No. 233 tahun III
8 Halaman
Senin, 28 Desember 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Dana Investasi Minim
Bisnis Jakarta/dok
Pekerja menyelesaikan proyek bangunan di Jakarta.
BANDA ACEH - Wakil Presiden Boediono mengungkapkan, pemerintah hanya bisa menyisihkan 15 persen dana APBN dan APBD untuk mendorong investasi guna mencapai pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun. “Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun. Tapi, paling-paling pemerintah hanya bisa menyediakan 15-18 persen dari APBN dan APBD untuk investasi,” kata Wapres ketika mengadakan pertemuan dengan jajaran Muspida Propinsi Aceh di Banda Aceh, Sabtu sore. Boediono datang ke Banda Aceh untuk memimpin acara mengenang gempa bumi dan gelombang tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Ia didampingi antara lain Wakil Ketua MPR Farhan Hamid, Menteri Negara BUMN
Mustafa Abubakar, dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Wapres menyebutkan, selama kurun waktu 2009-2014 dibutuhkan dana investasi sekitar Rp 2.000 triliun. “Karena, pemerintah hanya bisa menyediakan sebagian kecil saja, maka sisanya harus dari luar APBN dan APBD seperti investasi dari dalam dan luar negeri,” katanya pada acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Ia menyebutkan, untuk mewujudkan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerintah baik pusat maupun daerah harus terus memperbaiki infrastruktur teknis dan nonteknis. Dicontohkan, untuk mengembangkan infrastruktur teknis, maka pemerintah harus terus memperbaiki jalan, jembatan, serta angkutan udara.
Boediono juga mengatakan, jika harga semen di Jakarta hanya Rp 70.000 per sak, maka di pegunungan di Provinsi Papua mencapai Rp 1,4 juta per sak. “Harga itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin pemerintah dan rakyat Papua bisa membangun jika harga semen saja sudah melampaui lebih dari Rp 1 juta,” ujarnya. Sementara itu, ketika menyinggung infrastruktur nonteknis, Boediono menunjuk masih banyak perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih lebih tinggi. Ketika menyinggung pembangunan Aceh pascatsunami 2004, Boediono mengajak seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah untuk mengawal sebaik mungkin berbagai program pembangunan. “Kita harus mengawal pembangunan di Aceh,” katanya. (ant)
Ditanggung Pemerintah JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan bagi pihak swasta yang akan berinvestasi di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya akan membebaskan lahan sebelum proses tender. Setelah hasil tender, pemenangnya akan mengganti biaya pembebasan lahan. “Tanahnya dibebaskan pemerintah, setelah ada pemenang tinggal mereka ganti ke pemerintah,” katanya di Departemen Keuangan, kemarin. Dia juga mengatakan, ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 67 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 23. Selain itu, dalam Perpres 67 tersebut pemerintah tidak lagi membatasi jumlah peserta tender. Semula, peserta tender dibatasi minimal 3 perserta. “Dulu kalau sudah tender kurang dari 3, ditender ulang. Pada kenyataanya yang berminat tidak banyak, ya jadi nanti yang kita usulkan kalo sudah tender dimasukkan misalnya hanya dua kita pilih saja dari dua,” tuturnya. Bahkan apabila hanya terdapat satu peserta tender, lanjut Djoko, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap tawaran harga peserta tender itu. (fel)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.