No. 54 tahun IV
8 Halaman
Senin, 22 Maret 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Bisnis Jakarta/ant
PEMBATASAN PROPERTI – Pemerintah akan menyesuaikan Peraturan Pemerintah (PP) No 41/1996 tentang pemilikan hunian asing yang berkedudukan di Indonesia. Aturan itu tetap mengedepankan kontrol pemerintah terhadap kepemilikan properti di Tanah Air. Dua pekerja tengah melintasi sebuah iklan properti di Jakarta, belum lama ini.
DNI Lindungi Domestik
Gaji Bankir Disorot JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tidak akan mempermasalahkan faktor gaji karyawan bank sebagai salah satu penyebab membengkaknya biaya operasional (overhead cost) perbankan yang berujung sulitnya penurunan bunga kredit. “Gaji karyawan tinggi tidak masalah bagi bank, kami tidak perlu mengatur masalah gaji ini,” kata Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, di Jakarta, belum lama ini. Menurut Halim, tingginya gaji merupakan cerminan tingginya kreatif di perbankan dan membutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki skill yang tinggi. “Jika masalah gaji diatur akan menyebabkan orang ngak mau masuk ke perbankan dan nantinya akan diisi orang yang tidak memiliki skill,” katanya seperti dikutip Antara. Halim mengatakan salah satu fakto NIM (net interest margin) tinggi adalah overhead cost, diantaranya pengembangan IT (informasi teknologi) dan pembangunan kantor cabang, ekspansi usaha, biaya promosi dan biaya gaji. Menurut dia, yang menjadi sorotan dari tingginya overhead ini bukan gaji karyawan, tetapi investasi di IT dan pembangunan kantor cabang. “Negara kita adalah negara kepulauan dan luas, sehingga perlu adanya insentif untuk pembukaan di Indonesia Timur dan tidak akan berpengaruh pada pengembangan IT, bukan masalah gaji karyawan,” katanya. Salah satu kandidat deputi gubernur BI ini memang mengakui bahwa gaji karyawan bank di Indonesia tinggi, tetapi bukan tertinggi di dunia. Halim juga mengatakan bahwa NIM tersebut tidak akan dijadikan dalam satu aturan, tetapi akan dibuat database penyebab tingginya bunga kredit. “Ini akan dijadikan databese sebagai dasar untuk membuat kebijakan BI,” katanya. Dia mengungkapkan dalam NIM yang bisa dihitung oleh BI hanya cost of fund, karena hampir setiap bank memiliki perhitungan yang sama. (ahm)
JAKARTA - Kepala BKPM Gita Wirjawan mengatakan finalisasi revisi Peppres Daftar Negatif Investasi (DNI) yang segera diajukan ke Presiden akan digunakan untuk kepentingan domestik. “Semua hal-hal yang strategis untuk Indonesia, yang asing dibatasi,” ujarnya seusai rapat koordinasi revisi DNI di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, revisi DNI akan membantu para investor untuk menciptakan iklim berusaha dan akan menghindarkan ketidakpastian. “Investor kan kepentingannya persepsi ketidakpastian, dengan adanya penegasan dan kristalisasi, penyikapan akan sangat membantu,” ujarnya. Ada lima poin utama dalam draft revisi DNI yang mencakup sektor-sektor strategis, seperti kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, pertanian dan industri kreatif. Untuk bidang kesehatan dalam revisi DNI, lanjut Gita, nantinya akan membahas kepemilikan asing hingga 67 persen di seluruh Indonesia, dari sebelumnya pembatasan me-
ngenai hal tersebut hanya mencakup wilayah Surabaya dan Medan. “Ketentuan tersebut hanya berlaku untuk rumah sakit, poliklinik tidak termasuk apotik,” ujar Gita. Kemudian, Gita menambahkan, dalam bidang pertanian dan perkebunan kepemilikan asing dibatasi hanya 49 persen demikian pula dengan pembatasan dalam bidang pendidikan, kepemilikan asing dalam mendirikan badan hukum untuk pendidikan, kondisinya harus nirlaba. “Mungkin bisa disiasati dalam arti kalau mereka memberikan jasa konsultasi untuk kepentingan belajar dan kami sangat konsultatif dengan Menteri Pendidikan,” ujarnya. Ia menambahkan, industri kreatif nantinya juga dibatasi 49 persen kepemilikan asing dan untuk pasar modal, revisi DNI juga membicarakan mengenai kepentingan right issue, treasury stock, merger and acquisition. “Revisi ini dengan penegasan termasuk kalau terjadi right issue, telah dibicarakan sebelumnya, kalau ada intepretasi pemegang saham non port-
folio atau pemegang saham pengendali, harus mengacu pada DNI,” ujarnya. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring mengatakan, dalam bidang telekomunikasi yang 100 persen tertutup bagi kepemilikan asing itu hanya industri BTS. “Untuk warung telekomunikasi itu dicanangkan untuk UMKM,” ujarnya. Tifatul mengatakan untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi asing dibatasi maksimum 49 persen dengan jaringan tetap tertutup 65 persen. Kemudian, aturan untuk penyelenggaraan jasa, lanjut Tifatul, bergerak maksimum 65 persen dengan jasa sistem komunikasi data 95 persen serta jasa internet dan telepon maksimum 49 persen. Sementara untuk jasa pos, kepemilikan asing juga dibatasi hingga 49 persen karena menganut prinsip grandfather closest. “Jadi yang sudah lama seperti TNT dan sebagainya, dalam masa dua tahun harus menyesuaikan UU Pos yang maksmimum 49 persen,” ujar Tifatul. Revisi draf Peppres DNI segera diserahkan kepada Presiden akhir Maret 2010. (ant)
RAPBNP Segera Dibahas JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan RAPBNP 2010 akan dibahas bersama DPR. Menurut Hatta Rajasa di Gedung Kantor Menko Perekonomian Jakarta, Jumat, di tingkat pemerintah, masalah RAPBNP 2010 sudah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi dan terakhir dilakukan akhir pekan lalu. Perubahan dalam APBN 2010, lanjut Hatta, antara lain terkait dengan kenaikan harga minyak yang diikuti dengan kenaikan alokasi subsidi dalam APBN 2010. “Kenaikan subsidi juga karena tarif dasar listrik (TDL) tidak mengalami kenaikan sejak Januari 2010, demikian juga dengan kebutuhan tambahan subsidi untuk pupuk,” katanya.
