No. 182 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 30 September 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Diharapkan Ada Program Pembatasan BBM Subsidi JAKARTA - Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengharapkan ada program untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi agar volume tidak melebihi asumsi pada APBNP 2010 sebesar 36,5 juta kiloliter. “Kita mengharapkan akan ada program untuk membatasi penggunaan BBM bersubsidi, kalau seandainya program satu dan lain hal tidak jalan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Dikatakannya, walau volume BBM bersubsidi diperkirakan meningkat, namun secara anggaran masih memadai karena asumsi ICP harga minyak yang lebih rendah dari perkiraan dan nilai tukar kurs rupiah yang menguat. “Kita lihat juga secara resiko fiskal itu relatif terjaga. Kenapa? Karena kalau kita memakai BBM bersubsidi lebih dari kuota. Selain itu, harga ICP-nya kan lebih rendah dari anggaran dan rupiah ada penguatan, jadi secara anggaran itu masih memadai,” ujarnya. Menurut dia, apabila ada kenaikan sebesar satu juta kiloliter dari asumsi, maka akan memberikan dampak sebesar Rp 1,9 triliun. “Setiap tambahan satu juta KL membuat tambahan defisit Rp 1,9 triliun. Kita belum final semua diputuskan di Banggar,” ujarnya. Ia menambahkan selama tidak menambah anggaran, maka rencana penambahan volume sebesar dua juta kiloliter tidak mempengaruhi postur dalam APBNP 2010. “Kalau misal ada penambahan anggaran mungkin tidak akan berpengaruh pada APBNP 2010, tapi kan persetujuan harus dilakukan dan proses persetujuan itu harus dilakukan seperti peraturan yang ada,” ujarnya. Untuk itu, Menkeu menghimbau semua pihak agar BBM bersubsidi dapat diberikan kepada yang berhak dan yang sepatutnya menerima subsidi, seperti angkutan umum dan nelayan. “Jadi kami justru ingin mengajak semua pihak, kita mulai membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi yang tidak sepatutnya menikmati subsidi itu. Tapi bagi masyarakat yang khusus bagi angkutan umum tetap kita berikan, tetapi jangan pada semua mobil bisa menikmati subsidi. Subsidi kita berikan ‘targeted’ hanya kepada yang membutuhkan,” ujarnya. (ant)
Subsidi Tanpa Batasan
Langgar UU Migas JAKARTA - Pemberian subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) tanpa batasan pengguna tidak sesuai dengan Undang-undang No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. “Sebagai bangsa yang menjadikan hukum sebagai aturan yang wajib dipatuhi, maka suka tidak suka, subsidi BBM kepada semua golongan jelas terbukti bertentangan dengan UU No 22 tahun 2001 (UU Migas, pasal 28 ayat 3-red) maupun UUD 1945,” ujar Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, dalam rilis yang diterima Bisnis Jakarta, kemarin. Penolakan terhadap penghapusan subsidi BBM dapat diartikan sebagai sikap yang menolak UU . “Elit politik maupun elit masyarakat harusnya berfikir dan bersuara untuk rakyat kecil yang jumlahnya sekitar 200 juta yang tidak memiliki kendaraan bermotor ketimbang terhadap sekitar 40 juta pemilik kendaraan bermotor yang menikmati subsidi BBM secara langsung. Apalagi lebih dari separuhnya adalah bukan dari golongan masyarakat tertentu yang berhak atas BBM bersubsidi sebagaimana dimaksud UU Migas apalagi UUD,” paparnya. Yang justru menjadi pertanyaan publik, mengapa elit politik dan elit masyarakat justru berteriak menetang penghapusan subsidi BBM dengan mengatasnamakan rakyat. “Rakyat yang mana,” ketusnya. Menurut Sofyano, meningkatnya jumlah kendaraan, infrastruktur jalan yang jauh
dari sempurna, perilaku masyarakat yang belum sadar hemat enerji, penegakan hukum (lalu lintas-red) yang sangat belum maksimal, pemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan cermin peningkatan kemapanan sosial ekonomi masyarakat, semua ini adalah penyebab pembengkakan kuota BBM bersubsidi dari tahun ke tahun yang pada akhirnya menguras APBN. “Ironisnya, pemerintah pun nyaris tak mampu membenahi hal tersebut dan cenderung mengambil langkah pintas,” sesalnya. Kesempatan terpisah, Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi menyatakan, para pengusaha SPBU baru sanggup menerapkan pembatasan BBM bersubsidi paling cepat pertengahan 2011. Para pengusaha SPBU membutuhkan berbagai persiapan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya, menyiapkan infrastruktur BBM non subsidi agar saat kebijakan ini diterapkan tak ada kelangkaan BBM non subsidi di masyarakat. Apalagi, jumlah SPBU yang sudah menjual Pertamax Cs baru sebesar 20 persen dari seluruh SPBU di Indonesia.”Itu kan butuh investasi. Kalau ada investasi siapa yang tanggung? Kita masuk small medium enterprises, bukan pengusaha besar, jangan terus dibebani. Harusnya ini kan ditanggung oleh yang memiliki kebijakan (pemerintah),” jelasnya. Selain mempersiapkan infrastruktur dan mekanisme pelaksanaannya, pemerintah juga harus segera membuat payung hukum termasuk revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2005. (grd)
KURS RUPIAH 8.500
8.951
9.000
8.932
8.940 9.500 27/9
28/9
29/9
Bisnis Jakarta/ant
PENINGKATAN INVESTASI - Mendag Marie Elka Pangestu, menerima kunjungan Chairman & CEO General Electric, Jeff R. Immelt (kiri), dan rekannya Keith Sherin di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, kemarin. Kunjungan tersebut mengungkapkan peningkatan investasi General Electric di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur.
