No. 26 tahun IV
8 Halaman
Senin, 8 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Calon Gubernur BI
Presiden Diminta Segera JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dari PDI Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta meminta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengajukan calon gubernur Bank Indonesia (BI) agar stabilitas moneter dan perbankan di Indonesia semakin terjaga. “Sudah hampir satu tahun (jabatan gubernur BI kosong). Persoalan jabatan Gubernur BI sangat serius untuk menjaga stabilitas,” kata Arif Budimanta di Jakarta, Minggu, saat diminta komentarnya mengenai jabatan Gubernur BI yang kosong setelah ditinggal Boediono yang kini menjadi Wapres. “Apa susahnya mencari gubernur BI. Orang-orangnya ada,” katanya. DPR, katanya, sudah menulis surat mengenai jabatan gubernur BI tersebut. Arif mengatakan, sedikitnya ada tiga kriteria yang dimiliki calon gubernur BI. Pertama, memiliki pengetahuan tentang fiskal dan moneter. Kedua, punya rekam jejak yang baik. Ketiga integritasnya teruji. Arif merasa, sangat kecewa saat mendengar rekaman rapat dewan gubernur BI mengenai perubahan Peraturan Bank Indonesia. Mereka yang hadir terkesan tidak mempunyai kompetensi yang baik karena tidak ada analisis yang memadai. Mengenai nama-nama yang beredar seperti Agus Martowardojo sebagai bankir senior, Raden Pardede yang pernah diajukan, atau Iman Sugema yang menjadi doktor di bidang moneter dan perbankan, Arif sekali lagi lebih suka menyebut kriteria. Namun Arif menekankan bahwa penting calon gubernur BI memiliki pengetahuan moneter dan mampu melakukan analisis-analisis yang baik serta bekerja ekstra. “Atas dasar itu, yang penting juga dalam memberantas korupsi maka perlu orang yang mempunyai komitmen, mau bekerja ekstra keras, dan memahami moneter,” katanya. Ia bahkan mencontoh Gubernur Bank Sentral Amerika Ben Bernanke yang merupakan ahli moneter sehingga bank sentral bisa memainkan peran sebagai pengendali moneter dengan maksimal. (ant)
Produksi Minyak Meleset JAKARTA - Memasuki bulan kedua tahun ini, produksi minyak mentah nasional sebesar 946.048 ribu barel per hari (bph). Namun, pencapaian tersebut belum mencapai target minyak yang diproduksi dan diangkut (lifting) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar 965.000 bph. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP) Migas R. Priyono di Jakarta, akhir pekan lalu menyatakan, dengan pencapaian produksi minyak sebesar itu, maka masih 1,96 persen dibawah target APBN 2010. Menurut Priyono, belum tercapainya target produksi itu disebabkan kendala teknis di sejumlah proyek migas yang digarap kontraktor kontrak kerjasama (KKKS).“Misalnya Kangean berhenti produksi sementara untuk proses lifting sebesar 2.500 bphl. Bagaimanapun, hal ini diluar kendali operator,” ujar Priyono. Selain Kangean, sambung Priyono, penurunan produksi juga dialami oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Penurunan sebesar 8.000 bph terjadi karena adanya proses perawatan (maintenance) di area sentral mundur dari perkiraan. Adapun produksi normal CNOOC sekitar 43.000 bph. Produksi Blok Cepu yang dikelola Mobil Cepu Limited (MCL), anak usaha ExxonMobil Indonesia, juga mengalami penurunan menjadi 6.800 bph karena pembelinya yaitu PT Tri Wahana Universal dan Pertamina meminta penurunan pengiriman. “ConocoPhilips onshore turun 2.000 bph karena adanya pekerjaan pigging di Suban, Sumatra Selatan” ujar Priyono. Dengan kondisi tersebut, kata Priyono, produksi minyak dan kondensat harian pada Kamis (4/1) lalu tercatat sebesar 950.266 bph. Sementara rata-rata produksi rata-rata pada awal Februari ini mencapai 952.096 bph. “Bila tak terkendala teknis produksi bisa mencapai 977.000 bph,” tutur Priyono. Rata-rata produksi gas 2010 untuk periode yang sama mencapai sekitar 8.666 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/mmscfd).”Untuk produksi gas pada 4 Februari sekitar 8.603 mmscfd dan untuk rata-rata produksi bulan Februari sebesar 8.589 mmscfd,” katanya. (ind)
Bisnis Jakarta/ant
EKONOMI KONSTRUKSI - Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (Gapensi) memperkirakan, pasar konstruksi tahun 2010 bisa mencapai Rp 180 triliun yang mana nilainya naik 5 persen ketimbang tahun 2009 sebesar Rp 171,52 triliun. Beberapa orang pekerja sedang mengerjakan konstruksi sebuah bangunan di Tanjungpinang, Kepri, kemarin.
