya OJK Ditanggung BI dan LPS JAKARTA - Ketua Perbanas Sigit Pramono mengusulkan agar biaya penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dibebankan kepada industri keuangan namun ditanggung oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia. “Biaya OJK sebaiknya menjadi beban antara LPS dan BI,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Undang-undang OJK, di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, kemarin. Sigit mengatakan, perbankan selama ini telah membayar premi kepada LPS dengan nilai yang cukup besar. “Secara umum kalau ditanya untuk memilih diawasi dengan membayar atau tidak membayar, industri perbankan sangat keberatan kalau diawasi dan mem-
bayar. Apalagi kami selama ini sudah membayar premi LPS yang nilainya lumayan besar,” ujarnya. Senada dengan Sigit, Sekjen Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Bambang Sutrisno menyatakan penolakannya atas rencana OJK memungut iuran dari objek yang diawasinya. “Yang sangat kami setujui soal pembiayaan, dengan segala kerendahan hati kita menolak penetapan iuran dari OJK,” ujarnya. Menurut dia, bank sebagai badan usaha telah membayar pajak kepada pemerintah dan premi kepada LPS sehingga tidak perlu dibebani lagi dengan iuran OJK. “Kurang pada tempatnya kalau pembiayaan OJK juga dibebankan pada kami,” tuturnya. Sementara Sekjen Perhim-
punan Bank Perkreditan Rakyat se-Indonesia (Perbarindo), Joko Suyanto, mengatakan, berbagai jenis biaya yang dibebankan kepada perbankan akan mengurangi independensi OJK. Ia menyebutkan dalam RUU OJK jenis biaya yang dibebankan kepada industri antara lain biaya perizinan, persetujuan, pemeriksaan, dan penelitian. “Semua biaya-biaya ini jadi masalah. Hambatannya yang terjadi adalah biaya itu akan mempengaruhi tingkat independensi OJK,” ujarnya. Joko juga menyatakan keberatannya atas penghitungan besaran pungutan yang disesuaikan dengan anggaran OJK. “Artinya setiap tahun bisa berbeda tergantung jumlah anggaran OJK. Itu memberatkan industri keuangan,” katanya. (ant)
Rupiah Berpeluang Naik JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan peluang rupiah pada Kamis untuk naik masih tetap ada, meski kenaikan itu dalam kisaran sempit. Peluang untuk naik masih ada sekalipun dalam kisaran sempit sehingga posisi rupiah tetap di bawah angka Rp 9.000 per dolar, katanya di Jakarta, kemarin. Rupiah kemarin naik satu poin mencapai Rp 8.964-Rp 8.974 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 8.965-Rp 8.975. Edwin Sinaga yang juga Dirut PT Finan Corpindo Nusa mengatakan, pelaku asing yang semula menutup diri menunggu keluarnya data ekonomi AS, kemungkinan secara perlahan-lahan akan membuka diri untuk kembali membeli rupiah. Aksi beli rupiah oleh pelaku asing akan diikuti oleh pelaku lokal,
sehingga kenaikannya agak lebih besar dibanding sebelumnya, katanya. Menurut dia, masuknya pelaku asing akan mendorong pasar bergairah karena pelaku lokal beranggapan faktor eksternal kembali positif. Kalau semua pelaku aktif bermain di pasar maka peluang rupiah untuk naik lagi makin besar, ucapnya. Apalagi pelaku asing, akan terus bermain di pasar saham, karena pasar domestik masih memberikan ‘gain’ yang lebih baik. Selain itu masih aktifnya pelaku asing bermain di pasar, karena ekonomi nasional pada 2011 tumbuh lebih besar dibanding tahun 2010 mencapai 6,3 persen. Pemerintah bahkan akan mempercepat pencairan anggara Pendapatan & Belanja Negara agar sektor riil bisa bergerak yang selama ini masih diam ditempat. (ant)
dia, dengan menaikkan TDL secara bertahap hingga menuju keekonomiannya, maka akan banyak investor khususnya asing yang masuk. “Secara perlahan-lahan pula asetaset PLN akan dijual dan kita tidak lagi menguasai kelistrikan,” katanya. Ia menambahkan, sesuai UUD 1945, kelistrikan bukanlah sektor bisnis. Artinya, pemerin-
tah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur vital termasuk kelistrikan, meski bagi keuangan negara terasa berat. Daryoko juga mengatakan, kalau TDL tidak naik atau harga listrik tetap murah, maka akan menguntungkan bagi industri bersaing di pasar global. “Sebaliknya, kalau harga listrik terus naik, maka akan banyak industri yang kolaps,” ujarnya. (ant)
Menteri Ekonomi ASEAN
Sepakat Promosi Investasi Bersama JAKARTA - Menteri-menteri ekonomi negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang melakukan pertemuan di Da Nang, Vietnam, tanggal 24-27 Agustus 2010 sepakat memfasilitasi arus investasi ASEAN yang lebih baik melalui promosi investasi bersama. Siaran pers dari Kementerian Perdagangan Jakarta, kemarin, menyebutkan pula bahwa dalam pertemuan ASEAN Investment Area (AIA) ke-13, para menteri ekonomi ASEAN sepakat meningkatkan kerjasama penerapan praktik investasi yang baik untuk memajukan investasi ASEAN. Pada pertemuan AIA dimana Indonesia diwakili Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan, menteri-menteri ekonomi ASEAN juga berusaha memperbaiki iklim investasi ASEAN dengan meminta masukan dari sektor swasta. Di samping AIA, menterimenteri bidang ekonomi ASEAN juga mengikuti pertemuan Dewan ASEAN Free Trade Arrangement (AFTA) ke24 yang membahas perkembangan dan tingkat implementasi di bidang perdagangan barang. Pada sidang Dewan AFTA tersebut Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Direktur Jenderal Kerja-
sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami dan Direktur Kerjasama Regional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo. Sejak pemberlakuan AFTA tanggal 1 Januari 2010, ASEAN6 yang terdiri atas Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah menghapuskan tarif CEPT (Common Effective Preferential Tariff) sebesar 99,65 persen sedang Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam sebesar 98,96 persen. Negara-negara anggota ASEAN memberlakukan tarif 0-5 persen. Penurunan tarif itu merupakan bagian integral dari ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Pada pertemuan Dewan AFTA, masing-masing negara anggota menyetujui pemberlakuan Entry Into Force (EIF) ATIGA dengan masa transisi penggunaan surat keterangan asal (Certificate of Origin/CO) CEPT Form D menjadi CO ATIGA Form D selama enam bulan atau 180 hari sejak EIF ATIGA yakni tanggal 17 Mei 2010. Dengan demikian, negaranegara anggota dapat menerima atau menerbitkan CO CEPT Form D sampai dengan tanggal 13 November 2010. Pada masa transisi CO CEPT Form D yang telah diterbitkan masih berlaku selama satu tahun sesuai dengan Operational Certification Procedure (OCP) ATIGA. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.