No. 224 tahun IV
8 Halaman
Selasa, 30 November 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sektor Keuangan
Masih Tumbuh Tahun Depan JAKARTA - Praktisi bisnis Chaerul Tanjung memperkirakan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang masih akan berkembang pesat pada 2011 dan beberapa tahun ke depan. “Potensi masih besar, tidak hanya di perbankan tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti asuransi, sekuritas, kartu kredit dan lainnya,” kata Chaerul Tanjung dalam Economic Outlook 2011 Memanfaatkan Momentum Investasi dan Ekspansi di Jakarta, kemarin. Di industri asuransi, premi yang terhimpun hingga saat ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Sementara dalam pengembangan kartu kredit, hingga saat ini jumlah kartu kredit baru mencapai sekitar 11,3 juta kartu kredit. “Jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk di Indonesia,” katanya. Selain jasa keuangan, menurut Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) itu, selain jasa keuangan, tiga sektor usaha lain yang juga akan tumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan adalah sektor otomotif, sektor media massa, ritel, dan sektor kesehatan. Menurut dia, meskipun penjualan mobil pada 2010 ini mencapai rekor terbanyak dalam beberapa tahun terakhit karena telah melampaui 700.000 unit namun sektor itu akan tetap tumbuh pesat. “Saya sudah bicara dengan pelaku usaha sektor ini bahkan penjualan tahun ini bisa menembus hingga 760.000 unit mobil,” kata pendiri Grup Para itu. (ant)
BI Siapkan Skenario
Hadapi Pembalikan Dana Asing JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia S. Budi Rochadi mengharapkan agar masyarakat tidak perlu khawatir dampak terjadinya pembalikan arus dana asing yang masuk ke Indonesia, karena BI dan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapinya. “Semakin deras arus dana masuk, memang bisa mengkhawatirkan, tetapi kita punya skenario-skenario untuk hadapi ini bukan saja BI tetapi juga Pemerintah,” kata Budi di Jakarta, kemarin. Selain skenario-skenario yang disiapkan, Budi mengatakan pengalaman BI dan Pemerintah menghadapi krisis 19971998 dan 2008 diyakini akan membantu upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya
pembalikan modal asing. Untuk mencegah pembalikan modal itu, BI lanjut Budi menyarankan agar dana-dana asing yang masuk bisa ditempatkan pada instrumeninstrumen keuangan yang bisa mendukung sektor riil. “Kalau dana itu masuk ke sektor riil, tentu mereka tidak akan segera keluar kalau ada gejolak,” katanya. Sementara itu, mengenai dampak konflik di Semenanjung Korea, Budi mengatakan dalam jangka pendek situasi memanas itu tidak akan berpengaruh ke perekonomian Indonesia dan justru mengurangi arus modal asing yang masuk ke Indonesia. (ant)
Rupiah Masih Di Bawah Rp 9.100 JAKARTA - Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga memperkirakan rupiah masih berada di bawah level Rp 9.100 per dolar sepanjang pekan ini, pengaruh negatif dari pasar eksternal tidak akan berlangsung lama. Pelaku pasar melakukan aksi lepas terhadap rupiah dan membeli dolar, karena meningkatnya kekhawatiran yang agak berlebihan, katanya di Jakarta, kemarin. Ia memperkirakan rupiah sepanjang pekan ini masih berkisar Rp 9.000 sampai Rp 9.100 per dolar. Jadi tak akan mungkin menembus level Rp 9.100 per dolar, apalagi pasar Indonesia dinilai masih lebih menarik ketimbang pasar lainnya. Indonesia dengan fundamental ekonomi makro yang makin membaik didukung tingginya suku bunga rupiah yang mencapai 6,5 persen masih merupakan harapan pelaku asing tetap menginvestasikan dana-
nya di pasar domestik. Rupiah meski terpuruk masih ada peluang untuk mengua. Ke depan rupiah akan kembali membaik bahkan kalangan analis memperkirakan akan kembali di bawah angka Rp 9.000 per dolar. Tekanan pasar eksternal yang negatif itu, karena menguatnya dolar AS dan ketegangan di semenanjung Korea yang terus meningkat. “Kondisi ini mendorong pelaku pasar aktif melepas rupiah dan membeli dolar AS,” ucapnya. Namun kondisi ini tak akan lama, karena pelaku asing akan masuk pasar, mereka juga ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi pembelian dolar hanya bersifat sementara, dan pada saat ini pelaku asing akan kembali membeli rupiah untuk bermain di pasar saham. (ant)
KURS RUPIAH 8.957
8.500 9.000
8.962
9.000
9.500 25/11
26/11
29/11
Bisnis Jakarta/ant
RENCANA JALAN LAYANG - Kendaraan memadati ruas jalan Dr Satrio di Kuningan, Jakarta. Pemprov DKI akan membangun dua jalan layang yaitu pada ruas jalan layang Pangeran Antasari-Blok M dan jalan Mas Mansyur-Dr Satrio yang direncanakan memakan waktu sekitar dua tahun.
