No. 164 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 27 Agustus 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Peluang Kesuksesan OJK Hanya 50 Persen JAKARTA - Pengamat ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES) Umar Juoro menilai peluang kesuksesan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai lembaga pengawas hanya 50 persen. “Membentuk organisasi baru kesempatan berhasil dan gagal itu 50:50. Itu harus kita hadapi resikonya, makanya dilakukan transisi yang baik,” katanya dalam diskusi bertema Mencari Format Ideal Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta, kemarin. Umar mencontohkan pembentukan organisasi baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya tidak terlalu sukses dibanding institusi yang telah ada seperti Kejaksaan dan Kepolisian. “Kalau mau realistis itu antara KPK dan Polri apakah itu institusional dan tidak itu pengalaman di Indonesia. Contoh lainnya antara polisi dan tentara, BUMN dan departemen teknis,” ujarnya. Umar mengingatkan isu utama pembentukan OJK adalah agar tidak melanggar hukum yaitu amanat pasal 34 UndangUndang BI dan bagaimana menjamin pelaksanaan tugas OJK memiliki kemungkinan gagal paling kecil. (ant)
Redenominasi
Tak Masuk DIM RUU Mata Uang JAKARTA - Komisi XI DPR RI memastikan masalah redenominasi tidak masuk dalam Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) RUU mata uang. “Disepakati (redenominasi) tidak dimasukkan dalam RUU mata uang,” kata Ketua Komisi XI Emir Moeis dalam rapat pandangan fraksi terkait DIM RUU Mata Uang di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Pembahasan redenominasi belum masuk dalam RUU mata uang karena dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, meski wacana tersebut dapat dibahas kembali dalam Rapat Panitia Kerja (Panja). “(Wacana) redenominasi tidak dimasukkan, nanti masyarakat panik dan ramai, walau masalah ini bisa dimasukkan sewaktu-waktu sesuai persetujuan DPR dan pemerintah,” katanya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, belum ada klausul yang diaju-
kan dalam pembahasan RUU mata uang mengenai redenominasi. “Tidak. Kalau ada yang memasukkan kita tidak ada dan kita tidak membaca klausul tentang redenominasi dalam RUU,” katanya. Pemerintah, juga belum menerima kajian dari Bank Indonesia (BI) dan belum ada pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR mengenai wacana penyederhanaan penulisan nilai uang atau pengurangan nol pada mata uang tersebut. “Kita belum menerima, posisinya sudah selesai di BI bentuknya apa kita belum tahu. Belum ada pembicaraan, jangan buat salah pandangan,” katanya. Sebelumnya, BI merencanakan menyerahkan hasil kajian redenominasi pada September mendatang untuk diputuskan oleh pemerintah. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.965
9.000
8.980
8.980
9.500 24/8
25/8
26/8
Bisnis Jakarta/ade
PENUKARAN UANG - Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi (kanan) memantau tempat penukaran uang pecahan kecil di mobil kas keliling bersama di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Kas keliling bersama tersebut untuk mempermudah masyarakat menukarkan uang pecahan kecil dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Target RAPBN 2011 Pesimistis JAKARTA - Direktur Eksekutif Megawati Institute Arief Budimanta mengatakan, target Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 yang diajukan pemerintah pesimistis. “Ini seperti trik pemerintah dengan membuat target RAPBN selalu pesimistis, jadi seolah-olah hasilnya pemerintah selalu melebih target, padahal tanpa perlu bekerja, target pemerintah itu bakal tercapai,” katanya dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, dalam RAPBN
2011, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, dengan inflasi 5,3 persen. Sedangkan nilai tukar diperkirakan Rp 9.300 per dolar AS dengan suku bunga SBI tiga bulan 6,5 persen. Lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari, rasio pajak terhadap PDB mencapai 12 persen dan rasio pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai 3,5 persen. Angka-angka itu, menurut dia sangat konservatif. “Pemerintah tidak usaha bekerja juga
target itu terlampaui,” katanya. Ia mengatakan, Megawati Institute pada 2011 memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5-7 persen lebih tinggi dari pemerintah dan dengan inflasi yang lebih rendah yaitu 4,5-5,0 persen. “Kita memahami saat ini pertumbuhan ekonomi dunia terus bergerak, berbagai negara yang sebelumnya melambat ekonominya Eropa, Jepang, Amerika kini terus membaik dan kondisi perekonomian dunia juga membaik,” katanya.
