No. 145 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 30 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Pembentukan OJK Butuh Biaya Rp 33 Triliun JAKARTA - Akademisi Universitas Gajah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo memperkirakan biaya pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila telah terbentuk akan mencapai Rp 27-33 triliun. “Estimasi biaya pembentukan OJK bukan Rp 2,5 triliun yang pernah diungkap media beberapa waktu lalu, perkiraan saya Rp 27-33 triliun,” ujarnya dalam seminar kajian tengah tahun di Jakarta, kemarin. Biaya pembentukan tersebut dihitung dari lingkup pengawasan OJK yaitu sebanyak 91.514 hingga 94.854 kantor pusat dan kantor cabang seluruh Lembaga Keuangan (LK) dengan kemungkinan total akun OJK sebesar Rp 224,8 juta. “Itu ditambah dengan biaya set up IT yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun sama seperti biaya penyatuan sistem Bank Mandiri,” ujarnya. Dengan kemungkinan pembentukan 399 hingga 502 perwakilan OJK serta biaya rekrutmen dan pendidikan awal pengawas baru skenario terendah biaya pembentukan OJK dapat mencapai sekitar Rp 27,072 triliun. “Skenario tertinggi biaya pembentukan (set up) mencapai Rp 33,144 triliun,” ujarnya. Ahli Teori Permainan (Applied Game Theory) ini juga memperkirakan biaya operasional OJK per tahun dapat mencapai Rp 7,490 triliun yang terdiri dari biaya perawatan perwakilan OJK sekitar 20 persen dari biaya pembuatan, biaya operasional dan perawatan IT sebesar 30 persen dari biaya pembangunan sistem IT. Kemudian Biaya training domestik dan luar negeri, Biaya gaji pengawas serta kemungkinan Biaya operasional pengawasan yang dengan skenario terendah biaya operasional mencapai Rp 6,247 triliun. Ia juga mempertanyakan model iuran yang akan diterapkan oleh OJK yang dibebankan kepada perbankan seperti tax incidence, karena bentuknya apakah merupakan pajak atau retribusi yang dibebankan kepada nasabah. “Jika nasabah membayar iuran premi LPS, nasabah memperoleh manfaat langsung, namun jika membayar iuran OJK, apa manfaat langsung bagi nasabah dan apakah iuran tersebut merupakan pajak atau retribusi,” ujarnya. Menurut dia ada beberapa model pendanaan OJK yaitu model basis transaksi dengan biaya (fee) pengawasan didasarkan pada jenis transaksi pada industri keuangan tertentu. Kemudian basis alokasi biaya yaitu biaya pengawasan didasarkan pada biaya yang dikeluarkan OJK untuk mengawasi industri. “Ada juga basis tetap tahunan dengan fixed fee dibebankan kepada lembaga di suatu pasar tanpa memperhatikan ukuran lembaga tersebut, serta basis volume tahunan dengan fee berdasarkan volume transaksi suatu lembaga dalam satu tahun,” ujarnya. Kemudian, model pembiayaan basis jasa inti yaitu OJK membebankan fee berdasarkan biaya jasa pengawasan inti yang dilaksanakan di suatu lembaga, serta basis risiko yaitu fee dibebankan berdasarkan profil risiko suatu lembaga. (ant)
Pansus OJK akan Dengar Pendapat Masyarakat JAKARTA - Ketua Pansus pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusron Wahid mengatakan akan mengundang semua pihak yang terkait dalam pembentukan lembaga tersebut. “DPR akan membuka telinga karena kenyataan di publik banyak yang tidak mendukung OJK sehingga kami beri kesempatan mendengarkan mereka dulu,” kata Nusron di Jakarta, kemarin. Menurut dia, dalam 1,5 bulan pertama, Pansus OJK akan memanggil berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Bapepam LK, praktisi perbankan, asuransi dan akademisi untuk diminta pendapatnya mengenai sistem pengawasan lembaga keuangan yang berjalan saat ini. “Kita akan lihat pandangan mereka apakah pengawasan saat ini sudah baik atau belum. Kalau sudah perlu dilanjutkan atau tidak atau perlu lembaga lain atau tidak,” kata anggota fraksi Partai Golkar ini. Pansus, menurut Nusron, juga akan mendengar masukan mengenai perbandingan lembaga pengawasan di negara lain meski tidak serta merta akan menirunya. “Kita tidak akan
meniru lembaga yang ada di negara lain. Kita akan membuat OJK yang terbaik untuk negara ini dan merupakan solusi yang lebih baik dari lembaga pengawasan yang ada saat ini. Kita akan berusaha searif dan seobyektif mungkin,” katanya. Mengenai terbatasnya waktu pembahasan yang harus selesai sebelum 31 Desember 2010, Nusron mengatakan apapun hasilnya pada akhir Desember harus ada keputusan. “Jadi atau tidaknya OJK harus ada keputusan. Saya tidak mau membuang-buang waktu karena kalau dibiarkan akan menambah ketidakpastian di bidang ekonomi,” katanya. Kalaupun kesannya Pansus mengalami kesulitan waktu, lanjut Nusron, bukanlah kesalahan Pansus karena RUU itu baru diberikan Pemerintah pada awal Juli ini. “RUU seharusnya diajukan 8 sampai 10 bulan untuk waktu pembahasan, kalau mau hasilnya baik,” kata Nusron. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
8.995 9.000
9.500
10.000
9.012 27/7
28/7
29/7
Bisnis Jakarta/ant
TABUNG RUSAK - Seorang petugas menata tabung elpiji rusak dan tak ber SNI yang ditarik Pertamina di SPBE Karangploso, Malang, Jawa Timur, kemarin. Pertamina menarik sekitar 380 ribu tabung dari pasaran, sebanyak 108 ribu dinyatakan rusak dan sebanyak 9 ribu tabung tak ber SNI di Jatim.
