No. 139 tahun IV
8 Halaman
Kamis, 22 Juli 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Penambahan Modal Bank Dinilai Positif JAKARTA - Pengamat perbankan, Irfan Kurniawan menilai rencana Bank Indonesia untuk mewajibkan penambahan modal bank merupakan hal yang positif, karena bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penambahan modal bank dalam menghadapi arus globalisasi sangat penting dalam upaya memperkuat keberadaannya, sehingga apabila muncul krisis finansial, maka perbankan akan dapat mengatasi dengan baik, katanya di Jakarta, Rabu. Irfan Kurniawan yang menjabat analis PT First Asia Capital mengatakan, BI berupaya agar perbankan dapat menambah modalnya sehingga apabila terjadi kegoncangan dalam ekonomi, maka perbankan akan tetap bertahan. Selain itu, BI juga ingin mengurangi jumlah bank, karena bank saat ini dinilai cukup banyak, katanya. BI, diperkirakan akan meminta bank-bank kecil untuk melakukan merger (penggabungan) sehingga modal banknya akan menjadi besar. Upaya BI ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan dalam rangka menghadapi arus globalisasi, ujarnya. Dengan penambahan modal itu, maka Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan yang saat ini ditargetkan delapan persen akan naik menjadi 12 persen. “Kami optimis upaya ini akan mendapat respon dari perbankan, meski saat ini pelaku bisnis sektor keuangan itu harus mencari investor yang dapat meningkatkan permodalannya atau mendapat suntikan dana dari para pemegang saham,“ ucapnya. (ant)
BPKP Bisa Telusuri Garuda JAKARTA - Kementerian BUMN mempersilakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menelusuri kemungkinan adanya hal yang tidak wajar dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia, terkait dengan pengunduran diri Direktur Keuangan Eddy Porwanto. “Pemerintah punya BPKP, satuan pengawas intern. Kalau memang diperlukan bisa digunakan untuk menelusuri hal yang tidak wajar,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Sebelumnya diberitakan, Eddy Porwanto hengkang dari perusahaan penerbangan plat merah itu dan pindah ke kelompok Rajawali Grup. Sejumlah kalangan menduga kepindahan Eddy terkait adanya rekayasa keuangan periode 2007-2009. Kementerian BUMN sejauh
ini menilai bahwa kepindahan Eddy, masih dalam batas kewajaran. “Dalam pandangan kami, kelihatannya tidak ada apa-apa. Tapi kalau ada indikasi tidak wajar, kami akan meminta supaya ditelusuri apakah betul ini tidak wajar,” ujar Mustafa. Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi, Sahala Lumban Gaol, mengatakan jabatan Direktur Keuangan Garuda untuk sementara dirangkap Direktur Teknologi dan Informasi Elisa Lumban Toruan. “Perangkapan ini sampai ada pengangkatan berikutnya,” ujar Sahala. Eddy Porwanto mulai menjabat Direktur Keuangan perusahaan penerbangan platmerah itu sejak 2007. (ant)
Kamis Ini
Posisi Rupiah masih Ketat JAKARTA - Rupiah pada Kamis (22/7) diperkirakan masih berada dalam kisaran yang ketat antara Rp 9.050 hingga Rp 9.100 per dolar AS karena pelaku pasar menunggu munculnya faktor baru yang kuat, kata pengamat pasar uang, Farial Anwar. Rupiah diperkirakan masih berada di kisaran angka itu, karena belum ada ruang gerak dari pasar yang cukup kuat. Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, kemarin sore, turun 18 poin menjadi Rp 9.053-Rp 9.063 karena tekanan pasar makin kuat dan Bank Indonesia (BI) masuk ke pasar melakukan pembelian. Farial Anwar yang juga Direktur Currency Management Group mengatakan, BI masih berada di pasar melakukan pembelian rupiah, sehingga koreksi terhadap
mata uang Indonesia berlanjut. Namun pembelian rupiah oleh BI tidak besar yang bertujuan agar mata uang lokal itu menjauhi level Rp 9.000. Ia mengatakan, rupiah bisa menguat asalkan didukung faktor fundamental ekonomi sehingga BI membiarkan kenaikan mata uang Indonesia itu hingga melewati angka Rp 9.000. Namun jika kenaikan itu karena dana asing yang masuk, maka BI akan menahan dengan melakukan intervensi pasar. Kenaikan rupiah hingga mencapai angka Rp 9.000, menurut dia, tak ada untungnya, jika didukung hot money yang suatu saat meningkat dan menurun. Hal ini yang dicegah BI agar posisi rupiah tidak berfluktuasi dengan tajam. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.043
9.500
10.000
9.053
9.055 16/7
19/7
20/7
Bisnis Jakarta/ant
UJI KELAYAKAN - Calon Gubernur BI, Darmin Nasution mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi XI DPR, di Gedung DPR kemarin.
