No. 121 tahun IV
8 Halaman
Senin, 28 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
UU OJK Sulit Selesai JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR Sohibul Iman mengatakan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan sulit diselesaikan pada akhir tahun ini karena waktu pembahasan yang pendek dan materi RUU yang masih belum matang. “Persoalan kekurangan waktu menjadi jelas, kita seperti dipecah belah. Harusnya pengajuan RUU ini dua tahun sebelum akhir 2010,” kata Iman dalam diskusi yang digelar ISEI di Jakarta, belum lama ini. Menurut Sohibul Iman, RUU OJK yang diajukan Pemerintah baru masuk di DPR pada Jumat bertepatan dengan berakhirnya masa sidang DPR, sehingga pembahasan RUU itu baru bisa dimulai pada masa sidang ketiga yang dimulai 11 Juli. “Saya baru terima materi RUUnya Kamis (24/6). Jadi kita berada pada waktu yang tergesa-gesa karena tinggal dua kali lagi masa sidang padahal UU ini harus selesai sebelum akhir 2010,” kata angggota Fraksi PKS ini. Sementara jika pembahasannya tidak selesai pada akhir Desember 2010, maka DPR akan melanggar UU BI yang menyebutkan bahwa pembentukan OJK harus dilakukan paling lambat akhir 2010. Oleh karena itu, lanjutnya DPR dalam membahas RUU OJK ini harus obyektif dan rasional, selain karena UU ini sangat penting tetapi juga ketersediaan waktu yang sangat terbatas. Padahal lanjutnya RUU OJK ini memiliki persoalan yang kompleks karena berhubungan dengan pemisahan pengawasan lembaga keuangan nonbank dan perbankan yang selama ini berada di tangan dua lembaga yang berbeda yaitu Bapepam Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia. Iman membagi dua persoalan besar pendirian OJK yaitu masalah di saat pembentukan seperti penyusunan struktur OJK, koordinasi antarlembaga, beban biaya dan mekanisme pengawasan serta masalah setelah OJK terbentuk soal “moral hazard”, transisi sumber daya manusia, teknologi. (ant)
Simpanan Koperasi
Bunga Bebas PPh JAKARTA - Pemerintah membebaskan pemungutan PPh atas bunga simpanan di bawah Rp 240 ribu/bulan yang dibayarkan koperasi kepada anggota perorangan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam peraturan menteri Keuangan (PMK) No. 112/PMK.03/2010 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh atas Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. PMK ini mulai berlaku sejak 14 Juni 2010. Dalam PMK tersebut diatur bunga simpanan di bawah Rp 240.000/bulan dikenai tarif PPh final 0 persen. Pjs Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan Samsuar Said menjelaskan mekanisme pemungutan PPh atas bunga simpanan baru dikenakan atas bunga simpanan di atas Rp 240 ribu/bulan dengan tarif 10 persen. “Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai PPh yang bersifat final,” ujar Samsuar dalam rilis yang diterima Bisnis Jakarta, di Jakarta, kemarin. Samsuar menjelaskan, PPh tersebut wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran bunga simpanan. “Koperasi tersebut wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 [UU PPh] kepada WP orang pribadi yang dipotong PPh setiap melakukan pemotongan,” terangnya. Kewajiban memberikan tanda bukti pemotongan PPh tersebut, sambungnya, tetap dilakukan terhadap penghasilan. (ind)
Bisnis Jakarta/ant
PERTUMBUHAN INVESTASI - Pekerja menyelesaikan sebuah proyek bangunan tinggi di Jakarta, kemarin. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal mendongkrak pertumbuhan investasi tahun 2011 sehingga tumbuh 10 persen guna memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 - 6,3 persen.
Semester I 2011
Audit Konversi Elpiji Tuntas JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menargetkan audit konversi minyak tanah ke elpiji dapat dituntaskan semester pertama 2011. Cakupan audit diantaranya juga menyangkut perangkat komponen elpiji bersubidi. Anggota BPK Ali Masykur Musa di Jakarta, kemarin, menyatakan, saat ini BPK mulai melakukan audit kinerja terhadap progam yang dirintis selama 2006-2010 dan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 15 triliun itu. Dikatakan, mekanisme audit memiliki tiga tahapan yakni pengumpulan data, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terperinci. ”Untuk pengumpulan data sudah selesai. Saat ini mulai melakukan audit pendahu-
luan,” tukasnya. Menurut Ali Masykur, dalam tahap pengumpulan data, ditemukan belum semua program dituntaskan. Pemerintah masih harus menggenjot distribusi kepada 7 juta keluarga, dari total peruntukkan 52 juta keluarga. Begitupula dengan program pengadaan tabung gas serta sosialisasinya. Terkait dengan banyaknya kecelakaan dalam penggunaan paket tabung gas dewasa ini, BPK juga menemukan adanya tabung dan perangkat paket konversi yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). “Seperti yang juga diungkapkan Kepolisian, BPK juga menemukan adanya paket konversi yang tidak sesuai SNI.Tapi kita harus mendalami
