No. 123 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 30 Juni 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sukuk Tak Serap Dana JAKARTA - Pemerintah tidak menyerap dana dari lelang empat seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, kemarin. Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, menyebutkan total penawaran yang masuk dalam lelang tersebut mencapai Rp 474 miliar. Tidak ada penjelasan mengapa pemerintah tidak menyerap dana dari total penawaran yang masuk. Rincian penawaran yang masuk dalam lelang tersebut adalah untuk seri IFR0003, jumlah penawaran yang masuk sebesar Rp 246 miliar, dengan yield (imbal hasil) terendah yang masuk 8,00 persen dan tertinggi 9,50 persen. Untuk IFR0005, jumlah penawaran yang masuk Rp 156 miliar, dengan imbal hasil hasil terendah yang masuk 8,28 persen dan tertinggi 9,25 persen. Untuk IFR0006, jumlah penawaran yang masuk Rp 61 miliar, dengan imbal hasil terendah yang masuk 9,94 persen dan tertinggi 11,03 persen. Sementara untuk IFR0007, jumlah penawaran yang masuk Rp 11 miliar, dengan imbal hasil terendah dan tertinggi yang masuk sebesar 9,78 persen. (ant)
Ekonomi Terus Menguat MAKASSAR - The World Bank memperkirakan perekonomian Indonesia akan terus mengalami penguatan meski laporan ekonomi triwulan pertama 2010 menyatakan keadaan pasar dunia sedang tidak menentu. Ekonom senior World Bank Indonesia Enrique Blanco Armas di Makassar, Selasa, mengatakan, perekonomian diharapkan akan meningkat secara perlahan selama 2011 dikarenakan permintaan dalam negeri. Gejolak baru dalam kondisi keuangan dunia dan ketidakpastian pandangan ekonomi yang berkembang telah meningkatkan resiko-resiko kelemahan dalam masa yang jangka pendek terhadap ramalan-ramalan. Ia menambahkan, dalam jangka waktu panjang, perkembangan ekonomi Indonesia menjadi di atas tujuh persen pada pertengahan dekade, dengan catatan dipenuhinya agenda reformasi ambisius yang tertera dalam RPJMN 2010-2014. Perkiraan penguatan ekonomi Indonesia didukung peningkatan permintaan dalam negeri akan mendorong kekuatan secara menyeluruh. Jumlah impor akan terus bertambah lebih tinggi dari jumlah ekspor, inflasi akan terus meningkat pada pinjaman yang lebih tinggi dan permintaan harga-harga komoditas. Selain itu, pendapatan pemerintah bisa menjadi lebih tinggi dan defisit akan lebih kecil dari yang diprediksikan. Bank Dunia mencatat, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun meningkat menjadi 5,7 persen pada triwulan pertama, dan mendekati 6,5 persen pada triwulan akhir. (ant)
KURS RUPIAH
Kredit Bank Terus Melesat JAKARTA - Bank Indonesia mencatat jumlah kredit perbankan pada minggu keempat Juni naik Rp 8,82 triliun menjadi Rp 1.545,45 triliun atau meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 18,73 persen atau Rp 239,88 triliun. Meningkatnya kredit perbankan ini, menurut Kepala Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, kemarin, menunjukkan membaiknya kondisi makro ekonomi Indonesia yang antara lain juga ditandai dengan masuknya dana asing
di SBI melalui pasar sekunder sebesar Rp 4,6 triliun. Kenaikan kredit terjadi pada kredit rupiah sebesar Rp 10,91 triliun sedangkan kredit valas turun Rp 2,09 triliun. Secara kumulatif setahun, kredit naik Rp 115,25 triliun atau 8,06 persen. Sedangkan pertumbuhan kredit secara tahunan terutama berasal dari kredit rupiah yang cukup tinggi yaitu 21,45 persen, sedangkan kredit valas hanya tumbuh 1,37 persen. Difi mengatakan, kenaikan kredit rupiah selama sepekan
terutama disumbang bank swasta sebesar Rp 9,01 triliun. Selain kredit, BI mencatat selama sepekan dana pihak ketiga (DPK) bank meningkat cukup signifikan yakni naik Rp 21,28 triliun menjadi Rp 2.034,87 triliun, yang terjadi pada DPK rupiah Rp 15,62 triliun dan DPK valas Rp 5,65 triliun. Dengan demikian secara kumulatif tahunan DPK tumbuh Rp 64,42 triliun (3,27 persen) dan dibanding tahun lalu tumbuh Rp 241,69 triliun (13,48 persen). Pertumbuhan DPK rupiah
KPP Terima 300 Pengaduan
9.000 9.500
Bisnis Jakarta/ant
NAIK PERINGKAT - Menteri PU Djoko Kirmanto (kiri) tersenyum saat mendengarkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian PU dari Anggota BPK Ali Masykur di Jakarta, kemarin. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan kementerian PU tahun 2009 tersebut.