Inflasi 2010 Capai 6 Persen JAKARTA - Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika memprediksi laju inflasi 2010 akan mencapai 6 persen, lebih tinggi dari asumsi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,3 persen. “Kalkulasi inflasi pada 2010 diperkirakan jauh dari target sebelumnya sebesar 5,3 persen dan menembus 6 persen hingga akhir 2010,” ujarnya dalam Kajian Tengah Tahun Indef di Jakarta, kemarin. Ia menjelaskan inflasi akan meningkat akibat adanya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) serta peningkatan permintaan pada Ramadhan, Hari
Raya Idul Fitri, perayaan Natal dan Tahun Baru yang diproyeksi mendorong inflasi sekitar 0,25-0,5 persen. Sementara untuk inflasi Juli, ia memperkirakan akan mencapai angka 1,2 persen karena dipengaruhi penyesuaian harga TDL, tahun ajaran baru serta bahan pangan di beberapa daerah yang mengalami kenaikan. “Bila inflasi Juli bisa mencapai angka 1 persen, itu sudah luar biasa,” ujarnya. Secara keseluruhan pada paruh pertama 2010, inflasi masih cukup terkendali, karena dari sisi domestik, pasokan bahan makanan, walau mulai meningkat pada April-Juni, masih
relatif terjaga. “Lonjakan inflasi April-Juni disebabkan defisit pada bahan makanan yang berujung pada pelonjakan harga dan paruh pertama 2010 inflasi tertinggi disumbang bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau,” ujarnya. Sedangkan, dari sisi internasional, ia menambahkan, inflasi didukung oleh apresiasi Rupiah yang masih berlanjut sehingga peningkatan harga komoditas internasional dan negara-negara mitra dagang belum signifikan mempengaruhi kinerja inflasi. “Apresiasi Rupiah juga bisa menekan inflasi karena barang-barang im-
Penukaran Obligasi Negara Serap Rp 1,2 Triliun JAKARTA - Lelang pembelian kembali Obligasi Negara melalui penukaran (debt switch) atau Lelang melalui MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System), kemarin menyerap Rp 1,272 triliun. Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan jumlah penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp 2,846 triliun. “Peserta Lelang menawarkan 18 seri Obligasi Negara dari 24 seri Obligasi Negara yang jatuh tempo mulai 2010 hingga 2013 dan nominal dimenangkan sebesar Rp 1,2 trili-
un,” ujarnya. Obligasi Negara yang ditawarkan pelaku pasar dan dimenangkan pemerintah adalah seri VR0017 sebesar Rp 92 miliar; ORI003 sebesar Rp 55 miliar, FR0022 sebesar Rp 140 miliar; FR0025 sebesar Rp 102 miliar; FR0017 sebesar Rp 266 miliar; ORI004 sebesar Rp 200 miliar. Kemudian FR0018 sebesar Rp 91 miliar; ORI006 sebesar Rp 55 miliar; VR0018 sebesar Rp 8 miliar; FR0023 sebesar Rp 128 miliar; FR0033 sebesar Rp 65 miliar; FR0019 sebesar Rp 10 miliar; dan FR0020 sebesar Rp 60 miliar. Untuk seri
ZC0003; ZC0005; FR0049; ORI005; dan FR0016 tidak ada penawaran yang dimenangkan pemerintah. Obligasi Negara penukar yang ditawarkan Pemerintah adalah FR0054 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2031 dengan tingkat kupon sebesar 9,5 persen dengan harga penawaran adalah sebesar 100 persen. Setelmen akan dilaksanakan melalui sistem BI-SSSS (Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System) pada tanggal 3 Agustus 2010 sesuai dengan peraturan berlaku. (ant)
Kredit ke Sektor Industri Terus Turun JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan, aliran kredit perbankan ke sektor industri dalam 10 tahun terakhir terus turun. “Kredit ke sektor industri pada 2001 masih 41 persen tapi sekarang tinggal 16,4 persen,” kata Halim dalam seminar Indef di Jakarta, kemarin. Penurunan itu, sesuai dengan rendahnya pertumbuhan sektor riil yang pada tahun 90-an masih 10-15 persen tetapi saat ini rata-rata hanya di bawah lima persen. Angka ini, juga sesuai de-
ngan persentase penurunan kontribusi kredit perbankan terhadap produk domestik bruto (PDB) yang sebelumnya mencapai 40 persen tetapi tiga tahun terakhir tinggal 22-23 persen saja. “Yang kita khawatirkan dalam tiga tahun terakhir angkanya terus turun. Ini perlu diperbaiki,” kata Halim. Salah satu jalan untuk mencegah adanya deindustrialisasi ini, adalah mendorong industri manufaktur untuk bangkit kembali dengan memperbesar kredit bank ke sektor industri. Survei BI menunjukkan bahwa sek-