kenapa perangkatnya tidak memenuhi SNI. Apakah ada pihak lain yang menurunkan kualitas produknya,” tegasnya. Atas hal itu, pihaknya akan melibatkan instansi teknis terkait melakukan pemeriksaan terperinci “Siapa yang salah ? Kita akan lakukan audit. Kalau kaitannya dengan kualitas dan produksi tabung, selang dan regulator, itu jadi kewenangan BPK untuk mengaudit. Semester pertama 2011 akan selesai,” ungkapnya. Vice President Communication Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, pihaknya berupaya memperbaiki internal pengawasan untuk menghindari terjadinya kasus ledakan gas. Antara lain, memperketat pengawasan tabung gas di sta-
Rp 300 Triliun untuk Infrastruktur JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 triliun per tahun atau hingga Rp 1.429 triliun selama lima tahun mendatang untuk pengadaan infrastruktur. Menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Lucky Eko Wuryanto saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, belum lama ini, hal tersebut untuk merealisasikan in-
vestasi Rp 10.000 triliun selama lima tahun mendatang, atau ratarata Rp 2.000 triliun per tahun dengan target pada tahun 2014 sebesar Rp 3.158 triliun. “Untuk proyek infrastrukturnya paling tidak untuk proyek-proyek energi, terus berbagai proyek-proyek yang terhambat harus dilanjutkan,” ujarnya. Ia mengatakan selain infrastruktur energi, pemerintah juga akan memfokuskan realisasi
pembangunan jalan tol trans Jawa maupun nontrans Jawa sebagai bagian untuk mendukung target-target realisasi investasi tersebut. “Ini kan ada 24 ruas tol yang mau dievaluasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, ini yang mau dikoordinasikan,” ujarnya. Untuk merealisasikan rencana-rencana infrastruktur itu, kata dia, pemerintah akan membenahi masalah pembebasan lahan. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
HUMAS BUMN - Menneg BUMN, Mustafa Abubakar (kiri) menerima cenderamata dari Ketua Presidium Forum Humas BUMN, Herman Hidayat usai memberikan motivasi di Palembang, Sumsel, akhir pekan lalu.
siun pengisian ulang. Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria meminta pemerintah mendesain ulang sosialisasi elpiji misalnya, cara mencegah dan mendeteksi kebocoran gas termasuk cara menyimpan perangkat elpiji yang benar. Karenanya, upaya pelibatan pemerintah daerah (pemda) secara maksimal mutlak dilakukan. “Pemdalah yang lebih mengetahui kharakteristik masyarakatnya,” terangnya. Sofyano juga mengutarakan, Kementerian Perindustrian semestinya tidak lagi mensyaratkan penggunaan sistem tarif dalam tender pengadaan perangkat elpiji 3 kg. Menurutnya, sistem yang dijalankan patut dipertanyakan karena
perangkat elpiji 3 kg itu justru dinilai bermasalah oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Namun, Puskepi menilai, hasil survey BSN itu semestinya hanya dijadikan referensi bagi pemerintah mengambil langkah dan kebijakan guna mengantisipasi masalah yang ada.”Bukan malah memicu keresahan,” terangnya. Mengenai hasil yang dipublikasikan YLKI Bali bahwa 90 persen pengguna paket elpiji 3 kg berpindah ke 12 kg dan ada yang menggunakan kayu bakar, dirinya meragukan metedologi yang digunakan. Menurutnya, konversi yang didistribusikan ke Bali mencapai 800 ribu paket tabung dan kompor elpiji 3 kg. Namun, survey dilakukan 200 pengguna. (ind)
Akomodasikan Negara Berkembang TORONT0 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pihaknya akan mendorong akomodasi kepentingan negara-negara berkembang dalam forum G20 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini di Toronto, Kanada. “Indonesia berharap banyak kepentingan negara berkembang tetap diperhatikan. Ini adil, hendaknya siapa pun di dunia ini diharapkan mau melakukan sesuatu untuk masyarakat dunia, diperlukan melepas ego masing-masing negara,” kata Presiden saat memberikan pengarahan singkat kepada delegasi Indonesia, termasuk wartawan di dalam pesawat sesaat sebelum mendarat di Bandara Internasional Person, Toronto, Kanada Jumat pagi waktu setempat. Presiden mengatakan dalam sejumlah pertemuan G20 sejak digelar pertama kali di Washington, kemudian London, Pittsburgh dan di Toronto nanti terus dilakukan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sehingga krisis ekonomi yang terjadi pada 2008 dapat diatasi secara bersama. “G20 penting, bayangkan kalau ekonomi hanya ditangani oleh G8 atau World Bank,
WTO tentu ada ketimpangan. Jadi karena itu G20 tetap ada gunanya,” tegas Presiden. Pada langkah selanjutnya, pasca krisis keuangan global 2008, Presiden mengatakan perlunya semua negara di dunia melakukan kebijakan ekonomi secara hati-hati sehingga tidak menambah beban dan krisis seperti yang terjadi saat ini di Eropa. Karena itu dalam KTT yang berlangsung sejak 26 Juni hingga 27 Juni tersebut, Indonesia, menurut Presiden, akan menyampaikan sejumlah masukan antara lain meminta agar masingmasing negara meredam ego nasional dan tetap tidak abai dengan masalah-masalah lain termasuk masalah lingkungan. Kepala Negara mengatakan dari pengalaman krisis keuangan lalu setidaknya ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Hal yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik, menurut Presiden, adalah hakekat sebenarnya dari pertumbuhan ekonomi adalah bukan mengejar setinggi-tingginya namun harus memperhatikan aspek lain sehingga tidak terjadi pemerataan pertumbuhan. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.