Sementara itu, untuk nilai tukar ia mengatakan berada pada level Rp 8.500-Rp 9.000 per dolar AS, seiring dengan aliran dana yang terus masuk. Sedangkan suku bunga SBI tiga bulan diperkirakan bisa mencapai 5-5,5 persen. Lifting minyak, menurut dia tak banyak berbeda dengan pemerintah di sekitar 960-975 ribu barel per hari. Selain itu, ia meyakini pemerintah harusnya mampu untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB di atas dari 13,5 persen dan
rasio PNBP terhadap PDB lebih besar daripada 3,9 persen. “Namun kenapa pemerintah hanya menargetkan rasio penerimaan pajak 12 persen dan rasio PNBP 3,5 persen,” katanya. Ia mengatakan, target-target pemerintah tersebut menunjukkan pemerintah tidak ingin bekerja keras. “Pemerintah ini kan hanya citra saja, seolah-olah target bisa terlampaui, tapi sebenarnya tanpa pemerintah pun, target-target itu pasti terlampaui, ini trik pemerintah agar dikatakan berhasil,” katanya. (ant)
Penyerapan Anggaran Belanja Negara Pemerintah Naikkan KUR Capai 44,4 Persen JAKARTA - Penyerapan anggaran belanja negara hingga awal Agustus telah mencapai Rp 499,7 triliun atau 44,4 persen dari yang ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebesar Rp 1.126 triliun. Pejabat sementara (Pjs.) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Supriyanto di Jakarta, Kamis, mengatakan penyerapan anggaran tersebut antara lain didorong oleh realisasi belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp 147 triliun atau 40,2 persen, subsidi Rp 74,4 triliun atau 37 persen, dan transfer ke daerah Rp 190 triliun atau 55,2 persen. “Realisasi perubahan APBN hingga awal agustus masih surplus mencapai Rp 40
triliun dan belum ada defisit,” ujarnya. Dia menambahkan, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp 539 triliun atau mencapai 54,4 persen dari target, yang didukung oleh realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 401 triliun atau 54 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 138 triliun atau 55,8 persen. “Dengan semakin cepatnya akselerasi penyerapan belanja, maka perubahan APBN diharapkan menuju kondisi defisit seperti yang telah diperkirakan,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan dengan adanya revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Selain itu, keppres mengenai jasa konstruksi, dan keppres mengenai APBN yang baru saja dilakukan pemerintah dapat lebih mendorong percepatan penyerapan anggaran belanja. “Kalau itu disosialisasi, kita lihat akan ada langkah maju yang akan membuat penyerapan APBN lebih baik,” ujarnya. Namun, perlu sosialisasi dan pembinaan satuan kerja yang ada di seluruh Indonesia, termasuk pemegang anggaran dan pejabat pemegang komitmen agar mereka lebih yakin dalam menyelenggarakan pengadaan-pengadaan oleh pemerintah. (ant)
Rupiah Diprediksi Melemah JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan peluang rupiah pada Jumat untuk kembali turun masih besar, karena kekhawatiran pelaku terhadap pertumbuhan ekonomi global masih tinggi. Koreksi terhadap rupiah memang masih dalam kisaran sempit sehingga posisi rupiah tetap di bawah angka Rp 9.000 per dolar, katanya di Jakarta, kemarin. Rupiah pada Kamis turun lima poin mencapai Rp 8.980-Rp 8.990 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 8.965-Rp 8.975. Edwin Sinaga yang juga Dirut PT Finan Corpindo Nusa mengatakan, pelaku asing masih menahan diri yang diikuti sebagian pelaku pasar sehingga aktifitas pasar agak lesu. Apalagi rupiah tertekan oleh kenaikan dolar AS yang ber-