tor industri pengolahan justru dihindari oleh perbankan untuk diberikan kredit. Mengamati persoalan itu, BI akan berupaya untuk mendorong bank memperbesar pemberian kredit dengan mengaitkan kredit dengan giro wajib minimum (GWM). “Kita siap mengeluarkan peraturan yang mengaitkan soal makro yaitu GWM dengan soal mikro yaitu kredit yang dialirkan,” katanya. Kebijakan baru ini, bertujuan untuk mendorong kredit tapi tetap menjaga bank dalam koridor kehati-hatian. (ant)
por jadi lebih murah,” ujarnya. Pergerakan inflasi akan mulai bergejolak dan mengalami peningkatan signifikan, terutama disebabkan kenaikan harga cabe merah dan harga beras yang disebabkan mundurnya musim panen sehingga terjadi defisit persediaan pada beberapa bulan terakhir. Untuk itu, ia memperkirakan tekanan kenaikan inflasi harga diatur pemerintah diperkirakan melonjak signifikan pada beberapa bulan mendatang terutama Agustus. “Salah satu faktor peningkatan karena masih adanya penyesuaian kenaikan TDL dan harga pangan,” ujarnya. Menurutnya ada tiga kom-
ponen utama pembentuk inflasi di Indonesia yaitu ketersediaan bahan makanan karena dominasi bahan makanan menjadi kebutuhan primer, kemudian faktor energi yang dapat menjadi pemicu liar inflasi sesaat akibat meningkatnya harga minyak dunia. Dan, terakhir, adalah buruknya sarana dan prasarana infrastruktur. “Infrastruktur yang buruk seperti jalan raya menyebabkan aliran barang dan jasa terganggu, sehingga mendorong kenaikan biaya produksi dan implikasinya biaya distribusi semakin mahal, kemudian dilimpahkan ke harga barang konsumen,” ujar Erani. (ant)
Pemerintah Percepat Serapan KUR JAKARTA - Pemerintah akan mempercepat serapan kredit usaha rakyat pada semester II 2010 sehingga bisa melampaui target serapan Rp 13,15 triliun pada akhir tahun. “Kami optimistis bahwa pencapaian batas bawah Rp 13,155 triliun itu akan jauh terlampaui,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, setelah Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, semalam. Sejak Maret hingga Juni 2010, serapan kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 5,3 triliun. Jumlah itu lebih banyak daripada serapan selama 2009 yang hanya berkisar Rp 4 triliun. Ia optimistis, serapan KUR selama 2010 akan jauh melampaui serapan tahun sebelumnya jika diimbangi dengan berbagai upaya akselerasi atau percepatan. Pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya percepatan serapan KUR, antara lain meningkatkan batas maksimal kredit bagi pengusaha kecil dan menengah. Pengusaha kecil dan menengah kini bisa mengajukan kredit antara Rp 5 juta dan Rp 20 juta tanpa agunan, sedangkan pengusaha retail bisa menerima kredit antara Rp 20 juta dan Rp 500 juta. Prioritas target penerima KUR adalah sektor hulu dari
berbagai jenis usaha kecil dan menengah, terutama pertanian, perikanan, dan kelautan. Selain peningkatan plafon, pemerintah juga akan meningkatkan pendataan dan pembekalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di setiap kecamatan. Dia berharap pembekalan itu bisa meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang KUR sehingga dengan demikian akan terakselerasi. Ia berharap serapan KUR bisa meningkat setiap waktu sehingga target kucuran KUR sebanyak Rp 100 triliun pada 2014 bisa tercapai. Sidang Kabinet Paripurna juga membahas prospek investasi, khususnya terkait dengan pemberian insentif bagi para investor. Pemerintah akan melihat secara kasus per kasus terhadap permintaan insentif yang diajukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan pemberian insentif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong investasi. Namun, pemberiannya akan melihat kondisi dan situasi yang terkait dengan investor di setiap bidang. Selain kajian kasus, pemerintah juga akan melakukan kajian hukum untuk mempermudah akses investasi di Indonesia. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.