No. 181 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 29 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Revisi UU Migas Utamakan Gas Domestik JAKARTA - DPR menginginkan revisi UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi lebih mengutamakan pemenuhan gas buat kepentingan domestik. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto di Jakarta kemarin mengatakan, saat ini UU Migas yang ada, belum secara tegas mengatur pemenuhan gas buat domestik. “Revisi UU Migas akan lebih memperjelas produksi gas buat kepentingan domestik,” katanya. Ke depan, Indonesia akan lebih banyak membutuhkan gas selain batubara guna memenuhi kebutuhan pembangkit listrik, industri, transportasi, dan juga rumah tangga. Dengan demikian, perlu aturan yang lebih jelas menyangkut pemanfaatannya. Menurut dia, perangkat peraturan yang berada di bawah UU Migas memang sudah lebih berpihak pada kepentingan domestik. “Namun, implementasinya masih belum jelas. Karenanya, perlu aturan setingkat UU yang mengatur pengutamaan pemenuhan kebutuhan gas buat domestik dibandingkan ekspor,” katanya. Meski, kebijakan gas domestik itu mesti pula dibarengi pertimbangan keekonomian gasnya mengingat keterbatasan infrastruktur dan lokasi cadangan gas yang relatif sulit. Dito menambahkan, poin penting revisi UU Migas lainnya adalah mengkaji penghapusan peran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Kedua badan itu selama ini kurang berperan,” katanya. Keberadaan BP Migas, ternyata malah menurunkan produksi minyak dan banyak dikeluhkan kontraktor kontrak kerja sama terkait lambannya birokrasi. Sementara BPH Migas, dinilai Dito, tidak mampu mengatur volume BBM bersubsidi, sehingga selalu melebihi kuota APBN. “Solusi pembatasaan pemakaian BBM bersubsidi juga tidak jalan,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Intitute Pri Agung Rakhmanto mengusulkan, agar peran BP Migas dikembalikan ke PT Pertamina (Persero). Demikian pula BPH Migas, sebaiknya dikembalikan ke Ditjen Migas Kementerian ESDM. Pengembalian peran BP Migas ke Pertamina atau setidaknya memberikan keistimewaan kepada Pertamina mengelola blok migas yang sudah habis masa kontraknya. (ant)
Tak Ada Calo Pencairan Anggaran JAKARTA - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan bahwa saat ini tidak ada calo dalam pencairan anggaran negara oleh kementerian/lembaga atau daerah. “Tidak ada ya (calo), kuncinya untuk pencairan dana sangat tergantung kepada kemampuan staf kementerian/lembaga di lapangan,” kata Herry di Gedung Perbendaharaan Kemenkeu Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, pihaknya dibantu oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan segala cara membantu kementerian/lembaga atau daerah termasuk melakukan pembinaan. “Pembinaan dan konsultasi kita perkuat tidak hanya masalah pencairan tapi juga masalah akuntansi. Jadi kalau untuk pencairan tidak usah pakai calo,” katanya. Herry menyebutkan, terkait dengan pencairan anggaran, Menteri Keuangan juga sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) namun saat ini masih diproses di Kementerian Hukum dan HAM. “Di situ diatur tagihan ke satker khususnya kementerian/lembaga pusat. Dari pemborong yang sudah menyelesaikan kontraknya, itu boleh masuk tagihan ke satker kemudian jadi surat perintah membayar (SPM) untuk dikirim ke KPPN. Itu dalam wak-
tu 10 hari harus cair,” katanya. Menurut dia, dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh pihaknya seharusnya tidak ada lagi alasan ada keterlambatan pencairan anggaran. “Prinsipnya kalau nilai kontraknya sebatas pagu yang tersedia, maka tidak ada alasan dia menumpuk tagihan. Kalau pagunya hanya Rp1 miliar, dia bikin Rp 2 miliar, itu tidak boleh,” katanya. Sementara itu mengenai alasan penumpukan tagihan karena jika tidak diakumulasi nilainya kecil, Herry mengatakan, hal itu tidak boleh dilakukan. “Itu tidak boleh, yang kita dorong bahwa kontraktor harus diperhatikan pembayarannya berapapun nilainya,” katanya. Menurut Herry, pihaknya juga sudah mengembangkan teknologi informasi sehingga tatap muka dalam pencairan anggaran tidak terjadi lagi sehingga tidak ada calo dalam pencairan anggaran. “Dalam proses itu sekarang kita sudah pakai tekhnologi informasi sehingga dalam pencairan anggaran transfer ke daerah, orang daerah tidak perlu ke pusat,” kata Herry yang juga Pjs Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. (ant)
KURS RUPIAH 8.500
8.940 9.000
8.950
8.951
9.500 24/9
27/9
28/9
Bisnis Jakarta/ant
KOMITMEN BANTUAN – Menkeu Agus Martowardojo (kanan) bersama Dubes Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri (tengah) disela seminar di Jakarta, kemarin. Seminar tersebut membahas komitmen bantuan Jepang untuk pembangunan Indonesia melalui JICA.
