No. 151 tahun III
8 Halaman
Kamis, 13 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Silpa Untuk Bayar Gaji
Bisnis Jakarta/ant
KINERJA - Dirut Bank Syariah Mandiri (BSM) Yuslam Fauzi (2 kanan) bersama jajaran direksi sebelum pemaparan kinerja BSM sementer I tahun 2009 dimana laba bersih naik 30,6 % di Jakarta, kemarin.
Manajemen Keuangan Daerah Buruk
JAKARTA - Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Depkeu Mardiasmo menyebutkan, sebagian besar penyebab laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini buruk karena lemahnya manajemen aset. “Hingga saat ini belum ada pemerintah provinsi yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Mardiasmo di Jakarta, kemarin. Mardiasmo menyebutkan, ada dua kabupaten/kota yang dalam dua tahun berturut-turut memperoleh opini WTP. “Sementara untuk provinsi belum ada yang WTP, yang naik pangkat dari ‘disclaimer’ (tidak ada opini) ke WDP (wajar dengan pengecualian) sudah cukup banyak,” katanya.
Menurut dia, kepada daerah yang dapat memperbaiki laporan keuangannya perlu diberikan apresiasi sehingga daerah lain juga serius memperbaiki laporan keuangannya. “Kalau daerah pemekaran lebih mudah karena aset baru saja diserahkan dari pemerintah induknya,” katanya. Menurut dia, pemerintah pusat sudah berupaya memperbaiki sumber daya manusia (SDM) bidang keuangan di daerah antara lain dengan menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. “Mulai 2007 sudah ada kursus akuntansi bekerjasama dengan 7 perguruan tinggi untuk bisa menambah kapasitas SDM. Tapi memang tidak bisa seluruhnya. Butuh sekitar 15 tahun,” katanya.
Ia menyebutkan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Depdagri untuk memperbaiki pengelolaan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi khusus (DAK). “Selain itu, dukungan penyusunan Perda APBD dari pusat juga dipercepat sehingga daerah juga harus mempercepat, itu yang terkait dengan penghitungan dana alokasi umum (DAU),” katanya. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 466 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan bahwa hanya 4 daerah yang mendapat opini WTP. Sebanyak 283 LKPD mendapat opini WDP, sebanyak 120 LKPD mendapat opini ‘disclaimer’, dan sebanyak 59 LKPD mendapat opini tidak wajar. (ant)
Pemerintah Beli Newmont Proyek PPP Tahun Ini JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan empat proyek dengan skema kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) senilai 2,8 miliar dolar AS dapat ditenderkan sebelum akhir tahun ini. Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas Bastari Panji Indra di Jakarta, kemarin mengatakan, keempat proyek itu yakni pembangkit listrik tenaga uap batubara (coal fired steam power plant) berkapasitas hingga 2.000 MW di Jawa Tengah milik PT PLN senilai 2 miliar dolar AS. Selanjutnya rel kereta api batu bara Palaci-Bangkuang di Kalimantan Tengah 740 juta dolar AS, proyek terminal pelabuhan kapal pesiar Tanah Ampo di Karangasem Bali senilai 24 juta dolar AS, dan proyek penyediaan air bersih di Cimenteng Bandung senilai 54 juta dolar AS “Keempat proyek tersebut memiliki peluang terbesar untuk ditenderkan pada tahun ini dari total delapan proyek berkategori siap tender di ‘PPP Book’,” katanya. (ant)
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk membeli 14 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara sebagai bagian dari keputusan pengadilan arbitrase internasional agar PT Newmont mendivestasikan kepemilikannya dengan hak pertama membeli ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia. “Pemerintah dalam posisi membeli untuk kepentingan negara dan daerah,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, kemarin. Menurut Menkeu, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Pemda NTT untuk membicarakan rencana pemerintah ini dan mendengar aspirasi dari Pemda NTT. “Saya akan berkoordinasi agar bisa memberikan kebaikan yang maksimal,” katanya. Pengadilan arbitrase di Swiss pada akhir Maret lalu memenangkan gugatan Indonesia terhadap Newmont. Perusahaan tambang emas dan tembaga Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat itu, harus mendivestasikan sahamnya dalam waktu 18 hari. Pemerintah pusat ditawarkan ter-
