No. 81 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 29 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/sep
APCONEX - Wapres Boediono saat mendapat penjelasan dari Kepala Biro Humas BRI Priyastomo (tengah) didampingi oleh Direktur Operasional Sarwono Sudarto (kanan) dan Kepala Humas BRI Hendro Padmono (kiri), tentang EDC Teras BRI usai membuka Seminar APCONEX 2010 dengan tema “Financial Service Enhancements” di JCC, kemarin.
Wapres Boediono Usulkan
Pajak Khusus Sektor Keuangan SPP Bank BUMN
Pemerintah Minta Pengecualian JAKARTA - Menteri BUMN Mustafa Abu Bakar mengharapkan aturan pengecualian bank BUMN terkait kebijakan kepemilikan tunggal (Single Presence Policy/SPP) dapat selesai pada 2010. “Penundaan sudah disepakati, pengecualian itu sedang dalam proses insya-Allah harap dalam 1,5 tahun lagi sudah selesai, saya berharap jangan terlalu lama kalau 2010 itu kan bagus, kita sangat-sangat harapkan,” katanya usai menghadiri pembukaan Musrenbangnas di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, Bank Indonesia sebelumnya telah menunda selama dua tahun hingga 2011 akhir kepada pemerintah untuk mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal. Kebijakan tersebut seharusnya dilaksanakan sejak 2010 dan rencana pemegang saham untuk bisnis banknya harus masuk sejak 2009. Kebijakan tersebut menyebutkan, investor tidak boleh menjadi pemegang saham pengendali (mayoritas) lebih dari satu bank. Apabila, investor sebagai saham pengendali lebih dari satu bank, maka ada tiga opsi. Pertama menjual salah satu saham hingga hanya menjadi pemilik saham pengendali di satu bank. (ant)
JAKARTA - Wakil Presiden Boediono mengusulkan adanya pengenaan pajak khusus untuk sektor keuangan untuk menghadapi krisis ekonomi. “Saat terjadi krisis bebannya kepada rakyat dan negara melalui APBN, untuk itu perlu adanya pajak yang dikenakan pada sektor keuangan,” kata Boediono, saat membuka acara APCONEX VI 2010 di Jakarta, kemarin. Menurut Wapres, di saat perekonomian berjalan baik sektor keuangan menikmati laba yang cukup besar, namun ketika terjadi krisis bebannya berada di rakyat melalui APBN. Boediono mengatakan, pajak yang dikenakan nantinya akan disimpan dan akan dipakai pada suatu saat terjadi kri-
sis. “Jadi bukan hanya rakyat yang menanggung melalui APBN,” katanya. Menanggapi hal ini, Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Rochadi mengatakan, pajak tersebut baru usulan. “Untuk perbankan usulan ini akan kami pelajari dulu,” kata Budi, usai acara pembukaan APCONEX VI 2010. Budi juga mengatakan, usulan pengenaan pajak tersebut akan menambah pungutan yang harus ditanggung perbankan nasional. “Selain premi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan juga akan dikenakan pungutan beban pengawasan yang tertuang dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” paparnya. Sebelumnya BI tidak pernah
melakukan pungutan langsung kepada bank-bank dalam pengawasan, namun dalam draft OJK bank-bank akan dikenakan biaya pengawasan. Pungutan pengawasan ini juga diterapkan di Australia menggunakan lembaga Australian Prudential Regulation Authority (APRA). Dalam kesempatan tersebut, Boediono mengajak perbankan nasional ikut berperan serta dalam membangun konektivitas dalam negeri untuk memperkuat ekonomi domestik. Menurut Boediono, saat membuka APCONEX VI 2010 di Jakarta, Rabu, perbankan harus ikut peran dalam membangun konektivitas dalam negeri, seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan sehingga akan me-
KURS RUPIAH 8.500 9.000
8.998
9.000
9.022 9.500 26/4
27/4
28/4
diprediksi,” katanya. Wakil presiden berharap perbankan nasional dapat mengambil pengalaman krisis sebelumnya dalam menghadapi krisis yang akan terjadi. “Yang penting bagaimana cara mempersiapkan menghadapi krisis, jangan sampai saat situasi memanas baru mengambil langkah,” katanya. Boediono mengatakan bahwa ekonomi dalam negeri harus memiliki keseimbangan agar tahan terhadap krisis. Ada dua keseimbangan yang harus diperhatikan, yakni menyeimbangkan antara ekonomi yang berbasis dalam negeri dan berbasis ekspor dan menyeimbangkan ekonomi keuangan dan ekonomi riil. (ant)
Musrenbang Ajang Sinkronisasi
