No. 20 tahun V
8 Halaman
Jumat, 28 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pemerintah Diminta
Bisnis Jakarta/ant
Penuhi Kewajibannya Kepada KAI
PENYELESAIAN PLTU SURALAYA - Pekerja memeriksa kelengkapan mesin di ruangan penggerak rotor turbin, pada proyek PLTU Suralaya, Cilegon, Banten, yang siap beroperasi pada April 2011, sesuai dengan penyelesaian program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW Tahap 1.
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Sigit Sosiantomo, mendesak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) meminta pembayaran Rp 1,17 triliun yang merupakan kewajiban pemerintah kepada PT KAI sebagaimana tertuang dalam kontrak IMO (infrastructure maintenance and operation) dan TAC (Track Access Charges). Akibat tidak adanya realisasi kontrak ini, ujarnya di Gedung DPR Jakarta, kemarin, PT KAI menanggung beban berat dalam tugas-tugas operasional perkeretaapian di Indonesia. “Dampak lanjutannya adalah rendahnya kualitas pelayanan PT KAI kepada masyarakat pengguna kereta api,” ujarnya. Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PKS itu juga mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan PP tentang pemisahan aset antara ditjen Kereta Api dan PT KAI. Menurut dia, kalau aset itu tidak dipisah, maka ini akan menimbulkan interpretasi publik bahwa ada kesengajaan untuk tidak transparan dan berlama-lama dalam pemecahan aset. Padahal pemecahan aset ini merupakan amanat UU 23/2007 yang harus segera dilaksanakan sebelum april 2010. Akibat lainnya adalah pemerintah tetap mengalokasikan APBN untuk hal-hal yg semestinya ditanggung oleh pihak operator (PT KAI), misalnya perawatan dan pengadaan sarana gerbong kereta api dalam APBN 2011 masih tercantum sebesar Rp 340,8 miliar. “Revitalisasi perkeretaapian Indonesia memang menuntut kesungguhan pemerintah sebagai regulator kereta api dan PT. KAI sebagai operatornya,” ujarnya.(ant)
487 Dugaan Korupsi Anggaran Negara
Penghematan Konversi Elpiji
Ditargetkan Rp 35,34 Triliun JAKARTA - Pemerintah menargetkan total penghematan bersih subsidi dari program konversi minyak tanah ke elpiji mencapai Rp 35,34 triliun. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Legowo di Jakarta, kemarin mengatakan, total penghematan yang diperoleh dari program konversi sejak dimulai pada 2007 sampai akhir 2011 diperkirakan mencapai Rp 49,46 triliun. “Namun, setelah dikurangi biaya paket perdana sebesar Rp 14,11 trilun, diperoleh akumulasi penghematan bersih subsidi sebesar Rp 35,34 triliun,” ujarnya. Evita mengatakan, target awal, program konversi selesai 2012, namun kemudian akan
dipercepat menjadi 2010. “Ternyata tidak bisa. Jadi, mudah-mudahan selesai 2011,” ujarnya. Menurut dia, selain menyelesaikan program konversi, pemerintah juga melanjutkan mekanisme distribusi secara tertutup agar program itu lebih tepat sasaran. Lebih lanjut Evita mengatakan, realisasi akumulasi penghematan bersih subsidi sampai minggu keempat Desember 2010 mencapai Rp 26,63 triliun. Nilai itu berasal dari penghematan total Rp 38,14 triliun dikurangi biaya paket perdana Rp 11,51 triliun. (ant)
KURS RUPIAH 9.028
8.500 9.000
9.500
9.030
9.030
25/1
26/1
27/1
BPKP Temukan
JAKARTA - Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) menemukan 487 kasus dugaan tindak pidana korupsi keuangan negara/daerah senilai Rp 939,04 miliar dan 11,66 juta dolar AS sepanjang 2008 hingga 2010. “Hasil audit investigatif terhadap 487 kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 939,04 miliar dan 11,66 juta dolar AS,” ujar Deputi Bidang Investigasi BPKP Suradji di Jakarta, kemarin. Dari 487 kasus tersebut, baru 95 kasus atau 19,51 persen yang telah diputus pengadilan akibat lamanya proses peradilan. Selain itu, BPKP juga
