No. 19 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 28 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sengketa Pajak
Bisnis Jakarta/ant
INVESTASI ENERGI - Menteri (ESDM) Darwin Zahedy Saleh (tengah) menjelaskan peluang investasi energi kepada delegasi pengusaha Amerika di Jakarta, kemarin.
AS Lanjutkan Investasi JAKARTA - Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro, Erlangga Mantik menyebutkan bahwa pengusaha Amerika Serikat (AS) akan melanjutkan investasinya di Indonesia. “Pada dasarnya mereka akan melanjutkan investasi mereka di Indonesia,” kata Erlangga usai
pertemuan dengan delegasi bisnis AS di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, pertemuan delegasi bisnis AS sebenarnya rutin dilakukan dengan pemerintah negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk membarui program investasi
mereka. “Pada dasarnya mereka akan melanjutkan investasi mereka di Indonesia dalam rangka pembangunan kita ke depan,” tegasnya. Menurut dia, dalam pertemuan itu delegasi bisnis AS juga menyampaikan beberapa ken-
dala yang mereka hadapi agar bisa dipecahkan bersama sehingga nanti pelaksanaan bisnis bisa berjalan dengan lebih baik. Ia menyebutkan, ada beberapa masalah yang sudah mereka sampaikan kepada pemerintah dan akan ditangani bersama antar kementerian terkait.
Sementara itu Staf Khusus Menko Perekonomian, Amir Sembodo mengatakan, pengusaha AS memberi perhatian pada sejumlah sektor investasi seperti food security, minyak dan gas, logistik, jalan rel kereta api, lokomotif, dan otomotif. (ant)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sengketa pajak yang sering terjadi, baik antara Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak masih belum bisa dihindari. “Saya tidak meremehkan (underestimate) sengketa pajak karena makin rumitnya transaksi keuangan yang makin hari makin canggih,” ujarnya dalam pidato penutupan seminar nasional mengenai prosedur upaya hukum tentang sengketa perpajakan, di Hotel Borobudur Jakarta, kemarin. Menkeu juga mengakui bahwa saat ini peraturan pajak yang ada, sangat rumit dan complicated padahal masalah pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah. “Kita jangan apriori dalam melihat masalah sengketa perpajakan, karena masalahnya bisa di Wajib Pajak, pemerintah, atau kalau dibawa ke hakim bisa-bisa yang salah hakimnya namun bila kita mau membuka diri melihat secara jernih, kekurangan tersebut bisa dikurangi,” ujarnya. Ia menyatakan, Hak wajib Pajak harus dihormati dalam menjalani kewajiban konstitu-
sional karena tidak ada negara yang dapat berjalan makmur tanpa penerimaan pajak. Menkeu juga menginginkan aparat Ditjen Pajak harus memperbaiki kinerja dari segi kapasitas, integritas dan kemampuan dalam melayani Wajib Pajak. “Penghindaran pajak masih banyak, kita harus berusaha agar ditjen pajak menjadi institusi yang kita segani dan mereka menjalankan tugas secara amanah, dan efektif karena yang diibutuhkan bukan hanya kejujuran namun juga kompetensi,” ujarnya. Menurut dia, Ditjen Pajak juga diharapkan menjadi ujung tombak dalam membantu peningkatan sisi penerimaaan negara yang sempat menurun akibat adanya krisis global. “Dalam krisis global dimana APBN bermasalah karena ada penurunan penerimaan, maka kita harus meningkatkan potensi sisi penerimaan pajak (maksimalisasi pajak),” ujarnya. Untuk itu ia mengharapkan kerjasama antara Ditjen Pajak, Mahkamah Agung (MA) dan Peradilan Pajak membangun kerjasama konstruksi untuk membangun reputasi masing-masing terutama untuk mengatasi permasalahan sengketa pajak. (ant)
Dana Nasabah Naik JAKARTA - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) mengatakan, dana nasabah yang tersimpan di bank umum per Desember 2009 mencapai Rp 1.995,79 triliun atau naik 4,29 persen dibanding November 2009 Rp 1.913,79 triliun. Berdasarkan data yang dipublikasikan LPS, kemarin, jumlah nominal simpanan tersebut yang dijamin oleh LPS yakni di bawah Rp 2 miliar juga mengalami kenaikan. Hingga Desember 2009, jumlah dana nasabah di bawah Rp 2 miliar yang dijamin LPS mencapai Rp 1.080,54 triliun dibanding per November 2009 Rp 1.028,08 triliun. Dana nasabah yang dijamin LPS ini dibagi menjadi lima bagian, yakni simpanan di bawah Rp 100 juta mencapai Rp 372,55 triliun, simpanan antara Rp 100-Rp 200 juta Rp 135,92 triliun, simpanan Rp 200-Rp500 juta mencapai Rp 210,48 triliun, simpanan Rp 500 juta hingga Rp1 triliun Rp 191,25 triliun dan simpanan Rp 1-Rp2 triliun senilai Rp 170,38 triliun. Sedangkan simpanan yang tidak dijamin mencapai Rp 915,24 triliun, atau naik 3,35 persen dibanding per November 2009 Rp 885,57 triliun. Kenaikan dana nasabah didukung naiknya rekening yang mencapai 88,086 juta. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.