No. 179 tahun IV
8 Halaman
Senin, 27 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Industri Pariwisata Makin Tumbuh JAKARTA - Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan, industri pariwisata di dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga berhasil menyumbangkan devisa ketiga terbesar setelah migas dan kelapa sawit. Makin tumbuhnya industri pariwisata Indonesia mengakibatkan sektor tersebut mampu menyumbangkan devisa devisa dari terbesar ke tujuh naik menjadi ketiga, kata Jero Wacik dalam keterangan pers mengeni paparannya pada pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tingkat menteri ke-8 (TMMS) di bidang pariwisata yang diselenggarakan pada 22 sampai 23 September 2010, di Nara, Jepang, Jumat kemarin. Jero Wacik mengatakan, sektor pariwisata pada 2007 penyumbang devisa negara pada posisi ke tujuh namun dengan makin tumbuh sektor tersebut maka peringkatnya naik menjadi peyumbang devisa ketiga. Peranan sektor pariwisata bagi perekonomian Indonesia makin menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, katanya. Mengenai ecotourism, menurut dia Indonesia merupakan salah satu bentuk pariwisata yang memberikan kontribusi positif multidimensional bagi pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu contoh sukses yang diangkat adalah ecotourism di kawasan Pangandaran dan Raja Ampat, ujarnya. Indonesia, lanjut dia mengenai Deklarasi Nara, bahwa pariwisata sangat penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi di kawasan. Indonesia juga mengusulkan agar sektor pariwisata yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi dapat dimasukkan dalam deklarasi Nara. (ant)
Terminal Kargo Soekarno-Hatta Direlokasi JAKARTA - PT Angkasa Pura II akan merelokasi areal terminal kargo Bandara SoekarnoHatta dengan investasi pembangunan sekitar Rp 900 miliar. “Pemindahan lokasi terminal kargo bertujuan mengatasi tingginya pertumbuhan arus barang melalui Bandara SoekarnoHatta,” kata Direktur Utama AP II Tri Sunoko pada Konferensi Logistik Penyelenggaraan Indonesia atau Indonesia BusinessBUMN Expo and Conference (IBBEX) di Jakarta. Menurut Tri, terminal kargo akan dibangun di lahan seluas 50 ha, meningkat dari saat ini yang hanya sekitar 20 ha. Kapasitas terminal kargo yang baru akan mampu menampung barang 1 juta ton per tahun. “Setiap tahun pertumbuhan arus barang terus meningkat. Saat ini kapasitas hanya sekitar 300.000 ton-400.000 ton per tahun,,” ujarnya. Terkait pendanaan, Tri menuturkan akan diupayakan dari internal kas perseroan. “Tapi kalau memungkinkan dapat juga
dibiayai dari pinjaman perbankan. Kami kira bank berminat membiayai proyek ini,” tambahnya. Saat ini pihaknya sedang menyelesaikan disain besar pengembangan terminal kargo. “Jika sudah selesai akan kami sampaikan kepada pemegang saham. Dibangun mulai 2011-2012 dan diharapkan beroperasi mulai 2015,” tegasnya. Pada 2010, volume barang melalui kargo bandara diperkirakan mencapai 685.736 ton. Sedangkan pada 2010 diperkirakan mencapai 785.000 ton per tahun. Ia menuturkan, pengembangan terminal kargo tersebut merupakan bagian dari upaya AP II menjadi perusahaan berkelas dunia pada 2017. “Pada 2017 terminal kargo di Soekarno-Hatta “full operating” yang memadukan layanan forwader, logistic, berbasis teknologi informasi dan komunikaai (ICT),” ujarnya. (ant)
Sinarmas Langgar Aturan JAKARTA - RSPO (Rountable on Sustainable Palm Oil) menyatakan, Sinarmas telah berulang kali melanggar aturan dan kriteria dan mendesak perusahaan itu melakukan perbaikan atau terancam dikeluarkan. “Pernyataan RSPO memberikan lebih banyak bukti, bahwa Sinar Mas telah menipu konsumen dan pemegang saham mengenai perilakunya,” kata jurubicara Greenspace Asia Tenggara, Bustar Maitar dalam keterangan persnya di Jakarta kemarin. Sinarmas sebelumnya telah mengklaim, mereka telah beroperasi secara bertanggung jawab tetapi pada kenyataannya mereka telah melanggar hukum Indonesia, melanggar aturan RSPO dan mengabaikan komitmennya. Greenpeace menyambut baik bahwa RSPO akhirnya mengeluarkan peringatan atas perilaku Sinarmas mengingat peringatan ini sangat serius. “Kami berharap RSPO segera mengumumkan pencabutan sementara keanggotan Sinarmas dan mengeluarkan ana perusahaan Sinar Ma dari RSPO jika perusahaan ini dalam waktu em-
pat minggu tidak melakukan langkah perbaikan,” jelas Maitar. Greenpeace mendukung industri minyak kelapa sawit berkelanjutan. Tetapi berbagai investigasi Greenpeace terus memperlihatkan Sinarmas merusak hutan dan lahan gambut. Buktibukti itu baru-baru ini dikonfirmasi oleh hasil audit yang menyimpulkan bahwa, Sinarmas telah melakukan pembukaan hutan di lahan gambut dalam delapan dari 11 konsesi yang diaudit terbukti beroperasi tanpa Amdal, dan 10 dari 11 konsesi yang diaudit melanggar aturan RSPO mengenai hutan bernilai konservasi tinggi,’’ katanya. RSPO dalam suratnya menuntut Golden Agri Resources (GAR) yang merupakan induk PT Smart dan bukan anggota RSPO mengatakan, GAR sampai saat ini tak pernah membuat aplikasi keanggotan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO. (ant)
Bisnis Jakarta/ist
TOLAK KENAIKAN TDL – Demo yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang menolak kenaikan TDL awal tahun ini. Pemerintah menyatakan kenaikan TDL merupakan opsi terakhir.
