No. 136 tahun III
8 Halaman
Kamis, 23 Juli 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
BPKP ‘Masuki’ Pemda
Bisnis Jakarta/ant
PASCA TRAGEDI - Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) didampingi Ketua Kadin MS Hidayat usai pertemuan kalangan pebisnis dengan perwakilan pemerintah, di Jakarta, kemarin.
Percepat Sistem Keuangan Negara
Lima Inisiatif BPK
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan lima bentuk inisiatif untuk mempercepat pembangunan sistem keuangan negara yang transparan dan akuntabel sesuai semangat UU Bidang Keuangan Negara. “Implementasi paket UU Keuangan negara tahun 20032004 sangat lamban, masa transisi untuk ketiga UU itu tidak dapat dipenuhi,” kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, kemarin. Lambannya upaya pembangunan sistem keuangan itu, menurut dia, berkaitan dengan belum ada upaya terpadu dari pemerintah untuk mengimplementasikan ketiga paket UU bidang keuangan negara. Satu-satunya tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan negara dan berdasar ha-
sil pemeriksaan itu, BPK memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. “BPK tidak berwenang membangun sistem keuangan negara, yang dapat dilakukan BPK hanya mendorong pemerintah dan DPR menaruh lebih besar perhatian,” katanya. Menurut Anwar, ada 5 bentuk inisiatif BPK untuk mempercepat pembangunan sistem keuangan, yaitu pertama, mewajibkan semua terperiksa menyerahkan management representation letter (MRL) kepada BPK. MRL merupakan pernyataan dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan bahwa laporan keuangan yang diserahkan ke BPK disajikan mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) tahun 2005. Kedua, mewajibkan semua terperiksa untuk menyusun
rencana aksi guna meningkatkan opini pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Ketiga, membantu entitas pemerintah mencari jalan keluar untuk mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun dan diserahkan ke BPK. Keempat, mendorong perombakan struktural badan layanan umum (BLU), BUMN, dan BUMD, serta yayasan maupun kegiatan bisnis yang terkait dengan kedinasan agar menjadi lebih mandiri dan korporatis. Kelima, menyarankan kepada DPR, DPD, DPRD untuk membentuk Panitia Akuntabilitas Publik (PAP). “PAP dibentuk agar legislatif dapat mewujudkan hak budget dan mengawasi pelaksanaan anggaran negara dan program kerja pemerintah,” kata Anwar. (ant)
APBN 2009 Sudah Antisipasi JAKARTA - APBNP 2009 akan memuat pendanaan langkah-langkah mengantisipasi dampak aksi teror selama tahun 2009. “Kami minta pemerintah mengantisipasi dampak dari aksi teror bom,” kata Wakil
Ketua Panitia Anggaran DPR, Suharso Monoarfa. Suharso mengatakan hal itu ketika menyampaikan laporan hasil pembahasan tingkat panja dalam rapat kerja Panitia Anggaran DPR dengan pemerintah di Jakarta, kemarin
Suharso mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi aksi teror namun harus tetap menjaga agar target defisit APBN 2009 sebesar 2,5 persen dari PDB tetap terjaga. “Langkah antisipasi itu dengan tetap men-
jaga target defisit ,” katanya. Sementara itu Menkeu mengatakan pemerintah akan tetap memperhatikan ramburambu yang ditetapkan DPR yaitu jika menetapkan berbagai langkah kebijakan yang memberi konsekuensi ke APBN,
maka hal itu akan dilakukan sepanjang target defisit 2,5 persen tidak dilampaui. “Jika berbagai langkah yang akan dilakukan memberi konsekuensi anggaran maka akan dilakukan tanpa target defisit 2,5 persen dilampaui,” katanya. (ant)
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan agar tenaga-tenaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebarluaskan ke departemen teknis dan pemda. “Ini untuk mengatasi kelangkaan tenaga-tenaga akuntan di departemen atau pemda,” kata Ketua BPK Anwar Nasution di Jakarta, kemarin. Menurut dia, tenaga-tenaga itu diharapkan sekaligus membangun sistem akuntansi pada instansi yang bersangkutan. Pengelolaan keuangan di berbagai daerah hingga saat ini belum menggembirakan hal itu terlihat dari hasil audit BPK di mana masih banyak yang opininya disklaimer. Anwar menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab lemahnya sumber daya manu-
sia (SDM) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas fiskal di Indonesia. Di antaranya, karena program pendidikan akuntansi di Indonesia, kurikulum dan pengajarnya hanya diarahkan untuk mendidik tenaga pembukuan dan auditor untuk barangbarang serta jasa private yang dihasilkan dunia usaha. Kemudian, baik pemerintah pusat maupun pemda memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan keahlian bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Padahal UU bidang keuangan negara menuntut pemerintah pusat maupun daerah bahkan tiap satuan kerja di bawahnya, menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya. (ant)
Tak Ada Bank Agen JAKARTA - Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A Sarwono mengatakan, Bank Indonesia tidak melakukan penunjukan bank agen untuk penggunaan fasilitas bilateral currency swap arrangement (BCSA/pertukaran mata uang) dengan China. “Ini sebenarnya tidak ditunjuk (banknya). Jadi bank devisa khususnya, dan kemudian dia punya korespondensi dengan China dan punya nasabah tentunya, itu sudah bisa mengeksekusi (menjadi agen untuk BCSA), bisa langsung,” katanya di Jakarta, kemarin, mengomentari perkembangan dari pembicaraan terkait BCSA. Ia mengatakan, sampai sejauh ini, mekanisme penggunaan BCSA dan masalah terkait administrasi hingga saat ini belum selesai. Menurut dia, saat ini pihaknya dan bank sentral China tengah memfinalisa-
si perjanjian BCSA. Perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBC/ Bank Sentral China) telah ditandatangani sejak 23 Maret 2003. Perjanjian BCSA antara kedua bank sentral tersebut senilai Rp 175 triliun atau setara 100 miliar Renmimbi China. Kerjasama swap line (fasilitas pertukaran mata uang) tersebut berlaku efektif selama tiga tahun dengan kemungkinan perpanjangan atas persetujuan kedua belah pihak. Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom mengatakan, masalah teknis dan prosedur terkait BCSA bisa diselesaikan dalam satu bulan, termasuk diantaranya bank-bank agen pelaksana. Sehingga BCSA segera dapat digunakan. (ant)
KURS RUPIAH 9.550
9.500
10.000
9.565
10.135
10.500 17/7
21/7
22/7
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.