No. 21 tahun V
8 Halaman
Senin, 31 Januari 2011
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Impor Gula Direncanakan Lebih Awal JAKARTA - Pemerintah akan lebih awal merencanakan impor gula pada 2011 bila produksi gula kristal putih nasional diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. “Kalau terpaksa mengimpor gula putih, akan diberitahukan lebih awal sehingga siapapun yang ditugasi bisa mengaturnya dari awal, supaya negosiasi harga lebih leluasa dan lebih mudah merealisasikan impor. Mungkin itu jalan keluar untuk tahun ini,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh. Menurut dia, perencanaan impor yang lebih awal berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi gula kristal putih dalam negeri yang akurat diperlukan supaya realisasi impor tidak terhambat serta akhirnya mengganggu upaya pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga komoditas tersebut. “Kalau penugasan sudah bisa diberikan sebelum pertengahan tahun akan lebih baik,” kata Deddy. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Kadin Indonesia Natsir Mansyur menyarankan pemerintah sejak awal mengomunikasikan kebutuhan impor gula kristal putih kepada pelaku usaha. “Pelaku usaha yang lebih tahu kapan waktu yang tepat melakukan pembelian, kalau tahu dari awal dan izin segera dikeluarkan, waktu harga murah mereka bisa beli sehingga ketika harga naik sudah tenang karena sudah dapat barang dengan harga murah,” katanya. Pemerintah, sebaiknya mengambil pelajaran dari pengambilan keputusan impor gula kristal putih tahun lalu dan pelaksanaannya awal tahun ini dengan membuat perencanaan yang lebih baik. “Dulu sudah diberi tahu stok kurang, pas harga internasional sedang murah izin tidak segera dikeluarkan, baru keluar September padahal setelah itu harga naik terus,” katanya. (ant)
Komisi IV
Wacanakan Bentuk Kementerian Pangan JAKARTA - Komisi IV DPR RI mewacanakan pembentukan Kementerian Pangan sebagai upaya menyelesaikan masalah keruwetan pangan nasional secara terpadu. Menurut anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin di Gedung DPR Jakarta, Jumat, wacana membentuk Kementerian Pangan itu telah mencuat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Dirjen Hortikultura Kementan dan Dirjen Sumber Daya Air Kemen PU beberapa waktu lalu. Saat itu, katanya, Komisi IV meminta masukan untuk penyusunan RUU Perubahan atas UU no.7 Tahun 1996 tentang pangan yang telah dilakukan secara maraton, pada pekan lalu. Ma’mur menilai bahwa wacana Kementrian Pangan ini muncul dikarenakan adanya ketidak puasan dari koordinasi dan kinerja lembaga yang men-
jadi operator di lapangan yang menangani Logistik pangan dan pembuat aturan tentang tata niaga. “Sehingga beberapa lembaga yang bersinggungan seperti direktorat-direktorat di kementerian terlihat putus asa, lantas memunculkan wacana tentang Kementrian Pangan,” ujarnya. Dengan adanya Kementerian Pangan, koordinasi kebijakan yang selama ini lintas lembaga pemerintah baik kementrian maupun badan, akan dikelola satu atap, sehingga kebijakan yang muncul tidak akan saling paradoks satu sama lain. “Selama ini yang terjadi adalah adanya perbedaan persepsi terkait dengan data dan aturan-aturan yang dikeluarkan yang mengakibatkan semakin rumitnya penananan masalah pangan dalam negeri,” ujarnya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
OPERASI PASAR - Warga mengantre beras saat operasi pasar beras Bulog digelar di Pasar Ketaping, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Sabtu kemarin. Beras pada operasi pasar itu diserbu warga setempat, dijual Rp 6.375 per kilogram atau Rp 5.250 per liternya.