sudah memberikan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah pada 1.333 kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 5,33 triliun, 46,79 juta dolar AS, 4,22 juta ringgit Malaysia, 10,28 juta yuan China, dan 5,25 juta baht Thailand. “Dari 1.333 kasus tersebut baru 428 kasus atau 32,11 persen telah diputus pengadilan,” ujar Suradji. Sepanjang 2008 sampai 2010, BPKP juga melakukan fungsi memberikan keterangan ahli kepada Polri sebanyak 265 kali, Kejaksaan RI sebanyak 1.165 kali, KPK sebanyak 17 kali, Pengadilan 1.734 kali untuk kasus terkait. Suradji meng-
akui banyaknya kasus yang ditangani BPKP, tidak diimbangi dengan jumlah auditor investigasi yang ada di BPKP. Saat ini, terdapat 52 auditor investigasi di BPKP untuk tiga direktorat dan idealnya setiap direktorat terdapat 50 tenaga auditor. Suradji menambahkan sebagai langkah antisipatif dari kurangnya tenaga auditor maka BPKP akan lebih mendahulukan kasus-kasus yang bernilai besar. “Kita ada kebijakan, prioritas untuk kasus yang strategis dan nilainya besar, kalau tidak ya belum jadi prioritas,” ujarnya. Selain itu, Suradji menambahkan pemerintah, saat ini juga menugaskan BPKP untuk
DPR Dukung Pencabutan Pembatasan TDL Industri JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mendukung kebijakan PT PLN (Persero) yang mencabut pembatasan kenaikan tarif dasar listrik maksimal 18 persen bagi pelanggan industri mulai 1 Januari 2011. “Ini demi keadilan,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, tak boleh ada perbedaan perlakuan tarif antara pengusaha satu dan lainnya. “Mesti disamakan tarif listrik-
nya. Toh, pengusaha yang tidak menikmati capping tetap bisa berjalan,” ujarnya. Apalagi, pengusaha yang menikmati pembatasan atau capping kenaikan TDL maksimal 18 persen hanya sebagian kecil yakni 25 persen. Sementara, sisanya sebanyak 75 persen tak mengeluh dan meminta pembatasan. “Jangan manja lah pengusaha,” ujarnya. Sutan juga mendukung langkah PLN yang meminta fatwa
hukum ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kita tunggu saja,” tambahnya. Pada 11 Januari lalu, PLN telah melakukan konsultasi dan melayangkan surat ke KPPU. PLN ingin memastikan apakah penerapan capping yang berarti adanya perbedaan tarif listrik pelanggan industri melanggar UU 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak. (ant)
Harga Minyak Turun di Asia JAKARTA - Harga minyak mengalami perubahan dan beralih ke posisi lebih rendah di perdagangan Asia kemarin karena para investor mengamati data yang menunjukkan melemahnya permintaan di Amerika Serikat. Kontrak utama New York, minyak mentah jenis light sweet pengiriman Maret turun 16 sen ke posisi 87,17 dolar per barel pada perdagangan sore waktu setempat, kebalikan dari kenaikan perdagangan pagi. Minyak mentah Brent North Sea juga penyerahan Maret turun 26 sen menjadi 97,65 dolar per barel. “Minyak mentah rally dikarenakan kekhawatiran mengenai inventaris minyak AS,” kata Victor Shum, prinsipal senior konsultan energi internasional Purvin and Gertz seperti dikutip dari antara kemarin. Data yang dirilis oleh departemen Energi
(DoE) AS Rabu menunjukkan kenaikan tidak terduga dalam cadangan minyak mentah AS, yang mengindikasikan lemahnya permintaan. DoE mengatakan bahwa inventaris melonjak 4,8 juta barel pada pekan yang berakhir 21 Januari 2011, dibanding dengan ekspektasi analis kenaikan hanya 900.000 barel. Harga minyak mulai naik pada perdagangan di Asia pada perdagangan pagi di Asia setelah Federal Reserve (Fed) menegaskan kembali komitmen-nya untuk menstimulasi ekonomi Amerika Serikat melalui berbagai langkah quantitative easing, sementara data juga menunjukkan melonjaknya penjualan rumah di Amerika Serikat. Perkembangan di Amerika Serikat selalu dicermati oleh para investor global karena negara itu merupakan ekonomi terbesar dan juga negara konsumen minyak terbesar dunia. (grd)
