No. 100 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 27 Mei 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bangun Layanan Prima
Bank Butuh Tenaga Kontrak JAKARTA - Institusi perbankan masih memerlukan tenaga kontrak untuk membangun budaya pelayanan prima sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba dan daya saing antar bank. “Membangun budaya perusahaan itu lebih penting, jadi tidak hanya pegawai tetap namun tenaga outsourcing dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Managing Director Marketing Research Indonesia Ermina Yuliarti dalam seminar strategi meningkatkan laba dan daya saing bank melalui pelayanan prima di Jakarta, kemarin. Menurut dia, walau dalam suatu bank terdapat tenaga
kontrak yang lebih banyak dibandingkan pegawai tetap, namun dengan adanya kecepatan untuk mempelajari budaya perusahaan melalui proses edukasi dapat menghasilkan hasil positif. “Sebagai contoh bahkan ada bank yang 100 persen operasionalnya dijalankan oleh tenaga kontrak, namun hasilnya konsisten,” ujarnya. Untuk itu, ia menambahkan untuk membangun budaya perusahaan dalam institusi perbankan juga dibutuhkan kepempimpinan kuat yang dapat menjalankan aturan main dengan tepat. “Bank harus mengejar kestabilan dan konsisten dalam menjalankan bisnisnya,” ujarnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.250 9.350
10.000 24/5
25/5
9.340 26/5
Bisnis Jakarta/ant
REFORMASI BIROKRASI - Anggito Abimanyu (kiri) saat menjadi pembicara dalam diskusi “Reformasi Birokrasi : Utopia atau Realita (Catatan Kritis Perjalanan 12 Tahun Realita)” di kantor Mega Institute, Jakarta, kemarin. Diskusi itu mencoba memberi gambaran realitas sistem birokrasi yang masih membutuhkan komitmen dan konsistensi pelaksanaan.
Hati-hati Antisipasi Yunani
JAKARTA - Pemerintah diminta tetap berhati-hati dalam mengantisipasi kemungkinan krisis keuangan di Yunani berdampak terhadap perekonomian, dengan menyeimbangkan kebijakan fiskal dan moneter. “Keseimbangan fiskal dan moneter menjadi kunci utama mengatasi dampak negatif krisis Yunani,” kata Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, di sela seminar “Mapping Anatomi BUMN Menuju World Class Company”, di Jakarta, Rabu. Menurut Firmanzah, krisis di Yunani tidak secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, karena neraca perdagangan kedua negara tidak terlalu besar dan investasi Yunani di Indonesia juga relatif kecil. Namun bila krisis Yunani berpengaruh besar terhadap pasar di Eropa, maka kemungkinan efeknya akan sampai di pasar dalam negeri. “Pasar Eropa menjadi salah
satu pasar ekspor barangbarang Indonesia. Ini yang perlu diantisipasi karena akan menurunkan porsi ekspor nasional,” katanya. Ia menjelaskan, jika pasar Eropa terpuruk akan berpengaruh terhadap perusahaan beorientasi ekspor. Secara global diutarakan Firmanzah, aliran krisis akan mempengaruhi tiga hal yakni perdagangan, makro ekonomi, dan pasar uang. Net ekspor Indonesia terhadap GDP memang relatif kecil atau mencapai 11 persen, berbeda dengan Singapura yang mencapai 30-35 persen GDP negara itu. Dari sisi makro ekonomi, krisis keuangan regional akan membuat likuiditas perekonomian suatu negara kering, karena investasi dari luar negeri merosot. Demikian halnya, di pasar uang akan terjadi gejolak nilai tukar, sekaligus jatuhnya harga saham di pasar saham. “Jika harga saham merosot di
