No. 60 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 30 Maret 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
CALON DEPUTI - Tiga Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Krisna Wijaya, Perry Warjiyo dan Halim Alamsyah (kiri-kanan) menyampaikan visi misinya saat perkenalan dengan pegawai BI dan wartawan di Jakarta, kemarin. Dalam perkenalan tersebut, ketiga calon menyampaikan visi dan misinya sebelum menjalani fit and proper test April 2010.
Berantas Mafia Pajak
Kemenkeu Siapkan Delapan Langkah JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sedikitnya delapan langkah internal sebagai tindak lanjut atas kasus makelar pajak yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Keterangan tertulis Kemenkeu di Jakarta, kemarin, menyebutkan, langkah itu adalah pertama, meminta penyerahan daftar kekayaan dan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) beberapa tahun terakhir dari jajaran pejabat sampai level eselon empat. Selain itu, pelaksana di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan, yang rawan berhubungan dengan Wajib Pajak (WP) dan melakukan pemeriksaan mendetail. Kedua, melakukan pemeriksaan menyeluruh bidang pemeriksaan pajak. Selain itu, untuk jangka pendek Kemenkeu akan membebastugaskan seluruh jajaran/staf yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Kemenkeu juga akan memeriksa semua kasus keberatan yang terjadi pada periode 20062009 dan semua kasus kekalahan di Pengadilan Pajak dalam penanganan keberatan, peme-
riksaan kepada aparat pajak, WP dan Hakim Pajak. Selanjutnya, mengambil tindakan pengaduan pidana bila indikasi pidana ditemukan dan tindakan disiplin administrasi bila ada pelanggaran disiplin. Ketiga, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut transaksi para aparat pajak, WP dan Hakim Pajak yang berhubungan dengan kasus keberatan. Langkah keempat, melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perbaikan peradilan pajak. Kelima, Kemenkeu akan meminta Komite Pengawas Perpajakan (KPP) untuk memeriksa proses, kebijakan dan administrasi pajak dan bea cukai yang rawan korupsi. Keenam, membentuk tim pembuka borok internal tidak resmi (wisthle blower) dan membentuk mekanisme pengaduan yang mudah dan kredibel, sehingga pengadu merasa aman dan berani dan aduan ditangani dengan sungguhsungguh. Ketujuh, mengevaluasi unit kepatuhan internal dan Inspektorat Jenderal, agar makin mampu mendeteksi pelanggaran secara lebih dini. Terakhir,
mempercepat pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu, termasuk indikator integritas secara lebih detail dan tegas, agar efek pencegahan dapat terbangun. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu khususnya di Ditjen Pajak diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu aspek yang ditetapkan dalam reformasi adalah pemberian sanksi (punishment) kepada pegawai yang melanggar peraturan. Tercatat selama tahun 2009 sampai dengan 2010, antara lain pegawai yang melakukan pelanggaran tingkat berat atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 sebanyak 32 orang pada tahun 2009, dan 10 orang pada tahun 2010. Para pegawai yang melakukan pelanggaran tingkat berat tersebut dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat. Secara keseluruhan, terdapat 516 kasus pelanggaran yang telah ditindaklanjuti pada 2009 dan 278 kasus sampai dengan 26 Maret 2010. (ant)
Audit Sengketa Pajak JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum melakukan audit mengenai penerimaan dan penyelesaian sengketa pajak terkait kasus Gayus Tambunan. “Kasus ini akan menjadi petunjuk bagi kita untuk mendalami hal-hal mengenai masalah penerimaan pajak dan penyelesaian sengketa pajak tapi kami belum masuk ke situ,” ujar Anggota BPK Taufiequrrahman Ruki saat ditemui di Jakarta, kemarin. Saat ini, menurut dia, hanya aparat hukum seperti satgas pemberantasan mafia hukum dan aparat internal dari Kementerian Keuangan (Unit Kitsda) yang sedang melakukan pe-
Taufiequrrahman Ruki
nelusuran mendalam terhadap kasus ini. “Sementara ini belum, tentu saja ini menjadi informasi untuk petugas kita,” ujar Ruki.
