No. 5 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 8 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
INVESTASI 2010 - Pekerja menyelesaikan sebuah proyek bangunan di Jakarta, kemarin. Menkeu Sri Mulyani optimistis pertumbuhan investasi 2010 bisa mencapai 5-8 persen.
Kredit Perbankan Seret
Bunga Bukan Penyebab
Silpa Tambal Defisit JAKARTA - Pemerintah akan menggunakan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sekitar Rp 20 triliun dari total silpa sebesar Rp 38 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai penambahan deficit sebanyak 0,4 persen dari 1,6 persen menjadi 2 persen dalam APBN-Perubahan 2010. ”Kalau Rp 20 triliun itu akan menambah belanja negara, akan tambah defisit,” katanya usai rapat pimpinan (rapim) di Departemen Keuangan, kemarin. Anggaran itu, lanjutnya, digunakan untuk membiayai penerbitan surat berharga negara atau SBN seperti Surat Utang Negara (SUN). “Silpa kan ditaruh di bawah, bellow the line. Jadi menambah belanja, artinya untuk pembiayaannya sudah ada,” imbuhnya. Dari total silpa Rp 38 triliun tersebut, ujar Anggito, sisa sebanyak Rp 18 triliun akan dgunakan untuk menambah atau menjaga posisi kas negara. Bahkan, katanya, anggaran itu bisa juga dipakai untuk mengurangi pembiayaan lainnya. ”Jaga-jaga itu. Atau nanti kita manfaatkan pada waktu APBN-P. Kita belum tahu,” imbuhnya. Anggito menambahkan, ada dua jenis belanja yang ditengarai akan naik pada APBN-P 2010 mendatang. Pertama adalah belanja-belanja stabilitas harga. Kedua belanja untuk program-program prioritas yang belum tertampung dalam APBN 2010. “Itu sedang kita hitung dan akan kita ajukan ke dewan (DPR) komposisinya seperti apa,” tutur dia. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, apabila pemerintah menggunakan silpa untuk memenuhi pembiayaan maka pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak harus ditingkatkan. (fel)
JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono mengatakan, belum maksimalnya penyaluran kredit perbankan bukan semata-mata belum turunnya bunga kredit. “Faktor bunga bukan penentu untuk penyerapan kredit, tapi juga faktor lainnya seperti masalah listrik, politik dan faktor lainnya yang mempengaruhi sektor riil,” kata Sigit, saat launching APCONEX keenam yang akan diselenggarakan pada 28-30 Mei 2010 di Jakarta, kemarin. Walaupun bunga kredit diturunkan, lanjutnya, namun sektor riil juga tidak bergerak maka penyerapan kredit juga tidak akan terjadi. Wakil Presiden Direktur Bank BCA Jahja Setiaatmadja, dalam kesempatan yang sama, mengatakan penyerapan kredit dipengaruhi oleh permintaan pembiayaan proyek, modal kerja perusahaan dan konsumsi
masyarakat. “Kredit yang sensitif bunga adalah dari sektor konsumsi. Jika bunga kredit turun maka kredit KPR (kredit kepemilikan rumah), KKB (kredit kepemilikan kendaraan bermotor) akan meningkat, tetapi untuk kredit modal kerja belum tentu permintaannya naik,” kata Jahja. Menurut dia, kredit modal kerja sangat dipengaruhi oleh permintaan produk suatu perusahaan tersebut. “Walaupun bunga kredit diturunkan berapa pun tetapi permintaan produknya tidak begitu besar maka penyerapan kredit modal kerja juga kecil,” jelasnya. Jahja juga mengatakan permintaan kredit modal kerja juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi, dimana inflasi tinggi akan mendorong perusahaan cenderung menambah persediaan produk karena berharap harga naik dan menyebabkan permintaan kredit juga tumbuh.
