No. 25 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 5 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sengketa Pajak
Pertamina Tunggu Putusan JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, pihaknya menunggu keputusan hukum berkekuatan tetap sebelum menyelesaikan sengketa pajak dengan Ditjen Pajak Kemkeu. Direktur Keuangan Pertamina Ferederick Siahaan sebelum rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, kemarin menjelaskan, persoalan pajak tersebut bukanlah tunggakan, namun dalam sengketa di Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung. “Jadi, kami tunggu keputusan hukumnya dulu sebelum menyelesaikan. Apakah kami harus membayar atau malah dibayar,” katanya. Menurut dia, sengketa pajak tersebut menyangkut pajak pertambahan nilai (PPN) retensi dan pajak penghasilan (PPh) badan. Ia mengatakan, sengketa PPN retensi muncul saat Pertamina belum menjadi perseroan terbatas (PT) pada 2002. “Sebelum 2002, kami juga menjalankan fungsi regulasi sebagaimana halnya BP Migas sekarang. Sesuai peran itu, kami mendapat fee yang dinamakan PPN retensi. Saat ini, statusnya kami banding ke Mahkamah Agung,” katanya. Menurut dia, nilai sengketa PPN retensi tersebut mencapai Rp 600 miliar yang timbul tahun 2002 dan 2003. Sedang, sengketa PPh badan terjadi pada 2003-2005 yang saat ini statusnya masih di Pengadilan Pajak. Ferederick mengatakan, dalam sengketa ini, Ditjen Pajak menyatakan Pertamina kurang bayar. “Namun, kami sebaliknya, Pertamina lebih bayar ke pemerintah,” katanya. Ia merinci, pada 2003, Ditjen Pajak mengklaim Pertamina kekurangan bayar Rp 40 miliar, namun Pertamina kelebihan bayar Rp 360 miliar. Pada 2004, Ditjen Pajak mengklaim Pertamina kekurangan bayar Rp 1,1 triliun, namun Pertamina kelebihan bayar Rp 400 miliar. Terakhir, pada 2005, Ditjen Pajak mengklaim Pertamina kekurangan bayar Rp 1,8 triliun, namun Pertamina kelebihan bayar Rp 1,9 triliun. “Secara total, kami menghitung Pertamina sampai tahun 2008 kelebihan pembayaran pajak mencapai Rp 13,8 triliun,” katanya. (ant)
Rupiah Makin Tertekan JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore tertekan 38 poin menjadi Rp 9.333/Rp 9.343 dibanding penutupan sehari sebelumnya pada Rp 9.295/Rp 9.305. Pada pembukaan Kamis pagi, rupiah juga sudah turun 20 poin dibanding penutupan hari sebelumnya. Pengamat pasar uang Farial Anwar di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar melepas rupiah untuk mencari untung setelah sebelumnya menguat hingga di bawah angka Rp 9.300 per dolar. “Kami memperkirakan pelaku pasar akan kembali melepas rupiah karena faktor eksternal cenderung melemah,” katanya. Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Group mengatakan, melemahnya bursa regional akibat terimbas oleh bursa Wall Street melakukan faktor utama yang menekan rupiah melemah. Selain itu juga dolar AS di pasar regional mengalami kenaikan terhadap mata uang utama Asia itu, ujarnya. Rupiah, lanjut dia, dinilai masih cukup baik dengan posisi saat ini dan masih ada peluang untuk kembali menguat. “Tekanan terhadap rupiah juga terjadi akibat stabilitas politik yang masih tak menentu,” ucapnya. Meski demikian, menurut dia, pelaku asing masih berminat untuk bermain di pasar karena keuntungan yang tinggi. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PUSAT BATIK NUSANTARA - Mendag Mari Elka Pangestu saat membuka Pusat Batik Nusantara di Thamrin City JaCC, Jakarta, kemarin. Pusat Batik Nusantara yang menjual berbagai batik khas dari seluruh penjuru nusantara itu diharapkan bisa meningkatkan potensi batik yang menurut Mendag untuk pasar ekspor mencapai 34 juta dolar AS.
