No. 145 tahun III
8 Halaman
Rabu, 5 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Registrasi Importir Dipercepat
Bisnis Jakarta/ant
REGISTRASI - Importir mengurus dokumen kepabean di Kantor Pelayanan Registrasi Kepabean Ditjen Bea Cukai Jakarta, kemarin. Jumlah importir yang teregistrasi sepanjang semester I/2009 mengalami penurunan.
Asing Kuasai BUMN Perlu Kontrol Pemerintah
JAKARTA - Pemerintah dan masyarakat harus mengawasi upaya asing menguasai BUMN dan kekayaan Indonesia melalui cara privatisasi dan liberalisasi antara lain dengan penempatan atau mendukung orangorang di pemerintahan maupun BUMN yang setuju privatisasi. Demikian dikatakan pengamat ekonomi UGM Revrisond Baswir dan pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy. “Awal masuknya (asing ke BUMN) adalah menaruh orang-orang (yang menyetujui privatisasi dan liberalisasi) di pemerintah dan BUMN,” kata Noorsy yang juga mantan anggota DPR saat diskusi Urgensi Percepatan Reposisi Dekom Pertamina: Terkait Target RAPBN 2010, di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, bahkan mereka sudah dibina sejak
El Nino Picu Harga CPO JAKARTA - Wacana badai El Nino membuat harga CPO di pasar fisik Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), kemarin naik menjadi antara Rp 6.500 sampai Rp 6.600 per kg dari sebelumnya akhir Juni 2009 hanya Rp 6.100 per kilogram. Wacana badai Elnino telah membuat harga komoditi CPO naik cukup cepat. Saat ini harganya sudah di level Rp 6.500-6.600 per kilogram, ujar Direktur BBJ, Edi Susmadi di Jakarta. El Nino adalah fenomena alam, secara ilmiah diartikan dengan meningkatnya suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator dari nilai rata-ratanya dan secara fisik El Nino tidak dapat dilihat. Ia mengatakan, fenomena El Nino, diperkirakan bakal mendongkrak harga komoditi CPO di pasar fisik BBJ mencapai Rp 7.500 per kilogram. Perkiraan kasar, harga CPO di pasar fisik BBJ mencapai Rp 7.500 per kilogram. Sebelumnya, BBJ meluncurkan fasilitas pasar fisik CPO pada akhir Juni 2009. Saat itu, harga CPO yang diperdagangkan di pasar fisik BBJ masih di kisaran Rp 6.100 per kilogram. (ant)
menjalani pendidikan di luar negri. Selain itu mereka juga diberi jabatan terlebih dahulu di badan dunia seperti IMF atau Bank Dunia. Untuk saat ini Noorsy antara lain meminta masyarakat mewaspadai upaya asing masuk ke Pertamina melalui privatisasi atau liberalisasi di sektor migas. Bukan tidak mungkin, katanya, ada pihak di Pertamina yang berupaya memuluskan atau mempunyai agenda privatisasi Pertamina atau liberalisasi. Untuk itu rekam jejak pihak di Pertamina yang pernah memuluskan privatisasi atau liberalisasi di tempat lain perlu diperhatikan. Sementara itu Revrisond Baswir mengatakan, privatisasi biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan pinjaman yang ujung-ujungnya bisa memuluskan upaya privatisasi, kemudian melaku-
kan legalisasi atau membuat aturan yang mendukung privatisasi, dan menempatkan orang orang-orang yang mendukung privatisasi baik di eksekutif maupun BUMN. Revrisond Baswir juga menolak privatisasi. Ia mengatakan, privatisasi BUMN pernah dijadikan salah satu penerimaan dalam APBN selain pajak dan deviden. Namun krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara maju ada hikmahnya karena perusahaan asing berkurang minatnya membeli BUMN. Namun, katanya, pada 2010 BUMN masih dibebani memberikan deviden yang tinggi sebagai salah satu penerimaan APBN. “BUMN sepertinya dipaksa bertanggung jawab juga terhadap masalah finansial,” katanya lalu mengatakan, seharusnya, BUMN lebih besar diberi tanggungjawab kewajiban pelayanan publik. (ant)
Bappenas Tetap Optimis JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas] menyatakan, pertumbuhan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang ditargetkan sebesar 8,5 persen di 2010 bisa dicapai. Direktur Perencanaan Makro Bappenas, Bambang Prijambodo, di Jakarta, kemarin, mengatakan, hal itu bisa tercapai dengan memperhatikan dua keunggulan yang dimiliki Indonesia pertumbuhan ekonomi yang selalu positif walaupun ditengah krisis ekonomi dunia. “Modal utama kita sehingga
PMTB bisa tumbuh 8,5 persen di 2010, adalah pertumbuhan ekonomi kita yang positif di 2008, 2009 dan nanti di 2010. Itu jadi modal utama sehingga investasi asing akan mengalir lebih besar ke Indonesia,” kata dia. Faktor yang kedua yakni keunggulan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Cadangan sumber daya alam Indonesia, tambahnya, akan dilirik, karena saat ekonomi Asia mulai pulih di 2010 maka industri yang terkait dengan SDA akan meningkat permintaannya di pasar Asia, sehingga investasi bisa tum-