BI Diminta
Tak Naikkan BI Rate JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Kemal Stamboel, meminta Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate karena kenaikan itu tidak tepat kalau untuk meredam inflasi yang bukan karena faktor moneter. Di Gedung DPR Jakarta, Kemal menganggap kebijakan Bank Sentral untuk menahan BI rate yang berada di level 6,5 persen selama 18 bulan terakhir selama ini sudah tepat. Sebelumnya banyak analis dan pelaku pasar mendesak BI menaikkan BI rate untuk menunjukkan bahwa BI sigap dalam menangani inflasi. “Kebijakan bank sentral menahan BI Rate sudah tepat, bahkan
masih perlu dipertahankan kedepan. Kalau dinaikkan, maka suku bunga kredit akan segera melejit dan membuat pengusaha semakin sulit. Mereka akan mengkompensasi dengan menaikkan harga produk, sehingga bebannya akan dipikul masyarakat luas,” ujarnya. Selain itu, daya saing usaha nasional akan semakin rendah, karena biaya modalnya mahal. Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga DPR RI ini melanjutkan, inflasi yang bersumber dari gangguan ketersediaan bahan pangan (supply shock) dan penyesuaian harga akan salah arah jika dipaksakan dengan kebijakan moneter. Hasilnya bisa lebih buruk
karena suku bunga akan langsung menyebabkan meningkatnya inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa riset menyatakan, kenaikan BI Rate akan direspon oleh naiknya laju inflasi sampai jangka waktu sekitar 15 bulan. “Maka, menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi dalam keadaan yang inflasioner akibat faktor tekanan biaya di sektor riil, akan mendorong inflasi lebih tinggi lagi,” tegasnya. Bank sentral sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk meredam inflasi dan ekses likuiditas yang berlebih. BI telah menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan menge-
Ekspor 2010 di Atas 150 M USD miliar dolar AS. “Desember belum tahu, tapi diperkirakan di atas 10 miliar dolar AS sehingga total 2010 akan di atas 150 miliar dolar AS,” katanya. Rusman menyebutkan, dibandingkan dengan ekspor China, nilai ekspor Indonesia tidak seberapa besar. Ekspor merupakan penyumbang terbesar cadangan devisa China sementara capital inflow hanya sebagian kecil saja. “Nilai ekspor China per bulan mencapai 135 miliar dolar AS. Kita 150 miliar dolar AS setahun. Diharap-
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa nilai ekspor Indonesia selama 2010 mencapai di atas 100 miliar dolar AS yang merupakan tertinggi dalam sejarah. “Nanti tanggal 1 Februari diumumkan, tapi secara keseluruhan diperkirakan di atas 150 miliar dolar AS,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan. Ia menyebutkan, total nilai ekspor Januari-November 2010 sudah mencapai 140 miliar dolar AS, sementara khusus pada November 2011 mencapai 15,34
kan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mendorong perkembangan ekspor kita,” katanya. Mengenai komoditas ekspor Indonesia, Rusman mengatakan, hingga saat ini masih didominasi sumber daya alam (SDA). “Masih didominasi resources base, utamanya minyak sawit mentah (CPO) yang memang saat ini harganya bagus,” katanya. Selain CPO, lanjut Rusman, komoditas lain antara lain karet, tekstil, dan produk tekstil, serta industri elektronik. (ant)
Menkeu Terbitkan
Aturan Penurunan BM Impor Pangan JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) menerbitkan peraturan menteri yang menetapkan penurunan bea masuk impor produk dan bahan pangan, bahan baku pakan ternak serta pupuk hingga nol persen. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyebutkan, Menkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. “Ini menindaklanjuti instruksi presiden pada raker pelaksanaan pembangunan 2011 di Jakarta dan dalam rangka mengatasi dampak peningkatan harga pangan dan energi dunia,” kata Bambang.
