No. 138 tahun III
8 Halaman
Senin, 27 Juli 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Gubernur BI “Orang Dalam”
Bisnis Jakarta/ant
SALURKAN KUR – Bank Pembangunan Daerah (BPD) diusulkan agar bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini dinilai terlalu lambat. Petani garam di Pamekasan, Madura, belum lama ini.
Pemboman Marriot-Ritz Kuartal II 2009
Ekonomi Tumbuh 3,7 Persen JAKARTA - Proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2009 sebesar 3,7 persen. Angka ini tidak sebesar tahun 2008 yang mencapai 6,39 persen. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Anggito Abimanyu, ada tigal hal yang menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal II lebih kecil dari kuartal sebelumnya. Pertama, basis pertumbuhan ekonomi kuartal II sudah sangat tinggi yang tentu akan berpengaruh. Kedua, angka pertumbuhan kuartal I tinggi karena inflasi turun tajam akibat penurunan BBM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dua bulan, ekspansi fiskal yang jauh lebih cepat, juga ada capital inflow. Ketiga, di kuartal II faktor-faktor penunjang pertumbuhan sudah tidak terlalu besar. “Pemilu sudah tidak ada, expansi pengeluaran rumah tangga derajatnya sudah berkurang, tapi ada kenaikan dari pertumbuhan investasi di kuartal II,” jelasnya di Departemen Keuangan, belum lama ini. Anggito menambahkan, sektor konsumsi menjadi faktor pendukung utama angka pertumbuhan ekonomi 3,7 persen walaupun tidak sebesar kuartal I 2009. Meskipun begitu, dia mengemukakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III akan mengalami kenaikan dibanding kuartal sebelumnya. Hal ini dikarenakan modal atau capital inflow dalam bentuk SBI dan Surat Utang Negara (SUN) masih masuk. “Sebagai sumber penguat rupiah dan investasi FDI (modal langsung asing-red) yang masuk,” jelasnya. Anggito juga mengungkapkan, pemerintah tetap optimis target pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2009 sebesar 4,3 persen akan tercapai. “Kita tetap optimis 4,3 persen setahun,” tukasnya. (fel)
Pukul Tiga Sektor JAKARTA - Pemboman Hotel Ritz Charlton dan JW Marriot berdampak buruk pada tiga sektor, yaitu investasi, pariwisata, dan perdagangan. “Jadi lebih luas,” singkat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady di Departemen Keuangan, belum lama ini. Investasi, kata dia, berkaitan dengan para investor dan importir yang datang ke sini, di mana mereka terkait dengan asuransi. Dengan terjadinya pemboman, banyak perusahaan asuransi yang tidak merekomendasikan para investor datang ke Indonesia. “Ini yang mau kita jelaskan kepada perusahaan asuransi, kita cepat tanggap menuntaskan kasus ini dan meningkatkan confidence,” tuturnya. Untuk pariwisata, pemerintah melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) memulihkan sektor ini dengan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Menurut
Edy, besaran anggaran diperkirakan hampir sama ketika pemboman di Bali yang mencapai Rp 97 miliar. “Ini perlu campaign dan dana untuk public relation dan roadshow. Depbudpar sudah ajukan tapi kita harus lihat lagi prioritas yang mau dijalankan, nanti terserah Menkeu,” ujarnya. Meskipun begitu, usulan dari Depbudpar tersebut masih harus dibahas program prioritas yang akan dijalankan. Dia mengatakan, yang terpenting sosialisasi mengenai konsumsi dalam negeri yang masih terjaga, kepercayaan masyarakat penuh terhadap aparat keamanan dan fundamental ekonomi serta keseriusan pemerintah tangani kasus ini. “Terutama membenahi pintu-pintu masuk pariwisata dan bandara, kita harus punya airport security system yang sesuai standard international, seperti AS dan Australia,” imbuhnya. Selain itu pengawasan terhadap pergudangan dan lin-
