No. 80 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 28 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
KETAHANAN PANGAN - Anggota DPR RI Komisi IV Siswono Yudo Husodo (dua kanan) menjadi pembicara dalam Seminar Ketahanan Pangan, di Jakarta, kemarin. Seminar membahas upaya peningkatan ketahan pangan menuju kemandirian bangsa dari sektor pangan.
Subsidi Listrik Melonjak Sukuk Serap Rp 200 Miliar JAKARTA - Pemerintah dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada kemarin, menyerap Rp 200 miliar dari target indikatif sebesar Rp 1 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, dari lima seri sukuk negara yang ditawarkan, hanya satu yang dimenangkan pemerintah yaitu seri IFR0003 (reopening) dengan nominal Rp 200 miliar. Ia menambahkan, seri IFR0003 (reopening) mempunyai yield rata-rata tertimbang 8,25 persen dengan tingkat imbalan 9,25 persen dan nominal kompetitif dimenangkan Rp 199 miliar serta nominal non-kompetitif dimenangkan Rp 1 miliar. “Jumlah penawaran yang masuk untuk IFR0003 sebesar Rp 1,074 triliun,” ujarnya seperti dikutip Antara. Sementara tanggal setelmen ditetapkan 29 april 2010 dan tanggal jatuh tempo ditetapkan 15 September 2015. Tanggal pembayaran imbalan dilakukan setiap 15 September dan 15 Maret, dengan bid to cover ratio 5,37. Sedangkan, untuk seri lainnya seperti seri IFR0005 (reopening) mendapatkan penawaran Rp 172 miliar, IFR0006 (reopening) mendapatkan penawaran Rp 414 miliar, IFR0007 (reopening) mendapatkan penawaran Rp 115 miliar, dan IFR0008 (reopening) mendapatkan penawaran Rp 145 miliar dalam lelang menggunakan sistem lelang Bank Indonesia, namun tidak ada penawaran yang dimenangkan. (ahm)
Asing Minati Kredit Biro JAKARTA - Anggota Panitia Pengarah (Steering Committe) “The Asia Pacific Conference and Exhibition (Apconex) VI 2010” Jos Luhukay mengatakan, ada enam perusahaan asing yang bersaing untuk menjalankan kredit biro industri keuangan Indonesia. “Sudah ada enam perusahaan asing yang mengajukan untuk menjalankan semacam kredit biro yang sudah berjalan dii beberapa negara maju,” kata Jos Luhukay, dalam acara konferensi pers pelaksanaan Apconex 2010 di Jakarta, kemarin. Menurut dia, kredit biro ini sudah memiliki embrio SID (Sistem Informasi Debitur) yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI). “Kami ingin biro kredit ini dijalankan oleh industri bukan regulator dan cakupan informasinya tidak hanya debitur bank, tetapi dari lembaga keuangan non bank juga ada,” katanya. Dia mengungkapkan, SID saat ini memiliki 43 juta daftar debitur bank dan akan dikembangkan dengan nasabah asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. “Data kredit biro ini bisa menyentuh masyarakat bawah. Nantinya kredit bank tanpa berbelit,” jelasnya. Dia menerangkan bahwa data dalam biro kredit ini dapat dijadikan rating calon debitur. (ant)
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa alokasi subsidi listrik dalam APBN 2010 naik sekitar Rp 2,4 triliun dari Rp 54,50 triliun menjadi Rp 56,11 triliun. “Ini karena ada penurunan kenaikan TDL dari 15 persen menjadi 10 persen karena tetap harus memperhatikan kemampuan masyarakat,” kata Hatta Rajasa di Gedung AA Maramis II Kementerian Keuangan Jakarta, kemarin. Hatta menyebutkan, pembahasan mengenai masalah subsidi energi di Komisi VII DPR sudah selesai dan ada tambahan subsidi listrik. “Dengan asumsi APBNP yang diajukan, sekarang ini tambahan subsi-
dinya Rp 2,4 triliun menjadi sekitar Rp 56,11 triliun,” katanya. Hatta tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai kenaikan tarif listrik karena kebijakan teknisnya ada di PT PLN. “Intinya nanti ada di PLN, kita hanya tambahkan subsidi lsitrik karena persentase kenaikan TDL berubah,” katanya. Hatta juga menyebutkan bahwa pembahasan semua asumsi makro APBNP 2010 sudah selesai. Asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan menjadi 5,8 persen), inflasi 5,3 persen, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, harga minyak 80 dolar AS per barel dan lifting minyak 965 ribu barel per hari. Sementara itu asumsi kurs masih ada perbedaan yaitu di
Komisi XI DPR disepakati sebesar Rp 9.300 per dolar AS sementara di Badan Anggaran DPR sebesar Rp 9.200 per dolar AS. Ia menyebutkan, dengan asumsi Rp 9.300 per dolar AS, maka ada tambahan penerimaan sebesar sekitar Rp 12,1 triliun termasuk dari optimalisasi penerimaan negara. Sebaliknya jika digunakan asumsi Rp 9.200 per dolar AS maka ada penurunan penerimaan sekitar Rp 11 triliun. “Pembahasan semua asumsi sudah selesai, tax ratio disepakati sebesar 11,9 persen dari PDB,” katanya. Sementara itu mengenai perubahan belanja negara selain subsidi, Hatta mengatakan, belanja diperkirakan akan tetap. “Posturnya belum selesai diba-
Bank Syariah
