No. 144 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 29 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
DPR Peringati Inalum JAKARTA - Komisi VII DPR secara resmi mengirimkan surat peringatan ke PT Indonesia Asahan Aluminium menyusul ketidak-hadiran perusahaan peleburan aluminium tersebut dalam rapat gabungan dengan sejumlah menteri Selasa kemarin. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani Hilman, di Jakarta, Rabu, mengatakan, ketidakhadiran Inalum tersebut berarti tidak menghargai lembaga DPR. “Semua pihak yang diundang Komisi VII DPR, berarti memang ada permasalahan penting yang harus dibahas dan diselesaikan. Tapi, Inalum tidak datang, tanpa alasan yang jelas,” katanya. Peringatan tertulis ke Inalum merupakan salah satu kesimpulan pada rapat Selasa yang membahas pengelolaan lingkungan hidup itu. Ia melanjutkan, rapat itu membahas hal yang penting yakni buruknya pengelolaan lingkungan hidup Inalum, sehingga merugikan masyarakat setempat. Apalagi, pejabat setingkat menteri pun datang dalam rapat tersebut yakni Menteri Lingkungan Hidup M Hatta dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi. “Kalau masalahnya tidak serius, tidak mungkin dibahas bersama,” lanjutnya. Karenanya, Dewi mengusulkan, pemerintah mengambil alih 100 persen saham Inalum. “Kita tidak perlu memperpanjang Inalum yang tidak mematuhi amdal dan lingkungan sesuai ketentuan,” ujarnya. Pengambilalihan 100 persen saham Inalum juga akan memberikan manfaat maksimal bagi negara. Hal senada dikemukakan Anggota Komisi VII lainnya, Dito Ganinduto. Anggota dewan dari Fraksi Golkar tersebut mengatakan, pemerintah akan memperoleh manfaat maksimal jika mengambil alih 100 persen saham Inalum. Dito tidak setuju kalau Indonesia hanya menjadi pemilik saham mayoritas. “Harus memiliki 100 persen,” katanya. Saat ini, pemerintah hanya memiliki 41,12 persen saham Inalum, sementara sisanya sebesar 58,88 persen dikuasai investor Jepang. Inalum akan mudah dioperasikan karena teknologinya sudah dikuasai Indonesia, selain bahan baku juga berasal dalam negeri. “BUMN kita mampu mengoperasikannya,” tambahnya. Saat ini, pemerintah tengah mengkaji dua opsi pasca berakhirnya kontrak Inalum tahun 2013. Opsi pertama, pengambilalihan saham 100 persen dengan kebutuhan dana tunai 120 juta dolar AS. Sumber dana pengambilalihan bisa dari APBN dan selanjutnya dikembalikan Inalum atau memakai dana BUMN. Opsi kedua adalah peningkatan saham pemerintah menjadi mayoritas yakni 51 persen melalui mekanisme penilaian aset Inalum. Mekanismenya, pemerintah lebih dulu membeli saham investor Jepang di Inalum sesuai nilai buku. Selanjutnya, melakukan valuasi aset oleh konsultan independen dan penjualan saham kembali ke pihak Jepang dengan harga valuasi tersebut, sehingga Indonesia menjadi saham mayoritas. (ant)
Rupiah Berpeluang Naik Lagi JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga mengatakan, rupiah masih berpeluang untuk naik lagi mendekati angka Rp 9.000 perdolar, namun kenaikan mata uang Indonesia diperkirakan relatif kecil. Rupiah pada Rabu sore mencapai Rp 9.007 atau naik lima poin dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.012 per dolar AS. Peluang rupiah untuk naik relatif kecil, karena Bank Indonesia (BI) masih tetap berada di pasar menjaga lajunya kenaikan mata uang Indonesia itu, katanya di Jakarta, kemarin. Kenaikan rupiah itu, karena pelaku pasar aktif melepas dolar untuk membeli sahamsaham murah yang harganya dinilai masih rendah. Pelaku pasar membeli saham-saham terutama saham industri perbankan yang harganya relatif masih kecil yang didukung laporan kinerja emiten tersebut. Kenaikan harga saham itu memicu pasar uang khususnya rupiah bergerak naik, setelah pada sesi pagi cenderung melemah, tuturnya. BI, lanjut
dia kemungkinan akan melepas rupiah menguat lebih jauh, apabila kenaika itu karena faktor fundamental ekonomi makro. Namun kenaikan rupiah itu cenderung akibat hot money asing yang masuk ke pasar. Menurut dia, BI tidak akan melepas rupiah hingga di bawah angka Rp 9.000 perdolar, karena otoritas moneter tidak ingin mengalami defisit dari pendapatan ekspor. Meski demikian posisi rupiah saat ini dinilai sangat baik sehingga ekspor maupun importir masih dapat melakukan usahanya, ucapnya. Indonesia, merupakan salah satu negara Asia yang ekonominya tumbuh lebih baik, karena investor asing lebih cenderung bermain di pasar domestik. ”Apalagi tingkat suku bunga rupiah saat ini jauh lebih tinggi dibanding dolar yang memicu pelaku asing terus menempatkan dananya,” ucapnya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.010 9.012
9.500
10.000
9.040 26/7
27/7
28/7
Bisnis Jakarta/ant
URGENSI RUU JAMSOS - Pakar Jamsos UI, Hasbullah Tabrany bersama (ki-ka) Sekjen Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Said Iqbal, Koordinator Pengacara Jamsos, Surya Candra, serta anggota DPR RI F-PDIP, Rieke Diah Pitaloka menjadi pembicara dalam diskusi “Urgensi RUU Jaminan Sosial”, Jakarta, kemarin.
