No. 28 tahun IV
8 Halaman
Rabu, 10 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Mandiri dan BNI Dilepas JAKARTA - Pemerintah akan melepas kembali kepemilikan sahamnya di PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) guna memperbesar porsi saham publik (free float) hingga menjadi 40 persen. “Bisa jadi tahun ini untuk penambahan saham ke publik untuk BNI dan Mandiri. Namun pelepasan ini melalui ‘secondary offering’ atau right issue yang masih dipertimbangkan sehingga dapat menambah kepemilikan mereka,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar seusai acara pencatatan perdana saham PT Pembangunan Perumahan Tbk di Jakarta. Mustafa mengatakan, selain untuk memperoleh modal tambahan untuk kegiatan operasional bank-bank tersebut, penambahan saham free float itu juga bertujuan untuk memperoleh insentif pajak dari pemerintah. Nantinya kedua BUMN perbankan itu akan mendapat insentif pajak sebesar 5 persen sesuai ketentuan perundang-undangan. Mustafa menambahkan, mekanisme penawaran saham masih belum bisa ditentukan. “Ada dua kemungkinan kalau tidak ‘right issue’ kita pertimbangkan pula opsi secondary offering, pokoknya masih dibahas antara dua pilihan itu,” katanya. Saat ini kepemilikan saham publik di Bank Mandiri sekitar 33 persen, sementara saham publik di BNI sekitar 15 persen. “Kita rencanakan kepemilikan publik di kedua bank itu menjadi 40 persen,” ujar Mustafa. (ant)
Sistem Baru Pelaporan JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan, perubahan aturan penyampaian laporan bulanan bank umum (LBU) dimaksudkan untuk menerapkan sistem pelaporan terbaru. “Perubahan aturan tersebut untuk menerapkan sistem pelaporan bank yang terbaru,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat BI, Difi A Johansyah, di Jakarta, kemarin. Dia juga mengatakan, LBU yang sebelumnya per tanggal 20 bulan berikutnya dimajukan menjadi per tanggal 5 bulan berikutnya ini untuk mempercepat pelaporan bank umum ke BI. Paling tidak perubahan PBI nomor 12/2/PBI/2010 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 10/40/PBI/2008 tentang LBU ini menjawab permasalahan yang ada, terutama terkait masalah Bank Century. Difi menegaskan bahwa perubahan PBI ini tidak hanya menjawab kasus Bank Century saja, tetapi secara sistem sudah bisa dilakukan untuk mempercepat proses pelaporan. Dalam kasus Bank Century, BI menyampaikan data rasio kecukupan modal (CAR) dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) 20-21 Nopember 2009 per September 2009 berbeda pada saat pencairan dana bailout. BI menyebut telah terjadi perubahan rasio kecukupan modal (CAR) karena pada perhitungan paling aktual (November) yang perhitungannya katanya baru keluar 20-25 hari setelah akhir bulan. Menurut BI, perubahan PBI tentang LBU ini dalam rangka penerapan LBU yang lebih efektif, akurat, dan lengkap yang memerlukan persiapan yang memadai dari infrastruktur pendukung serta semua pihak yang terkait. Selain itu, lanjutnya, PBI ini diterbitkan dalam rangka lebih meningkatkan kesiapan bank pelapor dalam memenuhi ketentuan pelaporan. Dalam PBI ini, penerapan perubahan jadwal penyampaian LBU ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu periode Januari-Juni 2010, periode Juli-Desember 2010 dan periode Januari 2011 seterusnya. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
KINERJA EKSPOR - (ki-ka) Kepala BPPP Muchtar, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida mendengarkan pertanyaan dalam pemaparan kinerja ekspor impor 2009 di Jakarta, kemarin. Nilai total ekspor tahun 2009 turun sebesar 116,49 miliar dolar AS atau turun 15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2008.
