No. 234 tahun III
8 Halaman
Selasa, 29 Desember 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
Cegah Pencucian Uang
Bisnis Jakarta/ant
STOK UANG - BNI mempersiapkan uang Rp 12 miliar untuk mengantisipasi tingginya penarikan uang saat menjelang dan pada malam tahun baru di wilayah Tangerang dan sekitarnya.
DAK 99,5 Persen JAKARTA - Departemen Keuangan (Depkeu) memperkirakan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga akhir tahun 2009 mencapai sekitar 99,5 persen. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Depkeu, Mardiasmo di Jakarta, kemarin, menyebutkan, meski tidak mencapai 100 persen, namun angka realisasi penyaluran DAK pada 2009 lebih baik dari tahun sebelumnya (2008) yang mencapai 95 persen. “Realisasinya akan mencapai 99,5 persen, jadi hanya 0,05 persen yang tidak tersalur. Jadi kecil sekali,” kata Mardiasmo. Menurut dia, kenaikan realisasi penyalutan DAK ini karena ada perubahan termin (tahapan penyaluran). Pada penyaluran DAK tahun lalu, digunakan empat termin dengan tahapan penyaluran sebesar 30 persen sebanyak tiga kali dan 10 persen pada tahap terakhir. Sedangkan, pada tahun 2009 dilakukan tiga tahapan yaitu 30-45-25. “Ini merupakan keberhasilan dari penyaluran empat kali menjadi tiga kali,” kata Mardiasmo. Mardiasmo mengatakan, pencapaian realisasi belum bisa mencapai 100 persen karena ada beberapa daerah yang belum mendapat DAK. Hal ini karena ada pemerintah daerah yang belum menyiapkan persyaratan penerimaan DAK sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Hanya beberapa daerah yang memang terpaksa tidak disalurkan tapi sedikit sekali. Mungkin karena persiapan daerahnya yang tidak bisa melaksanakan sesuai ketentuan Menteri Keuangan. Sudah diberi batas waktu tapi dia tidak bisa mencairkan,” kata Mardiasmo. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (ant)
Mardiasmo
JAKARTA - Badan Pengawas Pasar dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menerbitkan peraturan pencegahan pencucian uang. Peraturan baru merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal. Ketua Bapepam A. Fuad Rahmany dalam siaran pers, Senin memaparkan, dari penyempurnaan peraturan itu adalah dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dan atau dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme. Dengan kebijakan ini, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (PJK Pasar Modal) melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. (ant)
Kenaikan TDL Ditunda JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang sedianya dilakukan mulai awal 2010. Alasan yang dilontarkan, pemerintah meminta PLN melakukan pembenahan secara fundamental terlebih dahulu. “TDL tidak akan kita naikkan dalam waktu dekat ini, kita masih mengkaji,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di
Jakarta, kemarin. Hatta menuturkan, langkah penyehatan PLN dilakukan secara struktural, termasuk diantara pembenahan dari sisi finansialnya. Untuk itu, diperlukan pendanaan bagi restrukturisasi keuangan bagi BUMN setrum negara itu hingga Rp 30 triliun. “Pemenuhannya sebesar Rp 20 triliun melalui aksi korpora-
si. Ini karena adanya kenaikan margin sebesar delapan persen. Sedangkan pemenuhan Rp 10 triiun berasal dari APBN .Nanti kita lihat bagaimana. Karena ada dividen yang masuk, bisa membuat usaha penyehatan,” urainya. Hal senada, diutarakan Direktur Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi ESDM
Maryam Ayuni, pihaknya meminta penundaan kenaikan TDL sampai triwulan atau kuartal pertama tahun depan. Dikatakan, penunaan tersebut berkaitan dengan perhitungan yang belum selesai dan lainnya. Hatta kembali menjelaskan, permasalahan teknis kelistrikan seperti gangguan jaringan harus dapat dituntaskan melalui upaya restrukturisasi
keuangan. “Kita ingin masalah byar-pet tahun 2010 dapat dituntaskan,” kata Hatta. Ditanya apakah penundaan tarif listrik juga berlaku bagi rumah mewah, Hatta menjelaskan, hal tersebut bergantung kebijakan PLN. Sedangkan ketika ditanya apakah pembatalan tersebut terkait dengan masalah politik, Hatta enggan menanggapinya. (ind)
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.