Fundamental Ekonomi Indonesia Dinilai Kuat JAKARTA - Bank Dunia menyebutkan saat ini fundamental perekonomian Indonesia kuat sehingga memungkinkan fokus kebijakan pemerintah bergeser dari ketidakpastian jangka pendek menjadi pencapaian investasi, terutama untuk infrastruktur. “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang kuat, berlawanan dengan pergerakan ekonomi dunia lainnya yang bergejolak dan penuh ketidakpastian,” ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Enrique Blanco Armas di Jakarta, kemarin.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang mencapai 6,2 persen merupakan pertumbuhan tercepat sejak krisis 2008 yang didorong oleh permintaan dalam negeri terutama konsumsi sektor swasta. “Pola pertumbuhan ini akan terus berlanjut selama jangka waktu dekat dengan investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan terjadinya perbaikan akses kredit bagi investor, serta peningkatan belanja modal pada 2011,” ujarnya. Sedangkan, pertumbuhan investasi pada 2010, akan didorong oleh peningkatan har-
ga komoditas, prospek untuk penanaman modal asing yang lebih besar, serta pertumbuhan kredit yang lebih kuat. “Ini juga dibantu dengan kebutuhan investasi untuk meningkatkan kapasitas pada beberapa industri yang berpusat pada pasar dalam negeri,” ujarnya. Pertumbuhan yang kuat tersebut ditandai dengan peningkatan impor yang didorong oleh kegiatan domestik dan kuatnya nilai tukar rupiah, sementara pemulihan ekspor telah melambat. “Eskpor barang manufaktur terus meningkat namun ekspor sumber
Putusan KPPU Dinilai Ganggu Iklim Investasi JAKARTA - PT Pfizer Indonesia menyayangkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena tidak memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mengganggu iklim investasi. Public Affairs and Communications Pfizer Indonesia Chrisma A Albandjar, dalam siaran persnya, mengatakan, KPPU sama sekali tidak memperhatikan dan menimbang bahan-bahan yang sudah diberikan dan pendapat saksi-saksi selama pemeriksaaan berlangsung yang semuanya membuktikan bahwa Pfizer Indonesia sama sekali tidak melanggar UU Persaingan Usaha.
Karena itu, Pfizer Indonesia menolak keputusan KPPU dan akan mengajukan keberatan atas keputusan tersebut ke Pengadilan Negeri. Pfizer Indonesia menolak karena tak satupun data, dokumen, bukti dan pendapat saksi ahli dipertimbangkan secara sempurna oleh KPPU. Kedua, keputusan KPPU justru melanggar isi UU Persaingan Usaha (Pasal 50 huruf b) yang menyangkut hak paten. Ketiga, KPPU tidak menjalankan Pedoman KPPU Nomor 2 tahun 2009 tentang HAKI yang secara spesifik mengecualikan produk yang masih memiliki paten. Dengan demikian kepu-
tusan ini menciptakan ketidakpastian bagi pemegang paten di Indonesia. KPPU juga dinilai tak mempertimbangkan bukti-bukti penting yang jelas menunjukkan PT Dexa Medica merupakan pesaing bagi PT Pfizer Indonesia dan kedua perusahaan tak pernah membuat perjanjian baik lisan maupun tertulis untuk mengatur penetapan harga atau produksi. PT Pfizer Indonesia juga tak pernah membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang melanggar peraturan dan perundangan di Indonesia termasuk menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. (ant)
Rupiah Hari Ini Terkoreksi JAKARTA - Pengamat pasar uang, Irfan Kurniawan memperkirakan, rupiah pada Rabu masih akan terkoreksi karena pasar eksternal tetap memberikan sentimen negatif, akibat kekhawatiran atas pertumbuhan ekonomi global yang masih belum pasti. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang relatif rendah merupakan faktor utama bahwa ekonomi global masih belum menunjukkan perbaikan yang lebih moderat. Rupiah kemarin turun 11 poin menjadi Rp 8.951-Rp 8.61 per dolar. “Kami memperkirakan rupiah kembali melemah, namun posisinya masih dibawah angka Rp 9.000 per dolar,“ ucapnya. Koreksi terhadap rupiah masih terjadi jika bursa
