No. 14 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 21 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bukopin Syariah Targetkan 40 Persen JAKARTA - Bank Bukopin Syariah, 2010 menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 40 persen. “Kami targetkan pembiayaan tumbuh 40 persen seiring dengan membaiknya perekonomian tahun ini,” kata Direktur Utama Bank Bukopin Syariah Riyanto, di sela acara seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, Rabu Menurut dia, Bank Bukopin Syariah masih akan fokus pada pembiayaan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). “Kami tetap fokus di UMKM, tapi pembiayaan korporasi juga jadi prioritas,” katanya. Riyanto mengatakan bahwa pihaknya juga ikut pembiayaan jasa eksplorasi minyak senilai Rp 250 miliar. Direktur utama Bank Bukopin Syariah mengatakan bahwa nilai pembiayaan 2009 mencapai Rp 1,4 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) nilai juga hampir sama. Sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 11,7 persen. Untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya, Riyanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan jaringannya. (ant)
Rupiah Melorot ke Rp 9.300 JAKARTA - Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore turun menembus angka Rp 9.300 per dolar, karena aksi konsolidasi pelaku pasar berlanjut, meski indeks harga saham gabungan terus menguat hingga mendekati angka 2.700 poin. Aksi konsolidasi pelaku pasar mengakibatkan rupiah terpuruk hingga di atas Rp 9.300 per dolar, berbeda dengan IHSG bursa efek Indonesia (BEI) yang terus menguat hingga mencapai 2.679 poin lebih, kata pengamat pasar uang, Farial Anwar di Jakarta, kemarin. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah menjadi Rp 9.305-Rp 9.315 per dolar dibanding penutupan hari sebelumnya Rp 9.230-Rp 9.240 per dolar atau turun 75 poin. Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Board mengatakan, rupiah hanya mampu mencapai di atas angka Rp 9.100 per dolar belum bisa menyentuh angka Rp 9.000 per dolar. “Pada level Rp 9.100 per dolar, rupiah sudah dapat menguat lagi terus melemah hingga berada di atas angka Rp 9.300 per dolar,” ucapnya. Menurut dia, hal ini menunjukkan bahwa arus masuk dana asing sudah tidak direspon pasar, sehingga pelaku hanya berusaha melepas rupiah untuk mencari untung. Pelaku menilai saatnya untuk melepas rupiah yang telah mengalami kenaikan yang cukup tajam, kata Farial . Ia mengatakan, posisi rupiah yang sempat di level Rp 9.100 per dolar, karena BI segera masuk ke pasar menahan lajunya kenaikan itu. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.225
9.230
9.305
9.500
10.000 18/1
19/1
20/1
Bisnis Jakarta/ant
PERSIAPAN - Menkeu Sri Mulyani (kanan) didampingi Menperin M.S. Hidayat (tengah) dan Mendag Mari E. Pangestu saat menyampaikan pemikirannya dan kebijakan yang akan dilakukan Depkeu mengantisipasi pemberlakuan ACFTA di Jakarta, kemarin.
Menkeu Siapkan
Pemantuaan Dini ACFTA JAKARTA - Kementerian Keuangan menyiapkan langkah-langkah penerapan aplikasi sistem pemantauan dini (early warning system) atas impor produk tertentu untuk mengantisipasi perjanjian perdagangan bebas ASEANChina (ACFTA). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR RI, Rabu, mengatakan, pemantauan dini (EWS) diterapkan berdasarkan penggunaan data impor secara online dan seketika (realtime) dari jumlah impor per pos tarif/HS
yang menunjukkan jumlah tertentu (threshold/batasan jumlah impor). “Jumlah threshold tergantung dari komoditasnya, jadi dilihat berdasarkan pengalaman historis, kemudian berapa pola dari impor barang tersebut yang bergantung kepada kenaikan atau perubahan impor per tahunnya, apakah sesuai dengan kebutuhan normal perekonomian atau tidak,” ujarnya. Menurut dia, sistem ini akan memberikan informasi secara dini dari impor beberapa pos tarif jika terjadi lonjakan ber-
dasarkan batasan jumlah impor yang telah ditetapkan. Kementerian Keuangan juga membentuk kelompok kerja (pokja) untuk membahas secara periodik dan menganalisis data yang diperoleh dari sistem pemantauan dini. “Data yang telah dianalisis akan disusun kebijakan langkah-langkah yang diperlukan untuk kemudian dilaporkan ke pimpinan,” ujarnya. Apabila berdasarkan sinyal dari sistem pemantauan dini menunjukkan terjadi kondisi memburuk seperti adanya lonjakan impor yang berdampak
