No. 79 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 27 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
NAIK 19 POIN - Sejumlah pialang beraktivitas di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin. Pada perdagangan hari pertama, IHSG ditutup naik 19,978 poin atau 0,68 persen ke level 2.944,709 seiring dengan laju penguatan bursa-bursa regional Asia yang juga didominasi penguatan cukup tinggi.
Pengusaha Berisiko Rendah RMI-Star Energy
Sepakati Proyek Geothermal JAKARTA - Perusahaan industri berbasis Clean and Renewable Energy, PT Resources Jaya Teknik Management Indonesia atau PT RMI dan Star Energy Wayang Windu kerja sama melakukan pengeboran geothermal atau panas bumi ci daerah Pangalengan, Jawa Barat. Penandatanganan kontrak kerja sama pengobaran tersebut dilakukan oleh Chief Executive Officer Star Energy Group Bret Mattes dan Dirut RMI Group Rohmad Hadiwijoyo di Bali, kemarin. Rohmad Hadiwijoyo dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, mengatakan, momentum untuk pengembangan energi terbarukan seperti geothermal perlu diikuti oleh daerah-daerah lain seperti Bali. Dengan demikian, krisis listrik nasional tidak akan mengancam pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tampaksiring minggu lalu, katanya. PT RMI melakukan pengeboran dengan menggunakan rig generasi terbaru AC Ideal TM dari National Oil Varco (NOV) Amerika. (ant)
Penjualan KS Sesuai Target JAKARTA - PT Krakatau Steel atau KS mengatakan bahwa kenaikan harga baja dunia tak akan mempengaruhi target penjualan baja tahun ini sebanyak 2,4 juta ton. “Demand (permintaan) baja saat ini masih stabil, sehingga kenaikan harga baja dunia tak pengaruhi target kami,” kata Direktur Pemasaran KS Irvan Kamal Hakim, di Jakarta, kemarin. Irvan juga menegaskan bahwa pabrik baja yang dimiliki akan tetap berproduksi penuh dan permintaan hingga Juni 2010 juga fully book (penuh). “Untuk Juli ke atas, kami masih akan menyesuaikan harga baru pada kuartal ketiga,” kata Irvan. Dia juga mengungkapkan bahwa penjualan kuartal pertama 2010 mencapai 593 ribu ton atau naik 12 persen dibanding periode sama 2009 sebanyak 341 ribu ton. Irvan mengatakan bahwa kenaikan harga baja dunia saat ini lebih disebabkan oleh ongkos produksi tidak seperti 2008 lebih didorong “demand pull” dan sebagian merupakan spekulasi. Menurut dia, kenaikan harga baja yang mulai pada awal tahun ini adalah karena kebutuhan bahan baku dengan kandungan Fe yang bagus sebagai salah satu penyebab. Penyebab lainnya, lanjutnya, adalah perubahan kontrak iron ore dari tahunan menjadi per kuartal juga dinilai menjadi pemicu naiknya harga bahan baku baja internasional. “Ini baru terjadi tahun ini,” katanya. (ant)
Pemerintah Beri Fasilitas JAKARTA - Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada pengusaha kena pajak (PKP) beresiko rendah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2010. Salinan PMK yang diperoleh di Jakarta, kemarin, menyebutkan, pemberian pengembalian pendahuluan kelebihan pajak kepada PKP berisiko rendah itu merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Per-
tambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn BM). PKP yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah PKP yang memenuhi sejumlah ketentuan, yaitu melakukan kegiatan tertentu dan telah ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah. Kegiatan dimaksud adalah ekspor barang kena pajak berwujud, penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN, penyerahan
barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak. PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah adalah mereka yang memenuhi sejumlah kriteria yaitu PKP merupakan perusahaan terbuka yang paling sedikit 40 persen sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Atau PKP merupakan perusahaan yang saham mayoritas-
Inflasi Belum Jadi Ancaman JAKARTA - Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo mengatakan, meski pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2010 tumbuh relatif membaik namun belum mendorong terjadinya lonjakan inflasi. “Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik di dalam maupun dari luar negeri,” katanya di Jakarta, kemarin. Sementara itu, di sisi lain, menurut dia, stabilitas rupiah juga mendukung stabilitas har-
ga. “Penguatan rupiah akibat masih melemahnya dolar AS juga mengkompensasi inflasi yang disebabkan oleh barangbarang impor (imported inflation),” katanya. Ia mengatakan, terkendalinya inflasi selama kuartal I 2010 di antaranya karena stabilnya harga komoditas primer seperti harga pangan dunia. Menurut dia, faktor dari dalam negeri di antaranya harga komoditas pangan seperti beras yang juga relatif terkendali, sehingga tidak
memicu inflasi. “Selain itu, karena pemulihan ekonomi menuju pola normalnya, maka dorongan permintaan dalam negeri juga bertahpa,” katanya seperti dikutip Antara. Ia mengatakan, dirinya sependapat dengan Kepala BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuratl I 2010 ini akan berada sekitar enam persen. Namun, ia meyakinai inflasi pada April akan tetap terkendali, meski akan terus menuju pada pola normalnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.010
9.010
22/4
23/4
9.000
10.000
Bisnis Jakarta/ant 26/4
TARGET BBM - Petugas melayani pelanggan di Jakarta, kemarin. Pertamina menargetkan penjualan BBM 2010 sebesar 54,9 juta kiloliter, terdiri dari 36,4 juta KL BBM bersubsidi dan 18,5 juta KL BBM non subsidi.