pasar regional, sangat rentan mengimbas pada pasar saham dalam negeri. Sentimen pasar anjlok karena investor keluar dari pasar modal,” tegas Firmanzah. Untuk itu perlu koordinasi yang tegas antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam membuat kesetaraan antara fiskal dan moneter. “Perlu kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang mengacu pada kondisi pasar, yang disesuaikan dengan target-target ekonomi pemerintah,” katanya. Kebijakan fiskal dan moneter yang longgar akan mengakibatkan inflasi tinggi. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat mengakibatkan sektor riil tidak bisa berjalan. BI bertugas menjaga likuiditas terkait dengan suku bunga kredit untuk dapat menggerakkan sektor riil. “BI juga selalu siap melakukan intervensi pasar uang untuk menjaga nilai tukar agar stabil pada kisaran tertentu,” tegasnya. (ant)
Reformasi Birokrasi
Banyak Belum Terlaksana JAKARTA - Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, menilai bahwa belum semua agenda reformasi birokrasi, termasuk di Kementerian Keuangan, dilaksanakan. “Memang tidak semua dilaksanakan, misalnya yang terkait dengan ketentuan tidak boleh ada benturan kepentingan pada pejabat negara,” kata Anggito di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, ada perintah dari menteri keuangan saat itu bahwa eselon I tidak boleh menjadi komisaris di perusahaan. “Saat itu saya dan beberapa eselon I lain langsung mengundurkan diri dari komisaris, sementara yang lain belum hingga saat ini,” katanya dalam diskusi tentang reformasi birokrasi. Menurut dia, dengan remunerasi yang diberikan kepada pejabat sebenarnya sudah ada tam-
bahan pendapatan yang diberikan negara kepada mereka. “Kalau masih ada eselon I menjadi komisaris, saya sedih benar, mereka sudah kerja 18 jam, masihkah bisa menjalankan tugas komisaris dengan baik?” katanya. Menurut dia, DPR harus menuntut lebih banyak dari pejabat yang sudah diberi remunerasi. Pemerintah harus diawasi dan reformasi birokrasi harus dikawal. Namun ia membantah bahwa reformasi birokrasi di Kemenkeu tidak memberikan hasil. Reformasi birokrasi telah memberikan hasil meski belum di semua tingkatan kepegawaian. “Reformasi birokrasi mengubah mindset aparat dalam memberikan pelayanan dan pengabdian khususnya di eselon I hingga III,” katanya. (ant)
Jaga Keseimbangan Fiskal-Moneter JAKARTA - Asosiasi Importir Kendaraan Bermotor Indonesia (AIKI) meminta duet Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan yang baru agar menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter. “Kita berharap keduanya (Menkeu dan Wamenkeu) mampu membuat kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia stabil,” kata Ketua Umum AIKI, H. Tommy R. Dwiananda, di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan, pihaknya memerlukan kestabilan dua kebijakan tersebut untuk menjaga koreksi berlebihan terhadap harga kendaraan bermotor baik dari sisi ATPM maupun Importir Umum (IU). Menurut dia, sempat terjadi kegoncangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya yen Jepang dari semula
stabil di angka Rp 90/yen menjadi di atas Rp 100/yen pascaperalihan kepemimpinan di Kemenkeu dari Sri Mulyani Indrawati ke Agus Martowardojo. “Namun kami tidak buruburu menganggap ini sebagai preseden buruk atau apresiasi pasar yang buruk,” katanya. Pihaknya menyadari dalam masa transasi sangat wajar bila reaksi pasar memberikan dampak semacam itu. Dampak koreksi rupiah terhadap yen itu, diakui Tommy sempat menggunjang bisnis anggota AIKI yang selama ini fokus mengimpor kendaraan bermotor dari Jepang. “Kami berharap Menkeu dapat menjaga hubungan baik dengan Jepang atau negaranegara lain di Eropa,” katanya. Fakta itu, menurut Tommy, harus menjadi acuan dan bahan pelajaran tersendiri. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
KERJASAMA - Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Gary Locke memaparkan kerjasama RI-AS dalam bidang perdagangan dan eksplorasi kelautan, di Pelabuhan Ikan Muara Baru, Jakarta, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.