tas barang dari bandara ke Bea Cukai juga diperketat. Pengalaman di Bali walaupun standar ternyata maintanance rusak, dan bukan hanya alat tapi juga petugas yang harus di-rolling. “Kita minta pengamanan di objek-objek vital terutama industri dan produksi itu penting, karena tidak hanya turis tapi juga orang lokal tidak keluar.” Struktur ekonomi masih banyak dilakukan dengan menjaga keamanan produksi dan orangnya. “Jadi konsumsi harus kita jaga dan investasi bergerak,” tambahnya. Sedangkan di luar anggaran, lanjut dia, yang perlu diperhatikan adalah lintas barang yang sifatnya dual used item, bisa digunakan untuk bahan peledak dan untuk komoditas. “Contohnya kancing itu textile dye atau zat pewarna ini bisa digunakan. Lalu asam nitrat bisa untuk pupuk dan juga bahan peledak. Nah ini perdagangannya harus lebih ketat,” tegasnya. (fel)
BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia yang berasal dari pejabat di dalam Bank Indonesia. “Sri Mulyani tidak jadi. Calonnya orang dalam kalau tidak Hartadi Sarwono ya Darmin Nasution,” kata seorang pejabat Istana Presiden yang tidak mau disebut namanya di kediaman Presiden SBY di Puri Cikeas Bogor, akhir pekan lalu. Menurut sumber itu, nama calon gubernur BI itu akan segera diajukan oleh Sekretariat Negara kepada Sekretariat Jenderal DPR pekan depan.
Hartadi Sarwono saat ini masih menjabat sebagai Deputi Gubernur BI bidang moneter. Sementara Darmin Nasution adalah Deputi Gubernur Senior BI terpilih yang akan dilantik pada 27 Juli mendatang. Hartadi yang dihubungi melalui telepon mengatakan belum mengetahui informasi mengenai penunjukkan dirinya sebagai calon Gubernur BI. “Jujur saya belum tahu informasi dari pihak Istana ini,” katanya. Jabatan Gubernur BI saat ini kosong setelah pejabat sebelumnya Boediono mengundurkan diri pada Mei lalu karena menjadi cawapres dari SBY. (ant)
BPD Salurkan KUR JAKARTA - Pemerintah tengah mempertimbangkan mengikutsertakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan bank swasta lainnya untuk menyalurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi penyaluran kredit KUR dinilai lamban karena terlalu konservatif mengadopsi aturan. Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menegaskan, pemerintah membuka peluang seluasnya untuk melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) baru. Hal itu dilakukan agar program KUR dapat lebih kompetitif. “Melalui Komite Kebijakan KUR kita akan lakukan MoU baru dengan persyaratan yang lebih kompetitif,” kata Suryadharma kepada wartawan di Jakarta, baru-baru ini. Suryadharma menuturkan, hal itu sangat mungkin dilakukan apabila memang telah disepakati melalui Komite Kebijakan KUR. “Bisa saja nanti dilakukan MoU baru dengan BPD atau bank swasta,” katanya. Kesempatan berbeda, Suryadharma sempat mengutarakan kekecewaannya atas rendahnya serapan KUR hingga semester 1 2009 yakni hanya Rp 1,9 triliun dari plafond Rp 20 triliun. Asbanda (Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah) sendiri menyatakan program kredit mikro yang disalurkannya jauh lebih luwes dibandingkan KUR dari sisi persyaratan dan suku bunga. “Kalau kita lihat ketentuanketentuan yang ada di dalam KUR sebenarnya program kredit mikro BPD itu jauh lebih luwes,” Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Winny E. Hassan. Winny mencontohkan, dalam program KUR ada ketentuan yang menyaratkan debitur tidak diperkenankan menambah fasilitas baru jika fasilitas lama belum lunas. Sedangkan ketentuan pada BPD memperkenankan penambahan fasilitas baru meskipun fasilitas lama belum lunas. Itu belum termasuk tingkat suku bunga kredit BPD yang ratarata 14 persen sedangkan KUR 16 persen. Winny menyatakan BPD siap dilibatkan menyalurkan KUR dengan beberapa persyaratan KUR disesuaikan dengan BPD yang dinilainya lebih longgar. Realisasi KUR sejak program tersebut diluncurkan pada 2007 hingga 30 Juni 2009 sebesar Rp 14,882 triliun dengan lebih dari dua juta debitur ratarata kredit Rp 7,35 juta. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.