No. 4 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 7 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
APBD Provinsi Sah Naik
Bisnis Jakarta/ant
BI RATE TETAP - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution (tengah) didampingi dua Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad (kanan) dan Hartadi A. Sarwono saat menyampaikan hasil rapat tentang BI Rate yang tetap berada di level 6,5 persen di Jakarta, kemarin.
Hadapi Pasar Bebas
Indonesia Harus Penetrasi Pasar
BI Dorong Salurkan Kredit JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang menyelesaikan kebijakan untuk mendorong perbankan agar lebih giat memberikan kredit dibanding menaruh dana masyarakatnya ke surat berharga seperti surat utang negara (SUN) atau investasi lainnya. Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Darmin Nasution, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, mengatakan kebijakan ini akan memberikan insentif atau disinsentif bagi perbankan nasional yang lebih giat menyalurkan kredit ke masyarakat dan dunia usaha. Menurut dia, kebijakan ini akan dikaitkan Giro Wajib Minimum (GWM) dengan loan deposit ratio (LDR) (rasio utang terhadap deposito) “BI akan membuat ketetapan mengenai GWM yang dikaitkan LDR dari masing-masing bank. Jadi, kalau banknya lebih giat memberikan kredit, GWM-nya akan lebih ringan dibanding jika bank tersebut memobilisasi dananya ke dalam surat berharga dan sebagainya,” kata Darmin seperti dikutip Antara. Selain itu, lanjutnya, BI juga akan melanjutkan kebijakan terhadap kesepakatan bunga deposito yang tidak terlalu jauh dengan BI-rate atau di sekitaran bunga penjaminan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Darmin mengatakan kebijakan yang dilakukan sejak September 2009 ini dilanjutkan agar perbankan tidak bersaing menetapkan bunga deposito yang tinggi sehingga cost of fund akan tinggi. Dengan tingginya cost of fund ini maka perbankan akan sulit untuk menurunkan suku bunga, sehingga permintaan kredit akan kecil. Selain itu, kata Darmin, BI juga tetap berupaya mendorong penurunan suku bunga kredit dengan cara perbankan mengurangi selisih bunga kredit dengan dana. (ahm)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penetrasi ekspor ke daerah pemasaran baru merupakan hal yang harus dilakukan saat pasar tradisional (konvensional) mengalami masalah dan dalam kondisi perdagangan bebas. “Penetrasi eksportir kita menjadi keharusan saat kita membuka pasar dan pasar tradisional ada masalah sehingga internal kita lebih netral bahkan dapat diperkuat,” kata Menkeu Sri Mulyani saat serah terima jabatan Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Gedung Depkeu Jakarta, kemarin.
Ia mengharapkan, LPEI dapat menjadi elemen penting untuk menaikkan daya saing Indonesia sehingga eksportir dapat mengimbangi penetrasi negara lain saat pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas. Ia menyebutkan, pemerintah terus mengidentifikasi bagianbagian yang rapuh dalam perekonomian. “Dari sisi APBN kita dianggap sehat dibanding negara lain, tugas kita memperbaiki yang vurnerable (rapuh) dari perekonomian yaitu keseimbangan eksternal dengan memperbaiki ekspor,” katanya. Terkait ekspor, lanjut dia, terdapat dua faktor yang harus diperhatikan yaitu sisi market
(pasar ekspor) dan sisi suplai yaitu kemampuan menghasilkan produk. “Keduanya perlu difasilitasi dengan pembiayaan agar bisa penetrasi pasar yang lebih besar,” katanya. Ia mengatakan, LPEI diharapkan berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi khususnya ekspor melalui pembiayaan, penjaminan, dan bantuan teknis. Menurut dia, LPEI telah mencanangkan hal penting seperti efisiensi biaya yang akan menekan biaya pinjam para eksportir. “Bunga pinjaman LPEI lebih rendah dari perbankan umum yaitu rata-rata 9,0 persen dibanding 12 persen pada 2010. Ekspansi kredit juga lebih tinggi
Permintaan Kredit Stag JAKARTA - Pengamat ekonomi, Farial Anwar mengatakan, perbankan saat ini kesulitan menyalurkan kreditnya, karena para debitur menahan diri mengajukan kreditnya. Para debitur kurang aktif mengajukan kreditnya ke perbankan, karena bunga kredit yang masih tinggi mengakibatkan mereka khawatir membayar angsurannya, meski BI telah menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate) hingga mencapai 6,5 persen, katanya di Jakarta, kemarin. Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Group mengatakan, perbankan sebenarnya sudah menurunkan tingkat bunga kredit satu sampai dua persen, namun bunga kredit yang dipatok saat ini dinilai masih tinggi. Tingkat bunga kredit bank saat ini berkisar antara 12 sampai 14 persen per tahun, ujarnya. Menurut dia, perbankan juga merasa kesulitan untuk