melakukan pendampingan kepada Kementerian Lembaga dan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas ini, BPKP dibebankan tugas agar Kementerian Lembaga dapat membuat laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) paling lambat 2012. Sementara untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda), BPKP diharapkan dapat memberikan pendampingan hingga batas waktu untuk memperoleh opini WTP pada 2014, karena saat ini masih banyak pemda yang memiliki keterbatasan dalam membuat laporan keuangan layak karena tidak
memiliki tenaga akuntan terampil dan ahli. “Pemda belum bisa membuat laporan keuangan yang layak dan itu tugas BPKP yang tidak ringan dan memerlukan waktu, karena mendapatkan tenaga akuntan di daerah yang bisa membuat laporan keuangan itu sulit sekali,” ujar Suradji. BPKP menyatakan pertanggungjawaban yang akan dimintakan dari setiap laporan keuangan Pemda dan Kementerian Lembaga terdiri atas perhitungan anggaran, catatan laporan keuangan, neraca, dan kas anggaran. “Untuk membuat laporan keuangan yang baik harus dimulai dengan investarisasi aset. Untuk melaksanakan ini saja akan sulit,” ujarnya. (ant)
Total Utang Pemerintah Rp 1.676 Triliun JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Desember 2010 mencapai Rp 1.676 triliun. Laporan Perkembangan Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kemenkeu Edisi Januari 2011 yang diperoleh di Jakarta, Kamis, menyebutkan, angka tersebut merupakan angka sangat-sangat sementara menggunakan patokan kurs Rp 8.991 per dolar AS. Jumlah utang pemerintah pusat tersebut terdiri atas utang dalam bentuk pinjaman (luar negeri) sebesar 68,04 miliar dolar AS (36,5 persen). Sementara utang dalam bentuk surat berharga negara sebesar 118,39 miliar dolar atau Rp 1.064 triliun (63,5 persen). Pinjaman sebesar 68,04 miliar dolar AS (Rp 612 triliun) terdiri atas pinjaman bilateral sebesar 41,83 miliar dolar AS, pinjaman multilateral 23,13 miliar dolar, pinjaman komersial 3,02 miliar dolar dan pinjaman suppliers 0,06 miliar dolar AS. Sementara surat berharga negara terdiri atas surat berharga negara dalam denominasi valuta asing sebesar 18,02 miliar dolar AS dan dalam de-
nominasi rupiah 100,37 miliar dolar AS. Jika dirinci berdasar negara/lembaga kreditornya, pinjaman luar negeri sebesar 68,04 miliar dolar AS terdiri atas pinjaman Jepang sebesar 30,49 miliar dolar AS (44,8 persen), Bank Pembangunan Asia 11,15 miliar dolar (16,4 persen), Bank Dunia 11,37 miliar dolar (16,7 persen) dan lainnya 15,05 miliar dolar AS (22,1 persen). Dibanding posisi per 31 Desember 2009, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2010 menunjukkan kenaikan. Total utang per 31 Desember 2009 mencapai Rp1.590,66 triliun atau 169,22 miliar dolar AS. Angka tersebut terdiri atas pinjaman sebesar 65,02 miliar dolar AS (Rp 611 triliun) dan surat berharga negara sebesar 104,20 miliar dolar AS (Rp 979 triliun). Penerbitan surat berharga negara selama 2010 di pasar domestik untuk refinancing utang lama, mengurangi pinjaman luar negeri dan mengembangkan pasar keuangan domestik. Sementara itu kenaikan pinjaman luar negeri pada 2010 dibanding 2009 terutama karena volatilitas nilai tukar rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam pinjaman luar negeri. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.