No. 142 tahun III
8 Halaman
Jumat, 31 Juli 2009
Free Daily Newspaper www.bisnis-jakarta.com
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021 - 5357602 (Hunting) Fax: 021 - 53670771
DAK Turun 20 Persen
Bisnis Jakarta/ant
PEMULIHAN EKONOMI - Pemerintah masih akan memfokuskan pemulihan ekonomi dalam APBN 2010 mendatang. Pekerja memeriksa sebuah mesin PLTU di Banten, belum lama ini.
Fokus Pemulihan JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 mendukung upaya pemulihan ekonomi terkait krisis keuangan global. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat koordinasi dengan para gubernur, menteri dan sejumlah kepala lembaga negara di Istana Negara Jakarta, kemarin dengan menggunakan teknologi telewicara. “Desain RAPBN 2010 tetap pada pemulihan ekonomi, jadi politik APBN pemerintah adalah kebijakan fiskal dengan titik berat pada upaya pemulihan ekonomi,” kata Presiden. Kepala Negara menjelaskan, saat penyampaian nota keuangan di hadapan DPR pada Sidang Paripurna yang berlangsung pada 3 Agustus mendatang, postur APBN 2010 akan disampaikan. “Apa yang sudah kita lakukan
pada waktu lalu dengan adanya stimulus sebesar Rp 70 triliun akan kita lakukan lagi waktu mendatang sehingga kita harus siap untuk defisit anggaran sebesar 1,6 persen,” katanya. Presiden mengatakan defisit sebesar 1,6 persen itu masih tergolong wajar dan kecil bila dibandingkan dengan defisit anggaran sejumlah negara lainnya yang juga tengah menghadapi krisis keuangan global. Terkait hal tersebut, Presiden mengingatkan kepada masingmasing kepala daerah untuk bersama-sama pemerintah pusat tidak terlambat dalam membelanjakan anggaran, khususnya belanja produktif sehingga ekonomi dapat terus berputar. “Stimulus yang turun ke daerah juga jangan sampai terlambat. Bila terlambat tentu akan menghambat,” tegasnya. Presiden Yudhoyono mengingatkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan indikator
yang membaik, antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat dan juga peningkatan indeks harga saham gabungan di bursa Indonesia. Karena itu, Kepala Negara minta kepala daerah untuk terus menjalankan tujuh prioritas pemerintah dalam menghadapi krisis seperti menjaga sektor riil, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga dan terus menjaga ketersediaan pangan dan pertumbuhan ekonomi. “Selain itu belanja pemerintah khususnya belanja produktif di luar belanja rutin harus tepat waktu dan tepat sasaran sehingga tetap menggerakkan pertumbuhan ekonomi,” katanya. Presiden juga mengingatkan kepada seluruh gubernur, bupati dan walikota agar terus menggalakkan investasi termasuk mendorong investor dalam negeri. “Terakhir, terus lakukan program pro-rakyat karena warga miskin harus terus dilindungi,” ungkap Kepala Negara. (ant)
BPK Desak K/L Ekonomi Asia Berisiko MANILA - Pertumbuhan ekonomi Asia dan tatanan sosial terancam oleh kesenjangan yang ditunjukkan ratusan juta rakyat terjerat kemiskinan, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengingatkan, kemarin. Dirjen Pelaksanan ADB, Rajat Nag, mengatakan meski pertumbuhan tajam dinikmati oleh kawasan ini selama 30 tahun terakhir, namun jurang juga semakin lebar antara mereka yang kaya dan miskin. “Yang kaya menjadi semakin kaya dengan lebih cepat dari pada yang miskin menjadi kaya,” katanya. Dia mengingatkan bahwa hal itu dapat memicu ketidakpastian dan menghalangi pertumbuhan. Krisis keuangan dunia telah memperburuk situasi, katanya. Dia menginatkan bahwa “untuk Asia, ini adalah krisis sosial.” Berbicara pada forum Platinum Circle business group in Manila, Nag mengatakan, masih ada sekitar 620 juta orang dikawasan ini yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar sehari dan 700 juta tanpa akses ke air bersih. (ant)
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta agar kementerian/lembaga yang belum memperoleh opinisi wajar tanpa pengecualian (WTP) mempercepat perbaikan laporan keuangannya agar tahun mendatang mendapatkan opini WTP. “Opini WTP mencerminkan akuntabilitas dilihat dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah,” kata Anggota Pembina Utama Aditama Keuangan Negara III BPK, Baharuddin Aritonang. Aritonang menyatakan hal itu dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun anggaran 2008 di Gedung BPK
Jakarta, kemarin. Menurut dia, opini WTP juga mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern yang memadai. Aritonang menyebutkan, Auditama Keuangan Negara III BPK dalam tahun 2009 telah mengaudit laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2008 pada 33 entitas yang terdiri dari 27 kementerian negara dan lembaga non lembaga negara, dan 6 lembaga negara. Dari 33 entitas tersebut, sebanyak 13 entitas mendapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP), 1 entitas mendapat opi-