Hadapi Tekanan Inflasi, Bank Didesak
Tahan Bunga Kredit JAKARTA - Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengharapkan perbankan tidak menaikkan suku bunga kreditnya meski menghadapi tekanan inflasi ke depan yang kemungkinan akan memicu Bank Indonesia sedikit mengetatkan kebijakannya dengan menaikan BI Rate. “Dengan proyeksi inflasi 2010 sebesar 5-5,5 persen maka BI Rate diperkirakan akan meningkat 50 basis poin di level tujuh persen pada akhir tahun ini. Meski demikian perbankan sebaiknya tidak harus ikut-ikutan menaikkan suku bunga kredit,” katanya di Jakarta, belum lama ini. Menurut Ryan Kiryanto, dengan tidak naiknya suku bunga kredit maka hal itu akan
mendukung pertumbuhan ekonomi yang akan menggeliat di 2010 ini. Untuk itu, menurut dia, perbankan dapat mengoptimalkan efisiensi operasionalnya dan sedikit berkorban menurunkan net interest margin (NIM/ selisih bunga pinjaman (kredit) dengan bunga deposito). “Dengan dibarengi strategi menggenjot fee based income (pendapatan dari pelayanan jasa) untuk kompensasi turunnya NIM,” katanya. Sementara itu, sampai saat ini, NIM perbankan dinilai masih di atas pola normalnya perbankan Indonesai. Menurut Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo, NIM normal perbankan
di Indonesia sekitar 4,5 persen hingga 5,0 persen. Namun saaat ini, NIM perbankan berada di level lebih dari enam persen. Hingga Desember 2009, menurut catatan BI, NIM perbankan berada di level 6,23 persen. Namun pada Januari 2010, menurut Deputi Gubernur Mulyaman D Hadad, NIM perbankan telah turun sebesar 0,15 persen menjadi 6,08 persen. Menurut Bambang, meningkatnya NIM perbankan yang lebih dari lima persen tersebut dipicu oleh risiko perekonomian di 2009 yang dilihat meningkat. “Bila risiko meningkat, maka kalangan perbankan akan menyesuaiakan risiko itu ke dalam
Hatta mengharapkan semua kredit perbankan selama 2010 dapat dicairkan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi 2010. Pemerintah juga mengharapkan selisih suku bunga pinjaman/kredit dengan bunga deposito juga turun sehingga bunga kredit perbankan lebih kompetitif, meski bunga acuan BI Rate tetap sebesar 6,5 persen. Hatta juga mengharapkan agar dana/tabungan masyarakat di perbankan yang men-
han ekonomi dunia. Hal ini menimbulkan dampak akan adanya peningkatan inflasi di 2010. Beberapa kalangan mengatakan akan adanya kebijakan yang mengarah pada pengetatan melalui sinyal adanya peningkatan suku bunga pada 2010 ini. AS sendiri telah mengisyaratkan kemungkinan untuk menaikkan suku bunganya setelah mengumumkan untuk mengakhiri kebijakan program quantative easing pada Maret 2010. BI sendiri, sejak Agustus 2009 hingga sekarang masih menahan suku bunga acuan BI rate di level 6,5 persen. Berbagai kalangan memperkirakan BI pada 2010 akan menaikan suku bunga acuan BI Rate untuk mengantisipasi inflasi. (ant)
Penertiban Aset Negara
Kredit Tumbuh 20 Persen JAKARTA - Pemerintah berharap pertumbuhan kredit selama 2010 akan mencapai 20 persen sehingga membantu pertumbuhan investasi dan ekspor selama 2010. “Pertumbuhan kredit diharapkan mencapai 20 persen sehingga mendorong investasi dan ekspor,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, baru-baru ini.