9.020
9.017
9.065
10.000 25/6
28/6
29/6
JAKARTA - Komite Pengawas Perpajakan sejak terbentuk pada 26 Maret 2010 telah menerima sekitar 300 pengaduan mengenai permasalahan pajak. “Pengaduan hampir 300 tentang macam-macam, ada yang hanya menyampaikan terima kasih, ada yang nggak jelas pengaduannya dan dugaan penyalahgunaan,” ujar Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi saat ditemui pada acara seminar perpajakan di Jakarta, kemarin. Ia menyatakan menerima pengaduan merupakan salah satu tugas yang dilakukan KPP,
selain melakukan pengamatan, meminta informasi, serta memberikan informasi kepada Menteri Keuangan terkait dengan kasus perpajakan. “Saat ini kami baru lima orang, dan kami terus melakukan eksaminasi, check and balances, memonitoring kasus serius serta dugaan penyalahgunaan fasilitas yang harus ditinjau,” ujarnya seperti dikutip Antara. Ia menambahkan, bentuk struktural KPP juga secara resmi baru disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun, Anwar tidak
mempermasalahkan karena bagi anggota yang penting bekerja dan kualitas. “Kendala kerja kami tidak ada. Kami hanya baru terima saja surat persetujuan organisasi Komwas dari MenPAN hari ini. Ya, karena pada dasarnya kami tidak bisa kerja kalau hanya lima orang,” kata Anwar. Menyinggung kondisi dalam tubuh KPP, dia menegaskan saat ini komite membutuhkan sumber daya yang berkualitas yang independen dan kredibel untuk bidang sekretariat, monitoring, kajian, serta pengaduan. (ahm)
Bisnis Jakarta/ant
RUPIAH - Nilai tukar Rupiah di pasar spot antar bank Jakarta diprediksi bakal bergerak stabil di kisaran 9.000 - 9.050 terhadap dolar yang dipicu stabilnya pergerakan sebagian besar mata uang global.
tertinggi terjadi pada bank persero sebesar Rp 7,94 triliun. Sedangkan pertumbuhan DPK valas tertinggi pada bank swasta sebesar Rp 3,87 triliun. Berdasarkan komponen, kenaikan tertinggi pada giro Rp 25,91 triliun atau 5,52 persen, diikuti tabungan naik Rp 1,19 triliun atau 0,2 persen, sedangkan deposito turun Rp 5,82 triliun atau minus 0,61 persen. Dengan perkembangan ini LDR turun sedikit dari 76,31 persen menjadi 75,95 persen. Mengenai suku bunga, se-
lama sepekan industri perbankan kembali menurunkan suku bunga kecuali suku bunga dasar kredit (SBDK) valas naik satu basis poin. Sehingga selisih suku bunga rupiah turun dari 5,96 persen menjadi 5,95 persen. Sedangkan SBDK rupiah turun dua basis poin terutama pada kelompok Kantor cabang bank asing lima basis poin. Kelompok bank swasta, KCBA dan campuran menurunkan bunga deposito 1 bulan, terbesar pada KCBA sebesar sembilan basis poin. (ant)
Pembayaran Cukai Bisa Ditunda JAKARTA - Pemerintah memberikan fasilitas penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik rokok yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/ PMK.04/2010. Salinan PMK Nomor 96/ PMK.04/2010 yang diperoleh Antara, kemarin, menyebutkan, selain dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemberian penundaan pembayaran cukai tahun sebelumnya, pemberian fasilitas penundaan itu juga untuk mendukung iklim usaha yang sehat dan mengantisipasi dampak kenaikan beban cukai. PMK itu merupakan penyempurnaan atas PMK Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai. PMK itu menetapkan besarnya nilai cukai yang dapat diberikan penundaan. Untuk pengusaha pabrik sebanyak dua kali dari nilai cukai rata-rata perbulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan pita cukai dalam kurun waktu enam bulan terakhir atau dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Untuk importir, sebanyak satu kali dari nilai cukai rata-rata per bulan yang paling tinggi, yang dihitung dari pemesanan
pita cukai dalam kurun waktu enam bulan terakhir atau dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Nilai cukai yang dapat diberikan penundaan itu, dapat ditambahkan paling banyak 50 persen dari hasil perhitungan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan perusahaan. PMK itu juga mengatur pembekuan pemberian penundaan pembayaran cukai selama enam bulan sejak ditemukan pelanggaran. Pelanggaran dimaksud berupa pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran perdagangan barang kena cukai berupa pemberian hadiah uang, barang atau yang semacam itu, baik dikemas menjadi satu maupun tidak menjadi satu dengan barang kena cukai. Selain itu, pengusaha pabrik atau importir diduga melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai, pengusaha pabrik atau importir melakukan pelanggaran administrasi di bidang cukai, pengusaha pabrik atau importir tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran cukai sampai jatuh tempo penundaan. Atau hasil pemeriksaan sediaan pita cukai atau hasil audit yang dilakukan pejabat bea dan cukai, mendapatkan selisih kurang atau lebih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari jumlah pita yang seharusnya ada sesuai buku atau catatan sediaan pita cukai. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.