No. 153 tahun III
8 Halaman
Selasa, 18 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
APBN Masih Aman
Tax Heaven Jadi Sorotan JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa awal September 2009 nanti menteri-menteri keuangan sejumlah negara akan mengadakan pertemuan membahas masalah tax heaven (surga penghindaran pajak). “Pokoknya hasil pertemuan G-20, akan kita diskusikan lebih lanjut pada pertemuan menteri-menteri keuangan semua negara pada awal September nanti,” kata Menkeu di Jakarta, kemarin. Namun di dalam negeri, Menkeu meminta pihak Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kapasitasnya melaksanakan kesepakatan internasional maupun kemampuan meminimalkan dampak adanya tax heaven. “Saya sudah meminta Dirjen Pajak melakukan peningkatan kapasitas melaksanakan kesepakatan maupun meningkatkan kemampuan kita meminimalkan dampaknya,” katanya. Sementara itu, Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo ketika ditanya apakah pihaknya sudah mengajukan usulan daftar tax countries, mengatakan, saat ini sedang dalam proses penyiapan peraturan menteri keuangan (PMK)-nya. “Ya ini sedang dalam proses, itu kan menyangkut persoalan interdep, jadi harus diselesaikan dulu,” katanya. Mengenai penempatan intelijen pajak (ekonomi) di sejumlah tax countries, Tjiptardjo mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan ke Deplu dan Depkeu. Menurut dia, penempatan intelijen ekonomi itu terutama di negara-negara di mana banyak pengusaha RI yang melakukan investasi di sana. (ant)
Perlu Kesepakatan Lunak Dorong Bunga JAKARTA - Kesepakatan ‘lunak’ (soft) antarbank, khususnya bank-bank besar, diperlukan untuk bisa mendorong turun tingkat bunga bank yang masih dirasakan tinggi di pasar, kata Direktur BNI Bien Subiantoro di Jakarta, kemarin. “Kesepakatan yang soft antarbank itu sangat diperlukan untuk mendorong turun bunga itu. Tentunya tetap pada basis mekanisme pasar yang memang sudah diterapkan sejak paket deregulasi Oktober 1988,” katanya. Bien menjelaskan, kesepakatan soft antarbank diperlukan mengingat pada saat ini tidak ada bank yang berani mendahului melakukan penurunan bunga sendiri, karena khawatir nasabahnya lari ke bank lain. Sebaliknya, bila antarbank besar itu membuat kesepakatan secara tegas yang terdokumentasi formal, bisa dianggap melanggar dasar mekanisme pasar yang sudah diatur sejak paket deregulasi 1988 dan melakukan praktik oligopoli dalam mengarahkan pasar, yang merupakan pelanggaran bagi undang-undang persaingan usaha yang sehat. “Meskipun tujuannya baik, tapi itu berisiko bank-bank besar bisa dinilai oligopolistik yang melanggar ketentuan dalam undang-undang persaingan usaha yang sehat,” katanya. Menurut dia, bank-bank besar seperti bank BUMN (Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN) dan BCA yang seluruhnya memiliki pangsa pasar di perbankan nasional sekitar 50 persen, bila di antara mereka ada kesepakatan soft, tindakan itu akan bisa mempengaruhi pasar perbankan menurunkan tingkat bunga bank, khususnya bunga deposito yang masih ada yang di atas bunga penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar tujuh persen. Ia mengungkapkan, sudah seharusnya bank-bank besar bisa menurunkan bunga karena sudah tidak ada lagi kesulitan likuiditas di masing-masing bank besar itu. (ant)
Bisnis Jakarta/sep
KEHORMATAN - Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro (kiri) menyematkan tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada Dirut PLN Fahmi Mochtar (kanan) pada Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64 di Jakarta, kemarin.
