No. 30 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 12 Februari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
1.587 Rumah Dinas Kemenkeu Bermasalah JAKARTA - Sebanyak sekitar 1.587 unit rumah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bermasalah karena dihuni pihak yang tidak berhak menempati. “Dari inventarisasi sementara yang dilakukan, terlihat bahwa masih banyak rumah dinas diidentifikasi masih ditempati oleh yang tidak berhak yaitu 1.587 rumah dari seluruh rumah dinas yang ada sebanyak 8.810 rumah,” kata Inspektur Jenderal Kemenkeu, Hekinus Manao, di Gedung Djuanda Kemkenkeu Jakarta, kemarin. Hekinus mengatakan, data rumah dinas di lingkungan Kemenkeu itu merupakan data rumah negara seluruh Indonesia, namun data tersebut masih bersifat sementara dan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Dia merinci, jumlah 1.587 unit rumah dinas bermasalah terdiri dari 197 rumah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak (hanya wilayah Jakarta), 334 rumah dinas di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu sebanyak 1.043 rumah dinas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, 11 rumah di lingkungan Ditjen Kekayaan Negara, dan 2 rumah di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Sementara jumlah 8.810 rumah dinas terdiri dari 2.595 rumah di lingkungan Ditjen Pajak, 3.380 rumah di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, 2.762 rumah di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, 29 rumah di Ditjen Kekayaan Negara, dan 44 rumah di lingkungan BPPK. Mengenai penegakan disiplin pegawai, Hekinus mengatakan, pada 2008 terjadi kenaikan penjatuhan hukuman disiplin pada seluruh jenis hukuman. Pada 2007, jumlah pegawai yang dihukuman disiplin 267 orang terdiri dari hukuman peringatan 150 orang, hukuman ringan 21 orang, hukuman sedang 23 orang, dan hukuman berat 70 orang, serta pemberhentian sementara 3 orang. Pada 2008 meningkat menjadi sebanyak 880 orang terdiri dari peringatan 417 orang hukuman ringan 187 orang, hukuman sedang 101 orang, dan 166 hukuman berat, dan pemberhentian sementara 9 orang. Sementara pada 2009 sebanyak 670 orang terdiri dari peringatan 381 orang, hukuman ringan 96 orang, hukuman sedang 63 orang, hukuman berat 116 orang, serta pemberhentian sementara 14 orang. Menurut Hekinus, termasuk dalam hukuman berat, pegawai yang diberhentikan pada 2007 sebanyak 41 orang, tahun 2008 sebanyak 66 pegawai, dan 2009 sebanyak 38 pegawai. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.375 9.500
9.360
9.365
10.000 9/2
10/2
11/2
Bisnis Jakarta/ant
PERTUMBUHAN – Menkeu Sri Mulyani (kanan) dan Ketua Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu (kiri) berbincang usai memberikan paparan evaluasi pertumbuhan ekonomi 2009 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2010 di Departemen Keuangan, Jakarta, kemarin.
Insentif Fiskal Disiapkan JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif fiskal yang akan mendorong pergerakan ekonomi sektor riil selama 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan Jakarta, kemarin mengatakan, insentif tersebut meliputi insentif perpajakan, bidang energi, bidang infrastruktur, sektor industri dan perdagangan serta sektor lainnya (terkait daerah). “Insentif perpajakan antara lain berupaya adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 3 persen dari 28 persen menjadi 25 persen pada 2010,” kata Menkeu dalam jumpa pers dengan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Keuangan.