Tinjau Ulang Ekspor Energi JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakannya yang memposisikan energi sebagai komoditas ekspor primadona. Misalnya, batu bara, pemerintah harus sudah memiliki perencanaan untuk menghentikan ekspor secara bertahap Anggota DEN Renaldy Dalimi menilai, sudut pandang pemerintah masih menumpukan komoditas energi untuk pasar ekspor. Hal tersebut tidak ditampik untuk kesiambungan fiskal negara. Sebagai informasi, hingga tahun lalu kontribusi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkisar 35 persen terhadap pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sementara kalangan berkeyakinan, kebijakan itu menjadi salah satu penyebab terjadinya deifist energi nasional dituding menjadi salah satu
penyebab defisit energi nasional. Apabila kebijakan seperti ini tetap terus dipertahankan, dalam waktu mendatang, maka hal itu akan membahayakan keamanan pasokan energi nasional. “Kemandian energi bagi Indonesia masih suatu keniscayaan. Selama ini permasalahan energi juga disumbang dari minimnya pasokan energi untuk domestik. Karena itu harus ada upaya sedikit radikal seperti pengurangan ekspo energi,” ujar Renaldy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, kemarin. Dalam analisa DEN, sambung Renaldy ,rata-rata ekspor energi di kisaran 70 persen sangat tidak sebanding dengan kebutuhan konsumsi energi domestik. “Pertumbuhan ekonomi seiring dengan kenaikan konsumsi energi. Kalau tidak diimbangi dengan pengurangan dan
penghentian ekspor energi, nantinya kita akan kelimpungan karena defisit pasokan energi,” kata dia. Salah satu komoditas yang dapat segera dikurangi ekspornya adalah batubara. Dari total produksi batu bara ratarata 250 juta ton, sebesar 160 juta ton atau 67 persen masih diekspor. “Tanpa perubahan kebijakan , maka SDA batu bara yang ada hanya akan mampu bertahan antara 20-30 tahun ke depan. Demikian halnya dengan migas,” kata Renaldy. Namun, untuk mengimbangi hal tersebut upaya pengembangan energi terbarukan menjadi harga mati bagi upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional. ”Selain penghentian ekspor, beberapa kebijakan lain yang tengah digodok DEN diantaranya pembangunan PLTN, energi terbarukan, hingga penggunaan gas alam,” ujar Renaldy. (ind)
negatif berdasarkan HS 10-digit dan terjadi “unfair trade”, maka pemerintah akan mengambil langkah kebijakan. “Kita akan menerapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara serta Bea Masuk anti Dumping Sementara atau Bea Masuk Imbalan Sementara untuk mencegahnya,” ujar Sri Mulyani. Selain itu, Kemenkeu juga membuat kebijakan nontarif lain untuk mengantisipasi membanjirnya produk luar negeri seperti pelayanan dan izin usaha yang mudah, mendorong iklim investasi yang baik dan adil
bagi pelaku usaha dalam negeri. Kemudian, akan diberlakukan pengamanan yang lebih ketat terhadap pelabuhan-pelabuhan pemasukan yang berpotensi dilakukan penyeludupan fisik dan administratif. “Kita akan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat keterangan asal (SKA) yang lebih ketat dari segi kebenaran fisik maupun substansinya, melakukan ‘verification visit’ ke negara pengekspor serta melakukan patroli secara intensif di daerah perbatasan,” ujar Menkeu. (ant)
Ekonomi Syariah
Berjalan Secara Elementer JAKARTA - Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Muliaman D Hadad mengatakan perbankan syariah masih dijalankan secara elementer (dasar) dan sangat simpel. “Ekonomi syariah di Indonesia saat ini masih sangat simpel, hal ini terlihat sebesar 70 persen masih dijalankan dengan skema jual beli saja,” kata Muliaman, saat berbicara dalam seminar bulanan MES di Jakarta, Rabu. Menurut deputi gubernur Bank Indonesia (BI) ini, ekonomi syariah masih memiliki banyak skema pembiayaan. “Masih banyak skema seperti ‘islamic financing’ yang saat ini belum banyak digunakan,” katanya. Ia mengakui bahwa belum banyaknya penggunaan skema pembiayaan ini karena permintaan terhadap skema di luar jual beli juga masih kecil.
Selain itu juga diakuinya bahwa kondisi ini juga faktor masih kecilnya pangsa pasar ekonomi syariah. Sementara itu Direktur Utama Bank Bukopin Glen Glenardi mengatakan pertumbuhan ke depan tidak hanya industrinya saja, tetapi juga diikuti oleh pengetahuan nasabah terhadap ekonomi syariah. Glen berharap pembiyaan syariah juga akan diikuti oleh nasabah yang menjalankan usaha secara syariah juga. Tentang adanya pembajakan sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah, Muliaman berharap antar bank syariah yang ada untuk mendirikan pelatihan bersama. “Dengan adanya pelatihan bersama ini paling tidak kebutuhan SDM dapat teratasi, sehingga tidak saling bajak,” jelasnya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.