Pangkas Perda Bermasalah JAKARTA - Pengamat ekonomi Tony Prasetiantono mengatakan peraturan daerah (perda) yang masih menghambat masuknya investasi di Indonesia harus dipangkas. “Pada level daerah harus mempunyai kesamaan visi dengan pemerintah, lebih ramah terhadap investor dan kepada pasar, sehingga perda-perda yang bertentangan, menimbulkan konflik dan tidak friendly terhadap iklim investasi harus dicabut,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, kemarin. Lahirnya perda-perda tersebut merupakan dampak dari otonomi daerah, sehingga daerah membuat aturan yang cocok diterapkan (favourable) dalam kondisi di daerah tersebut, namun untuk kacamata nasional perekonomian, perda itu menjadi tidak ideal (prefe-
able). “Itu harus direview karena harus ada kesamaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tapi tidak berarti visinya menjadi beda, karena harus tetap payung besarnya untuk NKRI,” ujarnya. Kendala lain dalam mengundang investasi ke Indonesia, adalah masih kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung, seperti jalan tol, sarana listrik, air minum, pelabuhan dan bandara udara. Seharusnya pembiayaan infrastruktur tidak diserahkan sepenuhnya kepada sektor swasta, apalagi belanja infrastruktur yang dianggarkan pemerintah dalam APBN masih jauh dari angka ideal. “Pemerintah perlu mendorong proyek infrastruktur apalagi belanjanya hanya Rp
110 triliun per tahun, masih jauh dari ideal karena seharusnya belanja infrastruktur sekitar lima persen dari GDP, yaitu Rp 250 triliun, dan saat ini anggaran belanja infrastruktur sangat kurang,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah masih harus turun tangan untuk persoalan dimana sektor swasta tidak bisa secara langsung berperan, misalnya untuk pembebasan lahan. “Kesulitannya memang masalah pembebasan tanah, tapi menurut saya pemerintah harus lebih aktif lagi, kalau perlu dibuat semacam UU bahwa kalau ada ‘dispute’ mengenai tanah itu harus ada solusi, apakah dalam bentuk UU atau Perppu, jadi jangan sampai harga (tanah) gila-gilaan,” ujarnya. (ant)
Kredit Perumahan Masih Rendah JAKARTA - Komisaris Independen Permata Bank Tony Prasentiantono menjelaskan pemberian kredit perumahan oleh perbankan nasional saat ini masih rendah dan untuk itu perlu dilakukan ekspansi kredit di masa mendatang. “Ekspansi kredit perumahan sangat jauh dari rendah, paling selama ini hanya Rp 200 triliun dibanding pemberian total kredit perbankan Indonesia sebesar Rp 1.500 triliun,” ujarnya di Jakarta kemarin.