lebih dulu untuk membeli saham. Jika pusat tidak menyanggupi, maka pemerintah daerah yang mendapat hak berikutnya. Melalui konsorsium badan usaha milik daerah PT Daerah Maju Bersaing (DMB), pemerintah daerah setempat akhirnya menggandeng PT Multicapital (anak perusahaan Bumi Resources) untuk membeli saham Newmont. Maju Bersaing merupakan perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. PT Multi Capital adalah satu dari lima perusahaan yang turut mengincar kepemilikan 10 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Keharusan Newmont menjual sahamnya merupakan perintah arbitrase internasional pada akhir Maret lalu. Sepuluh persen itu senilai Rp 4,1 triliun, diserahkan ke pemda tempat Newmont berada. (ant)
JAKARTA - Besaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran atau Silpa tahun 2009 diperkirakan sebesar Rp 26 triliun. Angka tersebut akan digunakan sebagai dana talangan untuk pembayaran gaji pegawai di awal tahun 2010 mendatang. “Silpa 2009 akan digunakan untuk pembiayaan defisit. Silpa juga untuk mengatasi cash flow, untuk bayar gaji, DAU (Dana Alokasi Umum-red),” tutur Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Suharso Monoarfa usai rapat kerja dengan pemerintah, kemarin. Silpa sebesar Rp 26 triliun tersebut, hampir sama dengan jumlah Silpa tahun 2008 yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai sebesar lebih dari Rp 28 triliun. Dirjen Perbendaharaan Negara Herry Purnomo mengatakan, pemerintah memang harus selalu menyiapkan sejumlah anggaran di awal tahun khususnya untuk pembayaran gaji pegawai dan DAU. Pasalnya, pada awal tahun penerimaan pajak belum ada sama sekali.
Dia menambahkan, mekanisme ini merupakan bagian dari perbaikan yang dilakukan pemerintah bersama DPR. Di Tahun Anggaran 2008 juga ada dana cadangan atau buffer yang berasal dari penerbitan obligasi. Meskipun begitu, penggunaan Silpa harus melalui pembahasan dengan DPR. Silpa pun bisa dipergunakan dengan seizin DPR. Silpa merupakan sejumlah anggaran belanja K/L yang tidak terserap oleh departemen. Pengamat Indef dalam APBN Ahmad Erani Yustika menyatakan, penyerapan belanja K/L tahun 2009 diperkirakan hanya sebanyak 90 persen hingga 95 persen. “Itupun mutunya jelek, karena sampai semester I hanya terserap 30 persen,” tukasnya. Menurut Erani, realitas ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah, karena pola penyerapan yang tidak sehat mengakibatkan mutu pembangunan yang buruk. “Ini harus diubah,” cetusnya. (fel)
Bapepam Jatuhkan Denda Rp 5,81 Miliar JAKARTA - Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengungkapkan selama Januari hingga 12 Agustus 29 telah menjatuhkan sanksi denda sebanyak Rp 5,81 miliar. Ketua Bapepam-LK A Fuad Rahmany di Jakarta, kemarin mengatakan, sanksi tersebut diberikan kepada pelaku bidang pasar modal sebesar Rp 5 miliar dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) Rp 803,8 juta. “Sanksi denda bidang pasar modal yang terbesar berasal dari perusahaan efek non manajer investasi sebanyak 212 pihak dengan denda Rp 1,58 miliar,” katanya. Selanjutnya diikuti emiten 140 perusahaan Rp 2,64 miliar, manajer investasi (46 pihak) Rp 321 juta, akuntan publik (24 pihak) Rp 92,8 juta, dan penilai (20 pihak) Rp4 3,6 juta. Sementara itu, sanksi denda untuk LKBB sebagian besar diberikan kepada perusahaan penunjang usaha asuransi sebanyak 44 sanksi dengan
denda Rp 545 juta, dana pensiun (28 pihak) Rp 79,8 juta, dan perusahaan perasuransian (7 pihak) Rp 179 juta. Selain sanksi denda, sepanjang awal tahun hingga hari ini, Bapepam-LK juga memberikan sanksi peringatan tertulis bagi perusahaan yang bergerak di bidang pasar modal kepada satu wakil manajer investasi, lima perorangan, dan lima direksi emiten. Sanksi pencabutan izin juga diberikan kepada dua perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek dan tiga izin perseorangan sebagai wakil manajer investasi. Sedangkan sanksi pembekuan izin diberikan kepada dua izin usaha perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek, dua izin perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek, tiga surat tanda terdaftar (STTD) akuntan publik, dan tiga STTD penilai. Hal serupa juga dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak sebagai LKBB. Sanksi terbanyak berupa peringatan tertulis kepada 243 perusahaan. (ant)
KURS RUPIAH 9.500
9.890 10.000
9.915
9.945
10.500 10/8
11/8
12/8
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.