nya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Atau produsen selain PKP tersebut di atas yang memenuhi syarat tertentu. Terhadap PKP dimaksud juga tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan dalam jangka waktu 24 bulan terakhir. Sementara persyaratan tertentu bagi produsen selain PKP tersebut di atas adalah tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa
PPN selama 12 bulan terakhir, nilai barang kena pajak yang dijual pada tahun sebelumnya paling sedikit 75 persen adalah produksi sendiri. Selain itu laporan keuangan untuk 2 tahun pajak sebelumnya diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. Untuk dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, PKP harus menyampaikan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak. (ant)
Penyelesaian Kasus Pajak
Jangan di Pengadilan Umum JAKARTA - Mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier menyatakan keberatannya terhadap usulan agar kasus-kasus pajak yang selama ini ditangani pengadilan pajak dilimpahkan kepada pengadilan biasa/umum. “Menurut saya nanti itu buntutnya akan jelek, sekarang sudah jelek, nanti akan lebih buruk lagi kalau dilemparkan begitu saja,” kata Fuad Bawazier di Jakarta, kemarin. Munculnya usulan agar penanganan kasus-kasus/perkara pajak dilimpahkan saja ke pengadilan umum terkait dengan adanya kasus Gayus Tambunan yang sebagian besar perkara yang ditangani di pengadilan pajak mengalami kekalahan. Menurut Fuad, sejumlah masalah akan muncul jika penanganan perkara pajak dilemparkan begitu saja ke pengadilan umum. Ia menyebutkan, di pengadilan pajak terdapat tenggat (waktu) penanganan perkara pajak di mana suatu kasus harus sudah diputuskan dalam waktu satu tahun. Sementara di pengadilan umum tidak dikenal adanya tenggat waktu apakah mau ada kasasi, peninjauan kembali (PK), atau lainnya. “Jadi kalau setahun tidak ada putusan maka yang me-
nang adalah wajib pajak, sementara Ditjen Pajak akan kalah terus,” katanya. Ia menyebutkan, tumpukan perkara di pengadilan umum juga sudah banyak sehingga dirinya tidak yakin langkah pengalihan penanganan kasus pajak ke pengadilan umum akan memberi hasil yang memuaskan. Pengadilan pajak sendiri saat ini menangani sekitar 8.500 perkara pajak, memiliki 51 hakim dan 17 majelis hakim. Masalah kedua, menurut dia, pengalihan penanganan perkara pajak juga akan merepotkan para hakim di pengadilan umum karena harus mempelajari masalah-masalah keuangan dan perpajakan. “Mereka harus memahami neraca, laporan rugi laba, masalah transfer pricing dan lainnya,” katanya. Ia meragukan hakim dapat mengambil keputusan yang tepat jika tidak menguasai betul masalah yang ditangani. “Ini masalah teknis, harus dicari solusi yang lebih baik. Jangan karena satu kasus kemudian dibuat sistem yang justru menyebabkan penanganan kasus pajak menjadi lebih buruk,” katanya. Menurut dia, sistem peradilan pajak yang ada saat ini harus dibenahi sehingga penanganan kasus pajak menjadi lebih baik. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.