Kenaikan TDL 2011
Merupakan Opsi Terakhir JAKARTA – Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 2011 mendatang tampaknya tak bisa dihindari lagi. Ini tergambar dari pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang menegaskan kenaikan TDL pada 2011 merupakan opsi terakhir yang dipilih oleh pemerintah. Pernyataan itu, menyiratkan seolah-olah pemerintah tutup mata, tutup telinga dengan penderitaan rakyatnya. Karena kenaikan TDL meski hanya untuk kalangan industri, dampaknya tetap dirasakan rakyat kecil yakni melambungnya harga kebutuhan seharihari. “Saya belum mendapat laporan (mengenai pembatalan kenaikan TDL). Namun, de-
ngan tidak naiknya TDL, opsi pengurangan subsidi itu terjadi pada penghematan. Memang yang diajukan itu kenaikan TDL merupakan opsi yang terakhir,” ujarnya saat ditemui dalam Munas Kadin di Jakarta, Jumat kemarin. Namun ia mengungkapkan, pemerintah akan mencoba melakukan efisiensi dengan menekan biaya produksi seperti biaya pembangkit listrik (power plant) dengan menggunakan bahan bakar gas. “Biaya pembangkit kita lakukan efisiensi. Caranya menggunakan bahan bakar primernya gas, kemudian mengurangi sebesar mungkin penggunaan BBM. Itu mungkin bisa turun.
Kemudian losses juga kita kurangi. Kemudian masalah yang terkait dengan TDLnya,” ujarnya. Selain itu, pemerintah juga menginginkan percepatan penyelesaian proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt dan pembangunan kedua proyek 2x10 ribu megawatt serta pembangunan receiving terminal. “Kita cepatkan penyelesaian 10 ribu MW. Dan juga 2x10 ribu MW yang kedua ini juga akan dipercepat. Di samping juga gas dipercepat. Di samping yang ada sekarang, kemungkinan masuk adalah mempercepat bangun receiving terminal supaya langsung bisa masuk ke situ sehingga
Perbankan Dinilai Kuat JAKARTA - Pejabat senior IMF Perwakilan Indonesia Milan Zavadjil menyatakan bahwa sistem perbankan di Indonesia kuat dan memiliki modal serta kinerja bagus yang tercipta karena membaiknya sistem pengawasan perbankan. Zavadjil yang dikutip dari keterangan pers di website IMF menyebutkan kinerja perekonomian Indonesia secara umum sangat baik dalam 10 tahun terakhir dengan memperbaiki makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terutama di sektor fiskal dan kebijakan moneter. Pernyataan ini, lanjut Zavadzil sengaja dikeluarkan un-
tuk meluruskan pemberitaan yang keliru oleh media-media di Indonesia mengenai penilaian atas ekonomi Indonesia dalam laporan IMF mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan beberapa waktu lalu. “Beberapa berita media telah salah mengartikan laporan itu dan kami bermaksud meluruskannya,” kata Zavadzil. Keberhasilan menghadapi krisis keuangan 2008-2009 menjadi bukti jelas daya tahan sistem dan membaiknya stabilitas keuangan Indonesia yang dibentuk 10 tahun terakhir ini. Dikatakannya, program pe-
nilaian sektor keuangan (Financial Sector Assessment Program/FSAP) adalah analisis menyeluruh dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara yang telah dimulai sejak 1999 dan diikuti lebih dari 150 negara termasuk negara anggota G-20. Fokus penilaian program ini yaitu mengukur stabilitas sektor keuangan dan potensi kontribusinya bagi pertumbuhan dan pembangunan. Penilaian IMF, termasuk melakukan stress test, kekuatan perbankan Indonesia menghadapi kondisi yang paling ekstrim seperti penurunan pertumbuhan ekonomi. (ant)
Rupiah Kemungkinan Naik JAKARTA - Pengamat pasar uang Irfan Kurniawan memperkirakan rupiah berpeluang naik pada pekan depan, karena pelaku pasar lebih cenderung mengalihkan perhatian ke pasar domestik, menyusul pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi dan laju inflasi yang kian membaik. Faktor internal yang membaik itu memberikan kepercayaan pelaku pasar, khususnya asing untuk kembali membeli rupiah, mereka mengabaikan kekhawatiran atas pertumbuhan global yang tak menentu. Rupiah Jumat hanya turun satu poin menjadi Rp 8.950Rp 8.960 per dolar. Koreksi harga terhadap rupiah yang makin kecil menunjukkan bahwa pasar mulai kembali berminat membeli rupiah. Selain didukung de-
