No. 16 tahun IV
8 Halaman
Senin, 25 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Hasil Survei
Century Tidak Sistemik JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M.Qodari mengatakan mayoritas responden yang ditanyakan pendapatnya mengenai kasus Bank Century percaya bahwa kebangkrutan bank tersebut tidak akan berdampak sistemik. Ia mengatakan hal tersebut pada pengumuman hasil survei terbaru yang dilakukan Indo Barometer mengenai Kasus Bank Century di Mata Publik, di Hotel Atlet Century Park Jakarta, kemarin. Qodari memaparkan bahwa sebanyak 38,7 persen responden percaya kebangkrutan Bank Century tidak menular kepada Bank lain dan bank lain akan tetap hidup dan beroperasi. “Karena itu, apabila Bank Century dibiarkan bangkrut maka tidak berdampak sistemik, demikian menurut hasil survei ini,” ujarnya. Sedangkan jumlah responden yang mendukung agar Bank Century harus diselamatkan agar tidak bangkrut adalah sebanyak 24,7 persen dan sisanya menjawab tidak tahu sebanyak 36,7 persen. Selain itu, Qodari juga memaparkan sebanyak 36,3 persen responden percaya kebangkrutan Bank Century tidak akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang karena masyarakat akan tetap percaya dan menyimpan uangnya di bank. Dan sebanyak 26,2 persen responden mengatakan kebangkrutan Bank Century harus dihindari dan sisanya sebanyak 37,6 persen menjawab tidak tahu. Namun, sebanyak 58,3 persen responden, menurut Qodari, yakin bahwa kebangkrutan Bank Century terjadi akibat adanya kesalahan mengurus bank dan tindakan kriminal yang dilakukan pengelola bank dibandingkan krisis global di dunia Internasional. “Hanya 9,5 persen responden yang menjawab kasus ini dipicu oleh krisis global sisanya 32,3 persen menjawab tidak tahu,” ujar Qodari. Qodari menambahkan kasus dana penyelamatan Bank Century juga merupakan isu menarik yang menyita perhatian responden dengan tingkat pengetahuan publik sangat tinggi yaitu sebanyak 77 persen dan angka ini diatas pengetahuan masyarakat tentang program 100 hari pemerintahan sebanyak 49 persen, penahanan Bibit - Chandra sebanyak 69 persen dan hanya kalah dari kasus pembunuhan Nasaruddin Zulkarnaen sebanyak 79 persen. (ant)
RPJMN 2010-2014 Terbit JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah ditandatangani oleh presiden menjadi Perpres No 05/2010 dan rencananya akan diluncurkan oleh Presiden kepada publik. “RPJMN telah ditandatangani Presiden dalam Perpres 5/ 2010 tentang RPJMN, insya Allah akan diluncurkan Presiden ke publik,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu Menurut dia, nantinya RPJMN akan menjadi acuan kementerian dan lembaga (K/L) dalam mengajukan rencana strategis yang nantinya masuk dalam rencana kerja pemerintah. Ia menambahkan, Kementerian/Lembaga (K/L) diberikan batas penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) paling lambat akhir bulan ini atau Januari 2010. “Pemerintah berharap, RKP K/L pada tahun ini sudah menyesuaikan dengan isi RPJMN,” katanya. Menurut dia, bila RKP tidak sesuai program prioritas yang terdapat dalam RPJMN, maka perubahan RKP itu nantinya dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBNP). Ia menegaskan karena anggaran terbatas program prioritas saja yang dimasukan dalam RAPBNP. “ Yang terpentingbagaimana tindak lanjutnya,” katanya. Sebelumnya, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sjahrial Loetan mengatakan, dalam dokumen RPJMN 2010-2014 terdapat tiga buku yang masing-masing memuat visi-misi presiden, kemudian rencana kerja dan semua kegiatan dari kementerian lembaga, serta kisi-kisi pembangunan di daerah. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
PERIKSA ATM - Dua teknisi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri Cabang Tangerang Kota memeriksa kondisi terakhir ATM di Jalan Daan Mogot Tangerang, Banten, kemarin. Pemeriksaan yang sama juga akan dilakukan pada ATM BNI yang ada di seluruh Banten, guna menghindari adanya alat tambahan yang mencurigakan.
BI Songsong Pemulihan JAKARTA - Bank Indonesia (BI) pada tahun 2010 akan mengeluarkan empat kebijakan besar dalam menyongsong pemulihan ekonomi global dari krisis. Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur BI Darmin Nasution, saat berbicara dalam acara “Banker’s Dinner” di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan, belajar dari pengalaman menghadapi krisis tahun lalu dan tahun sebelumnya, pada 2010 ini BI memiliki empat kebijakan. Kebijakan pertama adalah memperkuat perbankan dengan menyempurnakan peraturan pengawasan sistem perbankan dengan penataan kembali tingkat kompetisi antarbank dan pendalaman pasar keuangan. Terkait hal itu BI akan menye-
suaikan peraturan permodalan untuk memperkuat ketahanan bank terhadap resiko, juga peraturan transparansi laporan keuangan, peningkatan implementasi tata kelola organisasi yang baik serta peningkatan efektifitas manajemen risiko. Dari sisi pengawasan bank, BI akan menyempurnakan dan memperkuat metode serta teknis praktek pengawasan yang berbasis risiko, penguatan ketentuan pengawasan operasional bank, serta penyempurnaan fit and proper. Selain itu, BI juga akan meningkatkan kerjasama dengan otoritas pengawas bank sentral negara lain, seperti Malaysia, China, Singapura dan lain sebagainya.