Pangsa Pasar Naik JAKARTA - Ketua Asosiasi Bank Islam Indonesia Riawan Amin mengatakan, pangsa pasar bank syariah hingga saat ini tetap bertahan di kisaran dua persen meski sejak tiga tahun lalu Bank Indonesia menargetkan pangsa pasar tersebut bisa mencapai lima persen pada 2010. “Sekarang pangsa pasar (bank syariah) tiga persen saja tidak. Masih 2,46 persen, ini tidak layak untuk Indonesia
yang mayoritas muslim,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pangsa pasar bank syariah sulit untuk meningkat karena modal yang dimiliki hanya satu persen dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam perhitungan kasarnya modal bank konvensional mencapai Rp 260 triliun sementara bank syariah sekitar dari 2,5 triliun. Untuk menggenjot pangsa pasar, agar BI dan pe-
merintah lebih berperan. “Tanpa dukungan dua pihak sulit untuk meningkatkan pangsa pasar bank syariah,” katanya. Menurut dia, meski fatwa haram ikut membantu perluasan pasar namun keterbatasan modal menjadi halangan untuk berkembang lebih besar dari bank konvensional. Sementara itu dalam lima tahun terakhir prtumbuhan aset bank syariah rata-rata tumbuh 60 persen. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
8.998
8.996
26/4
27/4
9.010
10.000
Bisnis Jakarta/ant 23/4
GADAI EMAS - Petugas melakukan taksir emas di layanan gadai emas Bank CIMB Niaga Melawai, Jakarta, kemarin. Layanan gadai emas prioritas CIMB Niaga menawarkan fasilitas memperoleh dana tunai.
has, hari ini mulai dibahas di panitia kerja Badan Anggaran DPR,” kata Hatta. Sebelumnya, Hatta pernah mengatakan, sebanyak 52 persen subsidi listrik masih dinikmati oleh kalangan mampu. “52 persen subsidi listrik kita lari ke yang tidak berhak, yang seharusnya mereka lebih dari mampu untuk membayar itu. Artinya tidak harus terjadi. Padahal yang tidak mampulah yang harus kita lindungi,” ujarnya. Ia mengatakan, hal seperti itu tidak perlu terjadi karena yang menjadi prioritas untuk mendapatkan subsidi listrik adalah kalangan tidak mampu. “Ini kan tidak harus terjadi, dari total subsidi listrik misalkan Rp 54 triliun, ya 52 persen lari ke
yang tidak perlu disubsidi,” ujarnya seperti dikutip Antara. Menurut dia, subsidi masih diperlukan hingga kesejahteraan masyarakat meningkat, terutama untuk konsumen pengguna listrik dengan daya 450-900 Va. Untuk itu, ia menambahkan, pemerintah masih menyiapkan peta jalan (road map) agar dapat meletakkan pemberian subsidi listrik dalam konteks restrukturisasi yang tepat, yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. Ia juga menambahkan, pembicaraan mengenai kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang menurut rencana akan naik pada Juli 2010, hingga saat ini juga masih dalam pembahasan dengan DPR. (ant)
Pengadilan Pajak Agar Dibenahi JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menginginkan adanya pembenahan dalam pengadilan pajak terutama untuk penegakan hukum terkait adanya kasus mafia pajak. Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dalam kunjungannya ke pengadilan pajak di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, menjelaskan pengadilan pajak harus dibenahi, karena pajak sangat terkait dengan penerimaan negara dan mempengaruhi perekonomian nasional. “Pembenahan di pengadilan pajak sangat penting, tidak hanya terkait dengan penegakan hukum karena adanya mafia pajak, tapi juga membangun perekonomian yang lebih sehat dan kokoh ke depan,” ujarnya. Denny Indrayana hadir didampingi anggota satgas yang juga perwakilan dari Kejaksaan Agung Darmono untuk meninjau pengadilan pajak dan berdiskusi dengan perwakilan pengadilan pajak antara lain, Wakil Ketua II bidang Yudisial Tjip Ismail serta Sekretaris Pengadilan Pajak Juli Hastoto. Sebelumnya, Satgas juga memasuki ruang sidang dan
ruang tunggu sidang di lantai 9 dan bertanya kepada puluhan wajib pajak (WP) yang sedang mengantre disidangkan, mengenai seputar pelayanan di Pengadilan Pajak. Denny menjelaskan pertemuan tersebut sudah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dan akan dilanjutkan besok untuk membahas reformasi pengadilan pajak serta perbaikan pengadilan pajak dengan Kemenkeu, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak. Ia juga mengatakan, ada beberapa temuan statistik yang ditemukan Satgas setelah berdiskusi dengan perwakilan pengadilan pajak, seperti ada 61 persen wajib pajak dimenangkan dalam pengadilan pajak dan sekitar 50 persen lebih perwakilan Bea dan Cukai tidak pernah menghadiri proses pengadilan pajak serta tunggakan perkara yang saat ini mencapai 10 ribu. “Itu menarik untuk diketahui alasannya karena merupakan angka statistik yang perlu dikaji ya, kalau di pengadilan pajak punya bukti yang kuat, tentu saja berhak dimenangkan namun angka 61 persen kemenangan WP berbanding 39 persen tentu harus dikaji,” (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.