No. 195 tahun III
8 Halaman
Kamis, 29 Oktober 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Belanja Pegawai Naik
Bisnis Jakarta/ant
PRODUK EKSPOR - Mendag Mari Elka Pengestu saat membuka pameran internasional produk-produk Indonesia Trade Expo Indonesia (TEI) ke-24 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Investasi Berpeluang Digenjot JAKARTA - Pemerintah mengatakan Indonesia mendapatkan peluang untuk meningkatkan nilai investasi hingga mencapai Rp 15 triliun. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi mengatakan, hal tersebut dapat terealisasi apabila peraturan Instruksi Meneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 1998 tentang Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Penataan dan Penguasaan Tanah Besar direvisi. Salah satu yang menjadi hambatan bagi para pengusaha ialah pembatasan lahan pertanian dan tambak yang hanya mencapai 100 ha di Pulau Jawa dan 200 ha di Luar Jawa. “Investor hanya mau masuk ke daerah terpencil kalau ditunjukkan fisilibilitasnya. Pengusaha itu maunya 5000 ha,” katanya usai Konferensi Pers di Graha Sawala Departemen Keuangan, kemarin. Bayu mengatakan, bila aturan tersebut disesuaikan dengan memperluas batas lahan hingga 5.000 ha, maka selain menambah nilai investasi sebesar Rp 15 triliun juga menyerap tenaga kerja hingga mencapai 50.000 orang. Hambatan tersebut, lanjut dia, merupakan salah satu topik yang akan dibahas dalam National Summit 2009 yang berlangsung tanggal 29 Oktober 2009 hingga 31 Oktober 2009. Dalam peraturan tersebut, tercantum kawasan rumah dan pemukiman maksimal 400 ha, untuk kawasan resort/perhotelan 200 ha, kawasan industri 400 ha, perkebunan semua komoditas kecuali tebu 20.000 ha, sedangkan untuk tebu 60.000 ha, dan pertanian/tambak di Jawa 100 ha, di luar Jawa 200 ha. Bayu menambahkan, kalau langkah diteruskan maka tidak mustahil pada 2014 pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen. “Hambatan-hambatan yang bisa dipecahkan. Mengembalikan dari 4,3 persen ke tren sebelumnya 7-8 persen adalah obvious,” tukasnya. Menteri Perindustrian/ Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat mengungkapkan, apabila pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen maka satu-satunya cara ialah dengan mengembangkan sektor riil. (fel)
Hilangkan Hambatan Ekonomi
JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa national summit berbeda dengan infrastruktur summit yang telah diselenggarakan dua kali. “Ini (national summit) berbeda dengan dua kali infrastruktur summit yang ketika itu kita menawarkan sejumlah proyek infrastruktur,” katanya. Hal itu dikemukakan Hatta, ketika menjelaskan penyelenggaraan national summit bersama Menko Polhukam Joko Suyanto, Menperin MS Hidayat, dan Menkominfo Tifatul Sembiring di Kantor Menko Perekonomian Gedung Utama Depkeu Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, dari dua kali penyelenggaraan pertemuan puncak infrastruktur ternyata dalam pelaksanaan banyak ditemukan berbagai hambatan dan sumbatan. “Sekarang melalui national summit ini, kita coba menghilangkan hambatan-hambatan dan sumbatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, UKM, sektor industri, dan lainnya,” kata Hatta. Tujuan pertemuan nasional
adalah mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, serta hukum dan reformasi birokrasi; memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun ke depan; dan menyukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program quick wins. Acara pembukaan akan dilakukan hari ini. Selanjutnya acara sidang-sidang komisi dimulai setelah pembukaan hingga besok lusa. Untuk bidang ekonomi, sidang komisi akan terdiri dari 6 komisi yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, pengembangan UKM, revitalisasi industri dan jasa, dan transportasi. Bidang Kesra terdiri dari 5 komisi yaitu kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim. Bidang Polhukam juga 5 komisi yaitu pemantapan otonomi daerah, pelayanan publik dan reformasi birokrasi, tata kelola yang baik dan pemberantasan korupsi, reformasi hu-