Sebelum tenaga BPK dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut, Ruki mengharapkan, hal tersebut dapat dibicarakan dengan baik antara Menteri Keuangan dengan Dirjen Pajak untuk menemukan solusi yang terbaik. “Kita (bisa) bicara dengan menkeu dengan dirjen pajak, kepentingan apa kita bisa masuk,” ujarnya. Ia menambahkan, untuk mengaudit pajak, BPK membutuhkan izin dari Menteri Keuangan dan saat ini komunikasi masih terjalin dengan baik antara BPK dengan Kementerian Keuangan. “Selama ini komunikasi yang kami bangun cukup bagus,” ujarnya. (ant)
Target Cukai Naik JAKARTA - Pemerintah menaikkan target penerimaan cukai selama 2010 sebesar Rp 1 triliun menyusul kenaikan tarif cukai minuman mengandung ethyl alkohol atau minuman keras (miras) yang mencapai sekitar 200 persen. “Dengan kebijakan ini, target penerimaan cukai naik sebesar Rp 1 triliun baik dari impor maupun dalam negeri,” kata Dirjen Bea dan Cukai, Thomas Sugijata di Kantor Pusat Ditjen BC Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, awalnya target penerimaan cukai selama 2010 sebesar Rp 57,2 triliun, dengan adanya kenaikan tarif cukai miras maka target penerimaan cukai menjadi Rp 58,2 triliun. Menurut dia, kenaikan target sebesar Rp 1 triliun itu bu-
kan karena perhitungan berdasar kenaikan tarif cukai miras hingga sekitar 200 persen mulai 1 April 2010, tetapi juga karena adanya internal effort pihak Ditjen BC. “Kami menyadari implikasi dari kebijakan ini, kami akan tetap mengawasi dan menindak adanya penyelundupan,” kata Thomas seperti dikutip Antara. Sementara itu mengenai realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, Thomas menyebutkan, hingga 23 Maret 2010, penerimaan cukai sudah mencapai 25,36 persen dari target APBN 2010. “Realisasi penerimaan bea masuk (BM) mencapai 23,19 persen dari target, dan bea keluar (BK) 6,60 persen,” katanya. (ahm)
Eselon II BC Teken Kontak JAKARTA - Eselon II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC) menandatangai 553 indikator kinerja utama (IKU) sebagai kelanjutan dari kontrak kinerja eselon I Kementerian Keuangan (kemenkeu). “Sejalan dengan kontrak kinerja yang dilakukan oleh eselon I, kami melakukan penandatangan terhadap seluruh IKU di tiap unit eselon II BC,” kata Dirjen BC Thomas Sugijata di Kantor Pusat BCB Jakarta, kemarin. Menurut dia, penandatangan kontrak kinerja bertujuan mendukung upaya peningkatan tugas dan fungsi Ditjen BC. Fungsi kontrak kinerja antara lain untuk menetapkan
rencana kerja yang lebih terarah dalam pencapaian tujuan organisasi, mengendalikan tugas yang menjadi tanggung jawab pemimpin unit, dan sebagai alat dokumentasi kerja. Thomas menyebutkan, 553 IKU di Ditjen BC itu terdiri dari IKU di Setjen 19, Direktorat Teknis (15), Diterktorat Fasilitas (13), Direktorat Cukai (19), Direktorat Penyidikan dan Penindakan (17), Direktorat Audit (19). Selain ituB Direktorat Kepabeanan Internasional (12), Dit Perencanaan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai (17), Dit Informasi Kepabeanan dan Cukai (19), Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai (24), Tenaga Pengkaji (3). (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.070
9.125 9.137
10.000 25/3
26/3
29/3
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.