ngan data ekonomi makro Indonesia yang cukup bagus, mereka juga sulit mengalihkan dananya ke pasar lain karena kurang menguntungkan. Pasar domestik, dengan tingkat bunga yang jauh di atas bunga dolar merupakan salah satu daya tarik bagi mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Apabila pembelian rupiah terjadi dalam jumlah besar, peluang rupiah mencapai Rp 8.900 makin besar. Posisi rupiah, saat ini cukup jauh di bawah angka Rp 9.000 per dolar, dan berpeluang mendekati Rp 8.900 per dolar, apalagi BI membiarkan pergerakan rupiah diserahkan pada pasar. Pada level Rp 8.900 per dolar para eksportir masih dapat menghitungkan produk jualnya di pasar ekspor. (ant)
semua bisa masuk. Bahan bakar minyak (BBM) jadi nanti akan diganti, jadi ada gasifikasi,” ujar Hatta. Ia juga mengatakan belum mengetahui berapa kenaikan subsidi listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011 apabila kenaikan TDL tidak jadi diberlakukan. “Saya belum lihat angka-angkanya, saya menunggu itu, saya belum mau komentar dulu soal teknisnya. Kita tunggu saja. Tapi intinya pasti ada opsi lain untuk itu,” ujar Hatta. Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
memutuskan menghapus rencana kenaikan TDL dalam RAPBN 2011. “Tidak akan ada kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2011,” kata Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Teuku Rifki Harsya, saat menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Penetapan Asumsi Makro RAPBN 2011, Kamis (23/9) malam. Pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menutupi kekurangan subsidi Rp 12,7 triliun dari batalnya kenaikan TDL itu akan didapat dari penghematan yang dilakukan PLN Rp 8,1 triliun dan menangguhkan pembayaran kekurangan subsidi 2009 kepada PLN sekitar Rp 4,6 triliun. (ant)
Modal Bukan Ukuran JAKARTA - Untuk menjadi bank berkelas dunia, ukuran besarnya suatu bank dan modal bukan menjadi acuan, namun kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan bank asing. “Kalau menurut saya, modal dan ukuran sebuah bank tidak masalah, karena menurut parameter BASEL, BNI sudah masuk kategori ‘world class bank’ (bank kelas dunia),” ujar Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Gatot M Suwondo, ketika ditemui usai seminar Keuangan dan Perbankan di Indonesia Business-BUMN Expo and Conference (IBBEX) 2010, Jakarta, Jumat kemarin. Namun jika mengacu pada parameter bank kelas dunia dari BI, bank tersebut harus kuat secara modal, minimal Rp 50 triliun, ujarnya. Kualitas bank kita di Indonesia juga harus memenuhi syarat lainnya seperti kapabilitas untuk bisa setaraf dengan bank global, “Saat ini kita sangat terbantu dengan BP Migas yang menginstruksikan semua kontraktor minyak asing yang berada di Indonesia untuk melakukan transaksinya menggunakan bank-bank nasional,” ujar Gatot. Selama ini, para kontraktor asing itu sudah terbiasa dengan
bank yang mereka gunakan, yang memang sudah kelas dunia. “Kalau pelayanan bank nasional bisa disamakan seperti yang bank kelas dunia tersebut, maka kita dapat mengumumkan bahwa bank Indonesia sudah masuk kategori bank kelas dunia, walaupun ukurannya masih kecil,” ujar Gatot. Menurutnya, ukuran bank tidak bisa dijadikan sebuah patokan, karena kalau melihat ke dalam negeri dan dibandingkan dengan bank di negaranegara ASEAN, penetrasi ke perekonomian bank mereka masih kecil, dan peluang kita masih luas. “Hanya saja sekarang kita mau wolrd class dalam bentuk apa? kapabilitas atau apa? kalau kami ingin kualitas dan kapabilitas kita yang sama dengan bank kelas dunia,” tambahnya. Gatot juga menuturkan kestabilan empat bank pemerintah yang digabung jika kalau bertolak dari ukuran bank, yang paling memungkinkan untuk digabung adalah bank pemerintah, namun jika dari ukuran sudah besar apakah lebih efektif dan efisien?. Namun ia menambahkan bahwa itu tergantung kemampuan kita memberikan pelayanaan yang dapat bersaing dengan bank-bank internasional. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.