PMK tersebut berlaku sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dan akan dievaluasi dua bulan sebelum jangka waktu berakhir. PMK ini merupakan perubahan kelima atas PMK Nomor 110/ PMK.010/2006. Perubahan tarif bea masuk dalam PMK Nomor 13/PMK.011/2011 dilakukan terhadap 57 pos tarif. Pembahasan usulan perubahan tarif bea masuk dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi teknis terkait yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemenperin, Kementan, Kemendag, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenkeu. Penurunan bea masuk atas impor biji gandum dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan harga biji gandum dunia. (ant)
luarkan ketentuan GWM berdasarkan LDR dengan batas bawah 78 persen dan batas atas 100 persen. “Kebijakan ini perlahan sudah mulai terasa. Kalau kemudian ditambah dengan kenaikan BI Rate, maka akan berlebihan. Yang terjadi justru likuditas perekonomian akan semakin buruk dan akan terjadi kekeringan modal untuk dunia usaha. Dengan begitu kita akan kehilangan lapangan kerja. Padahal kita masih punya masalah penganguran 8,6 juta,” ujar Kemal Stamboel. Kenaikan suku bunga dinilainya tak sejalan dengan upaya BI untuk mendorong penurunan suku bunga kredit. Akhir tahun lalu, BI mewajib-
kan bank untuk mengumumkan suku bunga dasar kredit (SBDK) atau “prime lending rate” mulai 31 Maret 2011 kepada seluruh masyarakat. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat memiliki informasi yang cukup dan dapat memilih kredit dari bank. “Dengan keterbukaan informasi, maka bank akan bersaing untuk melakukan efisiensi dan menurunkan biaya kreditnya. Kalau BI Rate dinaikkan, maka kebijakan-kebijakan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit itu menjadi mubazir. Selain itu, suku bunga kredit kita saat ini, masih yang tertinggi dikawasan,” ujarnya. (ant)
17 BUMN Terbuka
Cetak Laba Rp 60,78 Triliun JAKARTA - Kementerian BUMN mencatat perkiraan laba bersih 17 BUMN Terbuka (Tbk) selama 2011 mencapai Rp 60,78 triliun, meningkat sekitar 20 persen dibanding prognosa laba bersih 2010 sekitar Rp 50,65 triliun. “Dari total laba bersih 142 BUMN 2011 yang diperkirakan mencapai Rp1 13,72 triliun, kontribusi 17 BUMN bahkan mencapai 53,44 persen dari total seluruh BUMN,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, saat paparan pada “Outlook BUMN 2011”, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta. Menurut Mustafa, kinerja keuangan BUMN Terbuka dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan signifikan. Jika pada 2009 laba bersih (audited) BUMN Tbk sebesar Rp 44,04 triliun, maka pada 2010 diperkirakan tumbuh sekitar 15 persen menjadi sekitar Rp 50,65 triliun. Ke 17 BUMN Tbk yang listing di pasar modal tersebut meliputi PT Adhi Karya, PT Aneka Tambang, PT Bank BNI, PT Bank BTN, PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bukit Asam, PT Indo Farma, PT Jasa Marga, PT Ki-
mia Farma, PT Krakatau Steel. Selain itu PT Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Semen Gresik, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Timah, PT Wijaya Karya. Meski demikian, Kementerian BUMN tidak merilis proyeksi laba bersih masing-masing perusahaan pada 2011, karena alasan masih dalam tahap penyelesaian audit laporan keuangan 2010. Tercatat lima BUMN Tbk dengan perkiraan pendapatan usaha terbesar pada 2010 yaitu Telkom Indonesia, Bank Mandiri, Bank BRI, PGN, Bank BNI. Sedangkan 5 BUMN Tbk dengan pertumbuhan pendapatan usaha terbesar meliputi Indofarma, Bank Mandiri, Jasa Marga, Bank BRI dan PGN. Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham perusahaan milik negara mendukung BUMN melepas saham kepada publik (IPO) karena terbukti harga saham di pasar modal sangat baik. “Privatisasi melalui pola IPO mendorong terciptanya azas transparansi dan penerapan GCG (tata kelola perusahaan yang baik dan benar) pada setiap BUMN,” tegas Mustafa. (ant)
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Suja Adnyana, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rina Ratna, Kontributor Bekasi : Muhajir, Nendi Kurniawan, Safa Aris Muzakar, Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602, Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI
Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.