Pemerintah Tetap
Usulkan Kenaikan TDL JAKARTA - Pemerintah tetap mengusulkan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara selektif, walau usulan kenaikan TDL sebesar 15 persen pada awal 2011 telah dibatalkan dalam rapat di komisi VII DPR RI. “Kalau seandainya TDL tidak disetujui untuk dinaikkan, maka kita harus bertanya apakah tidak dinaikkan untuk semua ataukah secara selektif masih bisa dinaikkan. Kami merekomendasi harus ada kenaikan tapi me-
mang selektif,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin. Menkeu mengatakan usulan kenaikan secara selektif tersebut dilakukan agar pemerintah tidak menambah Rp 12 triliun untuk tambahan subsidi. “Paling tidak supaya kita tidak perlu menambah misalnya Rp 12 triliun lebih untuk tambahan subsidi hanya karena listrik tidak dinaikkan,” ujarnya. Menurut dia, usulan kenaikan
TDL tersebut sesuai dengan rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi dalam bidang energi dan dilakukan secara bertahap, agar ada kelonggaran fiskal dalam pembangunan infrastruktur. “Itu sesuai dengan rencana kita untuk mengurangi subsidi dibidang energi dan itu harus dilakukan bertahap supaya kita betul-betul punya kelonggaran fiskal untuk melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya. Pemerintah masih akan men-
diskusikan rencana kenaikan TDL tersebut dengan Badan Anggaran DPR RI, setidaknya agar ada penyesuaian terlebih dahulu. “Nanti didiskusikan dengan banggar, baru setelah itu kita jelaskan. Kita harap kita bisa yakinkan banggar untuk ada penyesuaian TDL, ada perbaikan input bagi PLN ataupun ada sebagian lagi untuk mengurangi penyusutan ‘losses’ dan merealisasi pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara,” ujarnya.
Namun, jika TDL tak jadi dinaikkan pemerintah akan mencari bentuk alternatif agar subsidi tidak naik seperti menggunakan gas untuk pembangkit tenaga listrik dan mengurangi serta memperbaiki daya penyusutan sistem kelistrikan. “Kita juga ingin supaya proyek 10 ribu megawatt cepat selesai sehingga kita cukup menggunakan batu bara tidak perlu menggunakan BBM. Itu yang sedang kita diskusikan dengan Banggar,” ujarnya. (ant)
Promosi Wisata Dianggarkan Rp 492 M DPR Dukung DAK Bidang Perumahan-Pemukiman
JAKARTA - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) menganggarkan Rp 492,1 miliar untuk promosi wisata pada 2011. “Anggaran dalam pagu sementara untuk Direktorat Jenderal Pemasaran tahun depan sebesar Rp 492,1 miliar dari total anggaran 2011 sebesar Rp 2,064 triliun,” kata Kepala Biro Perencanaan dan Hukum Kemenbudpar, Turman Siagian, di Jakarta, kemarin. Saat ini telah tercatat dalam pagu sementara dana untuk pemasaran pariwisata sebesar Rp 492,1 miliar dan angka itu meningkat dibanding tahun lalu Rp 446,2 miliar.