Tekanan Inflasi Mulai Juli
JAKARTA - Pemerintah memperkirakan potensi tekanan inflasi mulai terjadi pada Juli 2010 atau selama semester II. Dokumen Pokok-pokok Penjelasan Pemerintah Mengenai Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2010 yang diperoleh di Jakarta, kemarin menyebutkan, meski terdapat tekanan inflasi mulai Juli, namun pemerintah tetap memperkirakan inflasi selama 2010 akan mencapai lima plus minus satu persen. Pada Juni 2010, inflasi sudah mengalami kenaikan cukup tinggi yakni sebesar 0,97 persen (bulan ke bulan) sehingga inflasi kumulatif dan
tahunan masing-masing menjadi 2,42 persen dan 5,05 persen. Kenaikan laju inflasi pada Juni didorong oleh kenaikan harga bahan pangan, demikian penjelasan pemerintah yang disampaikan kepada Badan Anggaran DPR. Pemerintah mencatat inflasi selama semester I 2010 mencapai 5,05 persen, dan memperkirakan inflasi selama semester II 2010 akan mencapai 5,3 persen sehingga inflasi selama 2010 akan mencapai lima plus minus satu persen. Sementara target inflasi berdasar APBNP 2010 ditetapkan sebesar 5,3 persen. Perkiraan inflasi selama 2010 itu lebih tinggi dibanding realisasi inflasi selama 2009 yang mencapai 2,8 persen. Pada-
hal APBNP 2009 menetapkan target inflasi sebesar 4,5 persen. Pemerintah juga melaporkan perkembangan berbagai asumsi ekonomi makro lainnya selama semester I dan prognosis untuk semester II 2010. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi semester I 2010 sebesar 5,8 persen dan semester II 2010 sebesar 6,0 persen sehingga selama 2010 mencapai 5,9 persen, sementara target APBNP 2010 sebesar 5,8 persen. Realisasi suku bunga SBI tiga bulan selama semester I 2010 mencapai 6,6 persen dan semester II diperkirakan 6,4 persen sehingga selama 2010 sebesar 6,5 persen atau sama dengan target APBNP 2010. (ant)
Aset Surat Berharga Eks BPPN Ditelusuri JAKARTA - Kementerian Keuangan tengah menelusuri aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa surat-surat berharga senilai sekitar Rp 2,1 triliun. “Menurut catatan ada sekitar 15.765 item aset surat berharga yang sedang kita telusuri keberadaannya karena surat berharga itu dasarnya harus surat yang dipegang pemerintah,” kata Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Herry Purnomo di Jakarta, kemarin. Berdasarkan catatan yang ada, pada 1999 ketika BPPN masih hidup, surat-surat berharga itu disimpan di custody atau central custody. “Kalau tidak salah berdasar catatan di
Citibank. Nah sekarang kita sedang menelusuri,” kata Herry. Adanya aset berupa surat berharga senilai sekitar Rp 2,1 triliun merupakan temuan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2009. BPK menemukan itu yang dokumen pendukungnya tak diketahui keberadaannya. Inilah yang diminta oleh BPK agar pemerintah menelusurinya. Ketika dibubarkan pada 2004 ada dua kategori aset BPPN, yaitu yang tak bermasalah dan yang bermasalah. Terhadap aset yang pertama diserahkan kepada PT PPA untuk dijual. Sementara aset bermasalah penanganan-
nya diserahkan kepada Tim Pemberesan yang secara fungsional dikelola Kemenkeu. Selain aset berupa surat berharga, juga terdapat aset berupa properti yang penelusurannya dilakukan berdasar dokumen kepemilikan. “Ini harus didukung dengan dokumen yang asli. Ini juga sedang ditelusuri,” katanya. Selain itu juga terdapat aset inventaris. Kemenkeu juga tengah menelusuri keberadaan fisik aset inventaris tersebut “Jadi kami sudah merespon atau mengambil langkah konkrit atas rekomendasi BPK untuk melakukan penelusuran aset-aset dimaksud,” kata Herry. (ant)
Sebelas Instansi
