No. 157 tahun III
8 Halaman
Senin, 24 Agustus 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
AS Segera Tumbuh
Bisnis Jakarta/ant
EL NINO – Pemerintah menyiapkan lima langkah terkait masalah pangan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2010. Kegiatan panen di sebuah sawah di Jombang, kemarin.
JAKARTA - Pengamat ekonomi Tony A Prasetyantono memperkirakan perekonomian Amerika Serikat (AS) tumbuh positif pada kuartal IV 2009 setelah krisis global melewati masa terburuknya. “Saya setuju bahwa krisis sudah melewati masa terburuknya, jadi kurvanya lebih berbentuk V daripada U. Namun saya belum terlalu yakin pertumbuhan ekonomi AS kuartal III sudah positif, mungkin masih stagnan nol persen, dan baru positif pada kuartal IV,” katanya kepada Antara, kemarin. Menurut dia, pada kuartal IV, indikasi membaiknya akan semakin terlihat karena biasanya pada akhir tahun, masyarakat AS akan meningkatkan belanjanya terutama untuk perayaan Thanksgiving dan Natal. Ia mengatakan, sinyal ini untuk beberapa saat ke depan mungkin tidak serta merta berpengaruh dengan cepat terhadap perekonomian Indonesia, terutama permintaan impor dari Indonesia. Ia menambahkan, untuk Indonesia, pekerjaan rumah utamanya saat ini adalah mengakselerasi investasi, termasuk mengakselerasi pembiayaan dari perbankan.“Selama semester I kredit perbankan hanya tumbuh 5 persen. Harus ngebut di semester II,” katanya. Sementara itu, sebelumnya menteri keuangan AS Timothy Geithner mengungkapkan perekonomian AS telah kembali. “Hari ini, karena strategi yang komprehensif diundangkan oleh Presiden Obama, kami kembali dari jurang,” katanya. (ant)
Kesiapan Daerah
Penentu Lancarnya Stimulus JAKARTA - Pemerintah mengatakan ketidaksiapan daerah juga menjadi faktor lambannya penyerapan programprogram stimulus fiskal yang baru mencapai 12,61 persen. “APBD juga tidak memungkinkan atau mekanisme di daerahnya tidak memungkinkan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, belum lama ini. Selain itu, hambatan lainnya berhubungan dengan lokasi seperti pasar tradisional, juga masalah tanah, pemilihan proyek. Kemungkinan proyekproyek semacam itu tidak jalan
IPO BTN Tahun Ini JAKARTA - Pemerintah menargetkan, penawaran umum saham perdana kepada publik (IPO) PT Bank BTN dan Pembangunan Perumahan (PP) dilakukan pada tahun 2009. “Realisasi IPO BTN dan PP diusahakan tahun ini (2009),” kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, di Jakarta, kemain. Menurut Said, proses IPO kedua perusahaan tersebut sedang berlangsung. Kementerian Negara BUMN selaku kuasa pemegang saham diutarakan Said, mendukung IPO perusahaan sepanjang didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Ia melanjutkan, semua proses IPO tersebut ada pakta integritasnya, sehingga tidak ada intervensi dari pihak manapun. “Lagipula IPO kedua perusahaan itu sudah dibahas pada Tim Privatisasi yang merupakan unsur lintas departemen, serta telah disetujui DPR.” tambah Said. (ant)
atau pemerintah akan melakukan evaluasi. ”Nanti kita lihat lah,” cetusnya. Meskipun begitu, lanjut Menkeu, sebagian besar program dari stimulus ini akan tetap berjalan sesuai dengan yang diutamakan. Pasalnya, angka penyerapan sebesar 12,61 persen tersebut tidak mencemrinkan bahwa stimulusnya belum jalan. Untuk sebagian departemen yang tidak ada masalah teknis seperti masalah lokasi dan masalah perencanaanya, pemerintah optimis akan selesai sebelum akhir tahun anggaran ini.
Menkeu juga menambahkan, dari hasil klarifikasi dengan departemen terkait bahwa ada beberapa departemen yang melakukan pencairan di awal untuk membiayai proyek. Namun, ada juga yang melakukan pencairan di akhir setelah proyek rampung. “Secara fisik ada yang sudah jalan, ada yang pencairannya belum tapi pekerjaanya sudah dilakukan,” ujarnya. Mengenai UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Menkeu menyatakan, sebaiknya pemerintah daerah tidak menggunakan tarif maksimal untuk
mendapatkan keuntungan. Tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat dan iklim investasinya.
“Penerapan tarif yang paling tinggi tidak selalu positif bagi daerah itu, karena bisa menimbulkan beban,” jelasnya. (fel)
Kebijakan Energi Dipertanyakan JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mempertanyakan keseriusan pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Energi Nasional. Hingga kini, masih besarnya kontribusi energi fosil membuat beban fiskal negara membuat pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas. Ketua Umum METI Hilmi Panigoro menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan Bule Print Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 yang merupa-
kan penjabaran dari Kebijakan Energi Nasional-tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006. Dalam cetak biru itu, peranan energi baru dan terbarukan ditargetkan meningkat menjadi 17 persen dalam energy mix pada 2025. Namun, regulasi yang ada dinilai belum memberikan ruang yang proposial bagi pengembangan energi terbarukan (EBT) seperti yang bersumber dari angin, air, panas bumi, jarak, kelapa sawit
dan sumber hayati lainnya. “EBT masih sulit berkembang dalam skala besar dan ekonomis karena terbentur pada keseriusan cara kerja para birokrasi,”ujar Hilmi. Himi mencontohkan, belum dikeluarkan regulasi tata niaga harga untuk biofuel yang pembahasannya sudah memakan waktu hingga berbulan-bulan. Padahal, kalangan dunia usaha dari asosasi produsen biofuel sudah menanti deregulasi ini sejak awal tahun. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.