Menteri BUMN
Diminta Batalkan Kontrak TPPI-PLN JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR M Romahurmuziy meminta, Menteri BUMN Mustafa Abubakar membatalkan kontrak pasokan solar PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ke PT PLN (Persero). “Kontrak itu berpotensi merugikan negara hingga 702 juta dolar AS,” kata anggota Dewan dari Fraksi PPP itu di Jakarta, kemarin. Menurut dia, potensi kerugian negara itu berada di PT Pertamina (Persero) sebesar 537 juta dolar dan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) 165 juta dolar. Romy, pang-
gilan Romahurmuziy, mengatakan, potensi kerugian itu disebabkan kondisi keuangan TPPI yang bermasalah. Ia merinci, TPPI kini dalam kondisi lalai secara teknis (technical default) karena permodalan negatif baik berdasarkan nilai buku yakni minus 282 juta dolar per 30 September 2009, maupun nilai wajar. TPPI, juga sudah mendapatkan empat kali pernyataan default atau lalai dari kreditur senior sebagai pemegang hak tanggungan aset fisik tingkat pertama, sekaligus pemegang saham 15
persennya, yaitu Pertamina sejak Juni 2009. Lalu, TPPI telah mengemplang utang kepada Pertamina sebesar 537,5 juta dolar sejak awal 2008 dan terus bertambah sebesar 50 juta dolar per enam bulan. Kewajiban itu muncul sebagai akibat kesepakatan pertukaran produk antara Pertamina dan TPPI. Pertamina menyuplai low surfur wax residue (LSWR) kepada Keris Petro dan TPPI memasok middle distillate product ke Pertamina. Kompensasinya, Keris Petro memberikan utang ke TPPI se-
Cadangan Devisa
Capai 93 M Dolar AS JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A. Sarwono menyebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia sampai dengan akhir November 2010 ini mencapai 93 miliar dolar AS. “Sekarang sudah 93 miliar dolar AS. Cadangan devisa mengalami kenaikan 43 miliar dolar AS dalam era dua tahun,” kata Hartadi dalam BNI Economic Outlook 2011 di Jakarta, kemarin. Menurut dia, peningkatan cadangan devisa merupakan pencapaian yang cukup baik. Hal itu menunjukkan kepercayaan investor yang baik untuk menanamkan modal-
nya di Indonesia. “Saya kira itu achievement yang cukup baik karena ada kepercayaan investor masuk ke Indonesia,” kata Hartadi. Selain itu cadangan devisa yang besar bisa digunakan untuk menjaga perekonomian jika tiba-tiba mengalami gejolak. “Kita terus memupuk cadangan devisa ke depan itu berarti sedia payung sebelum hujan,” ujar Hartadi. Menurut dia, selain Indonesia yang menghimpun cadangan devisa dalam jumlah besar, ada negara lain yang menghimpun cadangan devisa dalam jumlah yang lebih besar
dari Indonesia, yaitu Brazil yang cadangan devisanya meningkat hingga 45 miliar dolar AS. Ia mengatakan bahwa pada saat krisis ekonomi pada 2008 lalu, cadangan devisa Indonesia berkurang drastis ke level 50 miliar dolar AS. Berkurangnya cadangan devisa tersebut dikarenakan BI terus melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah tidak terus melemah. “Kita khawatir memperhatikan fluktuasi nilai mata uang, maka kita intervensi sehingga cadangan devisa berkurang jadi sekitar 50 miliar dolar AS,” katanya. (ant)
Tak Akan Ada Pembatasan Capital Inflow JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membatasi arus modal masuk (capital inflow) ke Indonesia. “Tidak akan pernah dibatasi tapi akan didorong agar mengalir sampai jauh,” kata Hatta dalam “Economic Outlook 2011 Memanfaatkan Momentum Investasi dan Ekspansi” di Jakarta, kemarin. Ia mengibaratkan, masuknya arus modal sebagai datangnya air yang sebenarnya diperlukan untuk mengairi persawahan yang luas. “Harus dibuat supaya jangan ada sawah yang kebanjiran sehingga perlu dibuat instrumen-instrumen agar air itu dapat mengalir sampai jauh dan mengairi sawah yang memerlukan,” katanya. Menurut dia, tak perlu ditakutkan adanya dana masuk karena Indonesia sebenarnya justru memerlukan aliran modal masuk untuk menggerakkan perekonomian. Ia menyebutkan, dalam perte-