Belum Penuhi Syarat Remunerasi JAKARTA - Kementerian Keuangan mengungkapkan sebelas kementerian/lembaga belum dapat menerima remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi karena belum terpenuhinya sejumlah persyaratan. “Kita lihat beberapa kementerian/lembaga sedang melakukan proses (memenuhi persyaratan), ada yang mencapai 60 persen, ada yang mencapai 70 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Mulia P. Nasution di Jakarta, kemarin. Hingga saat ini, baru tiga kementerian/lembaga yang sudah memperoleh remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi yaitu Kemenkeu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan MA. Sebanyak sebelas kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, direncanakan mulai menerima remunerasi dalam rangka reformasi birokrasi pada 2010. Mulia mengemukakan pemerintah sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka remunerasi untuk reformasi birokrasi baik untuk tahun 2010 maupun usulan untuk 2011. “Anggaran sudah dialokasikan, tinggal realisasi
yang masih dipantau dan dinilai oleh tim reformasi birokrasi tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Kemenpan dan Reformasi Birokrasi,” kata Mulia. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi birokrasi di mana remunerasi merupakan komponen penting. Namun, pemberian remunerasi tidak bisa dilepaskan dan harus dilaksanakan setelah sejumlah persyaratan dipenuhi. Ia menyebutkan persyaratan itu meliputi adanya penataan organisasi di instansi yang bersangkutan. Dengan adanya desentralisasi, harus dipastikan tugas pokok instansi dimaksud masih sesuai, tidak ada desentralisasi ke daerah, tidak ada unit yang strukturnya berdekatan sehingga tidak menimbulkan potensi pengangguran terselubung. Juga harus dilihat kembali tata kerja/proses bisnis dan diupayakan agar tiap instansi ada langkah-langkah meningkatkan kualitas pelayanan dari segi waktu dan biaya. “Ketika ada pungutan harus jelas dasar hukumnya dan wajar sesuai UndangUndang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tandasnya. (ant)
Pendaftar NPWP Online 2,4 Juta WP JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak mencatat, pengguna fasilitas pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak secara ‘online’ atau melalui e-registration baru mencapai 2,4 juta WP dari jumlah WP saat ini 16 juta WP. “Memang e-registration masih sepi peminat. Dari 16 juta jumlah WP yang memiliki NPWP, hanya 2,4 juta WP yang mendaftarkan dirinya
melalui internet,” kata Kepala Seksi Aplikasi dan Pelayanan Registrasi Ditjen Pajak, Muhammad Jufri di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, kemarin. Sistem e-regsitration merupakan sistem pendaftaran wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak dan perubahan data wajib pajak melalui internet yang terhubung langsung secara on-line dengan Ditjen Pajak. “Dari 2,4 juta
pendaftar secara online, sekitar 90 persennya merupakan WP perorangan atau orang pribadi,” kata Jufri. Ditjen Pajak menyediakan layanan e-registration sejak 2005, meski pengguna baru mencapai 2,4 juta WP namun perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pengguna e-registration terus meningkat. “Pengguna e-registration mulai banyak sejak
2009, diharapkan ke depan penggunanya akan lebih banyak lagi,” katanya. Menurut Jufri, sepinya peminat e-registration antara lain karena memang belum banyak yang mengetahui pembuatan NPWP melalui internet. Padahal, pendaftaran secara online sangat efisien karena para WP tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. “E-registration mem-
berikan kemudahan bagi WP untuk mendaftar kapanpun serta di mana saja dan memperoleh NPWP saat itu juga,” kata Jufri. Menurut dia, caranya pun cukup mudah di mana calon WP tinggal membuka situs www.pajak.go.id dan memilih menu e-registration. “Hanya dalam beberapa menit, calon WP sudah bisa mendapatkan NPWP,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.