Peningkatan kerjasama ini juga bisa melakukan koordinasi dan konsultasi sesama regulator, juga bisa memayungi jika bank nasional buka cabang atau kantor perwakilan di negara tersebut. Sedangkan untuk pendalaman pasar keuangan akan diarahkan untuk mengembangkan produk-produk keuangan, sekaligus dapat dipergunakan bank sebagai alternatif penyaluran dan penempatan dana secara produktif bagi sektor riil, terutama pembiayaan infrastruktur. Untuk kebijakan kedua, BI akan meningkatkan intermediasi perbankan melalui penyempurnaan peraturan dan penyedian infrastruktur pendukung.
Dari sisi pinjaman luar negeri kita berkomitmen untuk menurunkan stok utang, kita lebih mengedepankan pinjaman dalam bentuk SUN, baik itu diterbitkan di dalam maupun luar negeri, tentunya kebanyakan di dalam negeri, dalam bentuk surat berharga negara dan surat berharga syariah negara,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu. Ia mengatakan, dengan pengurangan utang luar negeri
per sektor dan per daerah. Institusi ini dapat memudahkan bank dalam mengakses informasi dan sekaligus mengelola risiko dalam hal kaitannya pemberian kreditnya. Kebijakan ketiga, peningkatan peran perbankan syariah dan kebijakan keempat adalah peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang akan di dorong menjadi community banking. Dalam kaitan BPR menjadi community banking, maka akan lebih ditegaskan bisnisnya yakni sebatas komunitasnya saja, sehingga operasionalnya dibatasi maksimal satu propinsi, sedangkan penggalangan dananya bisa melebihi satu propinsi. (ant)
233 RS Swasta
SUN Pangkas Utang LN JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, meski utang diindikasikan meningkat karena masih ada defisit APBN, namun pemerintah berkomitmen mengurangi utang luar negeri dan mendorong pembiayaan dalam negeri melalui surat utang negara (SUN). “Dengan adanya defisit memang indikasi utang meningkat, tapi secara rasio turun.
Dalam kaitan ini, BI akan menyempurnakan peraturan Giro Wajib Minimum (GWM) yang berhubungan dengan lending deposit ratio (LDR) dan optimalisasi dan efisiensi kegiatan operasional bank. Mengenai peraturan GWM ini, BI akan memberikan insentif dan disinsentif bagi bank yang aktif menyalurkan kreditnya dengan melihat tingkat LDR-nya. Sementara dari optimalisasi dan efisiensi bank, BI akan fokus terhadap “margin” yang besar dengan membuat pendoman anatomi “cost structure” dari “funding” (pembiayaan). Selain itu, BI juga mendorong terbentuknya institusi yang memiliki basis data kredit
dalam pembiayaan APBN tersebut, maka ratio utang atas produk domestik bruto (PDB) diperkirakan turun lebih cepat. “Kita berkomitmen untuk membatasi yang namanya pinjaman luar negeri,” katanya. Menurutnya, defisit yang semakin menurun dari 1,6 persen menjadi 1,2 persen di 2014 nanti diperkirkan ratio utang atas PDB semakin menurun dari sekitar 30 persen di 2009 menjadi 24 persen pada 2014. (ant)
Bisnis Jakarta/ant
BIBIT UNGGUL - Mentan Suswono memperhatikan bibit klengkeng usai menyalurkan bantuan bibit padi dan pupuk UNFHO pada petani yang lahannya rusak karena gempa di Sungai Lareh, Padang, kemarin.
Libatkan Askes SURABAYA - Sebanyak 233 rumah sakit swasta di Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama dengan PT Askes (Persero) untuk melayani peserta Askes Sosial. Direktur Utama PT ASKES I Gede Subawa di Surabaya, akhir pekan lalu, mengatakan, kerja sama tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat menengah ke bawah. “Salah satunya rumah sakit Mitra Keluarga yang telah bekerja sama dengan PT Askes untuk melayani para pensiunan dan pegawai negeri sipil (PNS),” katanya di acara peresmian kantor pemasaran Surabaya PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia Jln. Kertajaya Indah Timur Blok O/111 A Surabaya. Sejak dikeluarkannya UU Nomor 40 Tahun 2004 yang mewajibkan PT Askes menjadi badan penyelenggaraan jaminan sosial, maka PT Askes menetapkan lini komersialnya berdiri sendiri. Sejak itulah cikal bakal lahirnya InHealth sebagai anak perusahaan PT Askes. Pembentukan InHealth pun sudah diperhitungkan sejak lama. Sejak adanya program asuransi komersial (Askom) di PT Askes pada 1992, maka InHealth dibentuk pda Oktober 2008. Total pendapatan premi di
InHealth hingga saat ini mencapai Rp 700 miliar. “Kami berharap ada komunikasi yang baik dengan peserta InHealth untuk pelayanan di rumah sakit, baik rawat jalan, rawat inap, apotik dan lainnya. Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta agar pelayanan kepada peserta InHealth lebih ditingkatkan. Kuncinya keberhasilan sebuah perusahaan jasa adalah memberikan pelayanan prima dan “excellent” yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kedepan, lanjut dia, pihaknya mengharapkan InHealth bisa berlaku layaklnya “health travel agent” yang bisa mengurusi semua kebutuhan perjalanan kesehatan peserta yang ingin berobat ke luar negeri. “Peserta tidak perlu dipusingkan dengan segala urusan akomodasi karena semua sudah diurus oleh InHealth” ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama InHealth Rosa Ch Ginting menambahkan, bahwa InHealt memiliki produk unggulan asuransi kesehatan dengan pengelolaan berdasarkan mekanisme managed care dan ganti rugi (indemnity). “Intinya memberikan jaminan biaya pengobatan yang menyeluruh kepada peserta yang sakit sesuai kebutuhannya. Ini yang membedahkan dengan asuransi lainnya,” katanya. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.