Insentif pajak lain berupa penurunan tarif PPh bagi perusahaan yang lebih dari 40 persen sahamnya dimiliki oleh publik. Demikian juga dimasukkannya produk pertanian primer sebagai non barang kena pajak. “Insentif lainnya berupa penghapusan PPnBM untuk mendorong berkembangnya industri manufaktur dan fasilitas PPh untuk sektor industri tertentu di daerah tertentu,” katanya. Sementara itu insentif terkait penyediaan energi ditujukan untuk panas bumi berupa fasilitas PPh, PPNDTP dan pembiayaan. Untuk migas berupa fasilitas PPNDTP untuk kegiatan eksplorasi. Minyak nabati berupa subsidi dan PPNDTP. “Pemerintah juga memberikan penjaminan untuk pem-
bangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap II,” katanya. Sedangkan fasilitas untuk pengembangan infrastruktur berupa peningkatan dana bagi BLU tanah dan landcapping, pengoperasian perusahaan pembiayaan infrastruktur, penjaminan untuk PDAM dan subsidi air bersih serta pembangunan perumahan rakyat. Insentif sektor industri dan perdagangan meliputi pemberlakuan NSW termasuk pelayanan kepabeanan dan pelabuhan 24 jam 7 hari, BMDTP untuk industri tertentu, BM nol persen untuk barang modal dan dana revitalisasi perkebunan serta industri gula. Sementara insentif sektor lainnya meliputi insentif bagi daerah dengan kinerja baik (opini wajar tanpa pengecua-
lian dan penyelesaian APBD), dana reformasi birokrasi di 11 kementerian/lembaga serta tambahan modal untuk LPEI dan Askrindo. Sebelumnya sejumlah kalangan menilai intensif fiskal harus dicabut karena selama ini dianggpa tidak efektif. Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) M Ikhsan Modjo justru beranggapan saat ini yang dibutuhkan adalah stimulus moneter. “Pertumbuhan ekonomi kita berbeda dengan negara lain, dengan AS, sehingga kita juga tidak bisa menerapkan kebijakan fiskal yang sama. Stimulus fiskal di Indonesia tidak efektif, karena ternyata bukan itu masalahnya saat ini, yang kita butuhkan stimulus moneter,” katanya beberapa waku lalu.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap akan digerakan oleh konsumsi rumah tangga. Ada atau tidak ada stimulus fiskal, konsumsi rumah tangga di Indonesia, menurut dia, saat ini tetap kuat. Ia menjelaskan, pada 2010 ini, seiring dengan adanya pemberlakuan perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN dan China (ACFTA), ancaman terutama dari sisi moneter. Menurut dia, tingginya biaya bunga di Indonesia saat ini menjadi salah satu masalah bagi perkembangan industri dalam negeri. Ia mengatakan, Indonesia yang memiliki suku bunga kredit yang tinggi sulit untuk bersaing dengan negara-negara yang memiliki suku bunga rendah seperti China. (ant)
Suku Bunga Tetap JAKARTA - Citi pada analisa pasarnya mengatakan, kuatnya pertumbuhan ekonomi semester IV 2009 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akan mengubah arah kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga. “Kita tidak berpikir kuatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2009 akan mengubah arah kebijakan BI. Kita tetap pada perkiraan suku bunga (BI rate) akan meningkat di kuartal III 2009,” kata Analis Citi Johanna Chua di Jakarta, kemarin. BPS Rabu lalu mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2009 sebesar 5,4 persen dan pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 4,5 persen. Menurut Johanna, implikasi terhadap pasar dan kebijakan
atas kuatnya pertumbuhan ekonomi 2009 sebaiknya tetap netral. Hal ini karena aset-aset Indonesia semakin dipengaruhi oleh resiko lingkungan global. Sedangkan saat ini resiko surat utang Eropa semakin kuat, yang dalam jangka pendek ini beresiko meningkat. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang kuat di kuartal IV 2009 dan secara keseluruhan tahun lebih tinggi dari perkiraan tersebut karena adanya penguatan ekspor dibandingkan kuartal sebelumnya. Selain itu juga, penguatan konsumsi yang didorong oleh belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi yang lebih cepat. “Konsumsi rumah tangga dan pemerintah penyumbang
utama dalam pertumbuhan di kuartal IV 2009 ini,” katanya. Catatan BPS menunjukan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,9 persen dan menyumbang pertumbuhan ekonomi 2009 sebesar 2,8 persen. Sedangkan konsumsi pemerintah tumbuh 15,7 persen dan menyumbang pertumbuhan ekonomi 1,3 persen. “Momentum tercepat untuk belanja pemerintah tercatat pada kuartal IV 2009 yang tumbuh 33,2 persen (QoQ), sepertinya proyek yang berada dalam program 100 hari Presiden SBY dipercepat ketika mendekati tenggat waktu,” katanya. Menurut dia, kontribusi belanja pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi 2009 sebenarnya bisa lebih tinggi. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
AWARD - Kepala Devisi Marketing Communication Firman (kiri) menerima penghargaan Top Brand Award untuk katagori Saving Account “BRI BriTama”, di Jakarta, kemarin.
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.