muan G-20 beberapa waktu lalu, sejumlah negara memang mengkhawatirkan terjadinya pembalikan secara tiba-tiba arus dana masuk itu. “Yang penting bagaimana arus modal itu masuk dengan baik, dapat diserap dengan efisien,” katanya. Menurut dia, penguatan nilai tukar rupiah yang terjadi akhir-akhir ini juga bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. “Kita bukan satusatunya yang mengalami penguatan nilai tukar, ada negara-negara lain yang mengalami penguatan yang lebih besar dari Indonesia,” katanya. Terkait arus modal masuk, menurut Hatta, hal itu sebenarnya merupakan momentum bagi perusahaan untuk mencari tambahan modal melalui pasar modal dengan penerbitan saham atau obligasi. “Manfaatkan sebaik mungkin pasar saham kita, tahun 2011 ada sekitar 12 perusahaan yang dibahas privatisasinya khususnya IPO,” katanya. (ant)
nilai 400 juta dolar. “TPPI juga mengemplang utang kepada negara sebesar 165,1 juta dolar sejak 2009 atas pasokan kondensat dari Senipah yang dilakukan tanpa jaminan apapun kepada BP Migas,” ujarnya. Potensi kerugian yang muncul akibat terhalanginya kemampuan TPPI memasok middle distillate product kepada Pertamina sebagai bentuk pembayaran utangnya sebesar 537,5 juta dolar AS. “Dengan kapasitas yang dimiliki, kilang TPPI hanya bisa memenuhi kewajiban ke PLN,” katanya.
Selanjutnya, terhalanginya pembayaran kewajiban ke negara melalui BP Migas, karena arus kasnya digunakan memenuhi kewajiban ke PLN dan tidak terjaminnya pasokan BBM TPPI ke PLN jika technical-default berubah menjadi legal-default, sehingga membahayakan kontinuitas pasokan listrik nasional pada 20112015. TPPI memenangkan tender pengadaan solar ke dua pembangkit milik PLN yakni PLTGU Tambak Lorok, Semarang dan PLTGU Belawan, Medan selama 2011-2015. (ant)
Ditjen Pajak Luncurkan Elektronik SPT JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meluncurkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan elektronik SPT Masa PPN yang baru. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Iqbal Alamsjah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan SPT Masa PPN yang baru tersebut adalah SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN yang baru itu mengalami perubahan untuk mengakomodasi aturan baru dalam UU tentang PPN dengan menyederhanakan format, memaksimalkan ruang yang ada, tidak memiliki lampiran dan mendorong pengusaha kena pajak untuk menggunakan aplikasi e-SPTnya. SPT Masa PPN ini dilengkapi electronic SPT (e-SPT) yang memudahkan pengusaha kena pajak untuk menginput data, validasi, dan melaporkan pajaknya. “Pada prinsipnya perubahan SPT Masa PPN ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada pengusaha kena pajak,” ujarnya. Secara legal, aturan mengenai SPT Masa PPN dan eSPTnya tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi
dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Kemudian, PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Kedua Peraturan Dirjen Pajak ini terbit 6 Oktober 2010 dan mulai berlaku pada pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN Januari 2011. Aplikasi e-SPT Masa PPN ini dibuat sendiri oleh Ditjen Pajak sehingga lebih mengakomodasi kebutuhan pengusaha kena pajak dan permasalahan seputar aplikasi ini dapat segera terselesaikan dengan cepat. “Saat ini kami mengarahkan agar lebih elektronis. Kalau dulu persyaratannya minimal 30 transaksi sebulan, sekarang lebih dari 25 transaksi sebulan,” kata Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo. Wajib Pajak yang diwajibkan menggunakan layanan ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang berdasarkan data Ditjen Pajak jumlahnya mencapai 686 ribu orang hingga Oktober 2010. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.