No. 82 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 30 April 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
KREDIT SPBU - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Eri Purnomohadi (kiri) menjelaskan proyek SPBU kepada Manager Pemasaran PT Pertamina Adi Nugroho (2 kiri), Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Didi Suryadi (2 kanan) dan VP Usaha kecil BNI Shadik Aksya (kanan) saat diskusi Mencapai ‘Pasti Pas’ Bersama BNI di Jakarta, kemarin.
Belanja Negara Dinaikan Laba Astra Rp 3,014 Triliun JAKARTA - PT Astra International Tbk (ASII) sepanjang kuartal I 2010 mencetak laba bersih sebesar Rp 3,014 triliun atau naik 61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,875 triliun. Siaran pers Astra di Jakarta, Kamis, menyebutkan, kenaikan laba bersih ini dipicu oleh naiknya pendapatan perseroan sebesar 38 persen menjadi Rp 29,688 triliun dibandingkan periode sama sebelumnya hanya Rp 21,537 triliun. Laba usaha juga meningkat 24 persen dari Rp 2,622 triliun menjadi Rp 3,247 triliun. Presdir ASII, Prijono Sugiarto mengatakan, membaikanya kinerja Grup Astra didukung kondusifnya perekonomian Indonesia dan diharapkan berlangsung hingga akhir tahun ini. Menurutnya permintaan konsumen domestik yang terus meningkat seiring ketersediaan sumber pembiayaan yang murah dan penguatan nilai tukar rupiah serta inflasi yang rendah, mendukung penguatan seluruh lini bisnis Grup Astra. Dia menambahkan, kompetisi pasar sepeda motor dinilai masih cukup ketat dan kemungkinan munculnya perubahan ketentuan pajak kendaraan bermotor dapat berdampak pada pertumbuhan sektor otomotif tahun ini. (ant)
JAKARTA - Badan Anggaran DPR RI menyetujui kenaikan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010 menjadi Rp 1.123 triliun. Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Aziz saat dihubungi di Jakarta, kemarin, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan dalam RAPBNP yang mencapai Rp 1.047 triliun. “Belanja Negara sudah ditetapkan Rp 1.123 triliun,” ujarnya. Sedangkan penerimaan negara yang semula dalam APBN ditetapkan Rp 949,6 triliun dan RAPBNP sebesar Rp 974,8 triliun, akhirnya disepakati menjadi Rp 989,6 triliun. Namun, Harry menambahkan defisit anggaran tetap dipertahankan pada angka 2,1 persen. Ia menambahkan anggaran subsidi pada APBNP 2010 juga meningkat, dari Rp 157,8 triliun dalam APBN dan Rp 199,3 triliun dalam RAPBN, menjadi Rp 201,8 triliun yang disebabkan oleh kemungkinan naiknya harga minyak.
“Kenaikan anggaran subsidi, karena harga minyak juga naik,” ujarnya. Untuk itu, menurut Harry, kenaikan subsidi juga terjadi pada subsidi BBM yang sebelumnya Rp 68,7 triliun di APBN dan Rp 89,3 triliun di RAPBNP menjadi Rp 89,3 triliun serta subsidi listrik dari Rp37,8 triliun di APBN dan Rp 54,5 triliun di RAPBNP akhirnya disepakati menjadi Rp 55,1 triliun. “Pertamina sebelumnya meminta ‘margin cost’ lebih besar namun ditolak DPR,” ujarnya. Harry menyatakan subsidi non energi juga mengalami kenaikan dari Rp 51,2 triliun di APBN dan Rp 55,4 triliun di RAPBNP menjadi Rp 57,3 triliun di APBNP. “Namun, untuk subsidi pupuk tetap Rp 19,2 triliun,” ujar Harry. Ia menambahkan bagi pemerintah daerah, untuk belanja daerah yang sebelumnya merupakan dana hibah, mengalami perubahan mekanisme menjadi dana transfer ke daerah sehingga dengan perubah-
an mekanisme baru, dana untuk pemerintah daerah tidak tertahan lama di pemerintah pusat. “Besarnya Rp 7,1 triliun pada 2010 dan daerah juga akan dapat dana percepatan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5 triliun,” ujar Harry. Selain itu, Harry mengatakan akan ada dana penyesuaian pendidikan dengan nilai tambah sekitar Rp 3,25 triliun yang akan dibagi untuk daerah Rp 1,25 triliun dan pemerintah pusat Rp 2 triliun. “Pada pemerintah pusat, nantinya dana tersebut dialokasikan pada Diknas, Depag, Dephub dan Depkes,” ujarnya. Menurut dia, hasil akhir kesepakatan untuk APBNP 2010, hanya membutuhkan pembahasan dengan pemerintah sebelum disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. “Kalau sampai 3 Mei (saat rapat paripurna), APBNP belum sah menjadi UU maka RAPBNnya gagal. Jadi kita targetkan semuanya harus selesai Senin,” ujarnya. (ant)