Sedangkan dalam kondisi inflasi rendah kecenderungan perusahaan menekan persediaan, sehingga permintaan kredit modal kerja juga kecil, lanjut Jahja. Sigit Pramono juga mengatakan bahwa permintaan kredit rendah karena tahun 2009 merupakan tahun penuh kegiatan politik. “Banyak perusahaan menggunakan dana internalnya untuk memenuhi kebutuhan operasional yang tidak terlalu besar menghadapi berbagai pelaksanaan pemilu dari legislatif hingga presiden,” kata Sigit. Hal ini, lanjut Sigit, juga terlihat dari tingginya undisbursed loan (kredit yang belum dicairkan) perbankan nasional yang mencapai kisaran Rp 270-Rp 280 triliun pada tahun lalu. “Undisbursed loan ini merupakan rekor tertinggi karena pengaruh turunnya kegiatan ekonomi akibat krisis dan kegiatan politik,” kata Sigit. (ant)
RI Jadi Negara Konsumen JAKARTA - Pengamat ekonomi, Farial Anwar memperkirakan Indonesia kedepan hanya dalam waktu satu sampai dua tahun akan menjadi negara konsumen, karena masuknya berbagai produk China, akibat perjanjian perdagangan bebas antara China dengan ASEAN. “Hanya dalam waktu satu hingga dua tahun Indonesia akan menjadi negara konsumen akibat membanjirnya produk China yang masuk ke pasar domestik dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal,” kata Farial Anwar di Jakarta, kemarin. Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Group mengatakan, apabila In-
donesia menjadi negara konsumen, maka dikhawatirkan investasi asing akan berkurang. “Para investor asing kemungkinan akan menginvestasikan dana di China maupun di Vietnam ketimbang Indonesia sebagai basis produksi dan mengekspor produknya ke pasar Indonesia,” katanya. Karena itu, lanjut dia, pemerintah diharapkan segera membuat aturan yang dapat menahan laju produk China sehingga tidak semuanya masuk ke Indonesia. “Kami optimis pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk dapat mengantisipasi masuknya produk China yang harganya jauh lebih ketimbang produk domestik,” ucapnya.
Farial Anwar mengatakan, meski menjadi negara konsumen, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,5 persen bisa saja tumbuh. Namun ekspor Indonesia diperkirakan akan merosot tajam karena volumenya makin mengecil, katanya. Pemerintah, lanjut dia harus benar-benar siap dalam perjanjian perdagangan bebas antar ASEAN dengan China. “Apakah kita benar-benar siap menghadapi serbuan produk dari China, ujarnya. Apabila produk China masuk ke pasar domestik, lanjut dia, maka industri tekstil, industri sepatu, keramik, alat bahan bangunan di dalam negeri akan mengalami kemunduran. (ant)
Anggito Terganjal Pangkat Sebelumnya pada Rabu, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Presiden Yudhoyono melantik (Depkeu) Mulia P. Nasution Sekretaris Kabinet (Sekab) Dipo mengungkapkan bahwa pelan- Alam dan 3 orang wakil menteri tikan Anggito Abimanyu se- yakni Wakil Menteri Perenbagai Wakil Menteri Keuangan canaaan Pembangunan Nasi(Wamenkeu) tertunda karena onal/Bappenas Lukita Dinaryang bersangkutan masih ese- syah Tuwo, Wakil Mendiknas Fasli Djalal dan Wakil Menhan lon I-B. “Beliau sejak menjadi Staf Ahli Sjafrie Syamsoeddin. Rencananya Presiden Menkeu masih Eselon I-B, harus dinaikkan ke Eselon IA dulu,” Yudhoyono akan melantik 5 kata Mulia di Gedung Djuanda orang wakil menteri namun pelantikan Wakil Menkes Depkeu, Jakarta, kemarin. Fahmi Idris Ia menyedan Wamenbutkan, pemekeu Anggito rintah tidak perAbimanyu lu merevisi atutertunda. ran mengenai Sementara eselon dan jabaitu mengenai tan wakil mengaji pegawai teri sehingga negeri sipil yang bersang(PNS), Dirjen kutan tetap haAnggaran rus masuk ke Depkeu Anny Eselon I-A dulu. Ratnawati “Tidak perlu mengatakan revisi, yang berAnggito Abimanyu bahwa Peratusangkutan harus ke IA dulu. Mudah-muda- ran Pemerintah (PP) tentang han bisa cepat dilakukan,” kata kenaikan gaji PNS sudah ditetapkan dan berlaku sejak Mulia. Sementara itu Anggito Abi- Januari 2010. “PP sudah diputuskan, manyu tidak banyak memberi penjelasan mengenai penun- dan berlaku terhitung sejak daan pelantikan dirinya men- Januari 2010,” kata Anny. Mengenai realisasi pemjadi Wamenkeu. “Itu sudah dijelaskan oleh pihak Sekreta- bayarannya, Anny mempersilahkan untuk mengecek di riat Negara,” kata Anggito. Ketika ditanya kapan pelan- Direktorat Jenderal Pertikan dirinya akan dilakukan, bendaharaan. “Kenaikan gaji PNS sebesar Anggito mengatakan, hal itu bukan kewenangan dirinya 5 persen terhitung sejak Januari 2010,” kata Anny. (ant) untuk menetapkannya.
KURS RUPIAH 9.000 9.500
9.310
9.265
9.235
10.000 5/1
6/1
7/1
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.