Tekanan Harga Berlanjut JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan masih akan terjadi tekanan terhadap harga penjualan eceran pada tiga dan enam bulan pertama 2010. Hasil survei BI terhadap penjualan eceran, kemarin, menyebutkan bahwa perkiraan terjadinya tekanan harga ini tercermin dari indeks ekspektasi harga masing-masing yang mencapai 133,1 poin untuk tiga bulan dan 123,3 poin untuk enam bulan awal tahun ini. Menurut BI, indeks ekspektasi harga untuk tiga bulan mengalami kenaikan sebesar 1,4 poin, sementara indeks ekspektasi harga enam bulan tidak mengalami perubahan. Sementara untuk survei penjualan eceran per Desember 2009 tercatat bahwa indeks penjualan riil tercatat sebesar 221,4 atau mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing sebesar 7,0 persen dan 36,4 persen. Kenaikan volume penjualan di tingkat pedagang eceran pada periode laporan ditengarai karena adanya program diskon yang ditawarkan serta adanya hari libur terkait perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun. Kelompok komoditas yang
mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kelompok komoditas yang berkaitan erat dengan kebutuhan pokok. Kenaikan penjualan riil tertinggi pada kelompok pakaian dan perlengkapannya yakni sebesar 17,0 persen. Sedangkan kelompok kerajinan, seni dan mainan naik 11,4 persen, kelompok makanan dan tembakau (6,4 persen), kelompok bahan konstruksi (6,2 persen), kelompok suku cadang kendaraan (5,5 persen), kelompok bahan kimia (2,1 persen), kelompok bahan bakar (1,1 persen), dan kelompok perlengkapan rumah tangga (0,7 persen). Sementara itu, kelompok peralatan tulis masih mengalami penurunan penjualan riil sebesar 10,0 persen. Jika dilihat secara rinci, kenaikan penjualan riil pada kelompok pakaian dan perlengkapannya terjadi di lima kota yang disurvei dimana kenaikan tertinggi terjadi di kota Jakarta dan Semarang. Dari empat subkelompok yang terdapat dalam kelompok pakaian dan perlengkapannya, secara rata-rata semua subkelompok di lima kota yang disurvei mengalami kenaikan
penjualan diatas 10 persen. Sementara itu, kelompok komoditas lain yang juga mengalami kenaikan di seluruh kota yang disurvei adalah kelompok kerajinan, seni dan mainan serta kelompok makanan dan tembakau dimana peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan yang tinggi pada sub kelompok mainan anak-anak dan sub kelompok makanan jadi & minuman. Secara tahunan indeks penjualan riil tumbuh cukup signifikan sebesar 36,4 persen didorong tujuh kelompok komoditi. Tujuh kelompok komoditas tersebut adalah kelompok pakaian dan perlengkapannya (113,9 persen), kelompok makanan dan tembakau (58,8 persen), kelompok suku cadang kendaraan (31,6 persen). Selanjutnya kelompok bahan konstruksi (28,4 persen), kelompok peralatan tulis (15,1 persen), kelompok kerajinan, seni dan mainan (14,2 persen), dan kelompok bahan kimia (11,7 persen). Sementara, kelompok bahan bakar dan kelompok perlengkapan rumah tangga masih mengalami penurunan masingmasing sebesar 3,8 persen dan 0,2 persen. (ahm)
9.000
9.335 9.390
9.375
10.000
Bisnis Jakarta/sep 5/2
8/2
9/2
12 Kementrian Belum Siap JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan bahwa reformasi birokrasi menjadi tantangan tiap institusi lembaga negara. “Itu (reformasi birokrasi) menjadi tantangan di tiap institusi,” ujarnya seusai ditemui di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, kemarin. Menkeu mengatakan bahwa reformasi perlu dilakukan dengan menghubungkan antara kinerja, akuntabilitas, transparansi, dan tentunya perlu didukung anggaran yang sesuai. “Contohnya Polri, saat ini mereka sudah maju dan quick win sudah dilakukan terutama yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat,” ujarnya. Namun, ia mengatakan masih ada 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang belum 100 persen siap melaksanakan reformasi birokrasi sehingga anggaran reformasi birokrasi dan hukum sebesar Rp 18,07 triliun dalam APBN 2010 belum dapat dicairkan. “Reformasi masih dalam taraf
seberapa tergantung kemajuan mereka karena ada yang baru 30 persen dan ada yang 70 persen dan sekarang sedang dilakukan pengkajiannya oleh para menteri pengarahnya,” ujarnya. Menurut dia, anggaran dalam APBN 2010 untuk reformasi birokrasi belum bisa dicairkan, sebab alokasi anggarannya belum jelas. “Ini masih dalam taraf seberapa kemajuan mereka dalam melakukan reformasi birokrasi,” ujar Sri Mulyani. Saat ini ada beberapa Lembaga Negara yang sudah melakukan reformasi birokrasi diantaranya Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara serta BPK dan menyusul Bappenas, BPKP dan Kemenko Perekonomian. Dan telah ada enam kementerian/ lembaga yang dokumen usulan dan persiapan pelaksanaannya sudah dinilai Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional, yakni Kemenko Kesra, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kemenko Polhukkam, Kementerian Perindustrian, dan BPPT. (ant)
Belanja K/L Melonjak
KURS RUPIAH
9.500
Reformasi Birokrasi
BERIKAN BANTUAN – Dirut BTN Iqbal Lantaro serahkan bantuan pada Sarana Pengobatan SLB Swakarya sebagai wujud kepedulian saat memperingati HUT BTN ke 60, di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan alokasi anggaran belanja seluruh kementrian dan lembaga (K/L) periode 2010-2014 meningkat 103,2 persen menjadi Rp 2.255 triliun dibanding periode lima tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.109,6 triliun. “Perpresnya sudah diterbitkan sejak 21 Januari lalu. Memang, ada kenaikan 103,2 persen menjadi Rp 2.255 triliun dibanding periode 2005-2009 yang sebesar Rp 1.109,6 triliun,” kata Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Supriadi Priatna di Jakarta, Selasa. Menurut data Bappenas, anggaran itu akan dialokasikan pada 76 K/L dimana 15 K/L mendapatkan dana terbesar yaitu senilai total
Rp 1.911 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada Kementrian Pendidikan Nasional sebesar Rp 365,2 triliun, kemudian Kementrian Pekerjaan Umum Rp 268,8 triliun, Kementrian Pertahanan Rp 279,9 triliun. Untuk Kementrian Dalam Negeri, anggaran lima tahun ke depan meningkat 267,7 persen menjadi Rp 67,2 triliun dibanding periode sebelumnya yang mencapi Rp 18,3 triliun. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) alokasinya meningkat 213,9 persen menjadi Rp 80,8 triliun dbandingkan lima tahun sebelumnya. Sementara itu menurut Dedy, khusus di bidang infrastruktur, kenaikan terbesar ada di Kementrian Perumahan Rakyat yang meningkat 430 persen menjadi Rp 13,69 triliun. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.