Menurut dia, kenaikan TDL yang direncanakan mulai Juli 2010 juga akan dibahas dalam pembahasan RAPBNP 2010. “Berapa besar kenaikannya masih akan dibahas dengan dewan (DPR),” kata Hatta. Ia menyebutkan, secara garis besar alokasi dana APBN dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu untuk program pro rakyat atau jaring pengaman sosial (JPS), pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah mengubah sejumlah asumsi dalam APBN 2010, seperti asumsi inflasi dari 5,0 persen menjadi 5,7 persen, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan dari 6,5 persen menjadi 7,0 persen. Asumsi lainnya adalah kurs
Rupiah dari Rp 10.000 per dolar AS menjadi jadi Rp 9.500 per dolar AS. Asumsi harga minyak mentah juga diubah dari 65 dolar AS per barel menjadi 77 dolar AS per barel. Sementara asumsi pertumbuhan ekonomi tetap 5,5 persen dan lifting/produksi minyak tetap 965 ribu barel per hari. Pemerintah melaksanakan program stabilitas harga selama 2010 untuk menjaga perekonomian tetap kondusif, antara lain dengan mempertahankan harga minyak dalam negeri dengan menambah alokasi subsidi dari Rp 68,7 triliun menjadi Rp 89,3 triliun. Selain itu, peningkatan subsidi pangan dengan meningkatkan jatah beras untuk rakyat miskin dari 13 kg jadi 15 kg. (ant)
Larangan Kartel JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memberlakukan pedoman yang memuat ketentuan mengenai larangan tindakan kartel, guna mewaspadai potensi penyalahgunaan asosiasi usaha. Bagi pelaku kartel, akan dikenai diantaranya sanksi denda maksimal Rp 25 miliar. Kepala Biro Humas KPPU Akhmad Junaidi dalam rilisnya di Jakarta, kemarin, menyebutkan,lembaga persaingan usaha telah selesai menyusun draf pedoman pasal 11 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal itu, menurut Junaidi, mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya. Hal itu, bertujuan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Alhasil dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. “KPPU menunggu timbal
balik dari masyarakat 30 hari kerja untuk selanjutnya diberlakukan pada akhir bulan April,” ujar Junaidi. Dikatakan, pengertian kartel dalam pedoman ini adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya. Sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Dilihat dari perumusan pasal 11 yang menganut rule of reason, menurutnya, maka ditafsirkan dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasanalasan pelaku usaha. Terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk memeriksa dugaan kartel akan dilihat alasan dari para pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel tersebut dan akibat dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha. (ind)
Kepemilikan Properti
Asing Tetap Dibatasi JAKARTA - Kontrol pemerintah untuk membatasi asing memiliki properti di tanah air tidak hilang, meski akan ada penyesuaian PP No 41 /1996 tentang pemilikan hunian oleh asing yang berkedudukan di Indonesia. Intinya, revisi aturan itu memberi peluang asing memiliki aset tidak bergerak di Indonesia. “Saya mau batasi beberapa hal, mengingat harga properti kita relatif murah di Asean,” ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa di Jakarta, kemarin Menurut Suharso, pembatasan dilakukan, dengan mempertimbangkan mekanisme asing dalam membiayai pembelian properti di Indonesia. Mi-
salnya, apakah dibiayai bank lokal dengan mengandalkan investasi properti, kemudian dengan uang sewa tersebut mencicil pembelian properti. Untuk kasus itu, pemerintah hendak batasi. ”Memang (dalam draf perubahan PP) akan ada batasan sedemikian rupa, tapi akan tetap membuat industri properti menarik,” kata Suharso. Suharso mengatakan, potensi ekspatriat yang tinggal di Jakarta saja melebihi 60 ribu orang yang mau membeli properti di Indonesia. Terkait perubahan PP No.41 tahun 1996, dia meyakini akan selesai pada semester pertama tahun ini, meski sempat menargetkan selesai pada Mei 2010. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.