Wall Street kembali melemah. Namun data ekonomi AS yang sering membuat kejutan juga merupakan faktor yang membawa Wall Street bisa berubah arah dari negatif ke positif. Karena pasar internal dinilai masih memberikan nilai positif terhadap rupiah, seperti aktifnya pelaku asing ber investasi di pasar domestik. Selain itu, revisi pemerintah terhadap target ekonomi dari 6,3 persen menjadi 6,4 persen juga merupakan faktor bagi pelaku asing kembali masuk ke pasar domestik. Apabila aliran dana asing masuk lebih besar dari sebelumnya, maka rupiah akan kembali menguat. Pelaku asing, menurut dia masih akan bermain di pasar saham yang akan mendorong mata uang Indonesia itu membaik. (ant)
daya stagnan dan menyempitkan neraca perdagangan menjadi defisit pada Juli,” ujar Enrique. Pertumbuhan Indonesia juga mampu bertahan di tengah gejolak harga pangan yang menyebabkan peningkatan inflasi umum mencapai 6,4 persen yoy pada Agustus 2010. “Peningkatan inflasi umum disebabkan oleh guncangan kepada sisi penawaran yang berhubungan dengan cuaca terhadap harga bahan pangan dan dampaknya menyebar dari harga cabai ke bahan pangan lain terutama beras,” ujarnya. Dengan kondisi tersebut, En-
rique memperkirakan pola pertumbuhan yang terjadi dalam jangka pendek antara lain, peningkatan investasi dan permintaan dalam negeri akan menyumbang kepada kontraksi pada surplus neraca berjalan serta goncangan harga pangan akan mereda namun laju inflasi siap meningkat pada 2011. “Pertumbuhan mitra dagang utama juga akan melambat pada 2011 setelah bangkit pada 2010,” ujarnya. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan Indonesia mencapai angka enam persen, naik dari perkiraan semula sebesar 5,9 persen. (ant)
TDL Tetap
Anggaran Bakal Dipangkas JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan pemerintah kemungkinan memangkas anggaran kementerian/lembaga jika berbagai langkah alternatif tak bisa dilakukan dan tarif dasar listrik (TDL) pada 2011 tidak mengalami kenaikan. “Kita mengupayakan berbagai alternatif. Kalau itu tidak ada resiko, kita akan cenderung mengurangi anggaran kementerian/lembaga terutama anggaran rutin,” kata Menkeu, di Jakarta, kemarin. Berbagai langkah alternatif dimaksud, antara lain menyakinkan adanya gas atau batu bara sebagai pengganti BBM, proyek tambahan pembangkit listrik bertambah, perbaikan administrasi, dan penyusutan atau kehilangan dapat terkendali. Jika berbagai langkah alternatif itu tak memuaskan sementara TDL tak naik, akan ada risiko fiskal berupa meningkatnya defisit dan kemungkinan menambah utang. “Kita akan meyakinkan DPR, perlu ada penyesuaian TDL atau kita harus sepakat dengan upaya penghematan dan energi mix input itu dapat kredibel dan terwujud,” katanya. Usulan kenaikan TDL sebe-
sar 15 persen itu sejalan dengan keinginan pengelolaan anggaran yang sehat di mana defisitnya terkendali. Alokasi anggaran untuk subsidi dan pembayaran utang mencapai 30 persen dari total anggaran sehingga perlu ditekan. “Dalam empat tahun ke depan, kita berencana keluar dari masalah energi listrik, lima tahun dari masalah energi BBM,” katanya. Untuk keluar dari itu, maka TDL dinaikkan 15 persen dalam empat tahun secara terusmenurus, kemudian tidak tergantung lagi kepada pembiayaan karena TDL itu diatur pemerintah. “Kalau ada alternatif, kita tidak perlu menaikkan TDL itu. Kalau kita punya sumber gas untuk PLN tidak perlu, demikian juga dengan efisiensi sistem kerja PLN sehingga losses dan penyusutan bisa ditanggulangi, bisa membangun energi terbarukan seperti geothermal, hydro power, maka itu dapat mengurangi subsidi,” katanya. Menurut Menkeu, akan cukup berbahaya jika anggaran subsidi tidak dinaikkan, terutama yang terkait dengan pembiayaan PNPM, bantuan beras miskin, dan lainnya. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.