suku bunganya,” katanya. Namun demikian, mengingat ekonomi 2010 diperkirakan akan lebih baik dari 2009, maka menurut dia, masih ada peluang untuk menurunkan NIM perbankan tersebut ke adalam pola normal. NIM di Indonesia termasuk yang tertinggi yaitu sekitar lima persen. NIM ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya yang berada di kisaran dua hingga tiga persen. Sebelumnya Gubernur Bank Indonesia (Pjs) Darmin Nasution, mengatakan perbankan Indonesia masih belum efisien. Sementara itu, perekonomian 2010 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan 2009 seiring dengan gerak laju pemuli-
capai sekitar Rp 2.000 triliun, dapat digunakan untuk pembiayaan produktif. “Ini cukup besar, dan diupayakan agar dapat digunakan untuk pembiayaan jangka panjang terutama infrastruktur,” katanya. Sementara itu mengenai percepatan perubahan APBN 2010, Hatta mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengajukan perubahan APBN 2010. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
KERJASAMA - Direktur Bank Mandiri Budi G Sadikin (belakang) dan Dirut Indonesia Ferry Bambang Soerjanto uji coba kartu prabayar Mandiri di loket pembayaran tiket penyeberangan di Pelabuhan Merak.
Selesai 93 Persen JAKARTA - Penertiban aset negara berupa inventarisasi dan penilaian aset atau barang milik negara hingga akhir Januari 2010 mencapai sekitar 93 persen. “Inventarisasi dan penilaian aset negara terus kita lakukan dan secara nasional sudah sekitar 93 persen,” kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Hadiyanto di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, dari sekitar 20.000 unit satuan kerja (satker), kurang dari sekitar 1.000 unit satker yang belum selesai proses inventarisasi dan penilaian aset-asetnya. “Itu sebagian besar adalah satker besar seperti di TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), ada juga di kementerian lain. Ini memang masih memerlukan extra effort untuk memastikan proses inventarisasi dan penilaian ini bisa selesai,” katanya. Ia menyebutkan, hambatan proses inventarisasi dan penilaian aset negara ini terutama adalah tidak samanya persepsi satker mengenai pentingnya inventarisasi dan penilaian aset negara. “Misal ada yang belum
melakukan karena belum menerima instruksi dari komandan. Tapi kita sudah koordinasi dengan Dephan sehingga proses ini akan mulus,” katanya. Ia menyebutkan, jumlah aset negara mencapai sekitar 27 juta item sehingga tidak mudah menginventarisasi dan menilainya dalam waktu beberapa tahun saja, padahal setiap saat juga ada perubahan. “Karena itu kami tidak hanya melakukan inventarisasi dan penilaian tetapi juga memasukkan ke suatu sistem nasional yang memungkinkan adanya koreksi,” katanya. Ia menyebutkan, dengan adanya penilaian aset negara maka hingga Januari 2010, nilai aset negara bertambah sekitar Rp 267 triliun. “Angka total koreksi seluruhnya mencapai Rp 531 triliun, nilai aset tetap Rp 650 triliun, investasi permanen Rp 770 triliun,” katanya. Sementara itu mengenai tagihan royalti batubara, ia mengaku sudah meminta fatwa Jaksa Agung sekitar sebulan yang lalu. “Saya belum terima jawaban,” katanya. (ahm)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.