buh di sektor pengolahan SDA,” kata dia. Namun ia menegaskan, seiring membaiknya permintaan produk hasil olahan SDA dari negara di kawasan Asia harus dibarengi perbaikan kualitas industri hasil olahan SDA sehingga investasi yang masuk jangan sampai hanya mengambil kekayaan alam yang masih mentah. Pada kesempatan itu, Bambang juga menyatakan, menilik struktur RAPBN 2010, investasi APBN dirasa sudah cukup memadai jika dilihat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. (ant)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC) menjanjikan kemudahan dan kecepatan registrasi bagi importir melalui berbagai langkah. “Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelayanan registrasi importir melakukan berbagai langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengusaha khususnya pelayanan registrasi importir,” kata Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai, Heri Kristiono di Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai Jakarta, kemarin. Heri menjelaskan, registrasi importir merupakan kegiatan mengenai pengguna jasa kepabeanan di bidang impor sebelum mereka melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Registrasi importir merupakan pelaksanaan pasal 6A UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/ 2007 tentang Registrasi Importir, serta Peraturan Dirjen BC P-37/ BC/2007 tentang Tata Laksana Registrasi Importir. “Output dari proses registrasi importir adalah Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR) yang di dalamnya terdapat nomor Identitas Kepabeanan sebagai nomor untuk mengakses sistem kepabeanan baik secara manual maupun elektronik,” jelas Heri. Menurut dia, langkah perbaikan yang dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat registrasi importir antara lain menambah bandwith situs www.beacukai.go.id untuk mempercepat akses importir ke Ditjen Bea Cukai. Sementara itu mengenai perkembangan registrasi importir selama semester I 2009, Heri menyebutkan, selama periode itu jumlah importir yang melakukan registrasi sebanyak 852 importir. (ant)
Pajak Daerah Disetujui JAKARTA - Pemerintah bersama DPR akhirnya sudah menemukan kata sepakat tentang Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Dengan demikian, tidak ada lagi daerah yang perlu mengubah, mencari atau menciptakan (peraturan-red) yang tidak baik dalam arti mencari untuk meningkatkan PAD,” tukas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR RI, kemarin. Dengan UU tersebut, maka daerah tidak lagi dapat memungut PDRD yang dinilai tidak sesuai dengan UU PDRD itu. Menkeu menuturkan, materi yang sudah disepakati oleh Pansus PDRD memiliki tiga bidang. Satu menyempurnakan sistem pemungutan PDRD, kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar ke daerah dibidang perpajakan, dan ketiga meningkatkan efektivitas pengawasan. “Ketiga hal itu sejalan sehingga upaya kita semua untuk meningkatkan pendapatan daerah namun tetap dalam koridor yang telah dtentukan. Serta tetap tidak mengganggu iklim investasi dan akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran,” katanya. Ketua Panitia Anggaran Harry Azhar Azis memaparkan,
Pajak Bahan Bakar akan diberlakukan sebesar 5 persen untuk kendaraan umum dan 10 persen untuk kendaraan pribadi. “Modelnya itu akan diberi waktu 3 tahun untuk pemerintah agar bisa menyiapkan. Mungkin nanti model smart card,” ujarnya. Khusus DKI Jakarta, lanjut Harry, untuk menurunkan jumlah kendaraan pribadi maka pajak BBM bisa diberlakukan maksimum sebanyak 10 persen. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Misalnya di Jakarta Pajak Kendaraan Bermotor 2 persen, pemilik kedua akan dikenai pajak sebesar 5 persen, kendaraan ketiga naik lagi ke 10 persen, dan kendaraan ke empat tetap 10 persen. “Nah itu pajak progresif,” singkatnya. RUU PDRD merupakan perubahan dari UU No 34 Tahun 2000 di mana pemerintah provinsi diberi hak untuk memungut empat jenis pajak. Yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, BBNKB dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. (fel)
KURS RUPIAH 9.500 10.000
9.935
9.930
9.350
10.500 30/7
3/8
4/8
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.