Karena pemberian kredit perumahan di Indonesia yang relatif rendah dan lambat berarti masih banyak penduduk Indonesia yang belum bisa memiliki rumah, untuk itu upaya perbankan nasional untuk melakukan ekspansi harus diapresiasi. Perbankan dinilainya tak perlu memiliki ketakutan nasabah tak mampu dan mengalami gagal bayar untuk kredit perumahan, karena risiko belum terlalu besar dan ekspansi masih rendah. “Angka kita masih rendah,
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid menilai calon Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution lebih cocok memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena memiliki pengalaman dalam sektor keuangan sekaligus perbankan. “Kalau ada terbentuk OJK, Darmin lebih cocok ke situ,” katanya saat memberikan tanggapan terhadap pemaparan visi dan misi calon
Gubernur BI Darmin Nasution dalam uji kelayakan dan kepatutan di depan Komisi XI DPR RI, Di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Darmin yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sejak 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak selama periode 2004-2009. Sebelum menjadi Dirjen Pajak, Darmin menduduki posisi Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bape-
dibandingkan dengan AS yang memberikan mortage hingga 12 triliun dolar AS padahal PDB AS 14,5 triliun dolar AS, jadi Indonesia relatif aman, dan tidak ada alasan bank-bank tidak mendorong KPR,” ujarnya. Bunga KPR yang ditawarkan bank-bank juga masih relatif sama, karena selain persaingan antarbank, namun kredit perumahan ini juga mulai diminati selain kredit kendaraan bermotor. (ant)
PLTGU Muara Tawar Rusak
Listrik Jakarta Potensi Padam Tiga Bulan JAKARTA - Pasokan daya listrik wilayah Jakarta hilang sebesar 12 persen mulai pukul 09.30 WIB, kemarin sehubungan kerusakan dua trafo di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Muara Karang. Akibatnya, kerusakan itu berpotensi membuat kelistrikan Ibu Kota berpotensi rawan pemadaman hingga tiga bulan mendatang. “Mati listrik terjadi karena dua trafo di PLTGU Muara Karang rusak. Trafo ini memang rawan rusak karena terus dipakai menahan beban puncak yang kadang di luar kapsitasnya. Trafo pengganti dan cadangan baru bisa terpasang pada Oktober mendatang,” ujar Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Jakarta, kemarin. Dengan beban puncak mencapai 5.500 megavoltampere (MVA) tiap harinya, kerusakan trafo ini membuat pasokan listrik Ibu Kota berkurang hingga 660 MVA. Keterlambatan pemasangan trafo ini merupakan dampak dari lambannya proses pengadaan yang harus melalui mekanisme tender.
“Pengadaan trafo ini harus lewat tender. Padahal pembangkit itu tidak bisa menunggu sampai trafo tiba pada Oktober nanti. Jadi saya khawatir tiap kali trafo rusak akan terjadi pemadaman,” ujarnya. Meski mengaku tengah melakukan perbaikan kerusakan tersebut, ia belum bisa memastikan pulihnya pasokan listrik dari PLTGU Muara Karang. “Perbaikan masih terus dilakukan. Sampai saat ini daerah yang mati listrik, beberapa daerah yang tadi mati listrik sudah kembali menyala. Tinggal satu daerah di sekitar Muara Karang yang baru bisa menyala besok,” ujar Dahlan. Sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat yang terkena pemadaman, ia menginstruksikan kantor PLN di seluruh Jakarta untuk mematikan lampu dan pendingin ruangan (air conditioner/AC). “Saya ingin pegawai PLN juga merasakan bagaimana keterbatasan yang harus dihadapi ketika listrik mati. Tadi pagi saya instruksikan seluruh kantor PLN di Jakarta mematikan seluruh lampu dan AC, hanya komputer yang bisa hidup,” ujar Dahlan. (ind)
Darmin Lebih Cocok Pimpin OJK pam) dan Lembaga Keuangan (2005-2006) dan Dirjen Lembaga Keuangan (2000-2005). Pada periode 2005-2009, Darmin juga aktif sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. “Tidak ada orang lain yang punya pengalaman sekomplit Darmin,” nilainya. Terkait isu pembentukan OJK, Darmin dalam paparan visi dan misinya mengatakan pemisahan fungsi pengawasan bank dari bank sentral
menyebabkan keterlambatan penanganan bank-bank bermasalah yang kemudian menimbulkan risiko sistemik seperti yang ditunjukkan oleh kasus Northern Rock di Inggris. Risiko sistemik itu, dinilainya bisa berpotensi sangat merusak apabila tidak diawasi dan diregulasi dengan optimal. “Keruntuhan sistem perbankan dapat menyumbang pada kemacetan perekonomian yang berbuah pada pertumbuhan
ekonomi yang negatif di tahun 1998,” ujarnya. Pembentukan OJK seharusnya tak menghambat BI dalam mendapatlan informasi kondisi perbankan secara real time. “Karena itu, pembentukan OJK penting untuk dibicarakan desain dan konstruksinya yang bisa memenuhi amanat Undang-undang tapi juga tidak membiarkan adanya potensi masalah di masa depan,” tambahnya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.