No. 150 tahun III
8 Halaman
Rabu, 12 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sepuluh K/L Tak Serahkan Laporan
Bisnis Jakarta/ant
PLTU 2 BANTEN - Cawapres Boediono (kanan) mendapat penjelasan dari Dirut PLN Fahmi Mochtar saat kunjungannya ke Proyek PLTU 2 Banten Labuan, berkapasitas 2 X 300 MW, kemarin.
Elpiji 12 Kg Diusulkan
Kenaikan Bertahap JAKARTA - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan kenaikan harga LPG bobot 12 kg PT Pertamina sebesar Rp 100-200 per kg setiap bulannya hingga mencapai harga keekonomian. Hal itu disampaikan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di sela Rakernas Akuntansi Tahun 2009 di Jakarta, kemarin. Sofyan Djalil hadir dalam acara itu berkaitan dengan Kementerian Negara BUMN sebagai salah satu kementerian yang mendapat predikat laporan terbaik dari sisi laporan keuangan kementerian/lembaga. “Mungkin seperti itu usulannya Rp 100-200 (per bulan) sehingga pada suatu saat sampai pada nilai keekonomiannya,” katanya. Ia mengatakan, karena LPG bobot 12 kg tersebut bukan barang yang subsidi dan Pertamina masih menjual di bawah harga keekonomian, maka BUMN minyak itu harus menanggung rugi sebanyak Rp 6 triliun se-
Penyerapan di Atas 80 Persen JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimis bahwa penyerapan anggaran tahun 2009 akan mencapai lebih dari 80 persen. “Kita mengharapkan penyerapan anggaran tahun ini lebih dari itu,” kata Menkeu usai berbicara dalam Rakernas Akuntansi tahun 2009 di Jakarta, kemarin. Menkeu menyatakan hal itu menanggapi munculnya perkiraan dari sejumlah kalangan terutama DPR yang memperkirakan penyerapan anggaran 2009 hanya akan mencapai 80 persen. Menurut Menkeu, penyerapan akan lebih tinggi dari 80 persen dan berbagai langkah diupayakan seperti perencanaan yang lebih baik. “Mereka melakukan persiapan usaha (procurement) dan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” katanya seperti dikutip Antara. Menurut dia, upaya meningkatkan penyerapan anggaran juga akan diteruskan pada 2010 dengan menyederhanakan peraturan. (ahm)
tiap tahunnya. Oleh karena itu Kementerian Negara BUMN menyetujui kenaikan harga jual yang diusulkan Pertamina. Sofyan mengaku tidak bisa memperkirakan proses kenaikan harga tersebut akan berlangsung sampai berapa lama, karena harga keekonomian LPG sangat tergantung perkembangan harga minyak dunia. Sebelumnya PT Pertamina (Persero) mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga elpiji kemasan tabung 12 kg secara bertahap sebesar Rp 100 per kg atau Rp 1.200 per tabung. “Ada tiga pertimbangan sebelum pemerintah menyetujui usulan kenaikan harga elpiji yakni tidak memberatkan masyarakat, keuntungan badan usaha yang wajar, dan keberlanjutan pasokan,” katanya Dirjen Migas Departemen ESDM Evita Legowo. Menurut dia, pihaknya juga akan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM tentang tata nia-
ga elpiji yang kini tinggal menunggu tanda tangan Menteri ESDM. Ia mengatakan, sesuai permen tersebut, pemerintah hanya memberikan subsidi kepada elpiji kemasan tabung 3 kg. Sedang, kemasan tabung lainnya yakni 12 kg, 50 kg, dan curah diserahkan kepada perusahaan. Pertamina kembali mengajukan usulan kenaikan harga karena mengaku selalu merugi dalam bisnis elpiji 12 kg. Kenaikan harga elpiji tersebut diusulkan bertahap agar tidak memberatkan masyarakat sampai nantinya harga menuju keekonomiannya. Tahun lalu, Pertamina mengusulkan kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 500 per kg per bulan. Namun, usulan tersebut ditolak pemerintah dengan alasan memberatkan masyarakat. Pertamina memperkirakan akan mengalami kerugian Rp 3,47 triliun dari penjualan elpiji kemasan 12 kg pada tahun 2009. (ant)
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengemukakan ada 10 kementerian dan lembaga (K/L) yang tidak menyerahkan action plan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) untuk diaudit. Anwar Nasution mengatakan, LKKL tersebut berlaku di Tahun Anggaran 2007. “LKKL adalah merupakan komponen utama LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat-red),” tuturnya dalam keynote speech pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi 2009 di Jakarta, kemarin. Ke-10 K/L tersebut ialah Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Kementerian Negara BUMN, Lembaga Ketahanan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, PPATK, Lembaga Adimistrasi Negara, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Namun dari 10 K/L tersebut, terdapat 6 K/L yang sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam LKKL 2007. Sedangkan empat K/L yang be-
lum mendapat opini ialah KPU, Departemen Agama, dan Depdagri. Anwar memaparkan, presentasi jumlah K/L yang memperoleh opini pemeriksaan dengan predikat WTP dari BPK telah meningkat dengan pesat dari 8,8 persen di 2006 menjadi 19,5 persen di 2007, dan menjadi 41,5 persen pada tahun 2008. “Pada periode yang sama, yang memperoleh opini pemeriksaan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer) menurun dari 43,8 persen menjadi 40,2 persen dan 22 persen,” jelasnya. Kemajuan LKKL terutama terdapat pada berbagai departemen besar seperti Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Dephankam/ TNI, Departemen Pertanian, dan Depdiknas. “Tadinya opini WTP dan WDP di monopoli lembaga kecil seperti MK, KY, Lemhanas, dan Badan Intelijen Negara yang menguasai porsi anggaran negara yang relatif kecil,” imbuhnya. (fel)
KURS RUPIAH 9.500 10.000
9.920
9.890
9.915
10.500 7/8
10/8
11/8
Pertumbuhan Pajak 14,5 Persen JAKARTA - Pemerintah memperbaiki pertumbuhan penerimaan pajak dari enam persen di 2009 menjadi 14,5 persen pada tahun 2010 mendatang. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Anggito Abimanyu mengemukakan, besaran 14,5 persen merupakan pertumbuhan angka nominal penerimaan pajak dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2010. “Pertumbuhan tahun 2008 itu hampir 30 persen, tapi 2009 kan turun karena krisis jadi sekitar 6 persen. Tahun 2010 kita recover sekitar 15 persen,” paparnya di Jakarta, kemarin. Angka tersebut, lanjutnya, merupakan penambahan dari besaran pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5 persen, angka inflasi 5 mencapai persen, dan kinerja Ditjen Pajak 11 persen, sehingga totalnya sebanyak 21 persen. Kinerja
Ditjen Pajak tersebut seperti peningkatan kepatuhan, intensifikasi serta ekstensifikasi melalui benchmarking dan profiling. “Dikoreksi dengan penurunan tarif 6,5 persen, jadi totalnya 14,5 persen,” ujarnya. Anggito juga menambahkan, penerimaan pajak tersebut merupakan penerimaan nonmigas, di mana hal itu tidak terpengaruh oleh harga minyak dunia. Dirjen Pajak Tjiptardjo mengemukakan, angka pertumbuhan itu dengan perhitungan jumlah penambahan wajib pajak (WP) baru sebanyak 8 juta. Selain itu, pertumbuhan penerimaan pajak 2010 sebanyak 14,5 persen itu jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ratarata pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2004 hingga 2008 hanya sebesar 7,31 persen. (fel)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.