Farial Anwar
menurunkan suku bunga lebih lanjut, karena mahalnya biaya cost of fund (biaya dana), meski telah melakukan berbagai efisiensi. “Kami merasa kesulitan untuk menurunkan lagi suku bunga kredit, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh lebih cepat,” katanya. Masih tingginya suku bunga itu, lanjut dia mengakibatkan pelaku asing aktif bermain di pasar saham dan pasar uang, karena selisih bunga rupiah ter-
hadap dolar juga masih tinggi. Bank Indonesia (BI) sebelumnya juga meminta perbankan untuk segera menyesuaikan tingkat bunga kredit untuk mendorong debitur aktif mengajukan permintaan kredit kepada bank sehingga roda perekonomian bisa berjalan sebagaimana mestinya, katanya. Menurut dia, suku bunga kredit bank yang ideal apabila mencapai kisaran 8-10 persen yang mendorong debitur melakukan pinjaman, sehingga akan membuka lapangan kerja baru supaya tingkat pendapatan masyarakat meningkat. Namun perbankan sampai saat ini masih belum melakukan kebijakan baru menurunkan suku bunga kredit, katanya. Pengamat ekonomi lainnya, Edwin Sinaga mengatakan, pemerintah harus dapat mengatasi persoalan perbankan yang kesulitan menyalurkan kredit, sehingga investasi di dalam negeri tetap berjalan. (ant)
dari perbankan umum,” katanya. Pemerintah minta LPEI mendukung program peningkatan ekspor 10 produk utama, 10 produk potensial, dan 3 produk jasa. Sementara itu Mendag Mari Elka Pangestu mengatakan, sudah ada beberapa pilot proyek ekspor yang dibiayai oleh LPEI seperti produk furnitur. “Besar harapan kita LPEI memfasilitasi pendanaan ekpor ke pasar baru dengan komoditas/ produk yang non tradisional termasuk produk kreatif,” katanya. Ia berharap pembiayaan LPEI dapat membantu peningkatan daya saing dan membantu tercapainya targettarget ekspor. (ant)
JAKARTA - Pemerintah mengatakan, jumlah provinsi yang sudah mengesahkan APBD masing-masing meningkat dari tahun ke tahun. Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo memaparkan, pada 2008 lalu APBD yang sudah disahkan DPRD sebanyak 25 provinsi dari 33 provinsi. Kemudian pada 2009, meningkat lagi menjadi 27 provinsi, sedangkan di 2010 sudah sebanyak 30 provinsi yang telah mengesahkan APBD. “Penyelesaian APBD makin meningkat. Itu merupakan salah satu ukuran kriteria untuk mendapatkan insentif,” katanya di Departemen Keuangan, kemarin. Dia mengatakan, hanya tersisa tiga provinsi yang belum mengesahkan APBD-nya, yaitu Papua Barat, Nanggroe Aceh Darusallam (NAD), dan Kalimantan Barat. “Saya sudah telepon, dan mereka menjanjikan Januari selesai,” tuturnya. Mardiasmo mengungkapkan, persoalan pembentukan DPRD menjadi penghambat pengesahan APBD. Meskipun begitu, pihaknya optimis seluruh provinsi di tanah air akan merampungkan APBD sebelum batas yang ditentukan yaitu akhir Maret setiap tahun. “Saya kira tetap sesuai koridor. Kan masih ada waktu, dari Januari karena batasnya (maksimum) sampai Maret,” ujar dia. Sementara itu, provinsi yang sudah merampungkan APBD juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008, sebanyak 11 provinsi yang menyerahkan APBD tepat waktu. Sedangkan di 2009, terdapat 13 provinsi yang telah menyelesaikan dan menyerahkan APBD tepat waktu. “Ada kenaikan 2 provinsi,” imbuhnya. Sedangkan tahun ini, lanjut Mardiasmo, sebanyak 16 provinsi telah merampungkan dan menyelesaikan APBD. (fel)
Cadangan Devisa Tertinggi JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa cadangan devisa Indonesia yang hingga akhir Desember 2009 mencapai 66,1 miliar dolar AS merupakan rekor tertinggi hingga saat ini. Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, mengatakan cadangan devisa tersebut setara dengan 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Menurut Darmin, naiknya cadangan devisa ini didorong
oleh kinerja ekspor yang lebih baik akibat kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi global, sementara impor turun lebih besar dari perkiraan. Sementara itu, BI juga memprediksikan cadangan devisa akhir 2010 mencapai 76 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah BI mencatat cadangan devisa Indonesia mengalami tren kenaikan sepanjang 2009. Di awali dari 50,869 miliar dolar per Januari 2009 terus naik ditutup di angka 66,1 miliar dolar AS. (ant)
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.330
9.310
9.265
10.000 4/1
5/1
6/1
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.