Menurut rencana, dana sebesar itu akan dialokasikan pada pos-pos pemasaran meliputi peningkatan promosi luar negeri, sarana promosi, promosi dalam negeri, promosi MICE (Meeting Incentive Conference and Exhibition), dan informasi pemasaran. Alokasi terbesar masuk dalam pos sarana promosi Rp 154,805 miliar. Peningkatan promosi luar negeri mendapat alokasi anggaran kedua terbesar dengan jumlah Rp 105 miliar. Sementara promosi dalam negeri mendapat jatah Rp 65,3 miliar, MICE Rp 57,7 miliar dan informasi pemasaran Rp 41,9 miliar. Kemen-
terian Kebudayaan dan Pariwisata 2011 mendapatkan alokasi anggaran (pagu sementara) Rp 2,064 triliun. Kementerian tersebut juga disepakati oleh DPR untuk mendapatkan tambahan anggaran Rp 235 miliar dan tambahan anggaran untuk fungsi pendidikan Rp 226,9 miliar. “Kemenbudpar mengharapkan dukungan Komisi X DPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan untuk mendukung pendanaan program New Initiative sebesar Rp 744 miliar pada 2011 untuk membiayai program prioritas yang belum tersedia anggarannya,” kata Turman. (ant)
ICT Priok Beroperasi Penuh 1 Oktober JAKARTA - Penerapan sistem pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technology/ICT) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan beroperasi secara penuh dan efektif pada 1 Oktober 2010. “Untuk ICT, pada 1 Oktober nanti akan mulai efektif berjalan secara penuh,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Richard Jose Lino. Dengan adanya ICT tersebut, menurut dia, maka sistem informasi dan komunikasi pada jaringan di Pelabuhan Tanjung Priok telah benarbenar terintegrasikan sehingga lebih mengefektifkan pelayanan. Setelah di Tanjung Priok, lanjut dia, penerapan sistem ICT tersebut juga akan dilaksanakan di berbagai pelabuhan lainnya di Tanah Air yang berada di bawah naungan Pelindo II. Ia juga mengutarakan harapannya agar data informasi dan komunikasi itu juga tidak hanya berada di Pelindo II, tetapi juga bisa diterapkan
oleh Pelindo yang lainnya sehingga data ICT ini bisa dipakai untuk data domestik. Menurut R.J. Lino, dengan adanya ICT, maka juga akan menciptakan “port-community” yang terdiri atas berbagai pemangku kepentingan pelabuhan. Setelah terciptanya “port-community” yang memiliki landasan yang sama yang didukung dengan penerapan sistem ICT yang efektif, barulah kemudian bisa beranjak menjadi pelaku global yang diandalkan dalam “world port-community”. Untuk itu, R.J. Lino menginginkan agar para pelaku industri dari berbagai negara yang mendapatkan pelayanan di Tanjung Priok juga memiliki perasaan yang sama seperti pelayanan baik yang mereka dapatkan di berbagai pelabuhan terbaik lainnya di dunia. Pengembangan ICT di lingkungan Pelindo II itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pelindo II dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang telah ditandatangani pada Juli 2009. (ant)
JAKARTA - Komisi V DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan stimulan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan pemukiman senilai Rp 881 miliar masuk dalam RAPBN 2011. Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hakim, Rabu, menilai program tersebut sangat strategis untuk mempercepat pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman, serta penyediaan PSU, mengingat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas. “Kemampuan fiskal daerah pada umumnya sangat terbatas, sehingga memerlukan intervensi pemerintah. Dengan adanya kucuran DAK ini diharapkan ada peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, kami mengapresiasi program ini,” kata Hakim yang juga sekretaris Fraksi PKS DPR RI. Bahkan, Hakim meminta Badan Anggaran (Banggar) untuk meningkatkan DAK di bidang perumahan dan pemukiman. Dana sebesar Rp 150 miliar yang akan diluncurkan pada 2011, dinilainya masih jauh dari kebutuhan untuk pemenuhan rumah layak huni. “Dengan dana sebesar Rp 150 miliar, rasanya masih terlalu kecil. Perlu dukungan
yang lebih besar dan Komisi V sudah meminta anggotanya yang duduk di Banggar untuk bisa memperjuangkan peningkatan alokasi DAK dan PSU ini,” kata Hakim. Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi V Mulyadi. Menurut politisi Partai Demokrat itu, program DAK bidang perumahan dan pemukiman serta bantuan stimulan untuk pembangunan PSU sangat strategis untuk mempercepat pembangunan didaerah. Meski demikian, Hakim dan Mulyadi meminta agar kriteria penetapan daerah penerima bantuan dipertimbangkan kembali. Dengan kriteria yang sudah ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Hakim dan Mulyadi menilai daerah tertinggal di kawasan timur kemungkinan sulit bisa mendapatkan bantuan ini. Hakim mengatakan, jika melihat kriteria khusus dan teknis yang dibuat oleh Kemenpera, seperti karakteristik daerah yang termasuk rawan bencana, daerah perbatasan, kepadatan penduduk di kabupaten/kota lebih dari 250 jiwa/ km 2 dan memiliki Rencana Rinci Tata Ruang (siteplan kawasan perumahan), maka akan banyak daerah di luar jawa, khususnya bagian timur yang sulit mendapatkan bantuan ini. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.