No. 192 tahun III
8 Halaman
Senin, 26 Oktober 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
PNBP Depkominfo Rp 8,5 Triliun
Bisnis Jakarta/ant
RAKOR PERTAMA - Menteri Kordinaator Ekonomi, Hatta Rajasa (tengah), Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (kiri), dan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, saat rapat ekonomi pertama di Jakarta, Sabtu.
Infrastruktur Jadi Fokus JAKARTA – Pemerintah akan memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pangan, dan energi dalam pertemuan National Summit pada akhir Oktober 2009 mendatang. “Yang akan kita bawa ke National Summit itu terutama infrastruktur dan pangan yang terkait dengan hambatan dan sebagainya. Lalu terkait energi, sudah disampaikan bagaimana renewable energy kita,” Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Selain itu juga persoalan transportasi, UMKM, industri, dan jasa. “Semua itu kita selesaikan untuk menyukseskan National Summit,” tandasnya lagi. Khusus untuk infrastruktur, lanjutnya, pihaknya mengakui tidak akan bisa bila hanya mengandalkan pemerintah. Maka dari itu, pemba-
ngunan infrastruktur akan menggunakan skema Public Private Partnership (PPP). “Nanti kita lihat, yang diperlukan stakeholder itu apa dalam PPP. Apakah membutuhkan peraturan pemerintah yang kuat untuk menjamin cofinancing itu salah satu contohnya,” paparnya. National Summit akan digelar pada 29-31 Oktober 2009 mendatang dan akan dihadiri oleh Presiden, menteri terkait, pengusaha, bupati, sampai dengan stakeholder. Namun, pada pertemuan ini tidak akan dihadiri oleh investor asing. Pemerintah akan memfokuskan pada pertumbuhan sektor riil dalam program 100 hari kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. “Intinya, kami tidak ingin ada suatu hambatan dengan debot-
tle necking,” ujar. Dia mengatakan, pihaknya akan mengurangi hambatanhambatan dalam peningkatan kinerja sektor riil mulai dari regulasi hingga birokrasi yang berbelit-belit. Peraturan yang tumpang tindih antara daerah dan pusat atau antar satu peraturan dengan praturan lain merupakan hambatan yang sering dihadapi sektor riil. “Sinkronisasi regulasi, itu yang akan kita lakukan,” katanya usai rapat koordinasi (rakor) di Graha Sawala Departeman Keuangan, belum lama ini. Selain itu, berbagai hambatan lain yang menyangkut energi dan sektor finansial seperti investasi. “Ini juga penting, pasar modal kita harus kuat dan nilai tukar harus terjaga,” tuturnya. (fel)
Pengangguran Ditekan JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menargetkan angka pengangguran bisa ditekan hingga enam persen dari 8,3 persen saat ini. “Sudah disepakati targetnya
tidak boleh muluk-muluk. Bisa enam persen,” katanya kepada wartawan seperti dikutip Antara di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan, untuk mendorong agar pengangguran dapat dikurangi maka pihaknya
akan mengusulkan untuk meningkatkan anggaran belanja bagi program pengurangan pengangguran sebesar 25-50 persen pada 2010. Ia menambahkan, proyekproyek infrastruktur yang akan
bergulir di 2010 juga akan sangat membantu dalam mengurangi pengangguran. “Kalau program penanggulangan, paling efektif adalah pembangunan infrastruktur,” katanya.
Ia menambahkan pihaknya memperkirakan untuk tenaga kerja formal yang bekerja di luar negeri sekitar 2,5 juta hingga 5 juta tenaga kerja, sedangkan sektor informal bisa mencapai enam juta jiwa. (ahm)
JAKARTA – Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebesar Rp 8,5 triliun di tahun 2010 mendatang. “Jadi ini bisa memperbesar pendapatan negara,” kata Menkominfo Tifatul Sembiring usai rapat koordinasi (rakor) di Graha Sawala Departemen Keuangan, akhir pekan lalu. Selama ini, lanjut dia, Depkominfo mampu menyumbang devisa pada negara sebesar lebih dari Rp 6 triliun dari anggaran departemen sebanyak Rp 2,3 triliun. Di 100 hari pertama, Tifatul mengungkapkan, ada target membangun 100 desa pintar yaitu komputer masuk desa atau internet masuk desa. Selain itu, sebanyak 25.000 desa berdering yang ditargetkan pada Januari 2010. Untuk itu, tentu program tersebut memerlukan duku-
ngan dari infrastruktur lain, seperti tersedianya pasokan listrik. Pihaknya juga telah mengajukan pada Presiden untuk pembangunan Palapa Ring untuk Indonesia bagian timur. “Palapa ring adalah suatu interkoneksi data dan komunikasi yang merupakan perwujudan dari Sumpah Palapa dulu untuk bagian barat dulu sekarang kita lanjutkan ke Indonesia bagian timur,” jelasnya. Program tersebut, tambah dia, diperkirakan akan dimulai pada pertengahan November 2009 mendatang, dengan pelaksana tender PT Telkom. Tifatul juga mengatakan, dengan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi akan meningkatkan penerimaan negara. “Dengan pembangunan kominfo investasi 1 persen bisa meningkatkan perekonomian 3 sampai 5 persen di suatu negara,” imbuhnya. (fel)
Minyak Belum Jadi Ancaman JAKARTA - Pemerintah masih menganggap gejolak harga minyak mentah dunia yang sempat menembus 80 dolar AS/ barel menjadi ancaman serius dari sisi fiskal. Bahkan, pemerintah mengklaim memiliki alokasi dana cadangangan fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Depkeu Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu menyatakan, dampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat menembus di atas 80 dolar AS/ barel dari sisi fiskal sifatnya netral sehingga tidak menimbulkan masalah serius. Anggito mengatakan, alokasi dana cadangan risiko fiskal dalam APBN 2010 sebesar Rp 8,6 triliun sementara ini masih akan mampu menampung perubahan yang terjadi. “Kita pernah mengalami harga minyak sampai di atas 100 dolar AS/barel dan kita mampu menghadapinya,” katanya. Tentang risiko fiskal sebe-
lumnya Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan kemungkinan alokasi dana cadangan risiko fiskal 2010 sebesar Rp 8,6 triliun tidak memadai jika harga minyak kembali meroket seperti beberapa tahun lalu. “Kalau harga minyak mencapai 80 dolar AS per barel (sementara asumsi di APBN 2010 hanya 65 dolar AS per barel) maka akan ada tambahan subsidi sekitar Rp 30 triliun,” katanya. Menurut dia, satu pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah sistem subsidi yang saat ini terbuka menjadi tertutup. “Jadi hanya kendaraan atau orang tertentu saja yang mendapatkan BBM bersubsidi sehingga besaran kuota subsidi akan berkurang,” tukas Anggito Kesempatan sama, Dirjen Migas DESDM Evita Legowo menyatakan argumen yang sama. APBN 2009 masih sanggup menahan laju harga minyak dunia yang sudah menembus 80 dolar AS/ barrel. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.