lanjut terhadap yen, katanya. Aksi lepas rupiah oleh pelaku asing, lanjut dia akan diikuti oleh pelaku lokal, meski pelepasannya tidak besar. Meski demikian pelaku asing kembali aktif bermain di pasar apabila Wall Street membaik yang diikuti pula membaiknya bursa regional. Kalau semua pelaku aktif bermain di pasar maka peluang rupiah untuk naik lagi makin besar. Pelaku asing, akan terus bermain di pasar saham, karena pasar domestik masih memberikan ‘gain‘ yang lebih baik. ”Selain itu masih aktifnya pelaku asing bermain di pasar, karena pertumbuhan ekonomi pada 2011 ditagetkan sebesar 6,3 persen,” katanya. Pemerintah sendiri menurut rencana akan mempercepat pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar sektor riil bisa bergerak. (ant)
JAKARTA - Pemerintah memutuskan meningkatkan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan dari semula Rp 5 juta menjadi maksimal Rp 20 juta untuk tiap nasabah dari berbagai sektor usaha mulai 2011. “Sampai dengan Rp 20 juta tidak pakai agunan, tadinya kan hanya Rp 5 juta. Jadi dinaikkan yang tanpa jaminan,” kata Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan usai rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, peningkatan pagu kredit tanpa agunan ini dilakukan agar sektor usaha yang memperoleh fasilitas ini bisa lebih berkembang. Dengan pagu kredit Rp 5 juta itu sulit bagi sektor usaha mikro untuk meningkatkan usaha. “Karena dirasakan jika Rp 5 juta, kita melihat para pelaku usaha mikro ini tidak terlalu leluasa untuk meningkatkan aktivitas ekonominya. Dengan dinaikkan, mereka akan lebih gampang menaikkan skala ekonomi,” kata Syarif Hasan. Pemerintah minta semua bank ikut menyalurkan KUR, bukan hanya BRI sebagaimana sebelumnya. “Kemudian sampai dengan Rp 20 juta sudah diputuskan dan semua bank sudah setuju, kemudian penjaminan untuk sektor hulu menjadi 80 persen dari tadinya hanya 70 persen,” katanya. Sedangkan sektor usaha mikro yang bisa memperoleh kredit tanpa agunan minimal Rp 13 juta per kredit juga diperluas
dari sebelumnya hanya di sektor perdagangan kemudian bisa pertanian, perikanan, dan usaha-usaha lainnya. Menurut Syarif, dari total target kredit sebesar Rp 20 triliun yang disalurkan per tahun, sebesar Rp 2 triliun diantaranya digunakan untuk penjaminan dan sisa Rp 18 triliun yang akan disalurkan oleh perbankan ke berbagai bidang usaha mikro. “Jangan hanya sektor perdagangan, tapi juga pertanian, perikanan, kita lebih konsentrasi ke situ,” katanya. Sementara itu Direktur Utama PT Bank Mandiri, Zulkifli Zaini menyatakan, pihaknya telah menyepakati pagu KUR dinaikkan menjadi maksimal Rp 20 juta. “Sudah disepakati ketentuan baru tentang KUR Mikro, dari di bawah Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta. Dan kalau KUR Mikro di bawah Rp 5 juta itu utamanya disalurkan oleh BRI, sekarang semua bank boleh,” kata Zulkifli. Pertimbangan dinaikkannya KUR menjadi maksimal Rp 20 juta, adalah agar segmennya menjadi lebih luas, di sektor pertanian dan perikanan. Sementara penjaminan dinaikkan menjadi 80 persen karena risikonya dianggap lebih besar. “Tetapi untuk yang lain-lain tetap 70 persen,” jelasnya. Kesepakatan peningkatan plafon KUR menjadi maksimal Rp 20 juta, menurut Zulkifli, akan diputuskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada pekan depan. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.