Rupiah Terpuruk JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore melemah menjauhi angka Rp 9.000 per dolar, karena meningkatnya aksi lepas mata uang Indonesia tersebut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah 22 poin menjadi Rp 9.022-Rp 9.032 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.000-Rp 9.010. Pengamat pasar uang, Farial Anwar memperkirakan rupiah sepanjang pekan ini masih di kisaran Rp 9.000-Rp 9.100 per dolar, karena Bank Indonesia (BI) terus menjaganya di pasar agar gejolak rupiah tidak terlalu kuat. Rupiah selama tiga pekan ini cenderung berada di atas Rp 9.000 per dolar, karena BI tetap berada di pasar, apabila rupiah di bawah Rp 9.000 per dolar, maka BI akan melakukan pembelian rupiah, katanya di Jakarta. Farial Anwar mengatakan, posisi rupiah saat ini dinlai cukup positif karena baik eksportir maupun importir dapat melakukan usaha dengan baik bahkan pendapatan devisa BI dari sektor ekspor cukup berarti. “Kami optimis apabila rupiah berada dalam kisaran Rp 9.000 sampai Rp 9.100 per dolar dalam waktu lama menunjukkan kestabilan ekonomi di dalam negeri sangat baik,“ ucapnya. (ant)
nurunkan biaya logistik. “Sistem logistik kita belum menyatu, sehingga harga barang di Papua lebih mahal dibanding Jawa,” katanya. Dengan konektivitas yang terbangun maka pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. “Masyarakat dapat menikmati barang dengan mengeluarkan nilai uang yang sama di setiap daerah,” katanya. Untuk itu, Boediono berharap perbankan secara konsisten meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi dalam negeri. Boediono juga menginggatkan perbankan nasional terhadap krisis yang terjadi. “Krisis itu pasti datang, tapi kapan waktunya tidak bisa
Bisnis Jakarta/ant
PERTUMBUHAN EKONOMI - BI mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan I 2010 mencapai 5,7 persen. Aktivitas di sebuah gedung di Jakarta, kemarin.
Dividen Pertamina Dikoreksi JAKARTA - Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pihaknya akan mengoreksi kembali dividen (setoran atas hasil laba) Pertamina menyusul masih belum mencukupinya dana alpha untuk PSO. “Angka yang sudah kita plot itu misalnya Pertamina ya dengan Rp 25 triliun keuntungan. Dengan tidak cukupnya dana alpha untuk PSO (Public Service Obligation) kemarin
tentu sebagian dimungkinkan dikoreksi kembali,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, penyesuaian terhadap dividen BUMN tidak kemungkinan tidak hanya untuk pertaminan. Namun demikian, ia mengatakan penyesuaian dilakukan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ia mencontohkan untuk PLN, diharapakan dividen yang disetor ke kas negara dapat sesuai
target. Menurut dia, meski sedikit meleset, namun PLN masih dinilai mampu untuk mempertahankannya. “PLN yang diharapkan sudah mendekati, tentu devidennya dipertahankan. Kalau PLN masih tetap,” katanya. Ia mengharapkan, penurunan dividen BUMN secara total tidak besar. “Mudahmudahan secara keseluruhan walaupun turun tidak besar,” katanya. (ant)
JAKARTA - Musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2010 merupakan ajang sinkronisasi dan koordinasi pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2011. “Murenbangnas ini untuk melakukan sinkronisasi program dan penyempurnaan rancangan rencana kerja kementrian/lembaga 2011 menjadi rancangan akhir dari Rencana Kerja Pemerintah 2011 yang memperhatikan prioritas dan aspirasi daerah sesuai kesepakatan hasil Musrenbang provinsi yang disampaikan dalam usulan pendanaan pemerintah daerah,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Salsiah Alisjahbana, dalam sambutan pembukaan Musrenbangnas di Jakarta, seperti dikutip Antara, kemarin. Untuk RKP 2011, katanya, pemerintah menegaskan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan didukung pemantapan tata kelola dan sinergi pusat daerah. Ia menjelaskan, sebelum adanya Musrenbangnas, Pre-
siden telah mengadakan rapat kerja yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah serta pengampu kepentingan pembangunan lainnya. Rapat kerja pertama diadakan di Istana Cipanas, Jawa Barat. Raker tersebut menghasilkan Intruksi Presiden (Inpres) 1/2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional. Kemudian dilanjutkan rapat kerja di Istana Tampaksiring di Bali. Dalam rapat kerja di Bali tersebut menghasilkan Inpres 3/ 2010 tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan. Untuk itu, ia mengatakan Musrenbangnas merupakan kegiatan guna mensinergikan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah propinsi dan daerah. Ia menambahkan kesepakatan yang diperoleh dalam Musrenbangnas nantinya akan ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi pusat (Rakorpus) II pasca musrenbangnas untuk mempertajam sasaran bidang dan wilayah dalam rancangan akhir RKP 2011 sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Presiden (Perpres). (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.