Holding BUMN Kelautan Disepakati JAKARTA - Pemerintah akan membentuk holding BUMN sektor kelautan dan perikanan yaitu PT Perikanan Nusantara, PT Garam, dan PT Prasarana Perikanan pada 2010. “Pembentukan holding sektor kelautan dan perikanan ini untuk meningkatkan nilai perusahaan,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar usai melakukan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad di Kantor Kementerian BUMN, kemarin. Menurut Mustafa, PT Perikanan Nusantara bergerak di bidang penangkapan ikan, PT Prasarana Perikanan bergerak di bidang pelabuhan, dan PT Garam di bidang produksi garam untuk konsumsi. “Penyatuan tiga perusahaan tersebut dimungkinkan karena satu sama lain memiliki keterkaitan,” ujarnya. Tidak tertutup kemungkinan holding tersebut menyertakan anak perusahaan yaitu PT Budidaya dan PT Hasil Pengolahan Perikanan.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Fadel Muhammad mengusulkan pembentukan
Mustafa Abubakar
unit kerja dari tim gabungan Kementerian Kelautan dan Kementerian BUMN untuk selanjutnya melakukan pertemuan membahas konsep penggabungan. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah menjadikan Indonesia sebagai penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar di dunia pada
tahun 2015. Berbagai prasyarat yang mendukung peningkatan produksi seperti pengembangan fasilitas praproduksi dan pascaproduksi dalam usaha perikanan tangkap diharapkan dapat dipercepat melalui kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Meski begitu, Mustafa menambahkan, untuk merealisasikan pembentukan holding, perlu revisi peraturan pemerintah (PP) tentang PT Pelabuhan Prasarana Perikanan, yang akan disesuaikan dengan PP tentang holding. “Organisasinya juga disesuaikan sehingga mendorong daya saing dan tercipta efisiensi karena infrastruktur yang dimiliki saling menunjang,” tegas Mustafa. Terkait pembiayaan, ia menjelaskan, kemungkinan akan dimasukkan pada pos APBN terkait subsidi revitalisasi industri garam nasional, dan pemberdayaan armada tangkap nelayan kecil. (ant)
1,8 Juta Angkatan Kerja Baru JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan 1,8 juta angkatan kerja baru akan memasuki pasar tenaga kerja pada 2011 nanti. “Pada 2011, angkatan kerja baru diperkirakan masuk ke pasar tenaga kerja sebesar 1,8 juta jiwa. Untuk itu, sumber utama pertumbuhan diharapkan berasal dari kegiatan investasi khususnya sektor riil yang menyerap tenaga kerja,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dengan target pengangguran terbuka turun menjadi 7,3 persen pada 2011
nanti, maka usaha untuk investasi terutama sektor iriil perlu di dorong lebih kuat. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mampu mencapai 6,3 persen diharapkan akan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Menurut dia, untuk menumbuhkan sektor riil, maka pengembangan industri manufaktur dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi sangat startegis. Sementara itu, dalam rangka memberikan kondisi yang mendukung bagi iklim investasi tersebut, maka menurut Armida, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan. (ant)
Inflasi April Tipis JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan mengatakan, selama bulan April ada kecenderungan untuk inflasi namun tipis. “Saya lihat April, berkecenderungan inflasi tapi tipis. Kalupun inflasi di bawah 0,2 persen, tipis, kalau deflasi nggak akan mengejutkan di bawah nol koma, jadi tipis. Tapi kecenderungan inflasi lebih tinggi,” katanya. Menurut dia, kecenderungan dari inflasi terutama didorong oleh harga yang bergejolak dari cabe merah, cabe rawit dan bawang merah. Ia menilai, meski sama-sama memiliki selera masakan yang pedas, namun harga cabe di Thailand dinilai cukup terkendali dibandingkan Indonesia. Menurut dia, hal ini karena perilaku masyarakat Indonesia
yang berbeda. “Orang Indonesia sukanya cabe yang masih segar, yang diulek sendiri. Berbeda di Thailand, kalau pas musim cabe banyak, maka cabe tadi disimpan. Ketika cabe langka, simpanannya dikeluarkan berentuk saus sambel,”katanya. Sedangkan, untuk barang yang mengalami deflasi menurut dia gula. Ia mengatakan, dalam bulan ini, harga gula mulai menurun setlah sebelumnya terus meningkat. Cabe merah dan Cabe rawit merupakan salah satu penyumbang inflasi yang cukup besar di Indonesia. Apalagi bila bulan puasa dan lebaran tiba. Pada September 2009 misalnya, dari inflasi sebesar 1,05 persen, komoditas ini memberikan sumbangan inflasi yang cukup tinggi yaitu 0,21 persen. (ant)
KURS RUPIAH 8.500 9.000
9.000 9.022
9.011
9.500 27/4
28/4
29/4
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.