JAKARTA - Dirjen Anggaran Depkeu Anny Ratnawati menyatakan bahwa APBN 2009 masih aman meski harga minyak dunia sudah tembus di atas 70 dolar AS per barel. “Sampai sekarang masih aman, belum ada perubahan, kalau 70-an masih aman,” kata Anny Ratnawati usai pertemuan di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, kenaikan harga minyak dunia saat ini belum berpengaruh ke besaran subsidi dalam APBNP 2009. “APBN masih aman, yang kita pakai adalah harga rata-rata selama setahun, bukan harga saat ini saja,” kata Anny. Berkaitan dengan harga minyak, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR juga mengingatkan pemerintah agar lebih realistis menetapkan proyeksi. FPKS memandang perlunya revisi atas asumsi harga minyak yang ditetapkan sebesar 60 dolar AS per barel dalam RAPBN 2010. “Per hari ini saja harga sudah mencapai di atas 70 dolar AS per barel. Kita harus belajar dari pengalaman tahun 2009 di mana APBN mengalami deviasi yang tinggi,” kata juru bicara FPKS, Rama Pratama. Menurut dia, implikasinya menjadi kuat ke arah pembentukan tingkat inflasi, di samping beban anggaran subsidi. “Stress test yang dilakukan pemerintah menunjukkan kisaran tambahan anggaran hingga sebesar Rp 94 triliun untuk deviasi harga minyak hingga 25 dolar AS per barel,” katanya. (ant)
Target Ekonomi Naik JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2010 naik dari target yang ditetapkan sebesar lima persen. “Kesepakatan dengan DPR kan kisarannya 5-6 persen, nanti kita lihat pembahasan lebih lanjut dengan DPR,” katanya usai upacara peringatan HUT ke-64 Kemerdekaan RI di Departemen Keuangan Jakarta, kemarin. Kenaikan target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2010, kata Menkeu, juga dimungkinkan dengan perkembangan sampai semester I 2009 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari perkiraan. “Tampaknya kondisi semester I tidak seburuk yang dibayangkan dan semester II
kita akan hati-hati meskipun dari sisi pertumbuhan ekonomi pada sektor investasi kita harus tetap pantau dengan baik,” katanya seperti dikutip Antara. Menurut dia, penetapan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2010 lebih dari lima persen bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, namun harus dilihat dulu faktor-faktor yang menyumbangnya. Sebelumnya, sejumlah fraksi di DPR menilai asumsi target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2010 sebesar 5 persen terlalu rendah padahal sejumlah faktor memungkinkan penetapan di atas angka itu. Penilaian itu dilontarkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Golkar (FPG), dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPP). “Beberapa asumsi makro
ekonomi yang digunakan dalam penyusunan RAPBN 2010 perlu dievaluasi untuk membangun semangat optimisme dalam rangka pemulihan dari krisis,” kata juru bicara FPKS Rama Pratama. Rama menyebutkan, kinerja pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir sesungguhnya telah menggambarkan capaian yang patut diapresiasi. “Meski banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif akibat krisis ekonomi global, tahun 2008 ekonomi Indonesia masih tumbuh 6,1 persen,” kata Rama. Menurut FPKS, pencapaian itu tentu karena berbagai upaya dan langkah kebijakan yang diambil pemerintah. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5 persen pada 2010, perlu didorong menjadi lebih besar.
“Apalagi jika kita ingin menjaga momentum pertumbuhan yang berdasarkan hasil pencapaian dalam kurun waktu 20042008 mencapai angka sekitar 6 persen,” katanya. Menurut FPKS, sesungguhnya upaya untuk mendorong target pencapaian yang lebih dari 5 persen cukup beralasan, apalagi jika melihat fakta bahwa masih terdapat persoalan klasik dari efektivitas peran APBN terkait dengan rendahnya daya serap anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran, paling tidak untuk 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Sama dengan FPKS, FPG melalui juru bicaranya Kahar Muzakir mengusulkan agar pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6 persen.
Sementara untuk target inflasi, FPG mengusulkan sebesar 5 persen, nilai tukar rupiah Rp 10.000 perdolar AS dan ratarata tingkat bunga SBI 3 bulan 6,5 persen. Ketiganya sama dengan angka di Nota Keuangan dan RAPBN 2010. Sementara untuk harga minyak, FPG mengusulkan angka 65 dolar AS perbarel dari angka di Nota Keuangan sebesar 60 dolar AS, bahkan FPP menilai dengan penetapan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen dan laju inflasi juga lima persen, maka terdapat pertumbuhan ekonomi yang semu. “Dengan pertumbuhan lima persen dan inflasi juga lima persen maka sebenarnya tidak ada pertumbuhan ekonomi efektif, semestinya pertumbuhan ekonomi di atas inflasi,” kata juru bicara FPP Zainut Tauhid Sa’adi. (ahm)
Jelang Ramadhan dan Lebaran
BC Waspadai Penyelundupan
Bisnis Jakarta/sep
PENGHARGAAN - Wadirut Dirut BTN Evi Firmansyah (kiri) menerima penghargaan dari Ketua Asbisindo A Riawan Amin pada acara “Islamic Finance Award (IFA 2009)” di Jakarta, akhir pekan lalu.
JAKARTA - Direktorat Jendral Bea dan Cukai (BC) meningkatkan upaya mengatasi penyelundupan barang dari luar negeri menjelang puasa dan lebaran 2009. “Sebetulnya sebulan yang lalu kita sudah mengantisipasi kemungkinan meningkatnya penyelundupan menjelang puasa,” kata Dirjen Bea dan Cukai Anwar Suprijadi di Jakarta, kemarin. Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu pihaknya mengerahkan kapal patroli Ditjen BC untuk melakukan pengawasan di kawasan Selat Malaka. “Kemarin kita sudah menangkap salah satu kapal yang isinya pakaian/garmen yang akan dimasukkan ke Indonesia,” jelasnya. Ia menyebutkan, patroli men-
jelang puasa dan lebaran lebih difokuskan di kawasan Selat Malaka karena sumber besarnya di Malaysia dan Singapura. Selain di laut dan pelabuhan, kata Anwar, pihaknya juga intensif melakukan pengawasan di kawasan berikat. “Pokoknya kita peduli terhadap pengembangan produk dalam negeri,” kata Anwar. Ia menyebutkan, dari berbagai pencegahan yang dilakukan selama ini, produkproduk yang diselundupkan antara lain tekstil, alat elektronik, alas kaki, toys (mainan anak), makanan dan minuman. Terakhir, lanjut Anwar, pihaknya mencegah penyelundupan pakaian bekas yang masuk dari Selat Malaka masuk ke Jawa Timur dan ditangkap di Madura. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.