No. 20 tahun IV
8 Halaman
Jumat, 29 Januari 2010
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Sukuk Ritel Rp 2,06 Triliun JAKARTA - Pemesanan pembelian sukuk ritel SR-002 melalui 18 agen penjual sejak 25 hingga 27 Januari 2010 mencapai Rp 2,056 triliun yang berasal dari 3.981 calon investor. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, di Jakarta, kemarin, menyebutkan, pencapaian pemesanan sukuk ritel ini sudah mendekati target maksimal pemerintah yang sebesar Rp 3,0 triliun. “Pemesanan Sukuk Ritel seri SR-002 per pukul 19.00 WIB pada 27 Januari 2010 totalnya mencapai Rp 2,056 triliun dengan jumlah investor 3.981 investor,” kata Rahmat seperti dikutip Antara. Ia memperkirakan, jumlah pemesanan pembelian sukuk ritel ini akan terus bertambah besar karena masyarakat masih terbuka kesempatan untuk memesan sukuk ritel hingga 5 Februari 2010. Pemerintah menawarkan instrumen investasi kepada masyarakar dengan menawarkan tingkat kupon sebesar 8,70 persen per tahun. Rencana penerbitan sukuk ritel SR-002 ini telah mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI Nomor : B-021/DSN-MUI/I/2010 tanggal 20 Januari 2010. Pembayaran imbalan akan dilakukan setiap bulan pada tanggal 10 dimulai 10 Maret 2010. Sukuk Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual. Sukuk ritel yang akan diterbitkan 10 Februari 2010 ini berjangka waktu 3 tahun (jatuh tempo 10 Februari 2013) dengan minimum pemesanan Rp 5 juta dan kelipatannya serta tidak ditetapkan batas maksimum pemesanannya. Masa penawaran SR-002 dilakukan mulai 25 Januari 2010 hingga 5 Februari 2010, penjatahan pada 8 Februari 2010, dan pencatatan di bursa pada 11 Februari 2010. Pemerintah telah menunjuk sejumlah agen penjual untuk menjual sukuk ritel SR-002 yang terdiri atas bank dan perusahaan sekuritas. (ahm)
Indeks di Atas 2.600 JAKARTA - Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin sore ditutup menguat, karena pelaku kembali membeli saham, sehingga IHSG naik setelah demo mahasiswa yang diperkirakan rusuh justru berjalan dengan tenang dan damai. Indeks BEI naik 2,15 persen atau 55,011 poin menjadi 2.619.565 dan indeks LQ-45 naik 2,40 persen atau 12,038 poin menjadi 512,625. Analis Valas PT Sinarmas Sekuritas, Alfiansyah di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar pada siang hari sampai sore aktif bermain di pasar saham membeli saham unggulan dan saham murah, setelah aksi demo mahasiswa malahan berjalan dengan damai. “Aksi demo mahasiswa yang semula dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan justru berjalan dengan tenang dan damai memicu pelaku pasar saham aktif membeli saham,” katanya. Alfiansyah mengatakan, kenaikan indeks BEI yang cukup besar diperkirakan akan masih berlanjut, karena sentimen positif masih akan berlanjut. Karena, katanya, indeks BEI diperkirakan akan kembali menuju level yang pernah dicapai sebelumnya sebesar 2.670 poin. Kenaikan indeks BEI, lanjut dia juga didukung oleh membaiknya saham-saham di Wall Street AS, setelah bank sentral AS (The Fed) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga rendah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di negaranya. (ant)
KURS RUPIAH 9.000
9.000 9.500
9.350 9.390
10.000 25/1
26/1
27/1
Bisnis Jakarta/ant
100 HARI - Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) didampingi sejumlah menteri menjawab beberapa pertanyaan wartawan ketika berlangsungnya konferensi pers program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II bidang perekonomian di Jakarta, kemarin. Menurut Hatta program 100 hari tersebut dapat dicapai dengan hasil sesuai dengan targetkan.