BI Pertahankan Bunga Acuan JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) kemarin, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) pada level 6,5 persen. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI Difi A Johansyah, di Jakarta, mengatakan keputusan RDG tersebut diambil setelah mempertimbangkan bahwa tingkat BI Rate tersebut dipandang masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi 2010 sebesar 5 plus minus 1 persen. Dipertahankannya suku bunga acuan ini juga dipandang masih kondusif bagi upaya memperkuat proses pemulihan perekonomian, menjaga stabilitas keuangan dan mendorong intermediasi perbankan. Dewan Gubernur meyakini bahwa perbaikan kondisi perekonomian domestik terus berlangsung sebagaimana yang diperkirakan, sejalan dengan pemulihan ekonomi global yang semakin kuat. Perkiraan terkini menunjukkan pertumbuhan ekonomi global pada 2010 dan 2011 akan lebih tinggi. Pemulihan eko-
nomi global tetap dimotori oleh negara Asia, terutama China yang terus menunjukkan perkembangan membaik, meskipun pasar keuangan sempat diwarnai sentimen negatif terkait kebijakan pengetatan di China. Sementara di negara maju, proses pemulihan ekonomi berlangsung dengan laju yang lebih moderat. Di sisi domestik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi didukung oleh konsumsi yang tumbuh cukup tinggi sejalan dengan perbaikan daya beli dan tingkat kepercayaan konsumen. Sementara itu, Direktur Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo, menilai, langkah Bank Indonesia (BI) tetap mempertahankan suku bunga acuan BI rate sebesar 6,5 persen sudah tepat. “Ini kebijakan sudah tepat, ada beberapa pertimbangan pokok yang mendasari, bahwa pola inflasi, bahwa pola pergerakan harga, akan kembali ke arah normal, kebijakan moneter perlu didorong agar mampu menjaga stabilitas ekonomi
kita,” katanya seperti dikutip Antara. Ia mengemukakan, kehatiahatian kebijakan moneter dalam mendukung perekonomian nasional dan ikut serta dalam upaya mengendalikan tekanan harga yang mulai terasa ke arah normal diperlukan. Menurut dia, ada beberapa faktor dimana hampir semua negara kini tengah menghadapi peralihan dari kebijakan moneter yang netral ke arah yang lebih ketat namun tetap berhati-hati. “Peralihan tidak akan terjadi secara melompat cepat, tapi tetap dalam koridor pentahapan,” katanya. Menurut dia, peningkatan inflasi merupakan fenomena global seiring dengan terjadinya pemulihan ekonomi yang semakin baik, yang mendorong ada membaiknya permintaan dunia yang akhirnya memicu peningkatan harga-harag komoditas. “Di Indonesia, dorongan inflasi selain dari meningkatnya harga-harga komoditas di tingkat global, juga adanya pergerakan perekonomian yang terus meningkat. (ahm)
9.500
9.299 9.355
9.320 Bisnis Jakarta/sep
10.000 2/2
3/2
4/2
JAKARTA - Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa program 100 hari pemerintah merupakan bagian dari program terus-menerus pemerintah hingga beberapa tahun ke depan. “Itu kan merupakan bagian dari program terus menerus yang kita jalankan, yang quickwin sudah ada, yang bottlenecking diharapkan memperlancar proses,” kata Hatta di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, kemarin. Menurut dia, berbagai program dalam 100 hari seperti perbaikan sejumlah regulasi akan memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi. Hatta pernah menyebutkan bahwa ada tiga sifat program 100 hari yaitu quick-win, debottle-necking”, dan program yang memberikan landasan strategis untuk pembangunan 5 tahun ke depan. Quick-win merupakan program yang cepat memberikan dampak ke perekonomian. Masuk dalam program quick-win, antara lain adalah
revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) seperti adanya penurunan bunga pinjaman, tidak perlu jaminan, dan perluasan akses mendapatkan KUR, dan lainnya. Hatta memastikan bahwa 19 program dan 51 rencana rencana aksi sudah terlaksana 100 persen pada 100 hari pertama yang jatuh pada 1 Februari 2010. Namun ada 2 yang tidak bisa langsung dilaksanakan yaitu revisi Keppres 80/2003 dan aturan mengenai Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Ini harus disosialisasikan dulu ke pengusaha, Kadin. Keliling untuk sosialisasi ke daerah, dan lainnya,” katanya. Menurut dia, Sislognas penting untuk menjamin connectivity antardaerah, sehingga disparitas antara kawasan barat dan timur dapat dikurangi. Mengenai pertumbuhan ekonomi 2010, Hatta mengatakan, pemerintah tetap memegang angka target 5,5 persen. “Target pertumbuhan tetap,” tandasnya. (ant)
Lelang SUN Rp 4 Triliun
KURS RUPIAH 9.000
Program 100 Hari Berlanjut
KERJASAMA – Dirut PLN Dahlan Iskan (2 kanan) berjabat-tangan dengan Sekretaris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo usai MoU Pendampingan Proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan operasional secara cepat dan tepat, kemarin.
JAKARTA - Pemerintah akan menjual 4 seri surat utang negara (SUN) dengan jumlah indikatif Rp 4 triliun melalui lelang pada 9 Februari 2010. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto dalam keterangannya di Jakarta, kemarin, menyebutkan, penjualan SUN itu untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2010. Empat seri SUN itu adalah seri SPN20110210, FR0031 (reopening), FR0040 (reopening) dan FR0052 (reopening). SPN20110210 memiliki pembayaran bunga secara diskonto dan akan jatuh tempo 10 Februari 2011. FR0031 memiliki tingkat bunga tetap 11,00 persen, jatuh tempo 15 September 2020, pembayaran kupon di-
lakukan setiap 15 Mei dan 15 November. FR0040 memiliki tingkat bunga tetap 11,00 persen, jatuh tempo 15 September 2025, dan pembayaran kupon dilakukan setiap 15 Maret dan 15 September. FR0052 memiliki tingkat bunga tetap 10,50 persen, jatuh tempo 15 Agustus 2030 dan pembayaran kupon setiap 15 Februari serta 15 Agustus. Peserta lelang terdiri atas 18 dealer utama, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI). Lelang dibuka pada 9 Februari 2010 pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB, sedangkan hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. Penyelesaian akan dilaksanakan pada 11 Februari 2010. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.