ni WTP dengan paragraf penjelasan, 14 entitas mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), dan 5 entitas tidak mendapat opini (disclaimer) . Perolehn opini tahun 2008 itu jika dibanding 2007 mengalami perbaikan, yaitu opinisi WTP meningkat dari 5 menjadi 14, WDP turun dari dari 18 menjadi 14, dan disclaimer turun dari 11 menjadi 5, serta opinis adverse menjadi tidak ada. K/L yang laporan keuangan tahun 2008-nya masih disclaimer adalah Taman Mini Indonesia Indah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan Badan Pertanahan Nasional. (ant)
JAKARTA - Pemerintah menurunkan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2010 menjadi Rp 20,212 triliun dari sebelumnya Rp 24,8 triliun pada DAK 2009 atau turun sekitar 20 persen. Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Bappenas, Max Hasudungan Pohan, di Jakarta, kemarin mengatakan, penurunan DAK 2010 tersebut karena adanya keterbatasan keuangan pemerintah pusat. Menurut dia, alokasi DAK untuk 2010 sama seperti DAK APBN 2009 yaitu 13 sektor yang mana tiga sektor mengalami kenaikan, satu sektor sama dari tahun lalu dan sisanya menurun. Sektor Kelautan dan Perikanan ditetapkan Rp 1,2 triliun dalam RAPBN 2010, atau naik dibandingkan APBN 2009 sebesar Rp 1,1 triliun. Bidang Kehutanan ditetapkan menjadi Rp 144,4 miliar dalam RAPBN 2010, atau naik dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 100 miliar, begitu juga Sarana dan Prasarana Pedesaan juga meningkat menjadi Rp 257,8 miliar dalam RAPBN 2010, dari APBN 2009 sebesar Rp 190 miliar rupiah. “Sektor pendidikan Rp 9,334 triliun dalam RAPBN
2010, angka itu sama dengan APBN 2009,” katanya. Beberapa sektor yang mengalami penurunan DAK pada 2010 yakni kesehatan menjadi Rp 2,83 triliun rupiah atau turun dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 4 triliun, infrastruktur jalan di daerah ditetapkan Rp 2,8 triliun dalam RAPBN 2010, lebih rendah dari APBN 2009 sebesar Rp 4,5 triliun. Untuk sektor irigasi ditetapkan sebesar Rp 968 miliar dalam RAPBN 2010, atau turun dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 1,5 triliun begitu juga sektor air minum dan sanitasi turun menjadi Rp 714 miliar dari APBN 2009 sebesar Rp 1,142 triliun. Sedangkan bidang prasarana pemerintah ditetapkan menjadi Rp 386,2 miliar dalam RAPBN 2010, atau turun dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 562 miliar sama dengan sektor pertanian yang turun menjadi Rp 1,434 triliun dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 1,492 triliun. Bidang lingkungan hidup, ditetapkan menjadi Rp 241,87 miliar dalam RAPBN 2010, turun dibandingkan dengan APBN 2009 sebesar Rp 351,6 miliar, sedangkan Keluarga Berencana (KB) Rp 241 miliar turun dari APBN 2009 Rp 329 miliar. (ant)
Tak Ada Gubernur BI
Kinerja Tak Terganggu JAKARTA - Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) tidak akan mengganggu kinerja tim ekonomi. “Selama ini, kita berkoordinasi dengan baik dari sisi kebijakan maupun informasi,” kata Sri Mulyani ditemui di Gedung Djuanda I Depkeu Jakarta, kemarin. Menurut dia, kinerja tim ekonomi termasuk Departemen Keuangan (Depkeu) tidak terganggu dengan kekosongan itu. Sebelumnya, DPR mengharapkan Presiden dapat segera mengajukan usulan namanama calon Gubernur BI sebelum 14 Agustus 2009. Menanggapi usulan itu, Sri Mulyani mengatakan pihaknya menghargai usulan dari pihak legislatif. “Kita mendengar usulan DPR,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR Agung Laksono mengungkapkan sampai hari saat ini DPR belum menerima usulan calon Gubernur BI. “Saya belum menerima nama-nama calon Gubernur BI. Seharusnya, kalau mau mengajukan sebelum reses berakhir tanggal 14 Agustus 2009,” katanya. Menurut dia, secara psikologis akan lebih baik jika sudah ada nama Gubernur BI yang baru karena tugas BI sangat strategis dan penting. Jabatan Gubernur BI hingga saat ini masih kosong setelah Gubernur BI Boediono mengundurkan diri. Pejabat baru yang sudah definitif saat ini adalah Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Gubernur BI menggantikan Miranda S. Goeltom. (ant)
KURS RUPIAH 9.500
9.470 10.000
9.475
9.490
10.500 28/7
29/7
30/7
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Nariana Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Ahmadi Supriyanto (Koordinator Liputan), Suharto Olii, Indu P Adi, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo, Bambang Hermawan, Fellicca, Aris Basuki (Bogor), Rina Ratna (Depok). Iklan : Ujang Suheli, Sirkulasi : D.Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Bisnis Media Nusantara, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Wartawan Bisnis Jakarta membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.