Program 100 Hari
Tidak Sesuai Harapan JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, program seratus hari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Boediono tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dinilai masih kabur. “Saat ini memang susah dinilai karena pemerintah tidak pernah menyampaikan ukuran pencapaian 100 hari. Misalnya kebijakan apa yang sudah dikeluarkan, alasannya, programnya dan bagaimana tahapan pelaksanaannya,” kata Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, dalam siaran persnya, kemarin. Erwin mengatakan, masyarakat khususnya pemilih demokratis, sejak awal pemerintah diharapkan dapat menyampaikan gambaran besar kondi-
si, situasi dan posisi Indonesia, khususnya dalam bidang perekonomian, yang harus dicapai. “Jadi arahan ke depan serta target-target konkrit yang perlu dicapai dalam lima tahun ke depan dan setiap tahunnya, termasuk 100 hari harus dijelas,” harapnya. Itu sebabnya, dalam kajiannya, Hipmi kemudian memaklumi bila masyarakat tidak merasakan hal-hal apa saja yang sudah dicapai. BPP Hipmi menyimpulkan, tiga hal terkait kebijakan pemerintah khususnya di bidang perekonomian, pertama, tidak ada gambaran, arahan, dan fokus yang ingin dicapai pemerintah sehingga 100 hari pertama susah untuk diukur dan
didukung. “Hal ini sangat disayangkan karena yang tidak terukur biasanya tidak terkontrol,” tegas Erwin. Kedua, dalam 100 hari, pemerintahan SBY - Boediono terlalu reaktif dan kurang antisipatif terhadap dinamika domestik maupun internasional sehingga masalah dan tantangan cepat beralih menjadi gangguan terhadap jalannya pemerintahan. “Ini ditunjukkan oleh terlalu mendominasinya isu hukum dan politik mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Padahal baik hukum maupun politik sudah ada koridornya masing-masing yang terwakili secara independen oleh lembaga tinggi negara setingkat Presiden yaitu Mahkamah Agung
Kualitas Ekonomi Memburuk JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) M. Ikhsan Modjo mengatakan, pemberlakuan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China (ACFTA) semakin memperburuk kualitas pertumbuhan ekonomi meski pertumbuhan ekonomi agregat akan meningkat. “Ya kualitas pertumbuhan turun, unemployment (pengangguran) akan naik dan ketimpangan meningkat,” katanya saat ditanya dampak ACFTA terhadap Indonesia seusai acara economic outlook 2010 di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010 akan lebih baik dibandingkan 2009. Indef memperkirakan pertumbuhan ekonomi mencpai 5,3 persen, lebih tinggi dibandingkan 2009 yang diproyeksikan sebesar 4,5 persen. Pemberlakuan ACFTA saat ini, menurut dia, akan membuat sumbangan sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat pesat sementara sumbangan sektor industri terutama manufaktur tu-
M. Ikhsan Modjo
run drastis, bahkan sektor tersebut terpukul berat. “Ini adalah pengaplikasian apa yang dinamakan deindustrialisasi. Ada sembilan sub sektor industri yang terpukul hebat. Sayangnya industri yang terpukul hebat ini adalah industri padat karya,” katanya. Menurut perhitungannya, rata-rata sub sektor industri tersebut akan mengalami kehilangan utilisasi sebesar 10-30 persen. Ia menambahkan, industri yang terpukul hebat diantaranya industri mainan, sepatu, dan kimia.