kum dan HAM, dan pemberantasan terorisme. Hasil sidang komisi itulah yang akan dibawa dan dilaporkan kepada Presiden dan Wapres pada 31 Oktober 2009. Setelah dibahas internal di Presiden, direncanakan pada awal Nopember 2009 pemerintah akan mengumumkan kepada publik program kerja yang akan ditempuh 5 tahun ke depan, termasuk program 100 hari. Program itu akan dicanangkan dan diumumkan oleh pemerintah sebagai prioritas kerja kabinet yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan termasuk program kerja 100 hari. Namun sebelum menetapkan program yang akan disampaikan ke publik, Presiden menghendaki agar dilakukan dialog dan pembahasan dengan seluruh pemangku kepentingan bangsa. Melalui pembahasan ini, diharapkan pemerintah memperoleh saran dan masukan konkrit untuk menetapkan program kerja yang akan ditempuh pemerintah. (ant)
JAKARTA - Pemerintah menaikkan plafon belanja pegawasi sebesar Rp 28 triliun tahun depan. Dengan begitu, anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 161,7 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan (Depkeu) Anggito Abimanyu menyatakan, kenaikan belanja pegawai itu digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan pegawai. Termasuk diantaranya untuk menambah pegawai baru, serta semua program yang masuk kerangka kerja pemerintah. “Itu termasuk rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil sebesar 5 persen,“ ujar Anggito di Jakarta, kemarin. Kepala Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis membenarkan pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran lebih dari Rp 28 triliun tahun depan untuk membiayai belan-
ja pegawai. Alokasi belanja pegawai sebesar itu berkenaan kebijakan pemerintah mereformasi birokasi. Dalam nota keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tambahan alokasi itu juga dimaksudkan memperbaiki kesejahteraan aparatur pemerintah dan pensiunan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Menurut Anggito, peningkatan alokasi belanja pegawai itu terjadi pada semua pos belanja, yakni alokasi untuk belanja gaji dan tunjangan, alokasi anggaran untuk honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain, serta untuk kontribusi sosial. Untuk pos belanja gaji dan tunjangan, menurut Anggito, alokasi anggaran digunakan untuk kenaikan tunjangan beras sesuai tingkat inflasi. (ind)
Rupiah Terpengaruh AS JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dominasi dolar AS di dunia hingga saat ini masih di atas 70 persen sehingga apapun kondisi di AS akan berdampak terhadap mata uang lainnya termasuk mata uang rupiah. “Apapun yang terjadi di AS apakah kebijakan fiskal maupun pengumuman Federal Reserve, apakah mau menaikkan suku bunga dalam mengantisipiasi defisit APBN-nya yang meningkat, itu semuanya pasti akan mempengaruhi persepsi dan proyeksi terhadap dolar AS, harus diikuti terus,” katanya di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, saat ini terdapat kecenderungan dolar AS menguat terhadap mata uang lainnya termasuk rupiah karena ada potensi suku bunga yang meningkat di sana. “Defisit yang besar mendo-
rong kemungkinan mereka menaikkan suku bunganya sehingga mata uang dunia lainnya melemah,” jelasnya. Ia mengatakan, Indonesia harus melihat fakta bahwa perekonomian AS memiliki pengaruh ke seluruh dunia termasuk Indonesia. “Banyak yang mengatakan dunia akan melakukan diversifikasi mata uang global, tapi dominasi currency AS itu masih di atas 70 persen dari total penggunaan currency dunia,” katanya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan kecenderungan melemah dari sempat Rp 9.200 dan saat ini sekitar Rp 9.500 per dolar AS. Sementara itu mengenai turunnya IHSG, menurutnya, persoalan di beberapa emiten berdampak terhadap keseluruhan bursa saham. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.590 9.500
9.480
9.535
10.000 26/10
27/10
28/10
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.