Untuk industri mainan, menurut dia, produk china akan menguasai pasar hingga 90 persen dari sebelumnya yang sebesar 50 persen. “China hampir menguasai sepenuhnya pangsa pasar industri ini, dan sekitar 97 ribu orang akan kehilangan pekerjaan,” katanya. Sedangkan sepatu, dari 50 persen menjadi 60 persen penguasaan pangsa pasarnya. Hal ini, menurut dia, akan mengakibatkan sekitar 500 ribu orang dari industri akan terkena PHK. Sedangkan industri lampu, menurut dia, kapasitas utilisasinya akan berkurang dari 20 persen menjadi 15 persen. “Kita perkirakan semuanya mencapai sekitar satu juta orang kehilangan lapangan pekerjaan,” katanya. Namun demikian, menurut dia, akan tumbuh lapangan pekerjaan di sektor informal terutama di perdagangan. Namun demikian serapan sektor informal tersebut diperkirakan akan menurunkan derajat pendapatannya. “Meski mungkin tidak miskin menurut ukuran BPS yaitu Rp 200 ribu per orang per bulan,” katanya. (ant)
dan DPR,” tambah Erwin. Akibatnya, menurut kajian Hipmi tersebut, pemerintah seperti kurang siap menghadapi tantangan terkini dan yang akan datang yang memang penting bagi masyarakat. Misalnya tantangan pasar bebas Asean dan Cina (ACFTA), ekspor komoditi yang harganya sedang meningkat, infrastuktur, reindustrialisasi, dan kewirausahaan. Ketiga, perekonomian daerah justru berjalan lebih cepat dan tidak terpengaruh situasi di Jakarta. Walaupun hal ini positif, Hipmi mengharapkan, pemerintah pusat bisa membantu dengan berbagai terobosan agar pemerintah daerah bisa mempercepat program pembangunan di daerah.
“Sebenarnya kan Pemerintah SBY-Boediono sudah memberikan janji politik untuk melanjutkan. Masyarakat saat ini masih menunggu apa saja komitmen konkrit yang akan dilanjutkan oleh pemerintah dari pemerintahan sebelumnya,” ujar salah satu kesimpulan dari Kajian Hipmi. Namun, Hipmi berharap masyarakat harus realistis sebab dampak sebuah program pembangunan baru dirasakan dalam jangka panjang. “Selama rencananya sudah konkrit, sudah dapat diukur, sehingga dunia usaha dapat mendukung dan melibatkan diri dalam rencana pemerintah maka masyarakat akan puas dengan kinerja pemerintah,” Erwin menyimpulkan. (ant)
Sulit Merespon Persoalan JAKARTA - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui bahwa program 100 hari pemerintah bidang ekonomi tidak akan dapat menjawab dan menyelesaikan seluruh persoalan bidang ekonomi. “Program 100 hari memang tidak bisa merespon semua persoalan,” kata Hatta dalam jumpa pers Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II Bidang Perekonomian di Jakarta, kemarin. Hadir dalam jumpa pers itu Menperin MS Hidayat, Mentan Suswono, Menhut Zulkifli Hasan, Wamendag Mahendra Siregar, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Menurut Hatta, ada tiga sifat program 100 hari yaitu “quickwin”, “debottlenecking”, dan program yang memberikan landasan strategis untuk pembangunan lima tahun ke depan. Quickwin merupakan program yang cepat memberikan dampak ke perekonomian. Masuk dalam program quickwin antara lain adalah revitalisasi kredit usaha rakyat (KUR) seperti adanya penurunan bunga pinjaman, tidak perlu jami-
nan dan perluasan akses mendapatkan KUR dan lainnya. Hatta memastikan bahwa 19 program dan 51 rencana rencana aksi sudah terlaksana 100 persen pada 100 hari pertama yang akan jatuh pada 1 Februari 2010. Namun ada dua yang tidak bisa langsung dilaksanakan yaitu revisi Keppres 80/2003 dan aturan mengenai Sistem Logistik Nasional (Sislognas). “Ini harus disosialisasikan dulu ke pengusaha, Kadin, keliling untuk sosialisasi ke daerah dan lainnya,” katanya. Menurut dia, Sislognas penting untuk menjamin keterhubungan (connectivity) antar daerah sehingga disparitas antara kawasan barat dan timur dapat dikurangi. Hatta menyebutkan, sejumlah data ekonomi dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa momentum perbaikan ekonomi masih dapat dijaga. Misalnya angka penjualan mobil sudah memasuki daerah positif lagi, bahkan mencapai sekitar 35,6 persen. Demikian juga dengan angka penjualan semen yang dalam tiga bulan terakhir mencapai 17,7 persen. (ant)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.